Sensor dan Kebebasan Berekspresi: Batas Seni dan Moralitas Global

Definisi dan Landasan Hukum Kebebasan Artistik

Kebebasan berpendapat dan berekspresi secara universal diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang terus mengalami perkembangan. Pengakuan ini telah tertuang dalam berbagai instrumen hukum internasional, yang banyak di antaranya telah diratifikasi oleh negara-negara anggota sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Indonesia, misalnya, hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin secara konstitusional dalam hukum tertinggi, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, menegaskan statusnya sebagai negara hukum yang menjamin hak-hak dasar warga negaranya .

Seni, dalam berbagai manifestasinya, berfungsi sebagai medium krusial untuk melaksanakan hak ekspresi ini. Seni tidak hanya dilihat dari sudut pandang estetika; dalam pengertian kontemporer, seni seperti mural atau lukisan berukuran besar yang dibuat di dinding, langit-langit, atau bidang datar lainnya, memiliki fungsi untuk mendukung ruang arsitektur dan memperindah ruangan. Lebih jauh lagi, seni adalah buah karya ide dan pikiran seseorang yang dituangkan dalam goresan, lantunan, atau pementasan, sering kali membahas isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Karya seni yang bersifat subversif atau kritis terhadap ideologi yang ada di arena publik, menjadikannya arena yang “berbahaya secara politik” baik bagi seniman maupun penonton yang terlibat.

Kontroversi Inti dan Konflik Normatif

Kontroversi inti dalam isu sensor seni terletak pada penentuan batas yang sah antara kebebasan kreatif yang dilindungi dan kewajiban negara atau masyarakat untuk melindungi moralitas publik, ketertiban sosial, atau mencegah kerugian (harm) yang nyata. Meskipun kebebasan berekspresi telah dijamin oleh konstitusi, laporan menunjukkan bahwa implementasinya di banyak negara sering terhambat oleh regulasi ketat dan intervensi negara yang secara rutin merugikan hak-hak seniman.

Kondisi ini menimbulkan konflik normatif. Jaminan hukum konstitusional yang bersifat tinggi sering kali bertentangan langsung dengan undang-undang sektoral yang lebih spesifik dan restriktif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia. Masalah utamanya bukanlah ketiadaan pengakuan hak, melainkan bagaimana instrumen hukum yang spesifik ini memungkinkan penyalahgunaan untuk tujuan politik atau kontrol moral. Hal ini memperkuat pandangan bahwa meskipun hak diakui di tingkat tertinggi, implementasi yang terhambat oleh intervensi negara yang diskresioner tetap menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan demokrasi dan perlindungan kebebasan artistik.

Dasar Filosofis Pembatasan: Aplikasi Prinsip Bahaya John Stuart Mill

Prinsip Bahaya (Harm Principle) sebagai Batas Kebebasan

Perdebatan mengenai sensor seni secara filosofis tidak terlepas dari diskursus kebebasan berbicara dan berekspresi, yang berakar pada teori Utilitarianisme, khususnya seperti yang dikembangkan oleh John Stuart Mill. Pandangan utilitarianisme menilai suatu tindakan—termasuk penciptaan karya seni—sebagai baik jika menghasilkan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak (kebermanfaatan).

Mill memperkaya etika ini dengan mengajukan Prinsip Bahaya (Harm Principle). Prinsip ini menetapkan bahwa negara maupun masyarakat tidak berhak mengintervensi keputusan dan perilaku individu jika tindakan tersebut tidak menyangkut orang lain selain pelakunya. Satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah untuk mencegah harm (kerugian nyata) terhadap orang lain. Prinsip ini secara eksplisit menentang paternalisme—hukum yang bertujuan melindungi individu dari bahaya diri mereka sendiri—dan sensor yang hanya didasarkan pada mere offense (menyinggung) atau sakrilegi. Mill berpendapat bahwa penghasutan untuk melakukan kekerasan adalah kerugian yang dapat dilarang, tetapi rasa tersinggung atau penodaan bukanlah dasar yang cukup untuk sensor.

Problematika Aplikasi Prinsip Bahaya pada Karya Seni yang Ofensif

Penerapan Prinsip Bahaya pada seni menimbulkan ambiguitas, terutama karena seni sering kali berfungsi sebagai “pidato” metaforis. Menurut doktrin penghasutan Mill, jenis seni tertentu, seperti puisi yang didefinisikan sebagai “perasaan yang mengakui dirinya sendiri dalam momen kesendirian,” seharusnya tidak pernah disensor. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa penyair tidak dapat secara wajar menentukan siapa penerima atau publik karyanya, sehingga intensi untuk merugikan pihak ketiga melalui aktivitas artistik tidak dapat diterapkan.

