Muhammad Hatta: Sintesis Negara, Demokrasi, dan Ekonomi Kerakyatan

Pengantar: Dwitunggal, Proklamator, dan Pemikir Bangsa

Mohammad Hatta (lahir 12 Agustus 1902, Bukittinggi – wafat 14 Maret 1980, Jakarta) adalah sosok sentral dalam sejarah pembentukan dan peletakan dasar-dasar Republik Indonesia. Ia dikenal luas sebagai Proklamator Kemerdekaan bersama dengan Soekarno. Perannya melampaui deklarasi kemerdekaan; Hatta adalah Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sempat menjabat sebagai Perdana Menteri (1949-1950). Dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Hatta—sering disebut Dwitunggal—menjadi fondasi unik bagi Republik yang baru lahir. Sementara Soekarno mahir sebagai orator ulung dan penyatu massa (Solidity Maker), Hatta berperan sebagai administrator (Administrator) yang ahli dalam penyelenggaraan negara dan perumusan kebijakan yang rasional. Kontras peran ini krusial: Soekarno menyediakan energi revolusioner, sementara Hatta menyediakan legitimasi intelektual dan struktur administrasi yang dibutuhkan bagi sebuah negara berdaulat.

Di samping peran politik kenegaraan, warisan intelektual Hatta paling jelas terukir dalam bidang ekonomi. Ia dihormati sebagai Bapak Koperasi Indonesia, suatu gelar yang menunjukkan dedikasinya terhadap pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan dan asas kekeluargaan.

Latar Belakang Pendidikan dan Pengaruh Minangkabau

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat, dan berasal dari keluarga Minangkabau yang cukup terpandang. Latar belakang budayanya ini memberikan pengaruh signifikan terhadap filosofi politik dan ekonominya. Budaya Minangkabau memiliki tradisi komunal dan sistem musyawarah yang kuat. Hal ini membentuk keyakinan fundamental Hatta pada pentingnya asas kekeluargaan dan struktur koperasi sebagai ekspresi ekonomi yang paling sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Ia memandang kedaulatan rakyat dan demokrasi ekonomi bukan sebagai konsep impor semata, melainkan sebagai aktualisasi dari nilai-nilai asli budaya Indonesia yang telah ada sejak lama.

Metode Kajian dan Sumber Historis

Analisis terhadap pemikiran Hatta tidak bisa dilepaskan dari karya-karya primernya. Hatta meninggalkan jejak literasi yang luas dan mendalam, termasuk otobiografi monumental, Untuk Negeriku: Berjuang Dan Dibuang. Selain itu, kompilasi esai-esai filosofis dan ekonominya, seperti Karya Lengkap Bung Hatta: Filsafat, Ilmu Dan Pengetahuan dan Keadilan Dan Kemakmuran, berfungsi sebagai sumber utama untuk memahami kerangka ilmu sosial khas Indonesia yang ia gagas. Kajian terhadap sumber-sumber ini menunjukkan bahwa Hatta adalah seorang filsuf sosial yang menggunakan kacamata ilmu pengetahuan untuk merumuskan kerangka kenegaraan dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan.

Pembentukan Ideologi Pergerakan (1920–1934): Eropa dan Radikalisasi

Peran Kunci di Perhimpunan Indonesia (PI) di Belanda

Masa studi Mohammad Hatta di Belanda menjadi periode penting dalam pembentukan ideologi politiknya. Di sana, ia menjadi figur kunci dalam organisasi pelajar yang radikal, Perhimpunan Indonesia (PI). PI berfungsi sebagai panggung tempat Hatta menyintesiskan pandangan anti-kolonialisme dengan konsepsi negara merdeka yang modern, berbasis kedaulatan rakyat, dan keadilan sosial.

Puncak dari aktivitas politiknya di Eropa adalah penangkapannya pada tahun 1927. Pemerintah kolonial Belanda menangkap Hatta bersama tiga rekannya dengan tuduhan melakukan tindakan subversif, yaitu mengancam keamanan negara melalui aktivisme politik. Penangkapan dan proses hukum yang menyertainya ini justru menggarisbawahi efektivitas perjuangan politik dan intelektual Hatta di jantung kekuasaan kolonial. Peristiwa ini memperkuat keyakinannya bahwa perjuangan menuju kemerdekaan harus melalui jalur intelektual dan politik yang terorganisir.

