Transisi Energi yang Adil Menuju Nol Bersih: Pendanaan Global, Peran Multilateral, dan Kunci Mobilisasi Modal Swasta di Negara Berkembang

Definisi Net-Zero Emission (NZE), Just Energy Transition (JET), dan Prinsip Keadilan

Transisi energi global menuju Nol Bersih (Net-Zero Emission/NZE) merupakan puncak harapan kolektif yang dinegosiasikan di bawah Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). NZE didefinisikan sebagai kondisi masa depan yang diharapkan (expected future milestone) di mana emisi karbon sepenuhnya diserap oleh bumi melalui berbagai kegiatan manusia dan bantuan teknologi, sehingga tidak lagi menyebabkan pemanasan global. Konvensi ini, yang diratifikasi oleh negara-negara seperti Indonesia, mewajibkan setiap pihak untuk menyampaikan target penurunan emisi melalui Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution/NDC).

Namun, upaya mencapai NZE harus diletakkan dalam kerangka keadilan, yang dikenal sebagai Transisi Energi yang Adil (Just Energy Transition/JET). JET mengakui bahwa perubahan menuju ekonomi rendah karbon harus mempertimbangkan dan mengatasi semua risiko serta peluang sosio-ekonomi bagi para pemangku kepentingan yang terkena dampak. Kekhawatiran utama muncul dari dua faktor: implikasi sosio-ekonomi yang tidak merata akibat pensiun dini pembangkit listrik berbasis batu bara, dan distribusi manfaat yang tidak adil dari adopsi teknologi rendah karbon. Dalam kasus kemitraan spesifik seperti JETP Indonesia, transisi harus memastikan kontribusi positif terhadap ekonomi, menjamin keterjangkauan dan keamanan energi, serta menjaga stabilitas jaringan listrik.

Secara fundamental, pendanaan untuk JET di negara-negara berkembang (Global South) berakar pada prinsip keadilan iklim, khususnya Prinsip Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities/CBDR-RC). Prinsip ini mengakui bahwa meskipun semua negara memiliki tanggung jawab bersama terhadap perubahan iklim, tanggung jawab dan kapasitas mereka berbeda. Negara-negara maju (Global North) secara historis memikul tanggung jawab keuangan yang lebih besar, mengingat mereka adalah penghasil emisi gas rumah kaca terbesar sejak Revolusi Industri. Oleh karena itu, pendanaan iklim dari negara maju ke negara berkembang bukan sekadar bantuan, melainkan kewajiban moral dan finansial untuk mengatasi dampak emisi yang telah terakumulasi selama berabad-abad.

Kebutuhan Investasi Net-Zero di Global South: Estimasi Kesenjangan Finansial

Tujuan iklim global, yaitu menahan kenaikan suhu di bawah 2∘C dan berupaya menuju 1.5∘C, membutuhkan alokasi modal dengan skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Analisis kebutuhan investasi di negara berkembang mengungkap kesenjangan finansial yang masif.

Untuk enam pasar utama di Asia-Pasifik—termasuk Cina, India, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam—diperkirakan dibutuhkan investasi sekitar US$89 triliun antara tahun 2024 hingga 2050 untuk membatasi pemanasan global di bawah 1.75∘C. Jumlah ini hanya 20% lebih tinggi dari skenario transisi ekonomi biasa. Namun, untuk benar-benar mencapai target tersebut, investasi tahunan di pasar-pasar ini perlu meningkat tiga kali lipat dari US840miliaryangdiinvestasikanpadatahun2023.[6]Iniberartiinvestasitahunanharusmencapaisekitar∗∗US2,3 triliun per tahun** selama periode 2024 hingga 2030.

Di tingkat negara, studi kasus Indonesia menunjukkan skala tantangan yang sama besarnya. Indonesia diperkirakan memerlukan investasi sebesar US$2,4 triliun secara total, atau rata-rata US$62 miliar per tahun, untuk mencapai target net-zero pada tahun 2060. Kebutuhan besar ini menunjukkan bahwa upaya pendanaan yang ada saat ini, termasuk dari lembaga multilateral, jauh dari memadai untuk menutup kesenjangan tersebut.