Namun, kompleksitas muncul dalam kasus karya seni publik yang bersifat ofensif tetapi tidak secara langsung menyebabkan kerugian fisik (harmless but offensive public acts). Mill sendiri tidak secara menyeluruh membahas isu ini. Dalam konteks ini, kelompok yang menentang karya seni dapat berargumen bahwa karya tersebut merupakan “pelanggaran hak kelompok” atau menyebabkan “psychological distress” yang signifikan, alih-alih hanya sekadar ketidaksukaan.

Ketika sebuah karya seni dipamerkan di ruang publik atau di institusi yang sulit dihindari (seperti pameran di galeri nasional atau aksi di tempat ibadah), pihak yang menentang dapat memanfaatkan celah filosofis ini. Mereka mengklaim bahwa audiens tidak memiliki pilihan untuk menghindari (circumvent) karya yang ofensif tersebut, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak dapat dielakkan. Jika audiens tidak mungkin menghindari karya tersebut, maka sensor dapat dibenarkan, menurut batasan Millian. Dengan demikian, klaim “kerugian psikologis” memungkinkan pihak yang menuntut sensor untuk secara efektif menggeser justifikasi dari offense (yang tidak sah untuk sensor) menjadi harm (yang secara filosofis dapat membenarkan pembatasan).

Tipologi Sensor Berbasis Ideologi: Analisis Komparatif Kasus Global

Analisis komparatif kasus sensor global menunjukkan bahwa ideologi politik dan nilai-nilai budaya/agama suatu negara adalah faktor penentu utama yang memengaruhi kebebasan seniman. Negara-negara dengan sistem politik dan budaya yang berbeda menggunakan kerangka hukum yang beragam, tetapi sering kali mencapai tujuan yang sama: kontrol narasi.

Sensor Politik di Rezim Otoriter dan Hibrida

Penghapusan Identitas di Negara Komunis (Ai Weiwei, China)

Di Tiongkok, di bawah sistem Komunis, kritik terhadap pemerintah merupakan tindakan yang sangat berisiko. Meskipun Tiongkok telah mengalami reformasi ekonomi dan membuka pintu bagi pendidikan tinggi kontrol ideologis tetap ketat. Seniman kontemporer Tiongkok, Ai Weiwei, telah menggunakan karyanya untuk secara langsung menyinggung korupsi pemerintah dan pengabaian hak asasi manusia, terutama dalam hal kebebasan berbicara dan berpikir.

Mekanisme sensor yang digunakan di Tiongkok cenderung total dan bertujuan untuk de-historisasisasi seniman kritis. Pada tahun 2014, menjelang pameran peringatan Chinese Contemporary Art Award di Shanghai Power Station of Art, pejabat pemerintah memaksa penghapusan total karya (seperti Sunflower Seeds dan Stools) dan nama Ai Weiwei [10]. Penghapusan ini terjadi meskipun karya-karya tersebut tidak secara eksplisit bersifat menghasut atau kontroversial, namun dilakukan semata-mata karena Weiwei diklasifikasikan sebagai “pembangkang politik” oleh negara. Strategi sensor ini memastikan bahwa narasi resmi negara tetap utuh dan bahwa para seniman pembangkang hampir sepenuhnya menghilang dari ruang budaya domestik.

Re-klasifikasi Politik menjadi Kejahatan Moral (Pussy Riot, Rusia)

Rusia mewakili sistem hibrida, di mana sensor politik sering dibungkus dalam justifikasi moral atau agama. Pussy Riot, kelompok protes punk rock feminis, menjadi terkenal karena kritik provokatif mereka terhadap Presiden Vladimir Putin dan hubungannya dengan Gereja Ortodoks Rusia.

Puncak sensor terjadi setelah penampilan mereka di Katedral Kristus Sang Juru Selamat pada Februari 2012, sebuah tindakan yang mereka klaim sebagai protes politik. Namun, pengadilan distrik Khamovniki Moscow menolak argumen kebebasan berbicara mereka. Alih-alih memprosesnya sebagai kritik politik, pengadilan mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai “Hooliganisme Kriminal” yang dilakukan atas dasar “kebencian agama”.

