Kesengsaraan Perempuan dan Anak di Zona Konflik dan Wilayah Miskin (Kesehatan, Pendidikan, dan Kekerasan Seksual)

Latar Belakang Krisis Kemanusiaan Global dan Kerentanan Berlapis

Konflik bersenjata kontemporer, yang semakin sering bersifat non-internasional, atau perang saudara , telah mengubah lanskap korban, dengan populasi sipil menanggung beban utama kekerasan dan penderitaan. Dalam situasi ini, perempuan dan anak-anak muncul sebagai kelompok yang paling rentan, menderita kerugian besar, dan bahkan kehilangan nyawa akibat perang. Hukum humaniter internasional secara eksplisit mengakui kerentanan ini dan mewajibkan perlindungan khusus bagi mereka.

Namun, kerentanan yang dialami oleh perempuan dan anak tidak bersifat monolitik; penderitaan mereka diperparah melalui dimensi interseksionalitas. Analisis menunjukkan bahwa kekerasan yang ditujukan kepada perempuan dalam konflik tidak hanya didasarkan pada gender mereka semata, tetapi diperburuk oleh identitas etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama mereka. Fenomena ini mencerminkan kegagalan struktural, di mana misogini diinternalisasi dan seringkali dinormalisasi oleh sistem yang ada, menyebabkan perempuan teralienasi dan membuat kejahatan terhadap mereka tidak diakui. Pendekatan ini menyoroti bahwa respons kebijakan yang efektif harus menargetkan akar masalah struktural dan ideologis kebencian, bukan hanya memberikan bantuan darurat semata.

Dasar Hukum dan Kewajiban Perlindungan Internasional

Komunitas internasional memiliki kerangka hukum yang kuat yang secara teori mewajibkan perlindungan kelompok rentan ini. Hukum Humaniter Internasional (HHI) menetapkan standar minimum perlindungan. Secara khusus, Pasal 77 ayat (1) menyerukan bahwa anak-anak harus mendapatkan penghormatan khusus dan dilindungi dari setiap bentuk serangan yang tidak senonoh. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan memberikan perhatian dan bantuan yang dibutuhkan anak, baik karena usia mereka maupun alasan lainnya.

Perlindungan ini diperkuat oleh upaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Dewan Keamanan, yang mengeluarkan Resolusi 1325 (Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan/WPS) dan Resolusi 1820. Resolusi 1325 untuk pertama kalinya meminta semua pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk melindungi perempuan dari segala bentuk kekerasan dalam perang. Organisasi seperti UN Women, UNICEF, dan Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara khusus menekankan bahwa perempuan dan anak-anak harus ditangani secara khusus karena merekalah yang paling berat menanggung akibat konflik.

Penderitaan Pilar Pertama: Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR) yang Dibatasi

KSR sebagai Komponen Kemanusiaan yang Mendesak

Akses terhadap layanan kesehatan, khususnya Kesehatan Seksual dan Reproduksi (KSR), merupakan hak asasi manusia yang mendasar, yang harus dipenuhi bagi kelompok rentan, termasuk dalam konteks pekerja migran dan korban krisis. Namun, kurangnya akses ke layanan kesehatan yang terjangkau dan ketidakpastian ekonomi, yang lazim terjadi di wilayah miskin dan zona konflik, secara signifikan meningkatkan tingkat stres dan kerentanan kesehatan secara keseluruhan.

Skala krisis ini tercermin dalam data global: Laporan UNFPA menunjukkan bahwa hampir setengah dari semua kehamilan, yang berjumlah 121 juta setiap tahun di seluruh dunia, adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konflik, angka ini diperburuk secara eksponensial karena rusaknya infrastruktur, terputusnya rantai pasok kontrasepsi, dan ketidakmampuan mengakses layanan aborsi aman. Kegagalan untuk memastikan layanan KSR yang stabil secara langsung melipatgandakan penderitaan perempuan.

Kegagalan Implementasi Minimum Initial Service Package (MISP)

Untuk mengatasi kebutuhan KSR yang mendesak dalam keadaan darurat, PBB melalui UNFPA telah mengembangkan Minimum Initial Service Package (MISP) untuk Kesehatan Seksual dan Reproduksi dalam situasi krisis. MISP adalah serangkaian intervensi penyelamat hidup minimum KSR, dan implementasinya merupakan standar perawatan internasional yang wajib dan tidak dapat dinegosiasikan, serta harus diterapkan sejak awal setiap keadaan darurat.

Objektif kritis MISP mencakup:

1. Mencegah kekerasan seksual dan segera merespons kebutuhan penyintas, termasuk dukungan medis dan psikologis.
2. Mencegah transmisi HIV dan IMS lainnya.
3. Mencegah morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi berlebihan, dengan memastikan layanan obstetri darurat dan sistem rujukan 24/7 tersedia.
4. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan.