Penguatan Filosofi Kebangsaan dan Konsep Kedaulatan

Periode di Belanda dan persinggungan dengan berbagai ideologi Eropa tidak membuat Hatta mengadopsi mentah-mentah sistem asing. Sebaliknya, ia mengembangkan pandangan yang sinkretis: demokrasi yang ia perjuangkan adalah transfer kekuasaan dari individu atau kelompok elit kepada rakyat (the people), yang ia yakini telah memiliki akar dalam tradisi musyawarah bangsa Indonesia sendiri. Landasan pemikiran yang terbentuk pada masa ini menjadi fondasi bagi Demokrasi Konstitusional yang ia pegang teguh sepanjang hidupnya.

Sekolah Negarawan di Pengasingan (1934–1945): Boven Digoel dan Banda Neira

Pembuangan sebagai Ruang Pematangan Ideologi

Setelah kembali ke Tanah Air dan memperkuat gerakan nasional , Hatta kembali menjadi sasaran pemerintah kolonial. Pada tahun 1934, Hatta dan Sutan Sjahrir ditangkap dan dibuang ke Boven Digoel, Papua, sebelum akhirnya dipindahkan ke Banda Neira.

Masa pengasingan yang panjang ini, alih-alih meredupkan semangatnya, justru berfungsi sebagai sekolah negarawan yang sesungguhnya. Dalam keterbatasan fisik dan isolasi, Hatta memperdalam pemikirannya, menghasilkan banyak esai, dan melatih diri untuk menjadi seorang negarawan sejati. Periode ini membedakan Hatta (dan Sjahrir) sebagai kaum intelektual yang membangun fondasi ideologis negara melalui kontemplasi, berbeda dengan Soekarno yang fokus pada mobilisasi massa. Kedalaman intelektual yang diraih selama di pengasingan memastikan bahwa ketika kemerdekaan tiba, Hatta siap bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai arsitek negara yang memiliki cetak biru filosofis yang matang.

Aktivitas Pendidikan dan Pencerahan Rakyat Lokal

Salah satu aspek paling signifikan dari masa pengasingan Hatta adalah komitmennya yang tak pernah surut terhadap pendidikan. Dalam keterbatasan Banda Neira, Hatta tidak berhenti belajar, dan yang lebih penting, ia aktif mengajari penduduk setempat membaca, menulis, dan berdiskusi.

Tindakan ini mengungkapkan sebuah prinsip fundamental dalam pemikiran Hatta: perjuangan sejatinya adalah perjuangan pencerahan rakyat. Ia meyakini adanya hubungan kausal yang tak terpisahkan: pencerahan dan pendidikan rakyat adalah prasyarat bagi Kedaulatan Rakyat yang sejati. Bagi Hatta, demokrasi tidak hanya melibatkan transfer kekuasaan politik (seperti mencoblos), tetapi juga peningkatan kapasitas intelektual dan ekonomi rakyat. Jika rakyat tidak teredukasi dan tercerahkan, kedaulatan yang diberikan kepada mereka akan menjadi rentan dan mudah dimanipulasi. Dengan demikian, pendidikan rakyat menjadi prioritas utama perjuangan Hatta, di manapun ia berada.

Puncak Perjuangan: Proklamasi dan Awal Republik

Peran dalam Persiapan Kemerdekaan dan Peristiwa Rengasdengklok

Menjelang akhir Perang Dunia II, Hatta memainkan peran krusial dalam menentukan momentum kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, ia bersama Soekarno “diculik” oleh kelompok pemuda ke Rengasdengklok. Tindakan ini dilakukan untuk mendesak kedua pemimpin senior tersebut agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa adanya campur tangan dari pihak Jepang. Tekanan golongan muda yang berkeinginan revolusioner ini bertemu dengan pragmatisme Hatta, yang selalu memastikan bahwa setiap langkah politik besar harus memiliki dasar dan momentum yang tepat.

Kontribusi Spesifik dalam Perumusan dan Pembacaan Teks Proklamasi

Puncak peran Hatta terjadi pada 17 Agustus 1945, ketika Mohammad Hatta dan Soekarno secara bersama-sama membacakan dan menandatangani teks Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Keduanya secara resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Proklamator.

