Tantangan Struktural dan Sistemik Negara Berkembang dalam Menghadapi Pasar Global

Negara-negara berkembang (NGB) menghadapi lanskap pasar global yang ditandai oleh dualitas fundamental: janji liberalisasi yang stabil, yang diwakili oleh institusi multilateral, berhadapan dengan realitas proteksionisme tersembunyi, dominasi standar baru, dan asimetri kapasitas domestik. Kelompok NGB sendiri sangat heterogen, mencakup negara Least Developed hingga ekonomi pasar menengah yang sedang bangkit (misalnya, Indonesia), namun mereka berbagi kerentanan bersama terhadap guncangan eksternal dan keterbatasan struktural internal.

Laporan ini menyajikan kerangka analisis yang membagi tantangan NGB menjadi tiga pilar utama: Sistemik (hambatan eksternal dan institusional global), Struktural (kelemahan internal domestik), dan Makroekonomi (kerentanan finansial). Pemisahan ini penting untuk memastikan bahwa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan bersifat tepat sasaran, membedakan antara isu yang memerlukan negosiasi global dan isu yang menuntut reformasi internal.

Stabilitas versus Keadilan: Peran Dasar WTO

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) didirikan dengan prinsip-prinsip yang dirancang untuk menciptakan prediktabilitas dan stabilitas dalam perdagangan internasional. Dua prinsip fundamental yang mendukung stabilitas ini adalah National Treatment dan Tarif Binding.

Prinsip National Treatment melarang perbedaan perlakuan antara barang asing dan barang domestik. Setelah barang impor memasuki pasar domestik, melewati daerah pabean, dan membayar bea masuk, barang tersebut harus diperlakukan tidak lebih buruk daripada produk sejenis yang dihasilkan di dalam negeri. Sementara itu, Tarif Binding mewajibkan negara anggota untuk berkomitmen mengikat tarifnya, yang berarti mereka tidak dapat meningkatkan bea masuk terhadap barang impor setelah masuk dalam daftar komitmen tersebut. Mekanisme ini memastikan bahwa aturan main perdagangan tidak akan diubah secara sewenang-wenang oleh negara importir, sehingga memberikan lingkungan yang lebih stabil bagi eksportir NGB.

Namun, stabilitas aturan ini tidak secara otomatis menjamin kemampuan NGB untuk bersaing secara efektif. Data menunjukkan adanya kesenjangan digital yang mencolok, misalnya, Indonesia berada di urutan 53 dari 64 negara dalam World Digital Competitiveness Ranking tahun 2021, meskipun terdapat upaya pemerataan digital internal. Fakta bahwa NGB tetap tertinggal, bahkan dalam lingkungan aturan yang stabil, menunjukkan bahwa tantangan utama bukanlah ketidakpastian hukum, melainkan ketidakmampuan struktural (kapasitas domestik) untuk memanfaatkan stabilitas tersebut. Kegagalan ini diperparah oleh kebijakan eksternal yang tidak seimbang.

Untuk memberikan kerangka kerja analitis yang terstruktur, berikut adalah klasifikasi utama tantangan yang dihadapi NGB:

Klasifikasi Tantangan Negara Berkembang di Pasar Global

Hambatan Institusional dan Kegagalan Sistem Perdagangan Multilateral (WTO)

Warisan Putaran Uruguay: Liberalisasi Parsial dan Proteksionisme Terselubung

Putaran Uruguay, yang mendasari WTO, memang berhasil mencapai liberalisasi yang signifikan di beberapa sektor. Rata-rata tarif untuk produk industri berhasil diturunkan dari 4.7% menjadi 3%, dan proporsi produk yang dibebaskan dari tarif ditingkatkan dari 20-22% menjadi 40-45%. Khusus untuk produk tekstil, tarif diturunkan menjadi 25%. Indonesia, sebagai anggota WTO, telah melaksanakan aturan main yang disepakati, khususnya dalam Perjanjian Pertanian, secara patuh dan konsisten.

