Kontrol atas Infrastruktur Maritim Kritis di Samudra Hindia: Analisis Geopolitik Rantai Mutiara Tiongkok, Strategi Dual-Use, dan Dinamika Persaingan Kekuatan Besar

Samudra Hindia sebagai Episentrum Geopolitik Abad ke-21

Samudra Hindia (Indian Ocean Region/IOR) telah lama diakui sebagai arena geopolitik yang krusial, dan signifikansinya meningkat secara eksponensial pada abad ke-21. Analisis strategis menunjukkan bahwa entitas yang mendominasi Samudra Hindia, yang sering disebut sebagai “kunci dari tujuh Samudra,” pada akhirnya akan menentukan masa depan seluruh Asia dan tatanan global secara lebih luas. Karakteristik unik IOR, mencakup wilayah perairan yang luas namun dihubungkan oleh sejumlah kecil jalur sempit yang penting, menjadikannya kunci bagi perdagangan dan energi global.

Signifikansi ini terutama berpusat pada Jalur Komunikasi Laut (Sea Lines of Communication atau SLOCs). SLOCs di IOR tidak hanya berfungsi sebagai rute maritim utama untuk perdagangan komersial global, tetapi juga memainkan peran vital dalam logistik dan penyebaran angkatan laut. Keamanan jalur ini sangat penting untuk stabilitas ekonomi global. Selain itu, IOR berfungsi sebagai jalur utama untuk suplai sumber daya energi global, terutama minyak dan gas dari Timur Tengah, menjadikan keamanan maritim dan energi di kawasan ini sebagai fokus strategis yang tidak terhindarkan

Dilema Malaka dan Ketergantungan Tiongkok

Dalam konteks kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dan maritim global, kerentanan yang terkait dengan IOR menjadi isu keamanan nasional yang mendesak. Mayoritas perdagangan Tiongkok yang menuju ke arah Pasifik, termasuk impor sumber daya energi vital dari Timur Tengah, harus melalui Selat Malaka. Ketergantungan yang luar biasa pada chokepoint ini dikenal sebagai “Dilema Malaka.”

Ketergantungan ini menciptakan kerentanan strategis yang akut: jika suplai energi melalui Selat Malaka mengalami hambatan—bahkan untuk jangka waktu yang singkat—Tiongkok akan menghadapi dampak negatif yang parah terhadap perekonomiannya. Oleh karena itu, keamanan maritim yang berpusat di Selat Malaka menjadi pendorong utama bagi Tiongkok untuk memperluas jangkauannya ke Samudra Hindia. Dorongan ini, yang merupakan respons langsung terhadap kerentanan ekonomi yang akut, merupakan landasan utama bagi formulasi kebijakan geopolitik strategis Tiongkok, termasuk String of Pearls (SoP) dan Belt and Road Initiative (BRI)

Kebutuhan Tiongkok untuk mengamankan SLOCs bukan hanya tentang keuntungan ekonomi; pada dasarnya, ini adalah upaya untuk mengurangi risiko keamanan nasional yang terkait dengan ketergantungan energi. Konsekuensinya, upaya Tiongkok untuk membangun pos-pos di wilayah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai simbol kekuatan, tetapi lebih fundamental, sebagai akses yang terjamin untuk mengamankan jalur suplai utama. Hal ini memunculkan hubungan sebab-akibat yang tidak terpisahkan: ketergantungan ekonomi yang mendesak menuntut solusi keamanan militer-ekonomi yang agresif dan permanen.

Anatomi Strategi ‘String Of Pearls’ Tiongkok

Definisi Konseptual dan Struktur Jaringan SoP

Strategi String of Pearls (Rantai Mutiara) adalah hipotesis geopolitik yang pertama kali dirumuskan oleh peneliti politik Amerika Serikat pada tahun 2004. Konsep ini menggambarkan jaringan yang rumit yang terdiri dari fasilitas militer dan komersial, bersama dengan hubungan maritim terkait, yang memanjang di sepanjang Jalur Komunikasi Laut Tiongkok, mulai dari daratan Tiongkok hingga Port Sudan di Tanduk Afrika

Jaringan ini melewati beberapa chokepoints maritim utama yang sangat strategis, termasuk Selat Malaka, Selat Hormuz, Selat Mandeb, dan Selat Lombok, serta pusat-pusat maritim lainnya di negara-negara pesisir Asia Selatan seperti Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, dan Maladewa. Setiap “mutiara” dalam rantai ini mewakili titik strategis yang dirancang untuk memperkuat pengaruh Tiongkok dan kapabilitas geopolitiknya di IOR. Melalui pembangunan jaringan pelabuhan dan proyek infrastruktur terkait, Tiongkok telah secara signifikan memperluas jangkauannya, memungkinkannya untuk mengamankan chokepoints maritim kritis

Objektif Ganda Tiongkok: Ekonomi dan Proyeksi Kekuatan

String of Pearls tidak dapat dipahami hanya sebagai strategi militer murni atau inisiatif ekonomi belaka; sebaliknya, ini adalah integrasi yang eksplisit dari kedua tujuan tersebut.

