Pemberontakan Proksi dan Eksploitasi Konflik Internal oleh Kekuatan Besar

Konseptualisasi Perang Proksi dan Pemberontakan Proksi: Definisi Kontemporer

Perang proksi (Proxy War) dan pemberontakan proksi mewakili evolusi instrumental kebijakan luar negeri di tengah keterbatasan penggunaan kekuatan keras (hard power) secara langsung. Secara fundamental, perang proksi didefinisikan sebagai konflik internasional yang melibatkan dua kekuatan asing, namun pertarungan tersebut terjadi di wilayah negara ketiga dan disamarkan sebagai konflik yang berpusat pada isu internal negara tersebut. Model ini melibatkan hubungan di mana kelompok pro dan anti bertempur sebagai ‘boneka’ (agent) dengan dukungan dana, pelatihan, dan persenjataan dari negara-negara yang bersaing (principal).

Konteks geopolitik yang penuh dengan nuansa statism, self help, dan survival (seperti yang terlihat selama Perang Dingin) mendorong setiap negara untuk mengamankan sumber daya demi rasa aman dan kesejahteraan. Namun, penggunaan kekuatan militer konvensional yang bersifat langsung kemungkinan besar akan menerima penolakan yang masif dari berbagai negara di dunia. Oleh karena itu, di dunia anarki internasional, negara adikuasa merasa bebas untuk mencapai tujuan nasional mereka, bahkan dengan cara kekerasan, asalkan kekerasan tersebut bersifat tidak langsung, meminimalkan risiko keterlibatan langsung, dan melindungi citra negara di panggung global.

Pergeseran Strategi: Dari Hard Power ke Intervensi Tidak Langsung

Pilihan untuk menggunakan perang proksi adalah keputusan strategis yang didorong oleh perhitungan biaya dan risiko. Konflik proksi cenderung lebih dipilih oleh kelompok kepentingan dan negara-negara adikuasa karena biayanya yang cenderung lebih murah dibandingkan dengan perang konvensional. Namun, daya hancur dan dampaknya terhadap negara target tetap signifikan.

Hal ini membawa kepada sebuah temuan analitis mendalam: Pilihan strategis negara besar bukan lagi semata tentang superioritas militer, tetapi telah bergeser ke kemampuan mereka untuk memproyeksikan kekuatan secara efektif tanpa meninggalkan jejak jari yang jelas (plausible deniability). Strategi ini memungkinkan negara principal untuk melakukan agresi di era di mana kedaulatan negara secara de jure harus dihormati. Konflik internal berfungsi sebagai topeng yang sempurna.

Signifikansi Geopolitik Pemberontakan Proksi di Abad Ke-21

Pemberontakan proksi telah menjadi ancaman non-konvensional utama yang bersifat asimetris. Bagi negara target, sangat sulit untuk membedakan secara pasti apakah konflik internal (baik horizontal maupun vertikal) terjadi secara alamiah atau sengaja dirancang (by designed) oleh aktor asing yang memiliki kepentingan. Ancaman ini juga tidak terbatas pada dimensi militer semata.

Saat ini, pemberontakan proksi dapat meluas ke ancaman multidimensi, termasuk serangan proxy war ekonomi yang menyerang Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengalirkan modal ke luar negeri secara ilegal, yang pada akhirnya memperkaya entitas asing sambil melemahkan daya tahan ekonomi domestik negara target, tanpa memerlukan intervensi militer langsung.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa negara besar tidak harus menciptakan konflik internal dari nol; mereka hanya perlu mengekstraksi kepentingan dari kerentanan internal yang sudah ada (ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya). Strategi ini merupakan transisi dari konflik ideologis besar era Perang Dingin ke eksploitasi fragmentasi internal yang lebih terperinci dan sulit dideteksi oleh negara target.

Kerangka Teoretis dan Evolusi Historis

Akar Teoretis: Realisme Agresif dan Balance of Power dalam Konflik Internal

Dalam pandangan Realisme hubungan internasional, negara bertindak untuk memenuhi kepentingan nasional dan memperoleh power demi kelangsungan hidupnya. Ketika kepentingan nasional (baik vital maupun non-vital) bertentangan, konflik menjadi tak terhindarkan. Perang proksi menjadi instrumen utama dalam teori Balance of Power.

