Melawan Negasi Kebenaran: Perjuangan Melawan Disinformasi dan Propaganda dalam Konflik Internasional

Definisi Konflik Informasi dan Negasi Kebenaran (Truth Negation)

Dalam konteks kontemporer, lingkungan informasi telah diubah menjadi domain konflik yang terstruktur. Untuk memahami ancaman yang ditimbulkan oleh aktor negara, penting untuk membedakan secara tegas antara misinformation dan disinformation. Misinformation mengacu pada informasi yang salah atau tidak akurat yang disebarkan tanpa niat jahat; sedangkan disinformation didefinisikan sebagai informasi palsu atau menyesatkan yang sengaja disebarkan untuk menciptakan kerugian, atau untuk memajukan tujuan politik atau ideologis. Disinformasi berfungsi sebagai strategi utama dalam kompetisi geopolitik.

Lebih lanjut, negara-negara besar seringkali menjalankan strategi yang dapat digambarkan sebagai “Negasi Kebenaran.” Dalam strategi ini, tujuan utamanya bukan untuk meyakinkan audiens terhadap satu kebohongan tertentu, melainkan untuk mengikis kepercayaan pada semua sumber otoritas. Tujuannya adalah menciptakan kebingungan epistemologis yang meluas, di mana publik tidak lagi dapat membedakan fakta dari fiksi, sehingga menghancurkan basis konsensus yang diperlukan untuk diskursus demokratis yang sehat.

Disinformasi sebagai Senjata Fungsional Negara

Disinformasi kini dipandang dan dioperasikan sebagai senjata fungsional dalam strategi keamanan nasional. Penilaian ini sejalan dengan pernyataan Presiden AS Joseph R. Biden Jr. mengenai tugas warga negara dan pemimpin untuk mempertahankan kebenaran dan mengalahkan kebohongan yang disebarkan demi kekuasaan. Bagi negara-negara tertentu, disinformasi merupakan “salah satu senjata yang paling penting dan luas jangkauannya,” yang mencerminkan konsep kompetisi adversarial permanen di lingkungan informasi.

Penggunaan disinformasi oleh negara bersifat sengaja dan strategis. Berbagai aktor telah terlibat dalam manipulasi internet yang disponsori negara untuk memengaruhi pemilihan umum, menabur ketidakpercayaan terhadap institusi, dan menyebarkan rumor, seringkali menggunakan bot untuk menciptakan dan menyebarkan konten. Upaya terstruktur di masa lalu termasuk Operation Earnest Voice Amerika Serikat dan pembentukan Bolivarian Army of Trolls di Venezuela. Strategi ini memungkinkan destabilisasi masyarakat secara “cepat dan cukup murah,” menjadikannya prasyarat efektif bagi aksi militer potensial. Dengan demikian, jika disinformasi dapat berfungsi sebagai senjata murah yang mendahului agresi (seperti yang terlihat dalam konflik di Georgia dan Ukraina), pencegahan konflik harus secara fundamental melibatkan pelucutan senjata informasi ini. Membiarkan propaganda yang terstruktur berkembang berarti memfasilitasi implementasi agresi.

Model Propaganda Generasi Baru: Struktur dan Taktik

Taktik Inti: Firehose of Falsehoods dan Ekosistem Disinformasi

Salah satu model propaganda paling efektif adalah firehose of falsehoods (selang kebohongan yang deras). Taktik ini dicirikan oleh penyebaran narasi palsu secara masif, frekuentif, dan melalui banyak saluran secara simultan—menciptakan ekosistem disinformasi yang luas. Tujuannya adalah untuk membingungkan publik mengenai tindakan nyata negara agresor, seperti yang terlihat dalam kontebak di Ukraina. Karena kebenaran seringkali tidak berpihak pada negara agresor, mereka mengembangkan ekosistem yang melibatkan layanan intelijen, situs web yang menyamar sebagai kantor berita yang sah, dan media proksi untuk menyebarkan kebohongan dan menabur perselisihan.