Apabila dibandingkan dengan total pendanaan iklim yang disediakan oleh Bank Pembangunan Multilateral (MDBs)—yang mencapai rekor global $137 miliar pada tahun 2024 —maka pendanaan MDBs hanya merupakan bagian yang sangat kecil (sekitar 6%) dari kebutuhan tahunan Asia-Pasifik. Meskipun MDBs menyalurkan $85.1 miliar dari total tersebut ke negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs) , peran MDBs jelas hanya dapat menjadi katalisator, bukan penyedia dana utama.

Jika investasi tahunan gagal mencapai tingkat yang diperlukan ($2,3 triliun per tahun), proyeksi menunjukkan bahwa dunia akan tetap berada pada skenario “economic transition” yang diperkirakan akan menghasilkan kenaikan suhu 2.6∘C. Ini jauh melampaui batas 2∘C yang disepakati dalam Perjanjian Paris. Kesenjangan yang ada saat ini menegaskan bahwa tanpa mobilisasi modal swasta secara eksponensial dan cepat, target NZE di Global South akan gagal tercapai.

Table 1: Kesenjangan Pendanaan Net-Zero Global

Tantangan Struktural Pembiayaan: Ekuitas dan Risiko Utang

Struktur pendanaan iklim yang ada menghadapi kritik serius terkait keadilan finansial. Pendekatan negara maju dan lembaga multilateral sering kali dipertanyakan karena membiayai transisi di Global South melalui pinjaman (loans) yang membebankan biaya mitigasi emisi historis kepada negara-negara yang paling rentan.

Data menunjukkan bahwa pendanaan iklim MDBs didominasi oleh instrumen utang, di mana 63% dari total pendanaan yang diberikan oleh MDBs berupa pinjaman. Sementara itu, $74.7 miliar disalurkan ke negara berpendapatan rendah dan menengah pada tahun 2023. Meskipun ini menunjukkan peningkatan komitmen, dominasi pinjaman ini menimbulkan masalah pelik di Global South. Saat ini, 53% negara berpendapatan rendah berada dalam atau berisiko tinggi mengalami kesulitan utang (debt distress).

Tingginya ketergantungan pada pinjaman (non-konsesional) secara efektif menggeser isu ekuitas iklim—yang seharusnya berpusat pada tanggung jawab historis (CBDR-RC)—menjadi isu solvabilitas dan keberlanjutan utang negara penerima. Pendanaan yang mayoritas berupa utang memperkuat ketergantungan ekonomi negara berkembang pada lembaga multilateral, menggemakan kritik historis terhadap globalisasi ekonomi. Kondisi ini menyebabkan pendanaan yang secara kuantitas meningkat, tetapi secara kualitas dan keadilan (justice) dipertanyakan. Transisi yang “adil” harus mencakup keadilan finansial di tingkat global, yang saat ini terdistorsi oleh prevalensi instrumen berbasis utang.

Peran Sentral Lembaga Keuangan Multilateral (MDBs dan IFIs)

Tren Pendanaan Iklim oleh MDBs dan Distribusi Dana

Bank Pembangunan Multilateral (MDBs), yang mencakup Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Regional, memegang peran penting dalam memobilisasi dana publik untuk transisi energi. Laporan terbaru menunjukkan tren peningkatan signifikan dalam pendanaan iklim MDBs. Pada tahun 2024, total pembiayaan iklim global oleh MDBs mencapai rekor $137 miliar, meningkat 10% dari tahun sebelumnya. Mayoritas dari dana tersebut, yakni $85.1 miliar, diarahkan untuk perekonomian berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), meningkat 14% dari tahun sebelumnya.