Persaingan kekuatan antara rival strategis, seperti yang terjadi antara Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) di Timur Tengah, bertujuan untuk menyeimbangkan atau memperluas pengaruh ideologi dan politik di kawasan. Konflik proksi memungkinkan kekuatan adidaya regional untuk mencapai keseimbangan kekuatan ini, atau bahkan mengganggu keseimbangan lawan, tanpa harus terlibat dalam perang terbuka yang mahal dan berisiko tinggi. Dengan demikian, pemberontakan proksi adalah manifestasi dari Offensive Realism yang diproyeksikan melalui pihak ketiga.

Model Principal-Agent: Hubungan antara Kekuatan Besar dan Kelompok Proksi

Model Principal-Agent menyediakan kerangka teoretis yang kuat untuk menganalisis hubungan antara negara adikuasa dan aktor proksi mereka. Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, misalnya, Principal (Rusia) membutuhkan Agent (Wagner Group atau kelompok separatis) untuk menjalankan kepentingan negara, sementara Agent mendapatkan keuntungan strategis dan meningkatkan pengaruh mereka di wilayah tersebut.

Kelompok proksi bertindak sebagai alat yang memungkinkan Principal untuk melakukan praktik proxy war sambil menghindari konflik internasional dan tuduhan langsung akibat intervensi militer eksplisit. Analisis ini menunjukkan bahwa Principalisasi konflik internal oleh kekuatan eksternal secara fundamental mengubah sifat perang saudara. Perang internal tidak lagi hanya didorong oleh dinamika lokal, melainkan menjadi sebuah operasi yang dihitung secara strategis untuk menguras energi dan sumber daya negara target tanpa risiko konvensional bagi Principal.

Warisan Perang Dingin: Kasus Klasik Intervensi (AS vs. Uni Soviet)

Perang Dingin (1947–1991) merupakan era di mana strategi proxy war menjadi matang. Ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan sekutu Baratnya dengan Uni Soviet dan negara satelitnya didominasi oleh kebijakan containment yang bertujuan untuk menghentikan penyebaran komunisme.

Dua kasus kunci intervensi tidak langsung pada masa itu adalah:

1. Invasi Teluk Babi (1961):Pendaratan yang direncanakan dan didanai oleh AS menggunakan orang-orang Kuba di pengasingan untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro.
2. Perang Afghanistan (1979-1989):Keterlibatan AS diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial, persenjataan, pelatihan militer, dan spionase kepada kelompok pemberontak anti-Komunisme, yang bertujuan untuk mengusir Uni Soviet keluar dari Afghanistan.

Meskipun motif Perang Dingin sangat berakar pada survival dan self-help dalam konteks ideologi besar (statism) , motif modern menunjukkan presisi yang lebih tinggi. Sementara tujuannya tetap sama (kekuatan dan kepentingan nasional), taktiknya telah beralih dari mendukung gerakan ideologi besar menjadi mensponsori faksi-faksi kecil yang rentan, menunjukkan kontinuitas motif di tengah perubahan taktik.

Munculnya Proxy War Generasi Keempat dan Peperangan Asimetris

Pemberontakan proksi modern dicirikan oleh pergeseran fokus dan sinergi aktor non-negara. Terdapat narasi yang sengaja dibangun oleh aktor Principal untuk menciptakan dan mengarahkan Proksi demi kepentingan mereka. Narasi ini sering kali mengeksploitasi isu lokal, seperti hak asasi manusia atau kebutuhan untuk melindungi kelompok etnis tertentu, meskipun instrumen hukum internasional tidak selalu secara eksplisit mengatur intervensi kemanusiaan.

Peningkatan peran aktor non-negara seperti kontraktor militer swasta (PMC), milisi transnasional, dan organisasi teroris menantang kerangka hukum tradisional yang cenderung fokus pada hubungan antar-negara. Penggunaan aktor-aktor ini mengarah pada apa yang sering disebut sebagai peperangan asimetris atau perang generasi keempat.