Kehadiran Hatta di sisi Soekarno selama Proklamasi sangat penting. Soekarno, sebagai pembaca teks, mewakili semangat revolusi dan mobilisasi massa. Sementara Hatta, sebagai penandatangan dan perumus teks, memberikan legitimasi intelektual dan memastikan transisi menuju negara berdaulat dilakukan dengan dasar administrasi dan hukum yang kuat. Ia bertindak sebagai penyeimbang pragmatis yang menjamin pendirian negara dilakukan dengan landasan yang kokoh.

Peran Sebagai Wakil Presiden Pertama dan Perdana Menteri (1945–1956)

Setelah proklamasi, Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, Hatta juga memimpin pemerintahan sebagai Perdana Menteri dari tahun 1949 hingga 1950. Periode ini membuktikan perannya sebagai administrator negara yang ulung, yang bertanggung jawab atas konsolidasi pemerintahan di tengah turbulensi revolusi dan agresi Belanda.

Kontroversi Politik dan Keteguhan Prinsip: Kritik terhadap Demokrasi Terpimpin

Landasan Demokrasi Hatta: Kedaulatan Rakyat dan Multi-Partai

Fondasi politik Mohammad Hatta adalah keyakinan teguh pada Kedaulatan Rakyat dan sistem multi-partai. Bagi Hatta, demokrasi adalah proses mentransfer kekuasaan dari satu orang (atau sekelompok kecil elit) kepada rakyat. Kedaulatan Rakyat adalah cita-cita luhur yang dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa. Hatta sangat meyakini bahwa sistem demokrasi yang sehat harus dicirikan oleh adanya banyak partai politik sebagai representasi pluralisme dan kontrol terhadap kekuasaan.

Konsepsi Demokrasi Hatta ini memiliki relevansi yang berkelanjutan, bahkan dalam isu tata kelola pemerintahan kontemporer. Pemikirannya sejalan dengan pengembangan Otonomi Daerah, yang bertujuan memberdayakan masyarakat dan menciptakan kemandirian regional, memastikan bahwa rakyat secara aktif terlibat dalam pembangunan dan memiliki mekanisme kontrol terhadap tata kelola lokal.

Analisis Perbedaan Filosofis antara Soekarno dan Hatta

Meskipun Dwitunggal, hubungan antara Soekarno dan Hatta ditandai oleh kedekatan personal dan pertentangan ideologis yang mendasar, yang sudah ada sejak masa pergerakan. Perbedaan tipikal mereka sangat mencolok: Soekarno adalah Solidity Maker yang mahir menarik simpati massa, sementara Hatta adalah Administrator yang ahli dalam penyelenggaraan negara.

Perbedaan ini memuncak dalam strategi negara pasca-revolusi. Soekarno cenderung ingin melanggengkan dominasi perjuangan revolusi, menggunakan energi massa untuk mempertahankan kekuasaan. Sebaliknya, Hatta telah memikirkan langkah maju, yaitu perlunya mengakhiri fase revolusi dan beralih fokus menuju pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, melalui administrasi yang stabil dan terstruktur.

Kisah dan Alasan Pengunduran Diri (1956): Manifestasi Penolakan Otoritarianisme

Perbedaan filosofis ini mencapai titik kritis pada tahun 1956. Hatta menentang konsepsi Presiden Soekarno yang ingin mengakhiri atau membatasi peran partai, dan ia menolak keras ide tentang Demokrasi Terpimpin. Soekarno, dalam pidatonya pada Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1956, secara terbuka mencanangkan pentingnya Demokrasi Terpimpin, suatu konsep yang jelas bertentangan dengan sistem multi-partai yang diyakini Hatta.

Bagi Hatta, sistem Demokrasi Terpimpin adalah jalan menuju pemusatan kekuasaan yang tidak ia setujui. Karena perbedaan pandangan politik yang fundamental dan ketidaksetujuan terhadap arah politik yang semakin sentralistik, Hatta memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956.