Dalam konteks alokasi, fokus utama MDBs masih pada mitigasi perubahan iklim. Pada tahun 2023, 67% pendanaan dialokasikan untuk mitigasi (misalnya, pengembangan energi terbarukan), sementara hanya 33% yang didedikasikan untuk adaptasi. Meskipun investasi ini sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan melalui energi terbarukan, transportasi bersih, dan ketahanan pangan , pendistribusian dana ini menghadapi tantangan serius terkait efisiensi dan reformasi kelembagaan.

Reformasi Capital Adequacy Framework (CAF) MDBs dan Optimalisasi Neraca Keuangan

Meskipun MDBs telah meningkatkan pendanaan, volume yang disediakan masih jauh di bawah kebutuhan Global South. Oleh karena itu, reformasi internal MDBs, khususnya melalui Tinjauan Kerangka Kecukupan Modal (Capital Adequacy Framework/CAF) yang disponsori G20, menjadi krusial. Tujuan utama reformasi ini adalah memaksimalkan kapasitas pinjaman MDBs dan memastikan penggunaan modal yang ada secara paling efisien, sambil mempertahankan peringkat kredit AAA yang sangat penting.

Salah satu rekomendasi sentral dari panel G20 adalah pengakuan nilai finansial dari callable capital. Callable capital adalah komitmen perjanjian oleh negara anggota untuk menyediakan sumber daya tambahan jika MDB menghadapi masalah keuangan yang parah. Mayoritas MDBs saat ini tidak memberikan nilai apa pun pada modal ini dalam perhitungan internal mereka, meskipun ketiga lembaga pemeringkat kredit utama mengakui nilai tersebut. Dengan mengoptimalkan pengakuan callable capital dan mengambil lebih banyak risiko, MDBs dapat membuka ratusan miliar dolar AS untuk pembiayaan dalam jangka menengah tanpa perlu peningkatan modal tunai yang besar.

Selain itu, optimalisasi neraca keuangan melibatkan diskusi mendalam dengan agen pemeringkat kredit (Credit Rating Agencies/CRAs) mengenai penyesuaian kriteria penilaian risiko. Diskusi ini berfokus pada pengakuan yang tepat terhadap Perlakuan Kreditur Pilihan (Preferred-Creditor Treatment) dan peninjauan kembali penalti konsentrasi portofolio yang mungkin tidak sesuai dengan model bisnis MDB. Upaya ini menegaskan bahwa kendala utama dalam pendanaan MDB seringkali bukan kekurangan modal, melainkan kebijakan internal konservatif yang membatasi ambisi finansial. Reformasi CAF adalah langkah penting untuk mengubah MDBs dari pemberi pinjaman tradisional menjadi pengelola risiko yang lebih agresif, yang diperlukan untuk memenuhi skala tantangan iklim.

Table 2: Reformasi Capital Adequacy Framework (CAF) MDBs

Kritik terhadap Akses dan Birokrasi Pendanaan MDB

Meskipun MDBs menunjukkan peningkatan volume pendanaan, kritik terhadap efektivitas dan aksesibilitas dana tersebut tetap tinggi. Salah satu area kelemahan utama adalah pembiayaan iklim perkotaan di negara berkembang. Kota-kota bertanggung jawab atas sekitar 70% penggunaan energi global dan 75% emisi CO2​. Proyeksi menunjukkan potensi investasi terkait iklim di daerah perkotaan di LMICs dapat melebihi US$29.4 triliun pada tahun 2030. Namun, proporsi pendanaan MDB yang terkait iklim untuk kota-kota di LMICs tetap stagnan, rata-rata hanya 21% antara tahun 2014 hingga 2022. Bahkan, hanya 1% dari kebutuhan pendanaan iklim tahunan kota yang terpenuhi, menunjukkan kesenjangan yang signifikan.

MDBs sendiri mengakui adanya hambatan sistemik dalam penyaluran dana. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan fiskal negara penerima, minimnya proyek yang benar-benar siap investasi (investment-ready), masalah kreditworthiness di tingkat sub-nasional, dan kurangnya kapasitas teknis. Rekomendasi untuk MDB reformasi menekankan perlunya memprioritaskan pendanaan konsesional untuk mengurangi risiko investasi (de-risk), serta mengembangkan model operasi dan instrumen yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik kota, bekerja sama dengan pemerintah nasional.