Tantangan Operasional, Geopolitik, dan Dampak Kritis

Meskipun terdapat standar internasional yang ketat (MISP), implementasi di lapangan menghadapi tantangan operasional dan geopolitik yang parah. Dalam studi kasus konflik kontemporer, seperti yang terjadi di Gaza, akses kemanusiaan ke wilayah utara sangat menantang karena memerlukan koordinasi dengan otoritas yang berkonflik, yang seringkali menolak pengiriman bahan bakar atau pasokan esensial ke rumah sakit tanpa alasan. Ketergantungan rumah sakit pada generator cadangan untuk menjalankan layanan penyelamat hidup, termasuk obstetri darurat yang vital untuk MISP, menjadi sia-sia ketika pasokan bahan bakar berulang kali ditolak.

Sistematisnya penolakan akses ini dapat dianalisis bukan sekadar sebagai kesulitan logistik, tetapi sebagai bentuk ‘kekerasan pasif’ atau penyangkalan bantuan yang disengaja. Ketika koordinasi yang dituntut oleh satu pihak secara konsisten menghambat pasokan penting (misalnya bahan bakar, obat-obatan), hal itu secara tidak langsung menyebabkan kematian maternal dan meningkatkan penderitaan yang seharusnya dapat dicegah, mengubah masalah kesehatan akut menjadi bencana kemanusiaan.

Dampak jangka panjang dari keterbatasan KSR sangat menghancurkan. Morbiditas maternal meningkat tajam ketika layanan obstetri darurat dan sistem rujukan terputus. Selain itu, kurangnya perawatan medis dan dukungan psikologis segera bagi korban kekerasan seksual, ditambah dengan stigma sosial dan kerentanan sistem hukum, menyebabkan trauma psikologis berkepanjangan dan konsekuensi kesehatan seumur hidup bagi penyintas.

Tabel Kritis 1: Tantangan Operasional Akses Kesehatan Reproduksi (MISP) di Zona Konflik

Penderitaan Pilar Kedua: Pendidikan yang Terputus dan Anak sebagai Korban Strategis

Pendidikan sebagai Hak yang Ditargetkan

Akses pendidikan yang terputus di zona konflik dan wilayah miskin merupakan pilar penderitaan kedua yang krusial. Terdapat hubungan erat antara tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah. Dalam zona konflik, faktor-faktor ini diperparah oleh serangan yang disengaja terhadap sekolah dan rasa ketidakamanan. Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon mencatat bahwa 57 juta anak di seluruh dunia tidak bersekolah, mayoritas berada di zona konflik, dan sebagian besar dari mereka adalah perempuan.

Penargetan anak perempuan adalah strategi perang ideologis. Serangan terhadap aktivis pendidikan, seperti yang dialami Malala Yousafzai, menunjukkan kepada dunia bahwa pendidikan adalah hak yang secara eksplisit dianggap remeh dan ditargetkan oleh kelompok bersenjata. Penargetan sistematis terhadap pendidikan anak perempuan bertujuan untuk merusak mobilitas sosial dan ekonomi komunitas musuh dalam jangka panjang. Hal ini melumpuhkan upaya pembangunan kembali pasca-konflik, menjadikan pendidikan sebagai garis depan dalam perang kontrol sosial dan ideologis.

Kerentanan Ganda Anak dalam Konflik

Konflik bersenjata non-internasional merupakan ladang subur untuk pelanggaran HHI, terutama melalui perekrutan tentara anak. Anak-anak yang direkrut, yang usianya sangat rentan, kehilangan orang tua dan tempat tinggal, dan seringkali direkrut dengan paksaan, doktrinisasi balas dendam, atau bahkan penggunaan narkotika. Penting untuk diakui bahwa anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, meskipun kadang dipandang sebagai pelaku, sejatinya adalah korban dari kebijakan militer atau pemerintah negara tersebut.

Anak perempuan menghadapi kerentanan ganda. Salah satu pola rekrutmen tentara anak yang paling mengerikan adalah dengan menggunakan anak perempuan sebagai budak seksual. Hal ini menunjukkan tautan kausal langsung antara putusnya pendidikan dan kekerasan seksual sistematis: kehilangan perlindungan pendidikan dan keluarga meningkatkan probabilitas anak perempuan direkrut dan menjadi sasaran SVAW strategis.

Upaya Adaptif dan Kebutuhan Dukungan Jangka Panjang

Dalam menghadapi krisis yang menutup sekolah, solusi memerlukan upaya adaptif. Orang tua dan komunitas didorong untuk menyusun rutinitas belajar yang fleksibel, termasuk panduan pembelajaran jarak jauh. Namun, upaya ini memerlukan dukungan logistik dan teknologi yang memadai, yang justru sulit diakses di wilayah miskin dan konflik. Perlindungan pendidikan anak perempuan, sebagaimana ditekankan oleh organisasi seperti Amnesty International, adalah hak yang harus dijamin.