Namun, liberalisasi ini bersifat hipokrit karena gagal menangani secara mendasar sumber-sumber distorsi perdagangan yang dipertahankan oleh negara maju. Meskipun volume pertanian yang disubsidi dikurangi hingga 21% dalam periode enam tahun pasca-Uruguay, negara maju masih diizinkan untuk mempertahankan bantuan domestik yang tinggi, subsidi ekspor, dan subsidi lain yang secara signifikan mendistorsi pasar global. Situasi ini menciptakan suatu bentuk proteksionisme struktural: pasar global tampak bebas dari tarif, namun harga komoditas global ditekan oleh subsidi yang terlegalisasi, sehingga produk pertanian NGB sulit bersaing. Selain itu, tarif untuk produk pertanian di negara industri masih relatif tinggi (turun menjadi 36%) dibandingkan negara berkembang (turun menjadi 24%).

Tantangan lain adalah ketentuan hak cipta (IP). Putaran Uruguay menetapkan masa hak cipta 20 tahun. Meskipun ada kelonggaran bagi NGB untuk membayar royalti selama 10 tahun di sektor farmasi, pengetatan aturan IP ini membatasi ruang kebijakan NGB untuk memproduksi barang esensial atau mendorong transfer teknologi, yang merupakan hambatan signifikan bagi pembangunan industri. Penggunaan politik anti-dumping juga menjadi alat pembatasan impor dari NGB, di mana ketentuan anti-dumping ditetapkan lebih tegas dan cepat, meskipun penggunaan politik dumping tidak dilarang.

Dominasi Agenda Negara Maju dan Mandeknya Isu Pembangunan

WTO secara konsisten dikritik karena tidak berhasil mengatasi ketimpangan sosial dan justru menjadi arena bagi negara maju untuk memajukan isu-isu yang mendukung kepentingan ekonomi-bisnis mereka. Hal ini terlihat dari isu-isu yang didominasi oleh kepentingan negara maju, seperti Reformasi WTO, subsidi perikanan, dan Joint Statement Initiative E-commerce.

Isu-isu vital yang menjadi kepentingan NGB seringkali mandek atau jauh dari kesepakatan. Misalnya, pembahasan mengenai subsidi pertanian yang substansial dan proposal TRIPS Waiver menunjukkan kurangnya sensitivitas WTO terhadap isu kemanusiaan dan ketimpangan di NGB.

Kegagalan Kemanusiaan: Kasus TRIPS Waiver

Ketidakseimbangan kekuatan negosiasi ini paling jelas terlihat dalam isu kemanusiaan, seperti yang terjadi selama pandemi COVID-19. Ketimpangan akses vaksin meluas karena praktik monopoli paten yang dipertahankan di bawah aturan TRIPS WTO. Proposal TRIPS Waiver, yang diusulkan oleh India dan Afrika Selatan untuk menghentikan monopoli paten atas vaksin dan alat medis guna menjamin akses yang adil bagi negara-negara miskin, terus-menerus ditolak oleh negara maju (seperti Swiss, Uni Eropa, dan Inggris).

Kegagalan ini menunjukkan bahwa kepentingan korporasi farmasi dan negara-negara maju diprioritaskan di atas kebutuhan kesehatan dan pembangunan NGB. Selain itu, WTO juga aktif mendorong inisiatif baru seperti Joint Statement Initiative on Services Domestic Regulation (JSI), yang meminta komitmen disiplin lebih ketat untuk liberalisasi layanan jasa. Dorongan liberalisasi jasa mode 4 (pergerakan tenaga kerja) ini dikhawatirkan dapat melonggarkan pasar tenaga kerja murah di NGB, menguntungkan korporasi tetapi merugikan hak-hak pekerja domestik. Hal ini mencerminkan pergeseran fokus dari agenda pembangunan yang belum terselesaikan ke liberalisasi baru yang lebih menguntungkan negara-negara Utara.

Ancaman Proteksionisme Generasi Baru: Standar ESG dan Lingkungan

Pasar global saat ini menyaksikan munculnya bentuk proteksionisme baru yang berkedok standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Hambatan non-tarif (NTBs) ini, yang terikat pada infrastruktur industri dan energi, menimbulkan tantangan biaya dan kepatuhan yang jauh lebih kompleks daripada tarif tradisional.