Mobilisasi Investasi Swasta: Mekanisme De-Risking dan Blended Finance

Pentingnya Modal Swasta dan Tantangan di EMDEs

Mobilisasi modal swasta adalah elemen yang sangat penting untuk mencapai transisi net-zero, terutama mengingat bahwa pendanaan publik dari MDBs dan pemerintah hanya mampu menutup sebagian kecil dari total kebutuhan. Namun, di negara berkembang (Emerging Market and Developing Economies/EMDEs), modal swasta menghadapi risiko yang signifikan, termasuk risiko politik, risiko mata uang, dan ketidakpastian regulasi. Investor swasta, terutama di pasar yang belum matang, seringkali enggan memperluas kredit atau investasi tanpa adanya dukungan dari Lembaga Keuangan Pembangunan (Development Finance Institutions/DFIs) atau MDBs, yang memberikan “halo” perlindungan pendanaan. Oleh karena itu, peran MDBs harus bergeser dari hanya memberikan pinjaman menjadi katalisator dan pengelola risiko bagi modal swasta.

Instrumen De-Risking: Peran Kunci Penjaminan (Guarantees)

Dalam konteks de-risking, instrumen penjaminan (guarantees) telah diidentifikasi sebagai mekanisme paling efisien untuk menarik modal swasta ke proyek iklim di EMDEs. Analisis menunjukkan bahwa penjaminan mampu memobilisasi modal hingga lima kali lipat lebih banyak dibandingkan instrumen keuangan lain seperti pinjaman. Instrumen ini sangat disukai oleh para pemodal swasta karena dapat menyerap risiko tertentu yang tidak dapat ditanggung oleh partisipan swasta, seperti risiko politik.

Meskipun potensi leverage yang ditawarkan sangat tinggi, instrumen penjaminan saat ini hanya mewakili 4% dari total komitmen MDBs. Rendahnya angka ini menunjukkan adanya hambatan kelembagaan internal di MDBs, yang cenderung mempertahankan struktur pembiayaan tradisional yang didominasi pinjaman, alih-alih memaksimalkan potensi leverage melalui penjaminan. G20 telah secara eksplisit meminta MDBs untuk meningkatkan dukungan mereka terhadap penerbitan penjaminan dan mekanisme pendanaan inovatif lainnya.

Selain penjaminan risiko komersial, Asuransi Risiko Politik (Political Risk Insurance/PRI) juga memainkan peran penting. Lembaga bilateral publik dan multilateral, seperti MIGA, memiliki keuntungan signifikan dalam menyediakan PRI karena dukungan dari pemerintah anggota. Keuntungan ini memungkinkan mereka untuk menggunakan pengaruh diplomatik untuk mengatasi masalah yang muncul di negara tuan rumah, sehingga mengurangi risiko investasi asing langsung (PMA) dalam infrastruktur energi terbarukan jangka panjang.

Struktur Blended Finance dan Credit Enhancement

Untuk menutup kesenjangan investasi, blended finance—penggunaan modal konsesional publik untuk memobilisasi modal swasta—dianggap penting tetapi masih kurang dimanfaatkan di EMDEs. Inti dari blended finance adalah penyediaan mekanisme peningkatan kredit (credit enhancement) oleh entitas sektor publik (MDBs, DFIs) untuk mengurangi risiko yang dirasakan dan meningkatkan profil kredit proyek.

Solusi blended finance dapat disesuaikan untuk mengatasi hambatan pasar tertentu, distrukturkan sebagai utang, ekuitas, pembagian risiko, atau produk penjaminan dengan persyaratan, tenor, dan peringkat yang berbeda. Misalnya, penggunaan modal konsesional dapat bertindak sebagai lapisan first loss untuk menanggung kerugian awal, sehingga membuat investasi sisa menjadi lebih menarik bagi investor swasta.

