Memahami Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Komponen-Komponennya

I. Pendahuluan

Latar Belakang: Konteks Otonomi Daerah dan Urgensi PAD

Desentralisasi fiskal di Indonesia merupakan amanat dari pelaksanaan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Kewenangan ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi, memungut, dan mengelola sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi ekonomi di wilayahnya. Dalam kerangka ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pilar utama kemandirian fiskal daerah. Peran PAD sangat krusial karena secara langsung mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, yang seringkali disertai dengan alokasi dan persyaratan tertentu.

Konsep otonomi daerah tidak hanya berpusat pada devolusi kekuasaan administratif, tetapi juga pada devolusi tanggung jawab fiskal. PAD merupakan manifestasi kunci dari tanggung jawab fiskal ini, memungkinkan daerah untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan prioritas serta kebutuhan spesifik lokal. Apabila suatu daerah mampu mengoptimalkan PAD, hal tersebut menunjukkan kapasitas daerah untuk melaksanakan fungsinya secara mandiri, yang pada gilirannya dapat mendorong efektivitas dan responsivitas tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.

Signifikansi PAD bagi Kemandirian Fiskal Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah komponen fundamental dalam struktur pendapatan daerah, yang bersumber dari potensi ekonomi yang ada di dalam wilayah daerah itu sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dari seberapa besar kontribusi PAD terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, semakin besar pula peranan PAD dalam struktur keuangan daerah. Hal ini secara langsung berkorelasi dengan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Ketergantungan pada PAD mencerminkan kematangan otonomi daerah. Daerah yang berhasil mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam alokasi anggaran. Fleksibilitas ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merespons kebutuhan lokal dengan lebih cepat dan tepat, serta mendorong inovasi dalam penyediaan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi regional. Dengan demikian, PAD tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai indikator kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, baik dalam pelayanan publik maupun pembangunan infrastruktur dan ekonomi.

Tujuan dan Ruang Lingkup

Laporan ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan komponen-komponennya di Indonesia. Secara spesifik, laporan ini akan:

1. Menjelaskan definisi komprehensif PAD dan kerangka hukum yang mendasarinya.
2. Merinci komponen-komponen PAD beserta jenis-jenisnya secara detail.
3. Menganalisis peran strategis PAD dalam pembangunan daerah, tantangan yang dihadapi dalam optimalisasinya, dan strategi peningkatan yang dapat diterapkan.

II. Definisi dan Kerangka Hukum Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian PAD Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan secara konsisten dalam berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan sebagai pendapatan yang diperoleh dan dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Siahaan (2005:15), PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, Halim (2004:67) mendefinisikannya sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Warsito (2001:128) juga menegaskan bahwa PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah.

Secara umum, konsensus definisi ini menegaskan bahwa PAD adalah semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsistensi definisi dari berbagai sumber dan undang-undang ini menunjukkan bahwa inti dari PAD adalah kemandirian fiskal daerah melalui pemanfaatan potensi lokal dan kewenangan legal yang diberikan. Penekanan pada aspek “asli” dan “dipungut sendiri” menjadi pembeda utama PAD dari dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat, menyoroti kapasitas ekonomi inheren suatu daerah dan kekuasaan yang diberikan untuk membiayai dirinya sendiri.