Tujuan Ekonomi dan Keamanan SLOCs: SoP tertanam kuat dalam kerangka BRI, yang bertujuan untuk memfasilitasi logistik internasional dan perdagangan. Namun, motivasi utama yang mendasari adalah keamanan. Tiongkok berinvestasi secara masif untuk menjamin keamanan SLOCs, sebuah upaya yang mencerminkan tujuan utamanya di Samudra Hindia: keuntungan ekonomi dan keamanan jalur maritim

Tujuan Militer dan Proyeksi Kekuatan: Seiring dengan upaya ekonomi, SoP menunjukkan strategi Tiongkok untuk meningkatkan kekuatan militernya di IOR. Strategi ini didorong oleh persepsi ketidakpercayaan Tiongkok terhadap India dan keinginan untuk menyeimbangkan dominasi laut oleh Amerika Serikat.  Kehadiran Angkatan Laut Tiongkok (PLAN) di wilayah Samudra Hindia di masa depan diprediksi akan berkelanjutan dan akan memiliki konsekuensi keamanan yang signifikan bagi kekuatan regional.  Investasi pelabuhan ini memperkuat kemampuan Tiongkok untuk penyebaran angkatan laut dan proyeksi kekuatan di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas

Integrasi dengan Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC)

Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) berfungsi sebagai pilar utama, dan sering dianggap sebagai bagian darat dari strategi SoP. CPEC adalah jaringan infrastruktur Tiongkok sepanjang 3.000 km yang tengah dibangun di Pakistan, dan merupakan landasan utama dari BRI

Fungsi Strategis CPEC: Tujuan strategis CPEC adalah untuk mengamankan dan mempersingkat rute impor energi Tiongkok dari Timur Tengah, dengan secara eksplisit menghindari jalur yang ada melalui Selat Malaka yang berisiko diblokade saat terjadi konflik, sehingga mengancam perekonomian Tiongkok yang sangat bergantung pada energi.  Dengan mengembangkan pelabuhan laut dalam di Gwadar (di Laut Arab) dan membangun jaringan jalan dan kereta api yang kuat dari pelabuhan ini ke wilayah Xinjiang di Tiongkok barat, CPEC menawarkan rute pintas kritis yang mengurangi kerentanan Tiongkok. Gwadar, sebagai ujung barat yang penting, melambangkan keberhasilan Tiongkok dalam menciptakan garis logistik alternatif. Kombinasi Gwadar dengan titik-titik lain seperti pelabuhan air dalam Kyaukpyu di Myanmar (sebelah timur) menciptakan implikasi strategis yang jauh lebih besar. Para pengamat di India memandang kombinasi SoP dan CPEC sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional India, karena sistem ini secara efektif berpotensi mengepung India (encircle India), mengancam proyeksi kekuatannya, perdagangan, dan bahkan integritas teritorialnya.

Mekanisme Kontrol: Fungsi Ganda (Dual-Use) Dan Military-Civil Fusion (Mcf)

Kontrol Tiongkok atas infrastruktur maritim kritis tidak dicapai melalui deklarasi militer eksplisit, melainkan melalui kerangka kebijakan internal yang mengintegrasikan fungsi sipil dan militer, yang dikenal sebagai strategi Military-Civil Fusion (MCF).

 Kerangka Kebijakan Military-Civil Fusion (MCF)

Sejak awal abad ke-21, Tiongkok telah secara nasional mengejar strategi pembangunan untuk menjadi “kekuatan transportasi” dan “kekuatan maritim” dengan tujuan memperluas kehadiran maritim internasionalnya.  Dalam upaya ini, pelabuhan pantai telah diperluas dan dimodernisasi secara cepat untuk berfungsi sebagai pintu gerbang kritis bagi logistik, transportasi energi, dan perdagangan internasional. Di bawah kerangka MCF, pertahanan nasional dan pertumbuhan ekonomi diintegrasikan. Ini berarti bahwa pelabuhan dilihat sebagai aset strategis fungsi ganda (dual-use). Pelabuhan-pelabuhan ini melayani fungsi logistik dan perdagangan komersial selama masa damai, namun mempertahankan kapasitas untuk bertransisi menjadi basis dukungan militer selama masa krisis atau konflik.  Integrasi ini memastikan bahwa meskipun proyek-proyek ini dibiayai dan dikelola oleh entitas sipil (BUMN Tiongkok), mereka secara sistematis dirancang untuk mendukung tujuan strategis PLAN.

