Peran Mesir dan India: Menguak Jejak Dukungan Negara Arab dan Asia untuk Kedaulatan Indonesia (1945–1950)

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai peran krusial Mesir, India, Palestina, dan Australia dalam memberikan legitimasi internasional kepada Republik Indonesia (RI) selama periode genting 1945 hingga 1950. Dukungan ini, yang terbagi antara dorongan ideologis (emosional) dan kalkulasi strategis (realpolitik), terbukti vital dalam mematahkan upaya re-kolonisasi oleh Belanda dan mempercepat pengakuan kedaulatan RI di mata dunia.

Konteks Legitimasi Internasional Pasca-Revolusi

Geopolitik Pasca-1945 dan Ancaman Re-kolonisasi Belanda

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 terjadi di tengah kekosongan kekuasaan global setelah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Meskipun kedaulatan telah dideklarasikan, keberlangsungan RI sangat rentan karena Belanda, didukung oleh Sekutu (NICA), berupaya keras untuk kembali menegakkan kekuasaan kolonial.

Dalam konteks ini, perjuangan militer di medan perang harus didampingi oleh kemenangan diplomatik di forum internasional. Tekanan global terbukti sangat menentukan. Misalnya, intervensi Dewan Keamanan PBB menjadi faktor kunci yang memaksa Belanda menghentikan Agresi Militer Belanda I dan II. Tanpa pengakuan dari negara lain, RI hanyalah entitas yang tidak diakui secara hukum.

Belanda beroperasi dengan klaim kedaulatan historis dan secara aktif berusaha menutup semua jalur diplomasi yang dibuka oleh Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda melancarkan kampanye hitam, menuduh para diplomat RI sebagai kolaborator Jepang, dalam upaya merintangi legitimasi mereka.  Oleh karena itu, pengakuan dini, baik secara de facto maupun de jure, bukan hanya masalah formalitas tetapi berfungsi sebagai senjata kontra-propaganda yang sangat efektif untuk membuktikan bahwa RI adalah negara berdaulat yang mandiri.Kerangka Hukum Pengakuan Kemerdekaan: De Facto dan De Jure

Pengakuan kedaulatan suatu negara di mata internasional terbagi menjadi dua tingkatan penting. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang didasarkan pada fakta di lapangan, bahwa suatu entitas politik telah mapan, relevan, dan diterima, meskipun belum memiliki dasar hukum formal yang relevan. Mesir menjadi negara Arab pertama yang memberikan pengakuan de facto ini pada 22 Maret 1946.

Sementara itu, pengakuan de jure adalah pengakuan formal yang melibatkan situasi hukum, yang penting karena memungkinkan terjadinya hubungan kerja sama antarnegara di bidang ekonomi dan perdagangan. Mesir kemudian melanjutkannya dengan pengakuan de jure pada 10 Juni 1947. Pengakuan de facto oleh Mesir pada tahun 1946 memberikan legitimasi kuat di forum internasional dan menjadi landasan utama yang sangat diperlukan bagi diplomasi RI di luar negeri, sekaligus mendorong negara-negara Arab lain untuk ikut serta.

Kronologi Pengakuan Awal (1944–1947)

Dukungan awal untuk kedaulatan RI didominasi oleh negara-negara di Asia dan Timur Tengah, banyak di antaranya yang juga baru bangkit dari pengalaman kolonial. Kronologi pengakuan ini penting untuk membedakan jenis dan signifikansi dukungan yang diberikan:

Pengakuan awal ini menunjukkan tiga level dukungan yang berbeda: dukungan moral dan ideologis (Palestina), dukungan taktis dari aksi massa (Australia), dan dukungan diplomatik terstruktur (de facto dan de jure dari Mesir). Meskipun Palestina memberikan pengakuan secara moral terlebih dahulu pada 6 September 1944, pengakuan Mesir adalah pengakuan de facto tingkat negara-ke-negara yang diakui secara luas oleh komunitas diplomatik, memberikan dampak yang lebih terstruktur dan berkelanjutan bagi perjuangan RI.

Jalur Dukungan Arab: Mesir Dan Arsitektur Liga Arab

Mesir sebagai Pintu Gerbang Legitimasi di Dunia Islam

Mesir memegang peranan sebagai lokomotif diplomatik di Timur Tengah dan memprioritaskan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dukungan ini berakar pada ikatan keagamaan, persaudaraan Islam, dan sentimen kuat anti-kolonialisme.