Motif Geopolitik Kekuatan Besar dalam Mengeksploitasi Konflik Internal

Eksploitasi konflik internal adalah alat yang ditujukan untuk mencapai berbagai motif geopolitik yang terstruktur, sering kali berdasarkan pertimbangan offensive realism yang mencari keunggulan relatif.

Penahanan dan Pelemahan Rival Strategis (Kasus AS/NATO vs. Rusia)

Salah satu tujuan strategis utama di balik dukungan terhadap pemberontakan proksi adalah untuk melemahkan rival strategis tanpa menghadapi mereka secara langsung. Dalam konteks Eropa Timur, negara-negara Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat menghendaki Rusia lemah dan tidak berdaya dalam percaturan dunia.

Eksploitasi konflik internal, seperti yang terjadi di Ukraina, telah membuat perkembangan geopolitik dunia semakin dinamis. Ketegangan yang meluas antara NATO dan Rusia menunjukkan bahwa perang proksi berhasil menciptakan medan perang yang menguras energi, sumber daya, dan perhatian rival utama, sehingga menghambat ambisi global mereka.

Ekspansi Pengaruh Regional dan Perebutan Hegemoni Ideologis

Motif ideologis dan perebutan hegemoni regional sangat menonjol di kawasan Timur Tengah. Kompetisi kekuatan antara Saudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) menggunakan pendekatan ideologi untuk mewujudkan ekspansi pengaruh. Meskipun ideologi (seperti Sunni atau Syiah) digunakan sebagai pendekatan utama, kepentingan strategis Principal tetap politik dan ekonomi (stabilitas rezim, kendali rute perdagangan/energi). Ideologi berfungsi sebagai magnet yang efektif untuk merekrut dan memotivasi kelompok proksi, seperti Gerakan Houthi, Hamas, dan Hizbullah.

Menurut Regional Security Complex Theory (RSC Theory), keterlibatan negara besar dipandu oleh empat dimensi keamanan: Keamanan Militer, Keamanan Politik (stabilitas pemerintahan), Keamanan Ekonomi, dan Keamanan Sosial. Misalnya, keberhasilan Iran dalam membangun aliansi dengan pemerintah lokal dan kelompok proksi, memberikannya keuntungan signifikan di Yaman, mencerminkan pemenuhan kepentingan keamanan multi-dimensi ini.

Kontrol dan Akses Sumber Daya Vital (Energi dan Mineral)

Motif ekonomi, khususnya kontrol terhadap sumber daya vital, telah menjadi ciri khas intervensi proksi di Afrika, yang sering kali dilihat sebagai bentuk neo-kolonialisme abad ke-21. Kontraktor Militer Swasta (PMC) yang didanai negara, seperti Wagner Group, menyediakan dukungan militer dan keamanan kepada rezim di Afrika (misalnya, Central African Republic, Sudan, Mali). Imbalannya adalah akses istimewa terhadap sumber daya alam negara tersebut, termasuk hak penambangan emas dan berlian, serta akses ke lokasi strategis seperti pangkalan udara atau pelabuhan.

Kasus ini menunjukkan adanya “penangkapan negara” (state capture) yang bersifat neo-imperialis di mana Principal secara efektif mengalihkan kekayaan alam negara target. Sebagai contoh, kelompok Wagner dituduh menjarah sumber daya emas Sudan untuk mendanai operasi militer mereka di tempat lain, termasuk Ukraina. Negara-negara yang memiliki posisi geografi strategis dan kekayaan sumber daya alam besar, seperti Indonesia, secara inheren selalu berada di bawah bayang-bayang ancaman perang proksi yang bertujuan untuk menguasai sumber daya tersebut.

Membangun Narasi Konflik Internal: Menciptakan Legitimasi untuk Aktor Proksi

Negara Principal memahami bahwa legitimasi bagi Proksi mereka adalah kunci keberhasilan. Oleh karena itu, strategi narasi sering digunakan untuk menciptakan dan mengarahkan Proksi. Narasi ini memungkinkan Principal untuk menggunakan Proksi untuk melakukan aksi demi kepentingan Principal. Misalnya, intervensi dapat dibungkus dengan alasan perlindungan hak asasi manusia, meskipun tujuan utamanya mungkin adalah perubahan rezim atau akses ekonomi.