Penderitaan Pilar Ketiga: Kekerasan Seksual sebagai Senjata Perang dan Taktik Genosida

SVAW: Transisi dari Kejahatan Taktis menjadi Strategi Militer Sistematis

Kekerasan Seksual Terkait Perang (SVAW) bukan lagi dipandang sebagai efek samping yang tidak terhindarkan dari konflik, melainkan sebagai taktik yang disengaja dan strategis. Kekerasan seksual sistematis merujuk pada kerugian yang diakibatkan oleh institusi sosial yang merampas kebutuhan dasar atau secara terorganisir melancarkan serangan terhadap individu.

Dalam situasi perang, SVAW memiliki fungsi strategis yang ditargetkan :

1. Penyebaran Teror dan Intimidasi:Digunakan untuk menebarkan ketakutan, memaksa populasi sipil berpindah tempat (pengusiran), dan mendapatkan informasi.
2. Genosida dan Penghancuran Komunitas:Kekerasan seksual, seperti yang dilaporkan di Tigray, digunakan oleh aktor bersenjata untuk menghina, menghancurkan martabat, dan melemahkan ketahanan sosial musuh.
3. Penanda Dominasi:Kekerasan tersebut bertujuan untuk mempermalukan dan menghancurkan martabat kemanusiaan korban. Di Republik Demokratik Kongo (DRC), kelompok bersenjata terus melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual dengan impunitas hampir total, memperburuk krisis kemanusiaan.

Misogini dan Interseksionalitas sebagai Pendorong Kekerasan

Kekerasan seksual dalam konflik adalah kejahatan berbasis gender yang didorong oleh ideologi kebencian. Misogini yang diinternalisasi sering memicu serangan ini. Contoh historis, seperti pemerkosaan terhadap perempuan Tutsi di Rwanda, menunjukkan bahwa pelaku melontarkan komentar yang sangat merendahkan martabat dan misoginis, seperti: “Kami ingin melihat betapa manisnya perempuan Tutsi”. Hal ini menggarisbawahi bahwa SVAW bertujuan tidak hanya untuk melukai fisik, tetapi juga untuk merendahkan martabat kemanusiaan korban.

Konsekuensi bagi perempuan korban kekerasan dalam perang menjadi berlapis. Analisis interseksional menunjukkan bahwa perempuan ditargetkan tidak hanya karena gender mereka, tetapi juga karena identitas etnis, ras, kewarganegaraan, dan agama mereka. SVAW, oleh karena itu, merupakan kekerasan yang berlapis, diperburuk oleh ketidakadilan struktural yang seringkali mengabaikan atau bahkan menormalisasi kejahatan ini.

Tabel Kritis 2: Fungsi Kekerasan Seksual Sistematis (SVAW) dalam Konflik

Klasifikasi Hukum dan Konsekuensi Pelanggaran

Kekerasan seksual diakui sebagai pelanggaran berat hukum internasional. Kejahatan seperti perkosaan, perbudakan seksual, kehamilan paksa, dan sterilisasi paksa diklasifikasikan sebagai pelanggaran berat Konvensi Jenewa, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, dan Kejahatan Perang di bawah Statuta International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan International Criminal Court (ICC). Pengikutsertaan kekerasan seksual dalam Statuta ICC mengakui bahwa hal ini merupakan kejahatan yang pantas mendapat perhatian serius komunitas internasional secara keseluruhan. Banyak bentuk SVAW termasuk dalam pelanggaran jus cogens (norma hukum internasional yang tak dapat diganggu gugat), yang membuatnya tunduk pada yurisdiksi universal.

Akuntabilitas Hukum dan Tantangan Impunitas

Kendala Akuntabilitas Hukum Internasional

Meskipun klasifikasi hukum telah jelas, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mekanisme hukum nasional menghadapi kendala signifikan dalam penegakan hukum terhadap SVAW. Sistem hukum, baik nasional maupun internasional, seringkali masih jauh dari layak dalam hal kepekaannya terhadap kerentanan khas yang dialami oleh perempuan korban.

Tantangan pembuktian sangat kompleks dalam konteks konflik. Proses peradilan memerlukan analisis mendalam mengenai relasi korban-pelaku dan lokasi terjadinya perkara. Konteks konflik memperparah masalah ini karena kurangnya keamanan, perusakan bukti, dan relokasi paksa korban. Lebih dari itu, kegagalan sistematis ini diperburuk oleh stigma sosial yang kuat, internalisasi misogini , dan kurangnya perlindungan korban yang memadai, yang semuanya menghambat pelaporan. Akibatnya, impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual dalam zona konflik menjadi meluas dan terus-menerus.