Dalam strategi ini, “tidak ada subjek yang terlarang.” Berbagai isu, mulai dari hak asasi manusia dan kebijakan lingkungan hingga kampanye pembunuhan dan pengeboman sipil, menjadi sasaran yang adil dalam skema berbahaya ini. Taktik yang berulang kali terbongkar ini terus beroperasi, bekerja bertentangan dengan norma-norma internasional dan stabilitas global.

Infrastruktur Kebohongan: Troll Factory dan Forgery Digital

Infrastruktur kebohongan didukung oleh troll factory, entitas yang secara sengaja melakukan propaganda disinformasi daring. Konsep ini mulai dikenal luas sekitar tahun 2015, dengan pengungkapan Internet Research Agency (IRA) di St. Petersburg, yang konon mempekerjakan ratusan orang. Tugas mereka meliputi publikasi konten yang memuji pemimpin dan mengkritik negara-negara lawan di media sosial. Untuk mencapai tujuan ini, karyawan troll factory menciptakan identitas palsu yang tampak otentik, memposting konten yang berkaitan dengan kehidupan pribadi fiktif dan menggunakan gambar yang dimodifikasi untuk mengelabui mesin pencari.

Teknik pemalsuan (forgery) juga telah berevolusi. Jika di masa Soviet tujuan forgery adalah agar informasi palsu diyakini sebagai kebenaran (misalnya, klaim CIA menciptakan AIDS), hari ini fokusnya adalah merusak kredibilitas musuh. Analisis menunjukkan bahwa negara agresor “tidak perlu lagi berpura-pura bahwa pemalsuannya nyata”. Sebaliknya, dengan menyebarkan berita yang memfitnah melalui media dan jaringan siaran, tujuan akhirnya adalah “menyebabkan musuh mencapai keputusan yang menguntungkan” agresor. Pergeseran dari tujuan meyakinkan ke tujuan mengacaukan (nihilisme informasi) menuntut pertahanan yang berfokus pada pembangunan sistem verifikasi yang tak tergoyahkan. Keberhasilan operasional troll factory secara efektif memicu polarisasi ideologis, menjadikan penyebaran disinformasi sebagai strategi yang optimal untuk mencapai tujuan politik.

Akselerasi Ancaman: Deepfake, AI Generatif, dan Perang Hibrida

Deepfake sebagai Senjata Hibrida

Evolusi teknologi, khususnya AI/ML, telah menghasilkan deepfake—simulasi realitas yang dihasilkan komputer untuk menggantikan kemiripan seseorang dalam media yang direkam. Teknologi ini menambah dimensi baru pada perang informasi. Secara strategis, deepfake dapat digunakan secara efektif untuk operasi bendera palsu (false flag operations) sebelum invasi, yang secara deliberal salah merepresentasikan sifat peristiwa konfrontasi. Kemampuan untuk memalsukan bukti secara meyakinkan menciptakan risiko kesalahan perhitungan yang tinggi dan dapat menghilangkan ruang untuk solusi damai sebelum konflik meningkat, memaksa negara yang bertahan menghadapi pilihan yang sulit antara diplomasi atau respons militer.

Ancaman ini tidak terbatas pada aktor negara; deepfake juga diperkirakan akan digunakan oleh kelompok ekstremis sayap kanan untuk menciptakan konten yang meradikalisasi, merekrut anggota, dan merusak kepercayaan pada lembaga demokrasi.

Revolusi Disinformasi AI

AI generatif merevolusi potensi kampanye disinformasi. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa propaganda yang dihasilkan AI sama meyakinkannya dengan propaganda buatan manusia. Ketika kemampuan ini digabungkan dengan potensi microtargeting yang masif, kampanye disinformasi dapat menjadi jauh lebih efektif daripada upaya masa lalu. Ancaman ini dapat memutarbalikkan persepsi pemilih mengenai kinerja pejabat terpilih melalui aliran misinformation yang ditargetkan secara konstan. Dampaknya adalah pemilihan umum dapat berhenti menyediakan mekanisme akuntabilitas yang asli, karena premis dasar tentang apa yang sedang dipilih telah diragukan secara faktual.