Tabel 1 meringkas kerangka Principal-Agent dan motif strategis dalam beberapa konflik proksi kontemporer:

Table 1: Kerangka Principal-Agent dalam Konflik Proksi Kontemporer

Mekanisme Dukungan: Instrumen Intervensi Tidak Langsung

Pemberontakan proksi dijalankan melalui berbagai mekanisme dukungan yang dirancang untuk menjaga jarak fisik Principal dari konflik.

Dukungan Militer Konvensional: Pelatihan, Persenjataan, dan Logistik

Dukungan militer konvensional merupakan bentuk intervensi yang paling umum. Keterlibatan AS di Afghanistan pada era 1980-an diwujudkan dalam bentuk bantuan finansial, persenjataan, pelatihan militer, dan spionase kepada kelompok pemberontak.

Dalam konteks yang lebih modern, AS di Suriah terlibat dalam memberikan serangan udara dan melakukan latihan militer gabungan dengan kelompok oposisi SDF, bahkan menargetkan fasilitas infrastruktur yang digunakan oleh kelompok yang berhubungan dengan Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC). Dukungan ini memungkinkan Principal untuk memproyeksikan kekuatan secara signifikan di medan tempur tanpa mengerahkan pasukan berskala besar.

Peran Kontraktor Militer Swasta (PMC): Wagner Group

Penggunaan Kontraktor Militer Swasta (PMC) merupakan taktik yang canggih untuk menginstitusionalisasi penyangkalan (denial) terhadap keterlibatan langsung negara. Wagner Group, yang dideskripsikan sebagai organisasi paramiliter yang didanai negara Rusia, bertindak sebagai PMC dan berperan besar dalam proxy wars yang dilakukan Rusia di Ukraina antara tahun 2014 hingga 2023.

Wagner aktif dalam konflik bersenjata di Afrika (seperti CAR, Sudan, dan Mali) dan Timur Tengah. PMC digunakan sebagai Agent yang berfungsi sebagai alat untuk menghindari tuduhan dari negara-negara Barat dan sanksi internasional akibat intervensi langsung.

Pergeseran taktik ini menunjukkan bahwa Principal telah beralih dari sekadar mendukung kelompok pemberontak ideologis (yang rentan berubah loyalitas) menjadi menggunakan entitas semi-komersial yang dikendalikan negara secara finansial. Konsolidasi operasi Wagner di Afrika ke dalam Africa Corps di bawah kendali langsung Kementerian Pertahanan Rusia pada tahun 2024 semakin memperkuat kendali negara atas instrumen proksi bayaran ini, yang menjadikannya sebagai instrumen kebijakan luar negeri yang dilembagakan.

Dimensi Non-Militer: Perang Ekonomi Proksi dan Eksploitasi SDM

Perang proksi saat ini tidak hanya bersifat militer. Ada bentuk serangan asimetris yang meluas ke domain ekonomi. Proxy war ekonomi dapat menyerang Sumber Daya Manusia (SDM) dan mengalirkan modal keluar negeri secara ilegal, yang pada akhirnya memperkaya entitas asing.

Fenomena ini menunjukkan adanya integrasi operasi proksi militer dan ekonomi. Dukungan PMC dibayar dengan sumber daya alam, seperti tuduhan penjarahan emas di Sudan. Artinya, dukungan militer (keamanan) berfungsi sebagai alat untuk memfasilitasi eksploitasi ekonomi. Sumber daya yang dicuri dari negara target digunakan untuk mendanai operasi proksi di arena global, menciptakan model agresi yang saling menguntungkan bagi Principal. Selain itu, negara juga dapat menggunakan metode non-militer lain, seperti manipulasi opini publik dan nilai moral, untuk mencapai kepentingan non-vital, yang bertujuan untuk melemahkan citra negara target di panggung internasional.