Karakteristik Strategic Strongpoints Tiongkok

Strategi penempatan infrastruktur Tiongkok di luar negeri mengikuti pola yang sangat terstruktur, yang oleh para pejabat dan analis Tiongkok disebut sebagai “strategic strongpoints” (战略支点).  Konsep ini digunakan untuk mendeskripsikan pelabuhan-pelabuhan asing yang memiliki nilai strategis, seringkali dilengkapi dengan terminal dan zona komersial yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan Tiongkok. Analisis menunjukkan bahwa semua strategic strongpoints di IOR memiliki empat kualitas khas yang konsisten :

1. Lokasi Strategis: Pelabuhan-pelabuhan ini diposisikan di sepanjang SLOCs utama dan/atau dekat dengan chokepoints maritim vital, memaksimalkan kemampuan Tiongkok untuk mengendalikan jalur transit.
2. Koordinasi Tinggi: Pengembangan melibatkan koordinasi tingkat tinggi antara pejabat partai-negara Tiongkok, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan swasta, menunjukkan adanya dorongan strategis terpusat.
3. Lingkup Komersial Komprehensif: Proyek-proyek ini mencakup pembangunan infrastruktur terkait, seperti jaringan rel, jalan, dan pipa, serta upaya untuk mempromosikan perdagangan, pembiayaan, industri, dan ekstraksi sumber daya.
4. Pemanfaatan Militer: Semua pelabuhan ini memiliki potensi atau aktualisasi pemanfaatan militer, dengan fungsi ganda yang dapat mendukung kegiatan ekonomi maupun militer.

Pelabuhan-pelabuhan ini merupakan enabler utama bagi perluasan ekonomi, politik, dan berpotensi militer Tiongkok secara global. Seiring pertumbuhan aktivitas ekonomi luar negeri Tiongkok, tuntutan terhadap PLAN untuk mengamankan warga negara Tiongkok, investasi, dan jalur suplai di luar negeri juga meningkat, menjadikan strategic strongpoints sebagai prasyarat logistik untuk misi PLAN yang diperluas. Kunci dari strategi ini adalah penciptaan asimetri strategis. Negara tuan rumah melihat pelabuhan sebagai investasi komersial, namun bagi Beijing, aset tersebut secara intrinsik merupakan aset dual-use yang diamanatkan oleh kebijakan MCF. Hal ini memastikan bahwa setiap investasi BRI, terlepas dari niat awal yang diumumkan, membawa risiko keamanan bagi pesaing regional, karena Tiongkok secara formal mengintegrasikan fungsi sipil dan militer dalam desain dan operasionalnya.

Analisis Kasus Port Utama: Rantai Mutiara di Garis Depan

Tiga pelabuhan utama mewakili manifestasi paling jelas dari strategi String of Pearls, masing-masing menampilkan varian model strategic strongpoint Tiongkok: Gwadar, Hambantota, dan Djibouti.

Gwadar (Pakistan): Gerbang CPEC dan Potensi Militerisasi

Gwadar, sebuah pelabuhan laut dalam di Laut Arab, merupakan gerbang barat vital dari Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC). Fungsi utama Gwadar adalah untuk secara drastis mempersingkat rute impor energi Tiongkok dari Timur Tengah, memberikan solusi nyata terhadap Dilema Malaka. Secara strategis, Gwadar dipandang sebagai ancaman keamanan yang signifikan oleh India.  Kekhawatiran ini diperkuat oleh potensi Gwadar untuk dikembangkan menjadi pangkalan angkatan laut luar negeri Tiongkok, yang akan memungkinkan PLAN untuk melakukan perang ekspedisi di wilayah Samudra Hindia. Manifestasi dari fungsi dual-use ini telah terbukti: meskipun aktivitas komersial pelabuhan Magampura Magampura Mahinda Rajapaksa Port masih “largely idle” secara komersial, dua kapal perang Tiongkok baru-baru ini telah dikerahkan untuk menjaga keamanan pelabuhan.  Pemanfaatan militer ini menggarisbawahi bagaimana Tiongkok memprioritaskan fungsi strategis di atas profitabilitas komersial langsung.