Dilema Etika dan Transparansi

Akselerasi AI menimbulkan dilema etika terkait transparansi. Banyak algoritma AI, khususnya model pembelajaran mendalam, beroperasi sebagai “kotak hitam” yang sulit dipahami atau diinterpretasikan, sehingga menghambat akuntabilitas. Ancaman Deepfake menuntut pergeseran paradigma dari deteksi konten palsu pasca-fakta ke autentikasi konten asli pra-fakta. Tanpa sistem provenance (asal-usul) digital yang kuat, integritas seluruh rantai bukti digital, terutama yang kritis dalam zona konflik dan pengadilan, akan dipertanyakan.

Perjuangan Menegakkan Kebenaran Digital

Open-Source Intelligence (OSINT) sebagai Taktik Pertahanan Asimetris

Filosofi OSINT dan Akuntabilitas Publik

Open-Source Intelligence (OSINT) telah menjadi alat krusial untuk menanggapi disinformasi terstruktur. OSINT melibatkan pengumpulan dan analisis sistematis informasi yang tersedia untuk umum—termasuk catatan publik, media sosial, dan citra satelit—untuk mencapai hasil investigasi yang terarah.

Dalam konflik, OSINT berfungsi sebagai intelijen publik, yang secara efektif membongkar kampanye disinformasi negara secara sistematis. OSINT memaksakan transparansi terhadap pihak-pihak yang ingin beroperasi secara rahasia, menjadikannya kunci untuk keamanan internasional dan kebijakan publik. Pengungkapan intelijen publik ini, yang memanfaatkan data terbuka, telah terbukti “tak tertandingi” dalam upaya merusak kontrol narasi yang dilakukan oleh negara agresor.

Metodologi Triage dan Verifikasi Cepat

Untuk melawan kecepatan firehose disinformasi, para analis dan jurnalis telah mengadopsi disiplin verifikasi yang cepat, sering disebut Lima Menit Triage. Proses ini sangat penting untuk mencegah pemborosan sumber daya pada petunjuk palsu:

1. Menentukan Klaim yang Tepat:Mendefinisikan pernyataan yang tepat dan terkecil yang dapat dibuktikan benar atau salah.
2. Menilai Sumber:Menentukan siapa yang pertama kali memublikasikan konten dan apakah itu saksi primer atau hanya agregator.
3. Verifikasi Waktu:Memastikan timestamp (kronolokasi) selaras dengan peristiwa yang dijelaskan, mempertimbangkan perbedaan waktu lokal.
4. Pengecekan Duplikasi:Memeriksa apakah konten tersebut adalah materi lama yang dimunculkan kembali sebagai berita baru.

Teknik Verifikasi Visual dan Geolokasi Canggih

Visual OSINT telah menjadi lapisan intelijen yang sangat diperlukan, menuntut verifikasi tidak hanya pada apa yang dikatakan, tetapi juga apa yang ditunjukkan. Teknik-teknik ini vital dalam memvalidasi integritas media di zona konflik:

1. Pencarian Gambar Terbalik:Menggunakan layanan seperti Google Reverse Image Search atau TinEye untuk memindai web, menemukan kecocokan, dan mengidentifikasi sumber asli—biasanya gambar dengan resolusi tertinggi menunjukkan sumber asalnya. Langkah ini krusial untuk membongkar narasi menyesatkan; jika sebuah gambar yang diklaim sebagai insiden baru terbukti telah beredar sejak tahun 2014, klaim tersebut dapat dibatalkan.
2. Geolokasi:Proses penentuan lokasi pasti pengambilan gambar atau video menggunakan data yang tersedia untuk umum. Analisis ini sering melibatkan peninjauan metadata (EXIF) dan analisis pola visual, seperti bentuk bangunan atau fitur geografis, untuk memvalidasi lokasi dan konteks gambar.