Evolusi dan Landasan Hukum Terkini

Pendapatan daerah secara keseluruhan di Indonesia tidak hanya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Landasan hukum yang mengatur Pendapatan Asli Daerah telah mengalami evolusi signifikan seiring dengan perkembangan kebijakan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebelumnya menetapkan PAD sebagai sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Perkembangan terbaru dan paling penting dalam kerangka hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Undang-undang ini secara eksplisit mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menandai reformasi fundamental dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama dari UU HKPD adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, serta mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. UU ini mengatur pengelolaan Keuangan Daerah secara menyeluruh, termasuk Pendapatan Daerah yang salah satunya adalah PAD. Pencabutan undang-undang sebelumnya oleh UU No. 1 Tahun 2022 menunjukkan upaya pemerintah pusat untuk menyempurnakan kerangka hukum desentralisasi fiskal, dengan fokus pada peningkatan kinerja daerah dan pengurangan disparitas. Ini menandakan pergeseran dari sekadar pemberian kewenangan ke arah penekanan pada akuntabilitas dan efektivitas penggunaan dana daerah, termasuk PAD, untuk pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain UU HKPD, terdapat dua Peraturan Pemerintah (PP) yang sangat relevan dalam pengelolaan PAD:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP PKPD):
   Peraturan ini mengatur secara komprehensif pengelolaan keuangan daerah, meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. PP PKPD secara jelas menyatakan bahwa Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Lebih lanjut, PAD sendiri dirinci mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.7 PP No. 12 Tahun 2019 memberikan kerangka operasional yang rinci untuk pengelolaan PAD dalam konteks APBD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU No. 1 Tahun 2022 adalah payung hukum utama, implementasi praktis PAD sangat bergantung pada mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PP KUPDRD):
   Peraturan ini merupakan regulasi terbaru yang mencabut beberapa PP sebelumnya, yaitu PP No. 97 Tahun 2012, PP No. 55 Tahun 2016, dan PP No. 10 Tahun 2021, dengan tujuan menyederhanakan regulasi terkait. PP KUPDRD menjadi pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan ini juga secara eksplisit mendorong optimalisasi penggalian potensi pajak melalui kerja sama dan pemanfaatan data dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga. Pencabutan PP sebelumnya dan penetapan PP No. 35 Tahun 2023 menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyederhanakan dan memperkuat regulasi terkait pajak dan retribusi daerah, yang merupakan komponen terbesar PAD. Fokus pada optimalisasi dan pemanfaatan data mengindikasikan pergeseran ke arah pendekatan yang lebih modern dan berbasis bukti dalam pengelolaan PAD, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penerimaan.

III. Komponen-Komponen Utama Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia secara umum terdiri atas empat komponen utama. Keempat komponen ini mencerminkan beragam sumber penerimaan yang dapat digali dari potensi ekonomi dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

A. Pajak Daerah

Pajak Daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah. Menurut Davey (1988) dalam Anggoro (2017:45), pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, atau pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan/atau peraturan hukum lainnya, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau pengeluaran daerah.

Kriteria penting bagi pajak daerah agar dapat dikelola secara efektif meliputi kemudahan dalam pengelolaan dan pemungutan, dampak yang terfokus pada masyarakat setempat, tidak terjadi tumpang tindih pengenaan dengan pajak pusat, dan memiliki potensi yang memadai, di mana hasil penerimaan harus lebih besar dari biaya pemungutan. Pajak daerah adalah tulang punggung PAD, namun keberagaman jenis pajak antara provinsi dan kabupaten/kota menunjukkan upaya desentralisasi yang disesuaikan dengan skala dan karakteristik ekonomi lokal. Kriteria “potensinya memadai” menggarisbawahi pentingnya efisiensi pemungutan, di mana biaya pemungutan tidak boleh melebihi hasil yang diperoleh, untuk memastikan bahwa setiap upaya pemungutan pajak memberikan nilai tambah fiskal yang positif bagi daerah. Berikut adalah klasifikasi dan contoh jenis Pajak Daerah berdasarkan tingkat pemerintahan:

Tabel 1. Klasifikasi dan Contoh Jenis Pajak Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

B. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang menjadi dasar pembagian ini telah dicabut oleh UU No. 1 Tahun 2022, klasifikasi retribusi daerah masih relevan secara konseptual dan sering diacu dalam praktik. Retribusi dibagi menjadi tiga golongan utama: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Dalam beberapa studi, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD rata-rata relatif kecil, misalnya hanya sekitar 1% dalam satu studi kasus. Angka ini menunjukkan porsi yang masih perlu ditingkatkan dibandingkan pajak daerah. Potensi peningkatan retribusi mungkin terletak pada identifikasi layanan baru yang dapat dikenakan biaya dan peningkatan efisiensi pengelolaannya, terutama untuk layanan yang bersifat komersial atau perizinan. Apabila pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas layanan dan memastikan nilai yang diterima oleh pembayar retribusi sepadan, hal ini dapat mendorong kepatuhan dan peningkatan penerimaan.