Kasus Pussy Riot menunjukkan bagaimana rezim semi-otoriter menggunakan instrumen hukum moral atau agama (Pasal KUHP tentang hooliganisme dan kebencian agama) sebagai alat untuk memidanakan oposisi politik. Strategi ini memberikan legitimasi moral dan hukum yang kuat bagi tindakan keras negara, meskipun motivasi dasarnya adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan ideologi politik.

Sensor Moralitas dan Agama di Negara Demokrasi Sekuler

Di negara-negara demokrasi sekuler dengan perlindungan hak asasi yang kuat, sensor jarang berujung pada pemidanaan, melainkan berfokus pada kontrol administratif atau finansial.

Kontroversi Pendanaan Publik (“Piss Christ”, AS)

Fotografi konseptual “Piss Christ” karya Andres Serrano, yang menggambarkan salib direndam dalam urine seniman, memicu kontroversi besar di Amerika Serikat pada akhir 1980-an. Karya ini dinilai sangat menyinggung sentimen agama.

Meskipun kontroversi mencapai tingkat Senat, perdebatan sensor berpusat pada pertanyaan mengenai pendanaan publik melalui National Endowment for the Arts (NEA), bukan pada pelarangan karya atau pemidanaan seniman. Kritikus menyarankan penolakan pendanaan bagi program yang mendukung karya tersebut, dan bukannya mengajukan pemidanaan. Sistem ini menunjukkan bahwa di bawah perlindungan kebebasan berekspresi (seperti Amandemen Pertama AS), negara menghormati hak seniman untuk membuat karya ofensif, tetapi berhak mengontrol penggunaan sumber daya publik untuk mendukung karya tersebut.

Sensor Politik di Negara Demokrasi Transisi (Indonesia)

Di negara demokrasi transisi, mekanisme sensor sering mencerminkan residu otoritarianisme yang dikombinasikan dengan penggunaan instrumen hukum digital yang modern.

Penggunaan UU ITE dan Hukum Defamasi

Meskipun Indonesia menjamin hak asasi manusia, undang-undang sektoral sering menjadi senjata sensor vertikal. Pasal 27A UU ITE 2024 (menyerang kehormatan/nama baik) dan Pasal 28 ayat (2) (mendistribusikan informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA) sering digunakan untuk menargetkan seniman dan aktivis yang menyampaikan kritik sosial-politik. Penggunaan pasal-pasal ini, yang kerap disebut rubber clauses, menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan jaminan kebebasan ekspresi dalam UUD NRI 1945. Hukum digital ini menjadi perpanjangan tangan efektif bagi sensor negara, terutama ketika seniman menggunakan platform online untuk kritik.

Pembredelan Institusional (Lukisan Yos Suprapto)

Kasus lukisan Yos Suprapto yang mengkritik penindasan petani dan mengingatkan pada mantan presiden menunjukkan penggunaan tekanan institusional yang tidak transparan. Pameran tersebut dibredel, dan lima karyanya diminta diturunkan dari Galeri Nasional. Amnesty International menyamakan tindakan pembredelan ini dengan tindakan di negara otoriter .

Mekanisme sensor ini mencerminkan bahwa meskipun proses demokrasi berjalan, instansi negara masih menggunakan cara-cara non-hukum formal untuk menekan kritik politik. Namun, sensor ini memiliki efek bumerang. Pembredelan tersebut memicu penyebaran gambar karya-karya yang disensor secara online, yang pada gilirannya menarik dukungan publik yang kuat (sensor horizontal yang bertentangan dengan sensor vertikal).

Table 1: Matriks Komparatif Kasus Sensor Seni Global (Tipologi Berbasis Ideologi)

Mekanisme Sensor Institusional dan Tantangan Kontemporer di Era Digital

Perbandingan Kelembagaan Sensor Formal

Mekanisme sensor dapat dipahami dengan membandingkan model kelembagaan. Di Indonesia, Lembaga Sensor Film (LSF) adalah badan independen pemerintah yang bertanggung jawab meninjau, menyensor, dan mengklasifikasikan konten film. Keberadaan badan resmi pemerintah (sensor vertikal) dalam proses ini menunjukkan potensi kontrol negara yang signifikan terhadap narasi budaya yang dikonsumsi publik.