Studi Kasus: Akuntabilitas OSINT dalam Konflik Rusia-Ukraina

Bellingcat dan Penegakan Kebenaran

Organisasi investigasi sumber terbuka seperti Bellingcat, yang didirikan pada tahun 2014, telah menjadi instrumen utama dalam mengungkap disinformasi yang didukung negara, termasuk laporan mengenai penembakan MH17 dan kejahatan perang.

Selama invasi skala penuh Rusia ke Ukraina, Bellingcat menggunakan bot pengumpul data otomatis untuk mencari bukti kejahatan perang di berbagai platform media sosial. Metode verifikasi mereka meliputi:

• Geolocation dan Crono-location:Menentukan lokasi dan waktu pasti dari peristiwa, membedakan insiden baru dari konten lama yang disajikan kembali.
• Atribusi:Berupaya menemukan bukti konklusif untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Karya ini telah mendokumentasikan penggunaan amunisi tandan dan kejahatan perang terhadap warga sipil, seperti serangan di Teater Drama dan rumah sakit bersalin di Mariupol, memainkan peran penting dalam menyediakan bukti bagi keadilan internasional.

Menghadapi Serangan Balik Terstruktur

Kredibilitas OSINT memicu reaksi keras dari aktor negara agresor. Upaya untuk membungkam peneliti terjadi melalui gugatan hukum strategis (Strategic Lawsuit Against Public Participation/SLAPP), seperti gugatan yang diajukan oleh Yevgeni Prigozhin (Wagner) terhadap pendiri Bellingcat, Eliot Higgins.

Serangan hukum ini merupakan bagian dari “kampanye yang lebih besar untuk tidak hanya membungkam tetapi untuk mendevaluasi mata uang investigasi OSINT”. Kemampuan OSINT untuk menghasilkan data yang dapat diakses publik, sistematis, dan kredibel, secara langsung menantang kemampuan negara agresor untuk beroperasi secara rahasia. Ancaman ini tidak hanya bersifat hukum; hal ini juga melibatkan risiko fisik yang ditanggung oleh para peneliti, seperti penempatan penyidik utama Bellingcat di daftar orang paling dicari Rusia.

Tantangan Sistemik Dan Jalur Ketahanan

Krisis Kepercayaan, Polarisasi, dan Dampak Sosio-Politik

Penguatan Polarisasi Ideologis

Disinformasi dan ujaran kebencian secara definitif berperan dalam mempolarisasi masyarakat, memperlebar jurang pemisah antara kelompok-kelompok sosial. Polarisasi menciptakan lingkungan yang sangat mendukung penyebaran disinformasi. Semakin besar konfrontasi politik, semakin besar pula kecenderungan para aktor untuk menyebarkan berita palsu yang mencemarkan lawan, membantu mereka mencapai tujuan politik.

Ancaman disinformasi juga bersifat struktural, memperkuat hierarki kekuasaan yang ada. Di Amerika Serikat, strategi disinformasi telah digunakan untuk mereproduksi dan memperkuat supremasi kulit putih, seringkali merugikan populasi yang kekurangan kekuasaan sosial, budaya, atau politik. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan akhir disinformasi modern adalah menghancurkan konsensus dan sistem akuntabilitas, sehingga meninggalkan masyarakat yang rentan terhadap pemecahan realitas.

Erosi Kepercayaan yang Selektif

Paparan berita palsu dikaitkan dengan penurunan kepercayaan terhadap media arus utama di seluruh garis politik. Namun, dampak terhadap kepercayaan pemerintah bersifat selektif dan bernuansa. Bagi moderat dan konservatif yang terpapar berita palsu yang selaras secara politik, hal itu memprediksi kepercayaan yang lebih tinggi pada institusi politik yang berkuasa.