Proksi Digital dan Perang Siber Asimetris: Intelijen dan Teknologi Komunikasi

Dalam konteks peperangan asimetris, perang siber telah menjadi ancaman signifikan. Teknologi memungkinkan aktor non-negara atau ‘proksi digital’ untuk memanfaatkan teknologi guna menciptakan dampak yang signifikan terhadap lawan yang lebih kuat, meskipun aktor tersebut memiliki keterbatasan sumber daya.

Peran intelijen dan pengembangan Electronic Warfare (EW) menjadi semakin krusial. Litbang (Research and Development) adalah tulang punggung dalam pengembangan EW yang responsif, adaptif, dan hemat biaya untuk menghadapi ancaman asimetris yang terus berevolusi. Kolaborasi internasional, seperti melalui forum NATO, juga menjadi platform penting untuk pengembangan kemampuan perang siber dan intelijen.

Studi Kasus Komparatif Kontemporer

Analisis komparatif menunjukkan pola intervensi yang berbeda sesuai dengan tujuan geopolitik kawasan.

Timur Tengah: Kompetisi Hegemoni Regional (Iran vs. Arab Saudi dan AS)

Persaingan di Timur Tengah didorong oleh perbedaan ideologis (Sunni/Syiah), ambisi regional, dan persaingan militer antara Arab Saudi dan Iran.

Suriah

Di Suriah, Amerika Serikat dan koalisinya mendukung kelompok oposisi, seperti Pasukan Demokratik Suriah (SDF), melalui pelatihan dan serangan udara untuk membendung pengaruh Rusia dan Iran, serta memerangi terorisme. Sebaliknya, Iran dan Rusia memberikan pendanaan dan bantuan logistik militer yang signifikan kepada Pemerintah Suriah dan milisi sekutunya.

Yaman

Iran secara eksplisit mendukung Gerakan Houthi, menjadikannya proksi utama untuk mewujudkan ekspansi pengaruh Syiah di regional. Keterlibatan ini secara langsung berkontribusi pada instabilitas regional. Dukungan Iran terhadap poros “Triple H” (Hamas, Hizbullah, Houthi) menantang hegemoni rival mereka (Saudi Arabia) dan sekutu Baratnya.

Model konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa proxy war menciptakan konflik internal yang sulit diselesaikan karena akar ideologis/keagamaan yang diimpor oleh Principal, yang mengeksploitasi fragmentasi dalam masyarakat negara target.

Eropa Timur: Eskalasi Konflik Ukraina (Rusia vs. NATO)

Konflik Rusia-Ukraina adalah contoh klasik proxy war antara kekuatan adidaya (Rusia versus AS/NATO) di wilayah negara pihak ketiga. Konflik ini merupakan bagian dari persaingan geopolitik yang lebih besar dan sejarah ketegangan antara Rusia dan NATO.

Proksi Rusia

Rusia memberikan dukungan masif kepada kelompok separatis di Ukraina Timur (Donetsk dan Luhansk). Selain itu, Wagner Group berperan besar dalam proxy wars ini, bertindak sebagai Agent yang memungkinkan Principal Rusia mencapai tujuan geopolitiknya sambil mempertahankan plausible deniability.

Proksi Barat

Amerika Serikat dan NATO secara aktif mendukung Pemerintah Ukraina (dalam hal ini, negara berdaulat bertindak sebagai Agent untuk Principal Barat) melalui bantuan finansial dan persenjataan, dengan tujuan utama untuk menahan Rusia.

Di Eropa Timur, proxy war berfungsi sebagai mekanisme deterrence dan penahanan untuk mencapai tujuan geopolitik high politics, jauh berbeda dari fokus pada perebutan sumber daya di Afrika.

Afrika: Proksi dalam Perebutan Sumber Daya (Mali dan Sudan)

Keterlibatan PMC di Afrika, seperti Wagner Group di Mali dan Sudan, didorong oleh kepentingan ekonomi yang eksplisit—mendapatkan hak penambangan mineral (emas dan berlian) sebagai imbalan atas dukungan militer dan perlindungan rezim lokal.