Berikut adalah golongan dan contoh jenis Retribusi Daerah:

Tabel 2. Golongan dan Contoh Jenis Retribusi Daerah

C. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Komponen Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari pengelolaan aset daerah yang telah dipisahkan dari kekayaan daerah dan umumnya dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perusahaan swasta. Objek pendapatan ini secara spesifik terdiri atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD dan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Swasta.

Meskipun memiliki potensi besar, kontribusi komponen ini terhadap PAD cenderung sangat rendah dalam banyak kasus, dengan rata-rata hanya sekitar 1,18% dalam satu studi kasus. Kontribusi yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa BUMD di banyak daerah mungkin belum beroperasi secara optimal sebagai sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan perlunya restrukturisasi BUMD secara menyeluruh, peningkatan manajemen usaha, pengembangan sumber daya manusia, dan perluasan usaha produktif yang berbasis pada potensi lokal untuk memaksimalkan kontribusinya terhadap PAD. Tanpa reformasi yang substansial, potensi pendapatan dari sektor ini akan tetap tidak tergali secara maksimal.

D. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

“Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah” merupakan kategori pendapatan yang mencakup seluruh penerimaan daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta tidak termasuk dana perimbangan. Komponen ini meliputi berbagai sumber, antara lain:

• Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
• Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
• Jasa giro.
• Pendapatan bunga.
• Tuntutan ganti rugi.
• Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
• Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dalam beberapa kasus, kontribusi komponen ini terhadap PAD dapat cukup signifikan, bahkan menjadi kontributor terbesar. Sebagai contoh, dalam satu studi kasus, rata-rata kontribusinya mencapai 58,66%, dengan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2021 yang disebabkan oleh hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Kontribusi yang dominan dari “Lain-lain PAD yang Sah” ini menunjukkan bahwa pendapatan non-pajak dan non-retribusi memiliki peran krusial, bahkan seringkali melebihi komponen tradisional. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan mengoptimalkan aset-aset non-produktif atau yang belum dimanfaatkan secara maksimal, serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah, untuk menjaga stabilitas fiskal. Menginventarisasi secara menyeluruh aset daerah yang tidak dipisahkan dan mengembangkan rencana strategis untuk pemanfaatan atau monetisasinya dapat membuka aliran pendapatan yang substansial dan berpotensi tidak terlalu membebani masyarakat dibandingkan peningkatan pajak atau retribusi.

IV. Peran Strategis PAD dalam Pembangunan dan Kemandirian Daerah

Kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan unsur yang sangat penting dalam struktur pendapatan daerah. Bersama dengan dana transfer dan lain-lain pendapatan yang sah, PAD membentuk keseluruhan sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peningkatan PAD secara langsung berkorelasi positif dengan besarnya dana yang dapat dialokasikan untuk realisasi Belanja Modal. Belanja modal ini merupakan indikator kunci investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset produktif, yang esensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Peningkatan PAD adalah salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Ini karena PAD secara fundamental menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, baik dalam penyediaan pelayanan publik yang esensial maupun dalam pelaksanaan program-program pembangunan yang terencana. Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mendanai inisiatif pembangunan mereka sendiri, mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan memungkinkan mereka untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan lokal.