Disinformasi berhasil mengikis basis umum untuk diskursus dan akuntabilitas. Dengan mengikis kepercayaan pada media sebagai arbiter kebenaran yang netral, disinformasi meninggalkan warga negara yang hanya mempercayai narasi yang selaras secara ideologis. Hal ini menegaskan bahwa solusi yang hanya berfokus pada individu (literasi) tanpa mengatasi kekuatan polarisasi sistemik akan gagal, karena polarisasi secara inheren mendorong konsumsi dan penyebaran konten yang bias.

Kegagalan Moderasi Konten Global dan Bias Eurosentris

Kegagalan Struktural di Selatan Global

Moderasi konten oleh platform media sosial di Selatan Global, khususnya di Afrika, dinilai “rusak tanpa perbaikan”. Platform dikritik karena menerapkan “hukum, alat, dan sistem tata kelola Eurosentris” yang gagal melindungi pengguna di tengah konflik, mengabaikan konteks lokal dan bahasa non-Inggris yang kurang didukung.

Kegagalan ini juga berdampak pada moderator yang dikontrak, yang dihadapkan pada kondisi kerja yang buruk dan trauma yang mengancam jiwa.

Dampak Fatal pada Konflik Nyata

Telah teridentifikasi hubungan kausal yang jelas antara bias Eurosentris platform dan kekerasan di dunia nyata. Platform terbukti tidak memadai dalam mengatur ujaran kebencian di Ethiopia dan Sudan, yang secara langsung berkontribusi pada penghasutan konflik etnis yang kejam dan perselisihan sipil.

Kasus Ethiopia menyoroti kegagalan struktural, di mana AI moderasi konten platform (seperti Facebook) terbukti tidak mampu menangani postingan dalam bahasa non-Inggris, memperburuk perang sipil yang diperangi di sepanjang garis etnis. Kegagalan ini menunjukkan bahwa strategi anti-disinformasi yang terpusat secara geografis sebenarnya menciptakan kerentanan keamanan yang fatal di wilayah Global South.

Tabel di bawah ini mengilustrasikan dampak nyata dari kegagalan ini.

Table 2: Dampak Kegagalan Moderasi Konten di Selatan Global (Bagian III)

Tantangan Jurnalisme di Rezim Otoriter

Jurnalis dan pengecek fakta yang bekerja di negara-negara otoriter menghadapi tantangan serius. Kondisi seringkali berbahaya, dan sulit untuk mengukur dampak pekerjaan mereka di lingkungan di mana institusi enggan untuk direformasi. Selain itu, mereka tidak dapat mengandalkan informasi yang dikeluarkan pemerintah karena politisasi atau metode pengumpulan data yang tidak tepat. Kurangnya literasi media di kalangan audiens juga merupakan kendala; dalam lingkungan yang terpolarisasi, pengecek fakta sering dicap partisan, bahkan tanpa konten mereka dibaca terlebih dahulu.

Peta Jalan Menuju Ketahanan Informasi (Rekomendasi Kebijakan dan Teknologi)

Menggeser Beban Tanggung Jawab: Platform vs. Individu

Meskipun literasi media adalah alat yang penting dan mitra yang diperlukan untuk regulasi , para pembuat kebijakan harus berhati-hati agar tidak menjadikannya “peluru perak” yang mengalihkan beban tanggung jawab sepenuhnya kepada warga negara. Para ahli memperingatkan bahwa model bisnis platform, yang dirancang untuk mendorong keterlibatan, “secara aktif menggagalkan” perilaku literasi media pengguna. Oleh karena itu, diperlukan akuntabilitas platform. Pendekatan kebijakan harus bergeser dari “kontrol punitif” menjadi “tata kelola partisipatif” untuk menumbuhkan “Republik Nalar,” bukan “Kementerian Kebenaran”.