Keputusan pengunduran diri ini merupakan manifestasi dari keteguhan Hatta memegang prinsip. Tindakannya bukan sekadar langkah politik, melainkan sebuah penolakan etis terhadap konsentrasi kekuasaan, suatu tindakan yang menetapkan standar integritas tertinggi dalam politik Indonesia. Ia memilih jalan sebagai pemikir yang bebas daripada tergoda oleh kekuasaan yang ia anggap mulai keluar dari jalur konstitusional dan kedaulatan rakyat.

Komparasi Visi Politik Kunci Soekarno dan Hatta (1956)

Peran Elder Statesman Pasca-Mundur

Setelah mundur dari jabatan publik, Bung Hatta tidak pensiun dari kehidupan bernegara. Ia tetap aktif menulis, mengajar, dan menyampaikan pandangannya melalui berbagai forum. Dalam peran barunya sebagai Elder Statesman dan pemikir bebas, Hatta berfungsi sebagai suara nurani bangsa, yang terus mengingatkan negara ketika kebijakan mulai menyimpang dari prinsip-prinsip dasar pendirian Republik.

Warisan Ekonomi: Menggagas Ekonomi Kerakyatan

Landasan Konstitusional: Interpretasi Mendalam terhadap Pasal 33 UUD 1945

Warisan terbesar Hatta, di samping Proklamasi, adalah kontribusinya pada fondasi ekonomi bangsa. Ia adalah peletak dasar-dasar ekonomi di dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsep sentralnya, Ekonomi Kerakyatan atau Demokrasi Ekonomi, termaktub dalam Bab Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 UUD 1945, yang disusun oleh Hatta bersama para pendiri bangsa.

Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.” Hatta menuntut agar pasal ini dilaksanakan sebagai landasan dasar ekonomi negara. Hatta secara fundamental tidak percaya bahwa sistem ekonomi kapitalisme yang ada dapat mengelola dan mengorganisir ekonomi bangsa secara adil. Oleh karena itu, ia mengusulkan sistem ekonomi yang ia sebut sosialisme, namun secara spesifik ditekankan bahwa itu haruslah sosialisme yang “bernafaskan konsepsi bangsa Indonesia,” yang berbeda dari versi Marxis.

Koperasi sebagai Pilar Utama Demokrasi Ekonomi

Dalam penjelasannya mengenai Pasal 33 UUD 1945, Hatta menekankan bahwa bentuk usaha yang paling tepat dengan asas kekeluargaan adalah koperasi. Konsep ini membuat Hatta dijuluki Bapak Koperasi Indonesia.

Hatta memilih koperasi sebagai jalan keluar bagi bangsa untuk mengatasi masalah ekonomi. Koperasi ia pahami sebagai suatu sistem yang memiliki dua sendi utama: sendi solidaritas dan sendi individualis. Inti dari koperasi adalah orang, bukan uang, dan tujuannya adalah melayani kebutuhan bersama, bukan mencari keuntungan maksimal. Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidup mereka dengan biaya termurah. Bagi Hatta, koperasi adalah lembaga swadaya masyarakat lemah yang memungkinkan mereka mengendalikan pasar melalui prinsip efisiensi dan kebersamaan, sejalan dengan kultur gotong royong Indonesia yang Sosialis.

Asas Self-Supporting dan Prioritas Kesejahteraan Rakyat

Dalam konteks pembangunan, Hatta menekankan asas self-supporting atau “menolong diri sendiri” sebagai kunci menuju kemandirian ekonomi bangsa. Meskipun ia menyadari bahwa proses kemandirian membutuhkan waktu dan pada awalnya mungkin memerlukan bantuan luar negeri, tujuan akhir haruslah kemandirian penuh.

Dalam merumuskan politik perekonomian, Hatta menetapkan prioritas yang jelas: negara harus menyelenggarakan lima kepentingan rakyat terpenting terlebih dahulu, yaitu makanan, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Kelima kepentingan esensial ini dianggap sebagai hal yang fundamental bagi kehidupan manusia dan bangsa yang beradab.

Secara makroekonomi, Hatta berpendapat bahwa tujuan politik perekonomian negara adalah menaikkan tenaga beli rakyat secara berangsur-angsur. Pemikirannya menunjukkan hubungan kausal: jika rakyat tetap miskin dan kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, tenaga beli riil mereka akan stagnan, dan perkembangan ekonomi nasional akan terhambat. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan esensial dan peningkatan kesejahteraan adalah prasyarat untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro.