Selain instrumen berbasis risiko, dukungan kebijakan juga sangat penting untuk menarik modal swasta. Instrumen seperti Feed-in Tariffs atau Contracts for Difference (CfDs), yang telah berhasil digunakan di Inggris untuk mendukung proyek tenaga angin lepas pantai, menawarkan kepastian pendapatan jangka panjang. Skema seperti ini membantu mencapai ukuran dan skala yang diperlukan untuk menarik jenis investor tertentu, seperti private equity, ke dalam sektor transisi energi. Kegagalan MDBs dalam memaksimalkan penggunaan instrumen leverage tinggi seperti penjaminan menunjukkan adanya kendala operasional yang menghambat peran katalitik mereka, padahal efisiensi instrumen ini telah terbukti secara empiris.

Table 3: Instrumen Keuangan MDB untuk De-Risking Investasi Swasta

Studi Kasus Implementasi: Analisis Just Energy Transition Partnerships (JETP)

Kerangka JETP Indonesia: Target dan Struktur Pendanaan Awal

Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia diluncurkan pada tahun 2022 sebagai kemitraan penting untuk memelopori mekanisme transisi batu bara di Asia Tenggara. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung Indonesia mencapai target yang signifikan: memajukan puncak emisi sektor listrik menjadi tahun 2030, membatasi emisi sektor listrik pada 290 megaton CO2​ pada tahun 2030 (turun dari 357 MT CO2​ proyeksi awal), dan mempercepat penyebaran energi terbarukan sehingga mencapai setidaknya 34% dari total pembangkitan listrik pada tahun 2030. Target net-zero sektor listrik juga dimajukan 10 tahun lebih awal menjadi tahun 2050.

Untuk mencapai target-target ambisius ini, JETP berencana memobilisasi dana awal sebesar $20 miliar dalam periode tiga hingga lima tahun. Struktur pendanaan ini terdiri dari dua komponen utama yang seimbang: $10 miliar dalam bentuk janji sektor publik, dan komitmen untuk memobilisasi dan memfasilitasi $10 miliar dari investasi swasta, yang dikoordinasikan oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ). Institusi keuangan swasta yang terlibat termasuk Bank of America, Citi, HSBC, dan Standard Chartered.

Evaluasi Efektivitas Pendanaan JETP: Kritik terhadap Komposisi

Meskipun komitmen $20 miliar terdengar masif, analisis komposisi pendanaan mengungkap masalah mendasar terkait aspek “keadilan” dari kemitraan ini. Laporan retrospektif mengenai dua tahun pertama implementasi JETP Indonesia menyoroti bahwa struktur pembiayaan terlalu bergantung pada pinjaman komersial (market-rate loans) dibandingkan dengan pendanaan konsesional (grants atau soft loans).

Ketergantungan ini merusak prinsip ekuitas iklim, karena Indonesia harus menanggung beban utang baru yang signifikan untuk mencapai target yang didorong oleh kebutuhan mitigasi iklim global. Hingga saat ini, pendanaan yang dikonfirmasi dalam berbagai skema untuk JETP Indonesia hanya mencakup total US1,1miliardalambentukpinjamanlunakdanUS225 juta dalam bentuk hibah. Proporsi kecil ini menunjukkan bahwa komitmen awal $20 miliar tidak secara efektif diterjemahkan menjadi modal konsesional yang dibutuhkan untuk mendanai pensiun dini PLTU batu bara dan menanggung risiko transisi yang inheren dalam JETP.

Masalah ini mencerminkan kegagalan arsitektur pendanaan global untuk mengatasi risiko utang yang ada di Global South (Bab I). Jika MDBs dan mitra internasional lainnya membiayai transisi terutama melalui pinjaman, hal itu hanya akan memperkuat krisis utang dan menjadikan transisi tersebut secara finansial tidak adil.

Tantangan Tata Kelola dan Kebijakan Domestik

Efektivitas JETP tidak hanya terhambat oleh komposisi pendanaan, tetapi juga oleh tantangan tata kelola dan distorsi kebijakan domestik. Laporan mengidentifikasi empat tantangan inti, di antaranya adalah kesenjangan kelembagaan yang membatasi koordinasi antar lembaga pemerintah (Sekretariat JETP, Kementerian ESDM, PLN) dan distorsi kebijakan yang terus menguntungkan bahan bakar fosil.