Secara substansi, Mesir memberikan pernyataan pengakuan de facto pada 22 Maret 1946, sebuah langkah yang proaktif bahkan sebelum Misi Diplomatik RI tiba secara resmi di Kairo. Pengakuan ini tidak hanya bersifat internal, melainkan disiarkan secara internasional melalui Radio Kairo, menandakan dukungan yang terbuka dan tegas.

Dukungan dari Mesir tidak hanya datang dari tingkat pemerintahan tetapi juga dari gerakan grassroots. Komunitas pelajar Indonesia di Universitas Al-Azhar, didukung oleh pemuda Mesir, melancarkan serangkaian demonstrasi yang bertujuan membuat Kedutaan Belanda di Kairo tidak aman Aksi massa ini berfungsi sebagai validasi akar rumput yang memperkuat keputusan pemerintah Mesir untuk mengakui kedaulatan RI, serta membantu mematahkan propaganda Belanda yang berusaha mencitrakan diplomat RI sebagai kolaborator Jepang. Ini menunjukkan keberhasilan diplomasi RI dalam memanfaatkan solidaritas sipil lokal untuk melawan narasi kolonial.

Peran Sentral Liga Arab dan Abdurrahman Azzam Pasya

Liga Arab, meskipun baru dibentuk pada 1945 dan sedang menghadapi krisis internal yang mendesak, seperti isu Zionisme di Palestina, krisis Terusan Suez, dan kendali Inggris/Prancis di kawasan, memilih untuk menjadikan isu Indonesia sebagai prioritas utama.

Sosok sentral dalam upaya ini adalah Abdurrahman Azzam Pasya, Sekretaris Jenderal Liga Arab periode 1945–1952. Azzam Pasya berperan signifikan dengan secara terbuka mengimbau seluruh negara Arab dan anggota PBB agar segera mengakui Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Prioritas yang diberikan oleh Azzam Pasya terhadap masalah Indonesia menunjukkan kalkulasi geopolitik yang mendalam. Dengan mengadvokasi kemerdekaan RI, Liga Arab memposisikan dirinya sebagai pembela solidaritas Muslim global melawan kolonialisme Barat, sebuah manuver strategis yang penting untuk memperkuat legitimasi dan pengaruh Liga Arab sendiri di panggung internasional.

Dukungan Liga Arab tidak hanya terbatas pada moral dan diplomasi. Ketika delegasi RI yang dipimpin Sutan Sjahrir menghadapi kendala keuangan di New York pada Agustus 1947, Azzam Pasya memberikan pinjaman material sebesar $20.000 kepada delegasi tersebut. Bantuan finansial ini membuktikan bahwa Mesir dan Liga Arab memberikan dukungan yang komprehensif.

Konsolidasi Pengakuan Arab

Berkat upaya Mesir dan Liga Arab, pengakuan terhadap RI menyebar dengan cepat di kawasan Timur Tengah, menciptakan efek domino. Suriah menjadi negara kedua yang mengakui kemerdekaan setelah Mesir. Motivasi Suriah serupa dengan Mesir: mayoritas penduduk beragama Islam, kepedulian bersama terhadap isu-isu regional (Palestina, Lebanon, Irak), dan perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Barat. Negara-negara Arab lain seperti Lebanon, Yaman, dan Arab Saudi segera menyusul memberikan pengakuan resmi.

Palestina: Pengakuan Simbolis Terdini

Pengakuan dari Palestina memiliki nilai moral dan historis yang sangat tinggi karena diberikan paling awal. Melalui Syekh Muhammad Amin Al Husaini, Palestina telah menyatakan pengakuan kedaulatan RI pada 6 September 1944, hampir setahun sebelum Proklamasi 17 Agustus 1945. Meskipun Palestina saat itu masih berada di bawah Mandat Inggris dan tidak memiliki kedaulatan negara penuh, pengakuan ini menegaskan ikatan solidaritas ideologis dan keagamaan anti-kolonial yang sangat kuat. Ini merupakan pernyataan moral terdini yang memberikan validitas spiritual bagi perjuangan bangsa Indonesia.