Pembagian Sektor Usaha dalam Konsepsi Hatta

Untuk mencapai kemakmuran rakyat, Hatta membagi usaha di bidang ekonomi menjadi tiga sektor besar:

1. Koperasi:Mengurus pembangunan yang kecil-kecil dan sedang besarnya, dikerjakan oleh rakyat secara bertahap, dari kerajinan hingga industri.
2. Pemerintah:Mengurus pembangunan yang besar-besar, atau dipercayakan kepada badan hukum di bawah penguasaan atau pengawasan pemerintah.
3. Swasta:Meskipun Hatta menentang kapitalisme murni, ia mengakui peran swasta yang beroperasi di bawah pedoman negara dan diarahkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pedoman utama dari segala usaha ini adalah kemakmuran rakyat, dan semua kegiatan politik pemerintah di bidang ekonomi harus diarahkan untuk tujuan tersebut.

Tabel berikut merangkum pilar filosofis yang mendasari konsepsi Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta:

Pilar Filosofis Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta

Jejak Intelektual dan Keteladanan Moral

Karya-karya Utama dan Kontribusi Intelektual

Mohammad Hatta tidak hanya mewariskan kebijakan, tetapi juga kerangka filosofis yang komprehensif. Koleksi karyanya menunjukkan bahwa ia adalah seorang filsuf ilmu sosial yang merumuskan kerangka ilmu sosial khas Indonesia. Kontribusi intelektual Hatta mencakup bidang filsafat, ilmu pengetahuan, dan politik.

Di antara karya-karya utamanya yang menjadi rujukan penting adalah otobiografi trilogi Untuk Negeriku yang merinci perjuangan dan pemikirannya. Selain itu, kompilasi Karya Lengkap Bung Hatta yang mencakup topik-topik seperti Keadilan Dan Kemakmuran, Filsafat, Ilmu Dan Pengetahuan, dan Perdamaian Dunia Dan Keadilan Sosial menunjukkan fokusnya pada demokrasi, keadilan, dan kemakmuran sebagai subjek utama kajian kenegaraan. Warisan tulisan Hatta berfungsi sebagai panduan yang berharga untuk memahami konsep-konsep dasar kenegaraan yang ia yakini.

Prinsip Kejujuran, Kesederhanaan, dan Etika Administrasi Negara

Di samping kecerdasan intelektualnya, Mohammad Hatta dikenal karena integritas moralnya yang tak tertandingi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat jujur dan bersih. Hatta dengan tegas menolak menggunakan jabatannya untuk memperkaya diri sendiri. Kisah keteladanannya seringkali dijadikan tolok ukur etika administrasi negara: bahkan setelah pensiun, ia tidak memiliki rumah pribadi, sehingga pemerintah pada akhirnya harus menghadiahkannya sebuah rumah.

Kesederhanaan Hatta bukan sekadar atribut personal, melainkan manifestasi dari keyakinan filosofisnya. Bagi Hatta, integritas moral seorang pemimpin adalah prasyarat bagi tegaknya Demokrasi Ekonomi. Pemimpin yang bersih akan memastikan bahwa kebijakan negara berpihak pada rakyat dan kesejahteraan umum, bukan pada kepentingan pribadi atau korporasi tertentu. Dengan demikian, kesederhanaan Hatta berfungsi sebagai teladan abadi bagi generasi penerus , menghubungkan moralitas pribadi dengan keberhasilan visi jangka panjang negara.

Masa Akhir Kehidupan dan Penghormatan Kenegaraan

Mohammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Pemerintah Indonesia memberikan penghormatan kenegaraan yang layak dan menetapkannya sebagai Pahlawan Proklamator bersama Soekarno. Untuk mengabadikan jasa dan pemikirannya, namanya diabadikan di berbagai institusi penting, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Universitas Bung Hatta di Padang, dan banyak gedung koperasi di seluruh penjuru Indonesia.