Hambantota (Sri Lanka): Studi Kasus Debt-Trap Diplomacy

Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, yang terletak di dekat SLOCs utama, sering dikutip sebagai contoh paling nyata dari bagaimana kontrol strategis dapat diperoleh melalui leverage utang. Proyek infrastruktur besar-besaran, termasuk Pelabuhan Hambantota dan Bandara Internasional Mattala yang berdekatan, mengalami kerugian finansial yang signifikan. Kegagalan proyek-proyek ini secara komersial pada akhirnya meningkatkan beban utang Sri Lanka terhadap Tiongkok, yang pada gilirannya memperkuat pengaruh Tiongkok.  Hambantota menjadi contoh hidup dari model Strategi Fungsi Ganda (Dual-Use Strategy) Tiongkok yang berhasil, yang membuat negara menjadi bergantung secara ekonomi, dan kemudian digunakan sebagai Alat Strategis. Ketika Sri Lanka tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman proyek Hambantota, negara tersebut dipaksa untuk menyerahkan aset tersebut kepada perusahaan milik negara Tiongkok melalui perjanjian sewa jangka panjang (99 tahun) atau menjual saham pengendali. Pengambilalihan kontrol operasional ini secara efektif mentransfer aset strategis kepada Tiongkok. Selain itu, pangkalan ini telah digunakan oleh Tiongkok untuk kunjungan angkatan laut, termasuk pendaratan kapal selam serang Tiongkok sebanyak dua kali, menegaskan potensi militer pelabuhan yang sekarang dikelola Tiongkok

Pangkalan Djibouti: Kontrol Chokepoint Bab el-Mandeb

Djibouti mewakili puncak kapabilitas String of Pearls Tiongkok: pendirian pangkalan militer luar negeri permanen. Djibouti terletak di Selat Bab el-Mandeb, sebuah chokepoint maritim yang sangat penting di mana hampir sepuluh persen aliran minyak global melintas. Pada tahun 2017, Tiongkok mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti, hanya beberapa mil dari Camp Lemonnier milik AS. Pangkalan ini memberikan Beijing kemampuan pengawasan dan logistik yang sangat penting. Pangkalan Djibouti telah digunakan untuk mendukung operasi Angkatan Laut Pembebasan Rakyat (PLAN), termasuk misi anti-pembajakan dan latihan amfibi, yang jelas menandakan pergeseran strategis menuju proyeksi kekuatan Tiongkok di IOR. Investasi pelabuhan Tiongkok di sepanjang pantai timur Afrika, seperti Lamu di Kenya dan proyek yang diusulkan di Bagamoyo (Tanzania), semakin memperkuat ambisi Tiongkok di Samudra Hindia bagian barat. Pangkalan Djibouti dan jaringan pelabuhan terkait memungkinkan Tiongkok mengakses rute transit vital dan memperkuat kapasitasnya untuk mempertahankan penyebaran angkatan laut jarak jauh .Analisis strategis kasus-kasus ini menunjukkan bahwa intensi Tiongkok telah berkembang dari sekadar mencari “akses” logistik menjadi perolehan kontrol operasional permanen atas aset-aset kritis di lokasi geografis utama.

Titik Kritis Strategis Tiongkok (String of Pearls) dan Fungsi Dual-Use

Diplomasi Jebakan Utang: Debat, Mekanisme, Dan Dampak Kedaulatan

Mekanisme utama yang memfasilitasi akuisisi kontrol Tiongkok atas aset-aset strategis yang gagal secara komersial adalah apa yang disebut sebagai Debt-Trap Diplomacy (Diplomasi Jebakan Utang).

Definisi dan Kontroversi Terminologi

Istilah Debt-Trap Diplomacy diciptakan oleh akademisi India Brahma Chellaney pada tahun 2017. Konsep ini merujuk pada situasi di mana negara kreditor memberikan pinjaman berlebihan kepada negara debitur dengan tujuan untuk mendapatkan konsesi ekonomi atau politik ketika negara peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayarannya. Secara sederhana, pinjaman diberikan dengan persyaratan yang sulit dipenuhi, memaksa negara debitur untuk menerima konsesi diplomatik atau ekonomi sebagai imbalannya. Namun, istilah ini memicu perdebatan yang intens di kalangan akademisi dan think tank. Beberapa pihak menolak hipotesis ini, berargumen bahwa pinjaman Tiongkok bukanlah penyebab utama masalah utang negara peminjam, dan bahwa bank-bank Tiongkok cenderung bersedia merestrukturisasi ketentuan pinjaman. Di sisi lain, kasus Hambantota menunjukkan bahwa walaupun Tiongkok mungkin tidak menyita aset dalam pengertian tradisional (seperti yang dilakukan IMF di masa lalu), mereka berhasil mendapatkan kontrol operasional dan strategis melalui konsesi yang diperlukan untuk mitigasi utang

Dampak pada Kedaulatan Negara Pesisir

Meskipun niat Tiongkok mungkin diperdebatkan—apakah mereka sengaja menjebak atau hanya menerapkan pinjaman yang agresif—hasil strategisnya sama: Tiongkok memperoleh pengaruh jangka panjang atas infrastruktur kritis di lokasi strategis.