Jalur Dukungan Asia: India Dan Diplomasi Beras

Diplomasi Beras: Kemanusiaan sebagai Strategi Geopolitik

India, yang juga baru bangkit dari kolonialisme Inggris, merupakan mitra strategis utama di Asia. Perdana Menteri Sutan Sjahrir merancang strategi Diplomasi Beras pada Agustus 1946 sebagai tindakan kemanusiaan ganda dan strategi geopolitik untuk menembus blokade ekonomi ketat yang diberlakukan Belanda.

Indonesia mengirimkan 500.000 ton beras ke India, yang saat itu menghadapi krisis kelaparan. Proses penyerahan beras dilakukan pada 20 Agustus 1946 di Probolinggo, Jawa Timur, dengan pengangkutan menggunakan kapal yang disediakan oleh pemerintah India. Sebagai balasannya, India mengirimkan obat-obatan dan tekstil ke Indonesia, secara efektif menembus blokade Belanda.

Pemerintah Belanda menentang keras Diplomasi Beras karena dampak propaganda dan gaung internasional yang ditimbulkannya. Tindakan kemanusiaan ini berhasil mengubah narasi global, memposisikan RI bukan sebagai kelompok pemberontak, melainkan sebagai negara yang bertanggung jawab secara internasional, mampu mengorganisir bantuan, dan menjunjung tinggi hukum internasional (termasuk repatriasi tawanan perang). Ini merupakan kemenangan propaganda yang menunjukkan kecerdasan Sjahrir dalam memanfaatkan krisis kemanusiaan sebagai modal politik.

Konsekuensi Strategis India di Forum PBB

Dukungan India melampaui bantuan ekonomi dan meluas ke forum diplomatik tertinggi. India menjadi salah satu negara pertama yang secara vokal mengangkat masalah Agresi Militer Belanda atas RI di Sidang Dewan Keamanan PBB.

Dukungan logistik yang signifikan juga diberikan. Pengusaha India, Biju Patnaik, menyediakan pesawat terbang yang digunakan Sutan Sjahrir untuk menembus blokade udara Belanda, memungkinkan delegasi RI terbang dari Yogyakarta menuju AS untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success pada Agustus 1947. Tindakan ini memfasilitasi partisipasi RI di panggung global, sekaligus memperkuat posisi India sebagai pemimpin moral Asia yang berjuang melawan neo-kolonialisme.

Solidaritas Unik Australia: Dari Jalur Buruh Ke Diplomasi Resmi

Black Armada: Solidaritas Proletar yang Melumpuhkan Logistik

Dukungan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia memiliki keunikan karena dimulai dari tingkat grassroots dan memiliki dampak militer yang langsung. Peristiwa ini dikenal sebagai Black Armada.

Inisiatif dukungan ini berasal dari Partai Komunis Australia (ACP) dan pimpinan serikat buruh perairan. Aksi dimulai pada 20 September 1945 dan memuncak pada 26 September 1945, ketika Dewan Federasi memutuskan pemogokan menyeluruh terhadap semua kapal Belanda yang berlabuh di Australia.

Dampak dari aksi solidaritas buruh ini sangat masif: lebih dari 400 armada kapal milik Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Pekerja pelabuhan menolak melakukan bongkar muat, menyiapkan bahan bakar, atau memasukkan barang ke geladak kapal, secara signifikan melumpuhkan kekuatan militer dan logistik Belanda yang hendak kembali ke Indonesia. Black Armada adalah contoh luar biasa di mana serikat buruh di satu negara berhasil menerapkan sanksi de facto yang jauh lebih keras daripada sanksi resmi pemerintah, membuktikan bahwa gerakan anti-kolonial dapat bersatu melalui solidaritas kelas pekerja lintas batas negara.

Motivasi Geopolitik dan Keterlibatan Resmi Australia

Meskipun dukungan publik telah kuat, kebijakan resmi Australia juga bergeser berdasarkan kalkulasi strategis. Pemerintah Australia (saat itu di bawah Partai Buruh) memiliki kekhawatiran geopolitik terhadap potensi ketidakstabilan regional akibat kembalinya kekuatan kolonial Eropa di Asia Tenggara, yang berdekatan dengan perbatasan utara Australia.