Relevansi Warisan di Indonesia Kontemporer

Paham Kerakyatan sebagai Respon terhadap Kapitalisme Global

Paham kerakyatan yang diperjuangkan oleh Bung Hatta menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan ekonomi dan politik. Prinsip utama ini, yang mencakup kemandirian ekonomi, keadilan sosial, dan demokrasi ekonomi , memiliki relevansi yang luar biasa dalam konteks Indonesia modern.

Di tengah arus globalisasi dan dominasi sistem kapitalisme yang seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, paham kerakyatan Hatta berfungsi sebagai narasi tandingan yang abadi (The Perpetual Counter-Narrative). Hal ini menjadi pengingat kritis bahwa pembangunan ekonomi sejati harus berpihak kepada rakyat dan kesejahteraan bersama.

Menghadapi Isu Ketimpangan Sosial dan Konsentrasi Kekuasaan Ekonomi

Indonesia kontemporer terus bergulat dengan masalah ketimpangan sosial dan ekonomi yang menghambat pembangunan yang inklusif. Di sinilah warisan Hatta menemukan aplikasinya. Penekanan Hatta pada keadilan sosial dan demokrasi ekonomi dapat menjadi inspirasi dalam mencari solusi terhadap ketimpangan struktural.

Prinsip kemandirian ekonomi yang diusungnya relevan dalam menghadapi tantangan globalisasi, yang kerap mengancam kedaulatan ekonomi nasional. Prinsip ini mendorong kebijakan ekonomi untuk berfokus pada penguatan sektor-sektor domestik dan pemberdayaan ekonomi rakyat.

Lebih lanjut, Demokrasi Ekonomi Hatta menawarkan kerangka kerja untuk melawan korporatokrasi. Di tengah meningkatnya kekuatan korporasi besar yang mendominasi pengambilan keputusan ekonomi, prinsip demokrasi ekonomi memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dan kepentingan mereka diutamakan. Koperasi, sebagai sarana implementasi demokrasi ekonomi, tetap menjadi alat untuk mewujudkan kontrol rakyat atas sumber daya ekonomi dan memastikan partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

Implikasi Pemikiran Hatta untuk Tata Kelola Pemerintahan

Visi politik Hatta tentang demokrasi dan kedaulatan rakyat juga terus relevan dalam diskusi mengenai tata kelola pemerintahan, khususnya Otonomi Daerah. Menurut konsep Demokrasi Hatta, otonomi daerah dapat memberdayakan masyarakat dan menciptakan kemandirian regional. Ini memberikan hak dan wewenang kepada rakyat untuk menentukan kebutuhan pembangunan daerah mereka, memastikan keterlibatan aktif dalam pembangunan dan kontrol terhadap tata kelola lokal.

Kesimpulan

Mohammad Hatta mewariskan cetak biru yang seimbang bagi Republik Indonesia: sebuah sintesis yang berhasil menggabungkan demokrasi politik dengan demokrasi ekonomi. Ia memastikan bahwa kemerdekaan yang diperjuangkan tidak hanya berarti lepas dari penjajahan politik, tetapi juga bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan struktural yang diakibatkan oleh sistem ekonomi yang eksploitatif.

Warisan Hatta dapat disimpulkan sebagai fondasi tripartit yang saling berhubungan:

1. Keteguhan Moral:Prinsip integritas dan penolakan terhadap pemusatan kekuasaan (yang dimanifestasikan melalui pengunduran dirinya pada 1956) menetapkan standar etis bagi negarawan.
2. Kedaulatan Rakyat (Politik):Keyakinan pada sistem multi-partai dan transfer kekuasaan yang sejati kepada rakyat terdidik.
3. Ekonomi Kerakyatan (Ekonomi):Landasan Pasal 33 UUD 1945 yang memprioritaskan koperasi, asas kekeluargaan, dan peningkatan tenaga beli rakyat melalui pemenuhan kebutuhan dasar.

Warisan pemikiran Hatta berfungsi sebagai panduan yang esensial, terutama dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti ketimpangan struktural, ancaman kedaulatan ekonomi oleh globalisasi, dan godaan untuk kembali pada konsentrasi kekuasaan. Mengaktualisasi pemikiran Hatta, terutama dalam konteks penguatan sektor koperasi dan penjaminan lima kepentingan dasar rakyat, adalah langkah fundamental untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang adil dan makmur.