Perbandingan Kontribusi PAD dengan Dana Transfer Pemerintah Pusat

Kemampuan fiskal daerah yang sebenarnya dan tingkat kemandiriannya tercermin paling jelas dalam Pendapatan Asli Daerah. Namun, realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD masih relatif kecil, bahkan seringkali tidak mencapai setengah dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mengindikasikan ketergantungan yang persisten pada dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Meskipun demikian, studi menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Perimbangan (transfer dari pusat) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini mengungkapkan perbedaan kualitatif yang penting. Walaupun dana transfer menyediakan volume anggaran yang besar, PAD menawarkan diskresi dan fleksibilitas yang lebih besar dalam bagaimana dana tersebut dialokasikan, terutama untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan. Apabila PAD suatu daerah meningkat, hal itu secara langsung berarti kemandirian daerah tersebut juga meningkat, memungkinkan daerah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan secara bertahap melepaskan diri dari ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat. Ini menunjukkan bahwa bahkan PAD yang lebih kecil, karena dihasilkan secara lokal dan tidak terlalu terikat oleh ketentuan pusat, dapat memiliki dampak strategis yang lebih besar untuk kebutuhan spesifik dan prioritas pembangunan suatu daerah, sehingga mendorong daerah untuk lebih memprioritaskan peningkatan PAD.

V. Tantangan dalam Optimalisasi Pengumpulan PAD

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah merupakan upaya krusial untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, dalam prosesnya, pemerintah daerah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

A. Faktor Internal

Tantangan internal dalam optimalisasi PAD seringkali saling terkait dan dapat membentuk siklus yang menghambat kinerja.

• Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Kemampuan aparatur pemerintah daerah sangat mempengaruhi kinerja pengelolaan PAD, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi. Ini mencakup kemampuan analisis data yang memadai, kemahiran dalam menghadapi masalah di lapangan, dan pemahaman mendalam tentang regulasi serta potensi daerah. Keterbatasan SDM dapat menghambat pemanfaatan data dan inovasi.
• Ketersediaan Data Potensi PAD: Kurangnya data yang akurat dan komprehensif mengenai subjek dan objek pajak atau retribusi menjadi hambatan signifikan dalam penggalian potensi PAD yang belum tergali secara maksimal. Bahkan jika SDM memiliki kemampuan analisis, ketiadaan data yang andal akan menyulitkan identifikasi sumber pendapatan baru atau optimalisasi yang sudah ada.
• Koordinasi yang Buruk: Koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal seringkali menghambat kinerja pengelolaan PAD. Hal ini terutama terjadi antara SKPD pengumpul pendapatan, SKPD penghasil pendapatan, dan SKPD di bidang perencanaan dan evaluasi. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan duplikasi upaya, celah dalam pemungutan, dan inefisiensi.
• Infrastruktur dan Sistem Administrasi: Dukungan infrastruktur serta sistem administrasi dan pelaporan yang tidak memadai atau tidak terorganisir dengan baik menjadi kendala dalam proses pemungutan dan pengelolaan PAD. Sistem yang manual atau tidak terintegrasi dapat memperlambat proses, meningkatkan risiko kesalahan, dan mengurangi transparansi.
• Kelemahan Kelembagaan dan Kurangnya Inovasi: Kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah yang belum maksimal tergalinya, serta kurangnya inovasi dalam kebijakan dan praktik pengelolaan pendapatan, juga menjadi faktor penghambat. Hal ini dapat disebabkan oleh kelemahan kelembagaan dan kurangnya optimisme birokrasi terhadap hasil yang akan dicapai.

Tantangan internal ini saling terkait dan membentuk siklus negatif. Keterbatasan SDM dapat menghambat pemanfaatan data dan inovasi, sementara kurangnya data akurat mempersulit perencanaan dan ekstensifikasi sumber PAD. Ini membutuhkan pendekatan holistik untuk perbaikan, di mana investasi dalam satu area (misalnya, teknologi) harus diimbangi dengan investasi di area lain (misalnya, pelatihan SDM) untuk mencapai perbaikan yang berkelanjutan.

B. Faktor Eksternal

Selain faktor internal, optimalisasi PAD juga dipengaruhi oleh kondisi di luar kendali langsung pemerintah daerah.