Sebuah konsekuensi yang mengkhawatirkan dari strategi proksi ini adalah dampak yang tidak disengaja. Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok bayaran, seperti pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil di Central African Republic, telah memicu perekrutan untuk militan Islamis di kawasan tersebut. Ini menunjukkan bahwa meskipun Principal membenarkan intervensi proksi sebagai upaya melawan terorisme, tindakan brutal dan tidak terakuntabilitas oleh Proksi justru memperburuk siklus konflik jangka panjang dan meningkatkan radikalisasi lokal.

Implikasi Hukum, Etika, dan Konsekuensi Kedaulatan

Keterlibatan negara besar melalui pemberontakan proksi menciptakan celah hukum dan etika yang signifikan, terutama terkait kedaulatan negara target dan perlindungan sipil.

Pelanggaran Kedaulatan Negara Target dan Dilema Intervensi

Intervensi didefinisikan sebagai campur tangan secara diktatoris oleh satu negara terhadap urusan dalam negeri negara lain dengan tujuan utama untuk mengubah kondisi yang ada. Dalam perang proksi, kedaulatan negara target dirusak secara fundamental, di mana sumber daya (manusia dan alam) dieksploitasi untuk kepentingan asing.

Dampak konflik internal yang dipicu proksi dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama, mengancam stabilitas regional dan nasional. Intervensi yang meluas, baik itu militer, politik, ekonomi, atau bahkan kemanusiaan, secara terselubung melanggar prinsip non-intervensi dalam hukum internasional.

Status Hukum Aktor Proksi: Tantangan Hukum Humaniter Internasional (HHI)

Dukungan eksternal terhadap kelompok bersenjata non-negara (pemberontak) menciptakan ambiguitas dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI). HHI berlaku untuk konflik bersenjata yang melibatkan dua negara atau lebih, atau bahkan antara negara dan pihak non-negara (non-state entity).

Konflik yang melibatkan proksi, seperti kasus Rusia-Ukraina, menjadi cermin buram bagi komunitas internasional karena kesenjangan antara norma hukum dan praktik militer di lapangan menyebabkan kegagalan perlindungan warga sipil. Principal mendapatkan keuntungan dengan memindahkan risiko hukum kepada Agent. Dengan tidak adanya mekanisme yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban negara Principal atas kejahatan yang dilakukan oleh Agent yang mereka danai, norma-norma perlindungan sipil menjadi tererosi. Reformulasi kurikulum pendidikan militer sangat diperlukan untuk menginstitusionalisasi HHI dalam struktur komando dan operasional.

Status PMC dalam Hukum Internasional: Montreux Document dan Masalah Akuntabilitas

Personil Kontraktor Militer Swasta (PMC) berada dalam zona abu-abu hukum. Mereka dapat dianggap sebagai Civilian (sipil) sesuai Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, atau sebagai Unlawful Combatant.

The Montreux Document (2008) adalah upaya untuk memberikan kerangka hukum internasional untuk mengatur aktivitas perusahaan militer dan keamanan swasta. Meskipun demikian, penegakan hukum dan akuntabilitas tetap menjadi tantangan. Jika PMC melakukan pelanggaran, negara yang mempekerjakan mereka (Principal) wajib bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pengadilan yang layak, memberikan rehabilitasi, dan ganti rugi kepada korban. Namun, kerumitan ini memungkinkan Principal untuk menggunakan plausible deniability guna menghindari penuntutan.

Krisis Kemanusiaan dan Dampak Kerugian Signifikan

Dampak dari proxy war menimbulkan kerugian yang signifikan bagi negara pihak ketiga. Kerusakan mencakup hancurnya infrastruktur, korban jiwa yang tak terhitung, dan krisis kemanusiaan yang parah di bidang politik, ekonomi, dan kemanusiaan.

Data menunjukkan bahwa invasi proksi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang masif, seperti penyusutan ekonomi Ukraina hingga 45% akibat invasi Rusia. Kerugian di sektor pertanian juga sangat besar. Selain itu, kehancuran infrastruktur memengaruhi layanan penting (pendidikan dan WFP) di zona konflik seperti Suriah dan Ukraina. Kerugian ekonomi dan kehancuran infrastruktur yang masif ini menciptakan kerentanan kronis bagi negara target. Dengan kestabilan politik dan kesejahteraan ekonomi yang rusak , negara target menjadi sangat rentan terhadap intervensi dan eksploitasi lebih lanjut, yang secara efektif memungkinkan Principal untuk mengendalikan kedaulatan negara dalam jangka panjang.