Selain itu, beberapa analisis menunjukkan bahwa minat Australia terhadap sumber daya regional, seperti minyak dan gas bumi di wilayah Timor Leste, juga menjadi salah satu alasan strategis yang mendorong dukungan gigih Australia terhadap RI.

Di forum PBB, Australia bersama India mengajukan masalah Indonesia ke Dewan Keamanan PBB pada 31 Juli 1997 (tanggal ini merujuk pada salah satu peristiwa penting di PBB yang melibatkan kedua negara).¹ Australia kemudian diangkat menjadi anggota Komite Tiga Negara (KTN) yang dibentuk PBB, memainkan peran penting sebagai mediator dalam perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Implementasi Diplomasi Kunci Dan Dampak Global

Ujung Tombak Diplomatik RI: Sjahrir dan Salim di PBB

Pengakuan awal yang dikumpulkan dari Mesir, India, dan Australia memberikan modal kredibilitas yang tak ternilai bagi delegasi RI di Sidang Dewan Keamanan PBB.

Pada Agustus 1947, Sutan Sjahrir berhasil menembus blokade Belanda dan menyampaikan pidato di Lake Success, AS. Pidato tersebut digambarkan sebagai salah satu pernyataan yang “paling mengesankan” di Dewan Keamanan PBB. Sjahrir secara meyakinkan membantah klaim Belanda bahwa RI hanyalah kelompok pemberontak, meyakinkan diplomat mancanegara, termasuk AS, mengenai persyaratan Indonesia sebagai negara berdaulat.

Peran Haji Agus Salim, yang dijuluki “The Grand Old Man” , juga sangat krusial. Sjahrir sendiri mengakui bahwa perubahan sikap dunia internasional, khususnya Amerika Serikat, yang awalnya “sangat dingin” terhadap Indonesia, berhasil diubah menjadi simpati dan dukungan aktif berkat ketangkasan diplomasi Haji Agus Salim.

Dampak Kolektif terhadap Agresi Militer Belanda

Dukungan kolektif dari Asia dan Arab menghasilkan tekanan balik diplomatik yang kritis terhadap Belanda. Berkat upaya Liga Arab melalui Azzam Pasya, masalah Indonesia dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB sejak Agustus 1946.

Negara-negara pendukung seperti AS, Australia, India, Afghanistan, dan Filipina secara terbuka mengecam agresi militer yang dilancarkan Belanda. Konvergensi dukungan Asia-Arab—yang menyediakan legitimasi de jure dan narasi kemanusiaan—dengan kepentingan geopolitik Amerika Serikat (yang mulai menentang kolonialisme Eropa di Asia), menciptakan tekanan internasional yang tak terhindarkan. Jika RI tidak memiliki pengakuan de facto dari Mesir (Maret 1946) dan dukungan logistik dari India (Agustus 1946), klaim Belanda akan lebih sulit dipatahkan di PBB. Tekanan ini memaksa Belanda untuk menghentikan agresi militer dan kembali ke meja perundingan di bawah pengawasan internasional, yang berpuncak pada Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949.

Kesimpulan Dan Warisan Diplomasi

Analisis ini menyimpulkan bahwa pengakuan kedaulatan Indonesia pada periode 1945–1950 merupakan hasil dari strategi multi-jalur yang berhasil memadukan daya tarik ideologis dan kalkulasi realpolitik.

Mesir memanfaatkan solidaritas keagamaan dan Pan-Islamisme untuk memposisikan Liga Arab, sedangkan India menggunakan Diplomasi Beras sebagai alat untuk menunjukkan kematangan diplomatik dan kemanusiaan di Asia. Sementara itu, Australia, meskipun berasal dari latar belakang geopolitik yang berbeda, menunjukkan solidaritas yang unik melalui gerakan serikat buruh yang secara fisik melumpuhkan musuh.

Keberhasilan Indonesia dalam memobilisasi dukungan dari blok Arab, Asia Non-Barat, dan elemen dari blok Barat (Australia) pada akhirnya meletakkan fondasi ideologis dan pragmatis bagi kebijakan luar negeri “Bebas Aktif,” yang menekankan kemandirian diplomatik dan penolakan untuk terikat pada salah satu kekuatan besar pasca-Perang Dunia II. Dukungan awal ini bukan hanya catatan sejarah, tetapi merupakan cetak biru bagi strategi Indonesia dalam menavigasi kompleksitas diplomasi global.