Regulasi Transparansi dan Moderasi Lokal

Diperlukan kerangka kerja peraturan yang mandatori untuk transparansi. Contohnya adalah “Stop Hiding Hate Act” di New York, yang mewajibkan perusahaan media sosial melaporkan kebijakan moderasi konten mereka terkait ujaran kebencian dan disinformasi. Selain itu, karena ancaman deepfake meningkat, diperlukan kodifikasi legislasi untuk melarang dan menuntut penggunaan media sintetis berbahaya.

Secara global, mengingat kegagalan di Afrika, moderasi yang efektif harus mengatasi bias Eurosentris. Solusi harus bersifat global dalam lingkup, tetapi responsif dan terpusat secara lokal, dengan sumber daya yang memadai untuk bahasa non-Inggris dan konteks konflik komunitas.

Solusi Provenance Digital dan Blockchain

Ancaman AI generatif, yang menyebabkan insiden deepfake meningkat hingga 900% secara global , menuntut fokus pada autentikasi daripada deteksi. Deteksi rentan terhadap pembaruan AI, tetapi autentikasi menciptakan benteng yang dapat diandalkan terhadap fabrikasi realitas.

Teknologi blockchain menjadi alat yang menjanjikan dalam hal ini, karena dapat menyediakan catatan yang tidak dapat diubah (immutable record) dan rantai kustodi (chain of custody) yang aman untuk bukti digital. Penting bagi kebijakan untuk mendorong mandat provenance digital, seperti watermarking yang diamanatkan untuk materi yang dihasilkan AI, untuk memperkuat kepercayaan pada integritas digital.

Kolaborasi Lintas Batas dan Peningkatan Literasi Kritis

Untuk melawan tantangan multidimensi disinformasi yang didukung AI, kolaborasi di antara pemangku kepentingan (pembuat kebijakan, perusahaan teknologi, peneliti, dan organisasi sipil) adalah vital. Inisiatif internasional, seperti upaya Uni Eropa untuk membangun komunitas pertahanan dan dukungan ASEAN-USAID untuk kurikulum literasi media kritis, adalah model penting. Literasi media harus dilihat sebagai proses seumur hidup yang melengkapi warga negara dengan keterampilan untuk menilai informasi secara kritis dan memahami lingkungan digital yang kompleks.

Kesimpulan

Perjuangan melawan negasi kebenaran dicirikan oleh pertempuran asimetris: kebohongan yang difabrikasi dan diamplifikasi oleh negara agresor dilawan oleh transparansi terstruktur yang dipaksakan oleh warga negara, jurnalis, dan peneliti. Propaganda modern mencapai negasi kebenaran melalui fabrikasi (AI) dan amplifikasi (algoritma platform), yang bertujuan untuk polarisasi dan erosi kepercayaan selektif.

Perlawanan yang efektif harus dibangun di atas tiga pilar utama:

1. Pilar Operasional:Mendukung dan meningkatkan kapasitas Open-Source Intelligence (OSINT) sipil, menjadikannya alat utama akuntabilitas untuk mendokumentasikan kejahatan dan membongkar infrastruktur disinformasi.
2. Pilar Kebijakan:Menerapkan regulasi global yang mengikat yang menuntut akuntabilitas platform, mereformasi model bisnis yang menguntungkan konten berbahaya, dan memastikan moderasi yang responsif secara lokal untuk mengatasi kerentanan struktural di Global South.
3. Pilar Teknologi:Mengalihkan fokus pertahanan dari deteksi ke autentikasi melalui penerapan standar provenance digital universal (watermarking) dan teknologi blockchain untuk melindungi integritas bukti digital di era AI generatif.

Perjuangan ini memerlukan respons yang terkoordinasi dan multi-sektoral. Dengan melucuti senjata informasi melalui transparansi terstruktur dan akuntabilitas yang dipaksakan, masyarakat dapat memastikan bahwa teknologi berfungsi untuk menegakkan kebenaran dan kemajuan, bukan untuk manipulasi dan perpecahan.

Table 1: Taktik Propaganda Negara dan Respons Verifikasi Digital (Bagian II)