Tabel 2 menganalisis celah hukum dan konsekuensi etika dari pemberontakan proksi.

Table 2: Tantangan Hukum dan Etika Terkait Pemberontakan Proksi

Kesimpulan

Pemberontakan proksi telah terinstitusionalisasi sebagai strategi kebijakan luar negeri utama bagi negara-negara besar di abad ke-21. Strategi ini merupakan bentuk smart power yang efektif, karena memadukan dukungan militer konvensional, penggunaan aktor non-negara (milisi, separatis), dan instrumen canggih (PMC, operasi siber) untuk mencapai kepentingan geopolitik sambil secara konsisten mempertahankan plausible deniability.

Motif intervensi telah bergeser melampaui penahanan ideologis murni (seperti Perang Dingin) menuju kombinasi pelemahan rival (Ukraina), ekspansi ideologi regional (Timur Tengah), dan, yang semakin krusial, kontrol sumber daya vital (Afrika), sering kali berujung pada praktik yang menyerupai neo-kolonialisme. Model Principal-Agent yang didukung oleh kemampuan siber memungkinkan Principal untuk mengarahkan konflik internal dengan presisi tinggi, memaksimalkan kehancuran fisik dan ekonomi di negara target, yang pada gilirannya membuat negara tersebut rentan secara kronis.

Tren penggunaan aktor proksi menunjukkan kecenderungan yang berkelanjutan terhadap institusionalisasi, seperti peralihan Wagner Group ke Africa Corps, yang memperkuat kendali negara atas operasi bayaran. Selain itu, peran perang siber dan proksi digital diproyeksikan akan meningkat sebagai metode asimetris yang paling hemat biaya dan efektif untuk mengganggu infrastruktur kritikal dan memanipulasi narasi internal di negara target.

Untuk negara-negara yang rentan terhadap eksploitasi konflik internal (seperti Indonesia, yang memiliki posisi strategis dan kekayaan sumber daya alam), laporan ini merekomendasikan langkah-langkah kebijakan proaktif sebagai berikut:

1. Kesiapsiagaan dan Pemetaan Konflik Internal:Pemerintah perlu melakukan pemetaan konflik internal (horizontal dan vertikal) secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi eksploitasi asing di berbagai bidang (ideologi, politik, ekonomi, dan sosial-budaya). Kemampuan untuk membedakan konflik yang alami dari konflik yang sengaja dirancang (by designed) adalah esensial untuk penangkalan dini.
2. Penguatan Kerangka Hukum Nasional:Penting untuk menyempurnakan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri untuk secara tegas mengatur dan mengontrol interaksi antara aktor non-negara, pemerintah daerah, dan pihak asing. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerja sama yang berpotensi merugikan kepentingan nasional dan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa persetujuan pemerintah pusat batal demi hukum.
3. Pencegahan dan Penangkalan Dini:Harus dibangun sebuah sistem administrasi yang lebih baik, yang mampu menghubungkan Kementerian Luar Negeri dengan kementerian teknis lainnya, untuk melakukan pencegahan dan penangkalan sejak dini terhadap figur atau entitas asing yang berpotensi menjadi aktor proksi. Walaupun kebijakan ini berisiko membatasi figur asing yang masuk, konsistensi dengan kerangka hukum yang berlaku dan diplomasi publik yang baik akan memitigasi penolakan asing.
4. Investasi Asimetris dalam Pertahanan Non-Konvensional:Mengingat bahwa perang proksi adalah strategi yang hemat biaya bagi musuh , negara harus meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan (Litbang) untuk kemampuan Electronic Warfare (EW) guna menghadapi ancaman perang asimetris. Tanpa inovasi berkelanjutan, kemampuan pertahanan akan tertinggal seiring evolusi ancaman siber dan proksi.