Sebaliknya, di Inggris, British Board of Film Classification (BBFC) adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan oleh industri film. BBFC bertanggung jawab atas klasifikasi dan sensor film, terutama terkait media fisik di bawah Video Recordings Act 1984. Perbedaan mendasar ini mencerminkan filosofi tata kelola: Indonesia menerapkan kontrol negara yang lebih tersentralisasi, sementara Inggris cenderung mengandalkan self-regulation industri dengan fokus utama pada perlindungan usia dan kategori, bukan sensor ideologis politik.

Pergeseran Sensor di Era Digital: Techno-Surveillance

Era digital telah secara fundamental mengubah cara sensor diterapkan, memindahkan sebagian besar kontrol dari institusi vertikal tradisional ke platform korporat. Salah satu manifestasi utamanya adalah fenomena techno-surveillance, yaitu praktik pengawasan konten publik yang dimediasi oleh teknologi digital.

Algoritma berperan sebagai sensor baru. Media sosial besar, seperti Instagram dan X, kini memiliki fitur untuk menyaring konten-konten sensitif, termasuk yang terkait dengan kekerasan, self-harm, atau kritik yang menyangkut SARA. Meskipun teknologi digital telah menjadi bagian integral dari bahasa ekspresi artistik modern, keputusan sensor semakin didominasi oleh kebijakan perusahaan teknologi yang sering didasarkan pada standar komunitas global. Standar ini mungkin tidak peka terhadap konteks budaya lokal atau kritik politik yang sah, yang mengarah pada bentuk sensor korporat yang halus.

Sensor Horizontal dan Ancaman Self-Censorship

Sensor kontemporer beroperasi dalam dualitas: sensor vertikal yang dilakukan oleh pemerintah atau institusi negara, dan sensor horizontal yang dilakukan oleh tekanan kelompok sipil atau komunitas masyarakat. Kedua bentuk sensor ini terkadang dapat bersinergi atau, sebaliknya, saling bertentangan.

Sensor horizontal sering kali memainkan peran yang lebih dominan di era digital. Ketika seniman mengkritik pemerintah dan mewakilkan keresahan masyarakat, dukungan horizontal (publik) dapat muncul dengan kuat. Misalnya, dalam kasus Yos Suprapto, sensor institusional memicu dukungan publik yang meluas secara online, menunjukkan kekuatan solidaritas komunitas.

Namun, kekuatan penyebaran daring (virality) memiliki dua sisi. Meskipun kemampuan untuk menyebarkan pesan yang disensor secara cepat memperkuat dukungan horizontal, hal ini secara bersamaan meningkatkan risiko personal dan profesional bagi seniman yang bersangkutan. Peningkatan risiko ini menciptakan tantangan paling halus dan signifikan: self-censorship (penyensoran diri). Self-censorship adalah fenomena ketika seniman, kurator, dan sponsor secara halus mulai mengatur batas-batas kreativitas mereka sendiri untuk menghindari ancaman pembredelan atau konsekuensi hukum. Teknologi yang seharusnya menjadi platform perlawanan, juga memfasilitasi techno-surveillance dan mempercepat mekanisme sensor, memaksa seniman untuk mengadopsi self-censorship sebagai mekanisme bertahan hidup.

Dampak Sensor, Strategi Adaptasi, dan Rekomendasi Kebijakan

Dampak Sensor pada Kreativitas dan Adaptasi Seniman

Sensor tidak hanya berdampak negatif. Beberapa seniman memandang sensor sebagai filter yang memaksa mereka untuk mempertajam ide dan mengemas pesan dengan lebih baik. Sensor bertindak sebagai pembatas yang paradoks, mengarahkan seniman pada strategi kreatif yang lebih cerdas.

Sebagai strategi perlawanan artistik, banyak seniman beralih ke seni abstrak dan simbolis, merumuskan kritik sosial atau politik dalam bentuk metafora dan simbolisme untuk menghindari penargetan langsung. Seniman mengemas pesan mereka secara strategis untuk mempertahankan substansi sambil menghindari pembredelan. Pendekatan ini selaras dengan konsep kebebasan yang bertanggung jawab, di mana seniman idealnya memiliki kesadaran diri terhadap potensi dampak karya mereka.