Impunitas dalam Pasukan Penjaga Perdamaian (Peacekeepers)

Isu impunitas diperburuk oleh pelanggaran yang dilakukan oleh entitas yang seharusnya melindungi. Laporan PBB telah mencatat kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi seksual yang melibatkan Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, termasuk kasus pemerkosaan anak perempuan usia 14 tahun oleh seorang penjaga perdamaian.

Kasus-kasus eksploitasi seksual oleh penjaga perdamaian PBB merusak kepercayaan masyarakat sipil secara parah terhadap institusi perlindungan internasional. Ini menciptakan lingkungan yang sangat tidak kondusif di mana korban semakin enggan melapor dan mencari bantuan, yang pada gilirannya memperburuk impunitas dan menghambat operasi kemanusiaan PBB di masa depan.

Kebijakan, Pemulihan, dan Rekomendasi Mendasar

Evaluasi Respons Internasional dan Implementasi WPS

Resolusi PBB 1325 bertujuan memastikan suara perempuan didengar dan dilibatkan dalam setiap upaya pencegahan konflik dan pemulihan komunitas, menjadikannya prasyarat utama pembangunan manusia yang berkelanjutan. Namun, terdapat kesenjangan signifikan dalam implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS). Tingkat partisipasi Women Peacekeepers masih sangat rendah dan jauh dari target yang diharapkan PBB. Kesenjangan ini menunjukkan adanya resistensi struktural yang mendalam, didorong oleh pandangan patriarkal yang meragukan kompetensi perempuan di sektor keamanan dan perdamaian.

Kerangka Pemulihan Holistik dan Responsif Gender

Pemulihan korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus bersifat komprehensif dan menjadi kewajiban negara, mencakup penanganan, perlindungan, dan pemulihan (medis, psikososial, dan hukum) sejak terjadinya TPKS.

Untuk memastikan efektivitas perlindungan, kebijakan harus mengadopsi Pendekatan Interseksionalitas Gender. Pendekatan ini mengakui bahwa untuk menjawab berbagai masalah kesenjangan dan memperkuat perlindungan, kekerasan harus dilihat dari sudut pandang berlapis (gender, etnis, status sosial), seperti yang ditekankan dalam kasus kekerasan sistematis. Rekomendasi kebijakan kunci juga mencakup penguatan data dan sistem informasi berbasis digital, sinergi antara berbagai rencana aksi nasional (seperti RAN P3AKS dan RAN HAM), dan integrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Kesimpulan

Analisis terhadap akses terbatas bagi perempuan dan anak di zona konflik menunjukkan bahwa kesengsaraan mereka terjalin dalam tiga pilar yang saling terkait: penolakan akses KSR yang menyelamatkan jiwa, penargetan pendidikan untuk merusak masa depan sosial, dan penggunaan kekerasan seksual sebagai senjata perang yang sistematis. Penderitaan ini diperburuk oleh kegagalan struktural, misogini yang terinternalisasi, dan impunitas yang meluas di tingkat hukum dan operasional.

Perlindungan perempuan dan anak bukanlah sekadar masalah kemanusiaan tambahan, tetapi merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya keamanan dan perdamaian internasional yang berkelanjutan. Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan tindakan mendasar:

1. Mengamankan Akses KSR dan Akuntabilitas Operasional:Lembaga kemanusiaan harus didukung untuk memastikan implementasi MISP yang tidak terhalang. Pihak yang berkonflik yang secara sistematis menolak akses kemanusiaan terhadap pasokan medis dan bahan bakar esensial yang diperlukan untuk KSR harus dimintai pertanggungjawaban di bawah HHI.
2. Menguatkan Perlindungan Pendidikan:Komunitas internasional harus memprioritaskan pendanaan untuk pendidikan adaptif di zona krisis dan memperkuat implementasi Deklarasi Sekolah Aman, memastikan bahwa hak pendidikan bagi 57 juta anak yang tidak bersekolah tidak diremehkan.
3. Menegakkan Akuntabilitas Hukum SVAW:Negara anggota harus mendukung yurisdiksi ICC untuk kejahatan seksual dan mengadopsi kerangka kerja hukum nasional yang sensitif gender, yang mampu mengatasi stigma dan bias struktural yang menghambat pelaporan dan pemulihan korban.
4. Integrasi Interseksional dalam Program Perdamaian:Semua upaya pencegahan dan pemulihan harus menggunakan lensa interseksionalitas untuk mengakui dan mengatasi kekerasan berlapis yang dialami korban (berdasarkan gender, etnis, dan status konflik) untuk memastikan efektivitas perlindungan.