• Kesadaran Wajib Pajak/Retribusi: Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang prosedur pembayaran pajak atau retribusi, serta kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kontribusi ini bagi kelangsungan pelayanan publik dan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan, menjadi kendala signifikan. Kesadaran yang rendah dapat mengakibatkan tunggakan dan ketidakpatuhan.
• Kondisi Ekonomi Regional: Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD. Peningkatan PDRB menjadi parameter penting yang menandai efektivitas pembangunan ekonomi di suatu wilayah, dan peluang untuk meningkatkan penerimaan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan PDRB. Fluktuasi atau perlambatan ekonomi regional dapat secara langsung berdampak negatif pada penerimaan PAD.
• Keterbatasan Infrastruktur Daerah: Terutama di bidang transportasi dan komunikasi, dapat mempengaruhi aksesibilitas dan kemudahan bagi masyarakat atau pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pajak atau retribusi mereka. Aksesibilitas yang buruk dapat menghambat proses pemungutan.
• Lemahnya Kualitas Pengawasan: Kurangnya kontrol kualitas dalam pengelolaan PAD dapat menyebabkan pelanggaran dan potensi kebocoran dalam pengumpulan PAD. Pengawasan yang tidak efektif dapat mengurangi integritas sistem penerimaan daerah.

Tantangan eksternal menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada kapasitas internal pemerintah daerah, tetapi juga pada kondisi sosio-ekonomi masyarakat dan lingkungan eksternal. Peningkatan kesadaran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi regional adalah prasyarat penting yang membutuhkan kebijakan lintas sektor dan kolaborasi multi-stakeholder. Upaya untuk meningkatkan PAD harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih luas dan program-program yang meningkatkan partisipasi aktif masyarakat.

VI. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan proses yang berkelanjutan dan harus dilakukan secara terus menerus untuk mencapai kemandirian fiskal daerah. Berbagai strategi dapat diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan ini.

A. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber PAD

Strategi ini berfokus pada peningkatan penerimaan dari sumber-sumber PAD yang sudah ada dan memperluas cakupan sumber pendapatan.

• Intensifikasi: Melibatkan peningkatan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada. Ini dapat dicapai melalui peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai kewajiban dan manfaat pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
• Ekstensifikasi: Merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan dengan menambah objek dan subjek pajak atau retribusi yang baru, serta mengurangi tunggakan pajak yang belum tertagih. Hal ini juga mencakup melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak dan memperluas basis pajak daerah (tax-base).

Intensifikasi berfokus pada peningkatan kepatuhan dan efisiensi dari sumber yang ada, sementara ekstensifikasi mencari sumber baru atau memperluas cakupan yang sudah ada. Keduanya merupakan strategi komplementer yang esensial untuk pertumbuhan PAD yang berkelanjutan, membutuhkan data yang akurat dan pemahaman mendalam tentang potensi daerah untuk mengidentifikasi peluang baru dan memastikan efisiensi pemungutan.

B. Diversifikasi Sumber Pendapatan Baru

Diversifikasi PAD melampaui pajak dan retribusi tradisional, mendorong pemerintah daerah untuk menjadi lebih inovatif dalam memanfaatkan aset dan potensi ekonomi lokal. Pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber pendapatan lain seperti hasil pengelolaan aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, menjalin kerja sama strategis dengan sektor swasta, dan mengembangkan potensi pariwisata atau industri lokal. Pembangunan baru seperti terminal, pasar, atau jasa pengumpulan sampah juga dapat menjadi sumber penambahan PAD yang signifikan. Pendekatan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar memungut menjadi menciptakan nilai ekonomi yang dapat diuangkan untuk kepentingan daerah, yang dapat membuka aliran pendapatan yang signifikan dan lebih stabil.

C. Peningkatan Efisiensi Administrasi dan Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dan perbaikan administrasi adalah kunci untuk mengatasi tantangan internal seperti data yang tidak akurat dan koordinasi yang buruk. Hal ini mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pemungutan pajak daerah  dan penyelenggaraan sistem komputerisasi penerimaan daerah secara menyeluruh. Selain itu, pembenahan manajemen pengelolaan pajak daerah secara berkala juga diperlukan. Sistem yang terkomputerisasi dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pemungutan, serta secara signifikan mengurangi potensi kebocoran pendapatan. Digitalisasi tidak hanya tentang modernisasi, tetapi tentang membangun sistem administrasi pendapatan yang lebih kuat dan andal.

D. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesadaran Masyarakat

Peningkatan kualitas pelayanan dan edukasi masyarakat bukan hanya tentang mendorong kepatuhan, tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan wajib pajak atau retribusi. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai kemudahan pembayaran pajak , serta meningkatkan kualitas pelayanan pajak secara keseluruhan. Kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya PAD bagi pembangunan lokal dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka. Ini mengubah hubungan dari sekadar penegakan hukum menjadi kemitraan, di mana warga memahami manfaat langsung dari kontribusi mereka.

E. Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah

Penguatan tata kelola keuangan daerah adalah fondasi bagi semua strategi peningkatan PAD. Manajemen keuangan daerah yang baik sangat penting dalam meningkatkan PAD, meliputi perencanaan anggaran yang akurat, pengawasan yang ketat terhadap pengeluaran, dan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) agar dapat terlaksananya strategi peningkatan PAD secara efektif dan terkoordinasi juga sangat krusial. Tanpa perencanaan yang akurat, pengawasan yang ketat, dan komitmen dari semua pihak terkait, potensi PAD tidak akan dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan, dan bahkan dapat terjadi kebocoran atau inefisiensi. Tata kelola yang kuat memastikan bahwa pertumbuhan PAD berkelanjutan dan berkontribusi secara efektif terhadap pembangunan regional.

VII. Kesimpulan dan Rekomendasi

Ringkasan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah inti dari kemandirian fiskal daerah di Indonesia, yang memungkinkannya untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan penuh pada transfer pusat. Kerangka hukum yang mendukung PAD terus berkembang, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD) sebagai payung hukum utama yang bertujuan memperkuat akuntabilitas dan kinerja daerah, didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (PP PKPD) yang mengatur pengelolaan keuangan daerah secara operasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 (PP KUPDRD) yang menyederhanakan regulasi pajak dan retribusi daerah.

Empat komponen utama PAD—Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah—memiliki karakteristik dan potensi kontribusi yang berbeda. Meskipun Pajak Daerah merupakan tulang punggung, dan Retribusi Daerah berperan sebagai pembayaran atas jasa dan izin, “Lain-lain PAD yang Sah” seringkali menjadi kontributor signifikan, bahkan dominan, terutama dari hasil penjualan atau pemanfaatan aset daerah yang tidak dipisahkan. Sementara itu, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, khususnya dari BUMD, seringkali menunjukkan kontribusi yang masih rendah, mengindikasikan perlunya perbaikan manajemen.

Meskipun PAD krusial untuk membiayai belanja modal dan meningkatkan kemandirian daerah, realitas di banyak daerah menunjukkan bahwa kontribusi PAD terhadap total APBD masih perlu ditingkatkan. Tantangan signifikan dalam optimalisasi pengumpulan PAD berasal dari faktor internal, seperti keterbatasan kapasitas SDM, kurangnya data akurat, koordinasi yang buruk, dan infrastruktur administrasi yang tidak memadai. Selain itu, faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran wajib pajak dan kondisi ekonomi regional juga turut mempengaruhi. Namun, temuan penting menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang lebih signifikan terhadap belanja daerah dibandingkan dana transfer, menyoroti kualitas dan fleksibilitas yang lebih tinggi dari PAD dalam mendukung pembangunan lokal.

Rekomendasi Kebijakan untuk Peningkatan PAD Berkelanjutan

Untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah, beberapa rekomendasi kebijakan yang terintegrasi perlu dipertimbangkan:

1. Penyelarasan Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah pusat dan daerah perlu terus menyelaraskan regulasi, khususnya pasca implementasi UU HKPD dan PP KUPDRD terbaru, untuk memastikan konsistensi dan kemudahan dalam implementasi pemungutan PAD. Pemerintah daerah juga harus proaktif dalam mengadaptasi peraturan daerah agar responsif terhadap dinamika ekonomi dan potensi lokal.
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM: Investasi berkelanjutan dalam pelatihan aparatur pengelola PAD sangat penting untuk meningkatkan kemampuan analisis data, pemahaman lapangan, dan keterampilan operasional. Selain itu, pengembangan sistem data dan teknologi informasi yang terintegrasi dan modern diperlukan untuk pengelolaan PAD yang lebih akurat, transparan, dan efisien, serta untuk mengurangi potensi kebocoran. Restrukturisasi organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi lintas SKPD juga harus didorong.
3. Optimalisasi Sumber PAD yang Ada: Melakukan intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi melalui pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten. Diiringi dengan sosialisasi proaktif dan peningkatan kualitas pelayanan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan retribusi. Memastikan biaya pemungutan tidak melebihi hasil yang diperoleh adalah prinsip dasar efisiensi.
4. Eksplorasi dan Diversifikasi Sumber Baru: Pemerintah daerah harus secara proaktif mengidentifikasi dan mengembangkan potensi PAD dari sektor-sektor ekonomi baru, terutama yang belum tergali. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang belum produktif, serta menjalin kerja sama strategis dengan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menciptakan nilai ekonomi yang dapat diuangkan, akan sangat membantu. Restrukturisasi BUMD yang ada untuk meningkatkan kinerja dan profitabilitasnya juga merupakan langkah krusial.
5. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Melaksanakan program edukasi berkelanjutan mengenai pentingnya PAD bagi pembangunan lokal dan kemudahan akses pembayaran. Membangun kepercayaan antara pemerintah daerah dan masyarakat melalui transparansi penggunaan dana dan peningkatan kualitas pelayanan publik akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskal mereka.
6. Pengawasan dan Akuntabilitas: Memperkuat mekanisme pengawasan internal dan eksternal terhadap pengelolaan PAD. Penerapan sistem pelaporan berbasis kinerja yang jelas dan terukur akan membantu mencegah kebocoran, meningkatkan efisiensi, dan memastikan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan PAD.

Rekomendasi ini bersifat terintegrasi, mencerminkan pemahaman bahwa peningkatan PAD adalah upaya multi-dimensi yang membutuhkan sinergi antara aspek hukum, administratif, teknis, sosial, dan ekonomi. Keberhasilan tidak hanya terletak pada penetapan kebijakan yang tepat, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan adaptif terhadap dinamika lokal, dengan fokus pada pembangunan kapasitas daerah secara holistik untuk mencapai kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka :

1. UU No. 1 Tahun 2022 – Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/195696/uu-no-1-tahun-2022
2. PP No. 12 Tahun 2019 – Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
3. PP No. 35 Tahun 2023 – Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Details/252130/pp-no-35-tahun-2023
4. PP Nomor 35 Tahun 2023.pdf – Peraturan BPK, diakses Juli 19, 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/308745/PP%20Nomor%2035%20Tahun%202023.pdf
5. peraturan pemerintah republik indonesia nomor 91 tahun 20102010 2010 tentang jenis pajak daerah yang, diakses Juli 19, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-pp-no-91-tahun-2010-tentang-jenis-pajak-daerah-yang-dipungut-berdasarkan-penetapan-kepala-daerah-atau-dibayar-sendiri-oleh-wajib-pajak/–603-815-PP_No_91_Tahun_2010_.pdf
6. Inilah 3 Golongan Retribusi Daerah dan Penjelasan Lengkapnya – Klikpajak, diakses Juli 19, 2025, https://klikpajak.id/blog/jenis-jenis-retribusi-daerah/
7. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | BAPENDA – Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara, diakses Juli 19, 2025, https://bapenda.sumutprov.go.id/website/story/read-realisasi/hasil-pengelolaan-kekayaan-daerah-yang-dipisahkan
8. Apa saja sumber-sumber Pendapatan Daerah? – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diakses Juli 19, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah
9. Apa saja jenis-jenis PAD? – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, diakses Juli 19, 2025, https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-pad
10. ANALISIS PENGARUH BELANJA DAERAH DAN PDRB TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KALIMANTAN BARAT – Jurnal Manajemen Perbendaharaan, diakses Juli 19, 2025, https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/download/511/192/
11. Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – Info Bimtek Nasional, diakses Juli 19, 2025, https://infobimteknasional.com/materi-bimtek/bimtek-perpajakan/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-pad/