Kebijakan yang ada, seperti penetapan harga batu bara (coal price caps) dan kontrak pembelian listrik (take-or-pay) yang kaku, secara efektif mempertahankan level playing field yang tidak seimbang. Kebijakan ini bertindak sebagai disinsentif yang kuat bagi investasi dan partisipasi swasta dalam proyek energi terbarukan (EBT) dan menghambat upaya pensiun dini PLTU.

Investor global saat ini menempatkan standar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai fokus utama. Pemerintah Indonesia, misalnya, dituntut untuk mengurangi hambatan penanaman modal asing (PMA) dan menyesuaikan pedoman pinjaman agar menarik modal bagi investasi hijau. Uang yang dijanjikan melalui JETP, termasuk $10 miliar dari sektor swasta, tidak akan termobilisasi secara efektif jika kebijakan domestik terus mengirimkan sinyal pasar yang bertentangan, di mana proyek EBT kurang memiliki kelayakan finansial (bankability) dibandingkan energi fosil.

Oleh karena itu, keberhasilan transisi yang adil memerlukan dua hal yang saling terkait: dana konsesional untuk mengurangi risiko, dan reformasi pasar listrik yang komprehensif untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pengembangan EBT dan secara simultan memfasilitasi pensiun dini PLTU. Kegagalan JETP sampai saat ini, menurut analisis, bukan hanya masalah volume uang, tetapi kegagalan untuk mengaitkan dana tersebut dengan reformasi kebijakan struktural yang mutlak diperlukan.

 Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Ringkasan Temuan Utama: Siapa yang Mendanai dan Mengapa Terdapat Kesenjangan

Pendanaan untuk Transisi Energi yang Adil di Global South dipimpin oleh komitmen MDBs, yang mencapai rekor $137 miliar pada tahun 2024, dengan mayoritas diarahkan ke negara berpendapatan rendah dan menengah. Selain itu, kemitraan inovatif seperti JETP berupaya memobilisasi modal swasta, dengan janji awal $10 miliar dari GFANZ untuk Indonesia.

Namun, arsitektur pendanaan saat ini terperangkap dalam kesenjangan kuantitas dan kualitas. Kesenjangan kuantitas sangat besar: kebutuhan tahunan Asia-Pasifik mencapai $2,3 triliun , yang jauh melampaui kemampuan pendanaan MDBs. Kualitas pendanaan bermasalah karena dominasi pinjaman (63% dari pembiayaan MDBs) , yang mengancam ketahanan fiskal negara-negara penerima yang sudah rentan terhadap utang.

Hambatan institusional di MDBs, seperti konservatisme dalam Capital Adequacy Framework (CAF), membatasi pengakuan callable capital dan penggunaan instrumen leverage tinggi seperti penjaminan, yang saat ini hanya mewakili 4% dari komitmen. Sementara itu, di tingkat domestik, studi kasus JETP menunjukkan bahwa janji pendanaan global sebesar $20 miliar tidak akan efektif jika kebijakan energi nasional terus mendistorsi pasar demi bahan bakar fosil.

Rekomendasi Kebijakan untuk Negara Maju dan MDBs: Mengutamakan Ekuitas dan Modal Konsesional

Untuk mengatasi tantangan pendanaan dan memenuhi prinsip keadilan, tindakan segera diperlukan di pihak pemberi dana:

1. Akselerasi Reformasi CAF dan Peningkatan Modal:MDBs harus bergerak cepat untuk mengimplementasikan rekomendasi G20, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi callable capital dan reformasi kriteria risiko dengan agen pemeringkat. Tindakan ini akan secara segera membuka kapasitas pinjaman ratusan miliar dolar tanpa memerlukan penambahan modal tunai dari negara anggota.
2. Pergeseran Paradigma ke Instrumen De-Risking:MDBs harus mengubah fokus operasional mereka dari penyedia pinjaman langsung menjadi pengelola risiko utama. Penting untuk secara eksplisit menargetkan peningkatan signifikan dalam penerbitan penjaminan (guarantees) dan Asuransi Risiko Politik (PRI), dari 4% menjadi target minimal 15-20% dari total komitmen. Peningkatan ini akan memaksimalkan leverage modal publik untuk menarik modal swasta yang sangat dibutuhkan.
3. Prioritas Modal Konsesional untuk Keadilan:Negara donor (Global North) harus mengakui prinsip CBDR-RC dan meningkatkan porsi hibah serta pinjaman lunak (concessional finance) dalam skema kemitraan seperti JETP. Peningkatan modal konsesional berfungsi sebagai first loss capital yang penting untuk proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi atau kelayakan finansial rendah di pasar baru, sekaligus mengurangi beban utang negara berkembang.

Rekomendasi bagi Negara Berkembang: Reformasi Pasar dan Penciptaan Proyek Siap Investasi

Keberhasilan transisi tidak hanya bergantung pada dana luar negeri, tetapi juga pada kemauan politik dan reformasi domestik:

1. Harmonisasi dan Reformasi Kebijakan Domestik:Negara berkembang harus menghilangkan distorsi kebijakan yang secara struktural menguntungkan bahan bakar fosil, seperti subsidi batu bara, coal price caps, dan kontrak take-or-pay yang kaku. Reformasi pasar listrik harus diadopsi untuk memastikan bahwa EBT memiliki level playing field yang setara, sehingga menarik investasi swasta global yang fokus pada standar ESG.
2. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Proyek Bankable: Pemerintah dan entitas sub-nasional harus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas teknis dan perencanaan proyek untuk menghasilkan proyek yang siap investasi (investment-ready). Proyek yang terstruktur dengan baik dan memiliki kelayakan pasar yang jelas akan mengurangi risiko yang dirasakan oleh investor swasta.
3. Pemanfaatan Instrumen Risiko Inovatif:Negara-negara perlu mengembangkan kerangka hukum dan regulasi yang mendukung instrumen de-risking, termasuk mekanisme penetapan harga seperti Contracts for Difference (CfDs) dan mitigasi risiko mata uang. Langkah-langkah ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan menarik bagi modal swasta jangka panjang.

Prospek Masa Depan: Menghubungkan Reformasi Keuangan Internasional dengan Agenda Keadilan

Transisi energi yang adil merupakan ujian bagi tata kelola global, menuntut sinergi antara kebutuhan mitigasi iklim global dan agenda pembangunan sosio-ekonomi Global South. Saat ini, arsitektur pendanaan masih tertahan oleh pendekatan “pinjaman-untuk-pembangunan” tradisional yang mendominasi operasi MDBs, yang secara inheren bertentangan dengan prinsip ekuitas iklim.

Meskipun terdapat peningkatan yang jelas dalam volume pendanaan MDBs, efektivitas dana tersebut rendah karena hambatan kelembagaan (MDBs gagal memanfaatkan guarantees secara maksimal) dan kurangnya conditionalities yang kuat yang mengaitkan dana dengan reformasi kebijakan domestik yang mendalam.

Keberhasilan pergeseran global menuju Nol Bersih secara kolektif akan bergantung pada dua reformasi mendasar dan simultan: Pertama, MDBs harus secara radikal mengubah model bisnis mereka untuk menjadi manajer risiko yang cerdas, memanfaatkan leverage modal secara optimal. Kedua, negara-negara berkembang harus menunjukkan kepemimpinan dengan mereformasi pasar energi mereka untuk memastikan kelayakan finansial EBT. Tanpa pergeseran mendasar dari pinjaman komersial ke modal konsesional dan instrumen de-risking yang cerdas, pergeseran global menuju Nol Bersih akan terhenti dan tidak akan pernah mencapai dimensi “adil” yang menjadi inti dari mandat iklim global.