Kebijakan Iklim sebagai Hambatan Perdagangan: Mekanisme CBAM Uni Eropa

Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (Carbon Border Adjustment Mechanism/CBAM) yang diterapkan oleh Uni Eropa (UE) adalah contoh paling signifikan dari NTB generasi baru ini. Tujuan CBAM adalah mencegah ‘kebocoran karbon’—yaitu, perpindahan produksi padat karbon ke negara-negara dengan kebijakan iklim yang lebih longgar, seperti NGB.

CBAM memiliki dampak biaya yang sangat signifikan terhadap ekspor komoditas NGB. Mekanisme ini memaksa importir UE untuk membeli sertifikat emisi karbon, yang secara efektif berfungsi sebagai pajak karbon atas produk impor. Sektor-sektor padat karbon di Indonesia, seperti industri baja, aluminium, dan pupuk, sangat rentan terhadap kebijakan ini.

Dalam kasus industri baja nasional, yang produksinya masih bergantung pada batu bara dan memiliki emisi tinggi, beban biaya sertifikat karbon diperkirakan dapat mencapai €390 per ton produk baja Beban finansial ini berpotensi menurunkan daya saing produk Indonesia secara drastis di pasar UE. Kebijakan ini secara inheren menekan NGB untuk mempercepat transisi energi yang mahal. Jika transisi ini tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat, produk NGB akan dikenakan pajak ganda (biaya produksi domestik ditambah biaya sertifikat CBAM), yang merupakan krisis daya saing struktural jangka panjang.

Selain biaya langsung, CBAM juga mendorong restrukturisasi rantai pasok global. Importir UE, yang diwajibkan membayar tarif pajak karbon, akan cenderung beralih dari pemasok yang menghasilkan emisi tinggi (NGB) ke produsen rendah karbon. Hal ini memicu kecenderungan pergeseran dari globalisasi menuju regionalisasi rantai pasok, di mana perusahaan memindahkan operasinya mendekat ke pelanggan utama untuk mengurangi ketergantungan pada sumber tunggal.

Analisis Biaya dan Dampak Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa pada Ekspor NGB

Tantangan Kepatuhan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG)

Selain standar lingkungan yang ketat, NGB juga menghadapi kesulitan dalam memenuhi aspek sosial (S) dari kerangka ESG. Tantangan aspek sosial meliputi kesulitan dalam memastikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai mitra perusahaan dapat melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang telah direncanakan, terutama setelah guncangan ekonomi seperti penurunan pendapatan akibat pandemi.

Ketidakmampuan untuk memenuhi standar ESG yang komprehensif, baik lingkungan maupun sosial, dapat membatasi akses NGB ke pasar modal dan pasar konsumen di negara maju. NGB menghadapi tekanan ganda (duality of global pressure): di satu sisi didorong untuk liberalisasi pasar jasa (melalui JSI) dan di sisi lain dikenakan regulasi lingkungan yang sangat ketat (CBAM), menciptakan ketidakseimbangan yang menekan pembangunan industri NGB.

Kelemahan Struktural Domestik: Tata Kelola, Infrastruktur, dan Teknologi

Meskipun reformasi pada sistem perdagangan global sangat penting, kelemahan struktural internal domestik seringkali menjadi penghalang yang lebih besar bagi daya saing NGB. Kelemahan ini mengurangi efisiensi dan mencegah NGB bergerak ke segmen rantai nilai global (GVCs) yang bernilai tinggi.

Kualitas Institusi dan Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan memiliki dampak langsung pada kinerja ekspor NGB. Terdapat hubungan signifikan antara tata kelola yang lemah dan buruknya kinerja ekspor. Secara khusus, aspek pengendalian korupsi (control of corruption) dan stabilitas politik merupakan prasyarat penting yang harus diperbaiki untuk meningkatkan daya saing.

Kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen cenderung menciptakan situasi yang kondusif bagi praktik korupsi, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya. Korupsi dan inefisiensi tata kelola ini dapat dianalogikan sebagai “bea masuk internal” yang tidak resmi. Hal ini secara signifikan meningkatkan biaya transaksi, merusak efisiensi yang seharusnya diperoleh dari penurunan tarif eksternal WTO, dan secara struktural melemahkan daya saing NGB di pasar global. Tanpa reformasi kelembagaan yang kuat, manfaat dari liberalisasi perdagangan eksternal akan terus tergerus oleh inefisiensi internal.

Kesenjangan Infrastruktur Fisik dan Digital (The Digital Divide)

Partisipasi penuh dalam GVCs terhambat oleh rendahnya kualitas infrastruktur fisik. Selain itu, kesenjangan digital (digital divide) juga menjadi masalah serius. Meskipun pemerataan digital secara internal di NGB mulai membaik, daya saing digital keseluruhan masih rendah. Rendahnya daya saing digital menghambat NGB dalam mengadopsi teknologi canggih yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi produksi

Keterbatasan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global (GVCs)

Keterlibatan dalam GVC memang memberikan potensi manfaat seperti peningkatan produktivitas, transfer teknologi, dan investasi asing langsung (FDI). Namun, NGB seringkali terjebak pada segmen nilai tambah yang rendah, seperti perakitan atau pasokan bahan mentah.

Keterbatasan ini disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya strategi Research and Development (R&D) yang memadai. Rendahnya investasi R&D, ditambah dengan kesenjangan digital, mencegah NGB untuk bergerak ke segmen nilai tambah tinggi (seperti desain, merek, atau R&D), yang merupakan kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Untuk memaksimalkan manfaat GVC dan meningkatkan daya saing, pemerintah NGB harus fokus pada kebijakan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan strategi R&D.

Kerentanan Keuangan dan Ketergantungan Komoditas

Ketergantungan Historis pada Komoditas

Secara historis, banyak NGB mewarisi model ekonomi yang dipaksakan selama masa kolonial yang berfokus pada eksploitasi sumber daya alam dan ekspor bahan mentah. Ketergantungan berlebihan pada komoditas tunggal menciptakan kerentanan ekonomi yang signifikan, karena NGB menjadi sangat terekspos terhadap perubahan harga komoditas di pasar global.

Ketergantungan ini diperburuk oleh pelarian modal (capital flight), di mana keuntungan yang dihasilkan di dalam negeri dialirkan ke luar negeri, menghalangi kekayaan tersebut untuk dimanfaatkan bagi pembangunan domestik.

Volatilitas Arus Modal dan Risiko Krisis Keuangan

Sejak krisis global 2009, NGB telah membangun kerentanan baru terhadap guncangan keuangan global. Sektor keuangan mereka semakin terintegrasi dengan pasar global, yang meningkatkan risiko krisis.

NGB sangat rentan terhadap penghentian arus masuk modal secara tiba-tiba (sudden stops). Fenomena ini dapat memicu resesi yang dalam dan krisis utang luar negeri. Volatilitas yang diakibatkan oleh fluktuasi harga komoditas dan arus modal menciptakan siklus keterbelakangan, di mana NGB kesulitan melakukan investasi jangka panjang yang diperlukan karena selalu disibukkan dengan upaya meredam guncangan finansial eksternal.

Seruan untuk Arsitektur Keuangan Global yang Lebih Adil

Mengingat guncangan global yang semakin dalam, NGB perlu secara kolektif mendorong reformasi. Indonesia, misalnya, telah menyerukan pembangunan Arsitektur Keuangan Global baru melalui forum G20. Tujuannya adalah memastikan sistem keuangan global lebih tangguh dan adil, sehingga mampu mengurangi volatilitas arus modal dan mengatasi isu krisis utang yang melilit banyak NGB.

Peta Jalan Kebijakan dan Strategi Adaptasi

Untuk mengatasi tantangan sistemik dan struktural yang kompleks ini, NGB memerlukan strategi multi-front yang mencakup reformasi domestik yang mendalam, optimalisasi partisipasi dalam GVC, dan negosiasi global yang agresif.