Dalam konteks globalisasi, karya seni yang disensor di negara asalnya sering menemukan peluang dan pengakuan di pasar internasional. Kasus Ai Weiwei, yang karyanya dipamerkan di luar negeri setelah dihapus paksa di Shanghai, menunjukkan perlindungan eksternal yang ditawarkan oleh pasar seni global. Namun, globalisasi juga membawa dampak negatif: risiko adopsi buta terhadap tren seni internasional tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal, yang dapat menyebabkan hilangnya keaslian dan keunikan budaya. Seniman harus menyeimbangkan inspirasi dari luar dengan akar budaya lokal untuk mempertahankan identitas.

Peran Advokasi Internasional dan Perlindungan Hak Seniman

Dalam menghadapi pembatasan negara, organisasi internasional non-pemerintah memainkan peran penting. Organisasi seperti Freemuse bekerja sebagai advokat independen untuk kebebasan berekspresi artistik, memegang status konsultatif khusus di UN-ECOSOC dan UNESCO. Misi mereka mencakup pendokumentasian pelanggaran kebebasan artistik dan peningkatan kerangka hukum pada tingkat internasional, regional, dan nasional.

Di tingkat lokal, organisasi seperti Koalisi Seni menggunakan basis data sumber terbuka yang kompatibel secara internasional (seperti Uwazi) untuk mencatat kasus-kasus pelanggaran. Sistem dokumentasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kasus sensor dapat diajukan dalam kerangka kerja hak asasi manusia global, memfasilitasi advokasi dan memberikan dukungan kepada seniman yang menghadapi risiko.

Rekomendasi Kebijakan Komprehensif

Untuk memastikan kebebasan artistik terlindungi dalam ekosistem budaya dan politik yang kompleks, diperlukan reformasi kebijakan yang mendesak:

1. Reformasi Hukum Normatif: Perlu adanya tinjauan ulang terhadap undang-undang yang bersifat karet (rubber clauses), seperti UU ITE, khususnya pasal-pasal yang digunakan untuk memidana pencemaran nama baik atau ujaran kebencian yang tidak memenuhi ambang batas harm Millian yang jelas. Reformasi ini bertujuan untuk memastikan kebebasan artistik tetap terjaga dan selaras dengan jaminan konstitusional.
2. Transparansi Mekanisme Sensor: Lembaga sensor formal, seperti LSF, harus didorong untuk bergerak menuju model klasifikasi yang lebih transparan, non-politis, dan berfokus pada perlindungan usia, serupa dengan model BBFC di Inggris, memisahkan kontrol moralitas dari kontrol ideologi.
3. Edukasi Publik dan Sinergi Ekosistem: Keberlanjutan kebebasan artistik membutuhkan sinergi antara pemerintah, seniman, dan masyarakat sipil. Pendidikan publik tentang nilai-nilai demokrasi dan peran seni dalam kritik politik adalah elemen kunci untuk menciptakan ekosistem yang mendukung ekspresi kreatif.

Kesimpulan

Laporan ini menunjukkan bahwa batas antara seni dan moralitas global sangat dipengaruhi oleh ideologi politik suatu negara. Di rezim otoriter atau hibrida, sensor didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kekuasaan dan ideologi (seperti di China dan Rusia), sering kali dengan menyamarkan tindakan politik sebagai kejahatan moral atau agama. Di negara demokrasi, sensor lebih berfokus pada kontrol finansial atau tekanan institusional, meskipun undang-undang digital modern (seperti UU ITE) menyediakan alat yang efektif bagi sensor vertikal.

Konflik normatif utama adalah perebutan definisi harm. Pihak yang menuntut sensor secara strategis menggeser argumen dari offense (yang dilindungi) menjadi psychological harm yang tidak dapat dihindari, terutama ketika karya seni dipublikasikan di ruang yang sulit dielakkan.

Untuk seniman, tantangan terbesar saat ini adalah self-censorship, yang diperkuat oleh risiko personal yang ditingkatkan oleh techno-surveillance dan virality. Strategi adaptif seniman untuk menggunakan metafora dan simbolisme menjadi kunci untuk bertahan hidup dan mempertahankan substansi kritis karya mereka. Strategi ini mencerminkan kebutuhan untuk mempertahankan kebebasan yang bertanggung jawab—menggunakan kecerdasan artistik untuk menghindari jebakan hukum sambil memastikan ide kritis tetap tersebar luas. Masa depan kebebasan artistik akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakat sipil, seniman, dan organisasi internasional untuk terus mengadvokasi reformasi hukum dan mempertahankan ruang kreatif di tengah batasan yang dinamis dan semakin digital.