Reformasi Struktural Domestik sebagai Prioritas Utama

Prioritas kebijakan utama harus diarahkan pada perbaikan internal. Peningkatan daya saing nasional menuntut deregulasi, debirokratisasi, dan investasi signifikan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan kualitas tata kelola, khususnya dalam hal pengendalian korupsi dan pemeliharaan stabilitas politik, adalah hal yang fundamental untuk menghilangkan inefisiensi dan ‘bea masuk internal’ yang menggerus daya saing

Strategi Optimalisasi Global Value Chains (GVCs)

NGB harus menggeser fokus dari sekadar partisipasi GVC menjadi peningkatan nilai tambah dalam GVC. Hal ini dicapai melalui investasi strategis dalam Research and Development (R&D) dan infrastruktur pendukung, baik fisik maupun digital. Mengatasi kesenjangan digital adalah imperatif untuk memungkinkan industri dan UMKM NGB terintegrasi secara efektif dan bergerak naik dalam rantai nilai, dari produsen bahan mentah menjadi penyedia jasa atau produk bernilai tambah tinggi.

Mitigasi Proteksionisme Baru (Standar ESG dan CBAM)

Menghadapi proteksionisme lingkungan seperti CBAM, NGB perlu mengambil langkah mitigasi ganda:

1. Akselerasi Transisi Hijau: Pemerintah harus mendukung optimalisasi jalur produksi rendah karbon, seperti fasilitas scrap-based EAF di industri baja, dan memfasilitasi akses terhadap bahan baku rendah emisi. Ini penting untuk mempertahankan daya saing ekspor di pasar yang semakin sensitif terhadap emisi.
2. Diversifikasi Pasar: Penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tunggal seperti Uni Eropa. NGB harus secara proaktif mengidentifikasi dan menganalisis kinerja ekspor ke negara tujuan alternatif guna memitigasi risiko biaya CBAM.

Memperjuangkan Keadilan Global di Forum Multilateral

Secara eksternal, NGB harus meningkatkan kekuatan negosiasi mereka di forum-forum internasional:

• Menuntut Keadilan Perdagangan: NGB harus terus memperjuangkan implementasi penuh Perlakuan Khusus dan Berbeda (Special and Differential Treatment/SDT) dan menekan negara maju untuk mengurangi secara substansial bantuan domestik pertanian yang mendistorsi pasar.
• Reformasi Keuangan Global: Menggunakan forum G20 dan institusi multilateral lainnya untuk mendorong agenda arsitektur keuangan global yang lebih adil dan tangguh, yang mampu mengatasi volatilitas arus modal dan memitigasi risiko krisis utang.

Kesimpulan

Tantangan yang dihadapi negara berkembang di pasar global bersifat fundamental dan berlapis, bersumber dari asimetri sistemik global dan kelemahan struktural domestik. Secara sistemik, janji WTO tentang liberalisasi seringkali diimbangi oleh proteksionisme tersembunyi yang dilegalkan (subsidi pertanian) dan kegagalan dalam memajukan agenda pembangunan (TRIPS Waiver). Tantangan ini diperparah oleh munculnya proteksionisme generasi baru berbasis standar lingkungan (CBAM), yang secara efektif mengenakan biaya besar pada industri NGB yang masih bergantung pada energi karbon.

Secara domestik, lemahnya tata kelola, khususnya korupsi dan inefisiensi birokrasi, berfungsi sebagai ‘bea masuk internal’ yang membatalkan keuntungan liberalisasi eksternal. Kesenjangan digital dan rendahnya kapasitas SDM membatasi kemampuan NGB untuk bergerak ke segmen nilai tambah tinggi dalam Global Value Chains.

Untuk mencapai pertumbuhan yang tangguh dan adil, NGB harus memprioritaskan reformasi struktural domestik—terutama dalam tata kelola, SDM, dan R&D—sambil secara simultan membangun aliansi untuk menuntut keadilan yang lebih besar di arena multilateral, baik dalam perdagangan (menekankan implementasi SDT dan mitigasi dampak CBAM) maupun dalam arsitektur keuangan global. Strategi adaptasi terhadap standar global, seperti transisi hijau dan diversifikasi pasar, bukan lagi pilihan, melainkan keharusan untuk memastikan daya saing jangka panjang.