Erosi Kedaulatan Ekonomi: Diplomasi ini secara langsung menimbulkan pertanyaan serius mengenai kedaulatan ekonomi negara-negara peminjam . Dalam banyak kasus, pinjaman untuk proyek-proyek infrastruktur di bawah BRI seringkali mensyaratkan penggunaan kontraktor dan material yang bersumber dari Tiongkok, yang pada gilirannya meminimalkan penciptaan lapangan kerja lokal dan memastikan aliran balik modal kembali ke Tiongkok . Model ini melemahkan manfaat ekonomi lokal dan memperparah masalah pembayaran utang, yang pada akhirnya menempatkan negara dalam posisi negosiasi yang lemah.

Leverage Politik yang Mengancam Kedaulatan: Keberatan strategis yang lebih luas adalah bahwa tekanan utang Tiongkok digunakan untuk mendapatkan leverage politik yang lebih besar. Pengaruh ini telah digunakan untuk mendorong konsesi politik di tingkat regional, seperti yang terlihat ketika Tiongkok menekan negara-negara seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk memblokir sikap bersatu ASEAN terhadap klaim teritorial Tiongkok di Laut Cina Selatan. Dalam konteks IOR, ini berarti Tiongkok dapat menggunakan leverage ekonomi untuk mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri dan keamanan maritim negara-negara pesisir.

Bagi negara-negara tuan rumah, model debt-trap ini berfungsi sebagai strategi entry point yang efektif. Meskipun proyek gagal secara finansial, Tiongkok berhasil mengamankan akses operasional jangka panjang di lokasi-lokasi yang sangat penting bagi kepentingan keamanannya.

Respon Regional Dan Kompetisi Kekuatan Besar Di Ior

Ekspansi Tiongkok di IOR melalui String of Pearls dan Strategi Dual-Use telah memicu respons strategis dari kekuatan regional dan global, terutama India, yang memandang aktivitas ini sebagai upaya pengepungan (encirclement) dan ancaman langsung terhadap proyeksi kekuatannya

Strategi Balasan India: SAGAR, Poros Maritim, dan Kemitraan

India telah memformulasikan sejumlah kebijakan maritim untuk melawan pengaruh Tiongkok dan menegaskan kembali dominasinya di IOR. Doktrin utama India adalah SAGAR (Security and Growth for All in the Region) . SAGAR berfokus pada pembangunan lingkungan yang positif di IOR, di mana India berperan sebagai penyedia keamanan bersih (net security provider) dan mempromosikan pertumbuhan bagi semua negara di kawasan tersebut .SAGAR diselaraskan dengan inisiatif maritim India lainnya, termasuk Act East Policy, SAGARMALA, dan Project Mausam . Langkah-langkah ini menunjukkan kebangkitan maritim India dan merupakan upaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya dari konsekuensi keamanan signifikan yang ditimbulkan oleh kehadiran angkatan laut Tiongkok yang berkelanjutan . India harus secara aktif mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negaranya pada waktu yang tepat, terutama dalam menghadapi ancaman pangkalan militer Tiongkok di Gwadar dan Kyaukpyu

Dinamika Kompetisi Kekuatan Besar: AS, Tiongkok, dan Quad

IOR kini menjadi arena utama bagi persaingan kekuatan besar global. Persaingan strategis antara Tiongkok dan Amerika Serikat melibatkan dimensi ekonomi dan pertahanan, di mana Tiongkok secara eksplisit menantang tatanan keamanan regional yang sudah ada

Mekanisme Penyeimbangan (Balancing Mechanisms): Salah satu respons utama terhadap ekspansi Tiongkok di IOR adalah peningkatan aktivitas Quadrilateral Security Dialogue (Quad), yang melibatkan AS, India, Jepang, dan Australia. Meskipun tidak berfokus pada basis militer eksplisit, Quad bertujuan untuk memperkuat ketahanan regional, memastikan kebebasan navigasi, dan menawarkan alternatif pendanaan pembangunan infrastruktur yang transparan kepada negara-negara pesisir.

Titik Panas Regional: Keseimbangan strategis di IOR sangatlah rapuh, terbukti dari pergeseran aliansi di negara-negara kepulauan strategis. Maladewa, yang secara tradisional memiliki hubungan dekat dengan India, baru-baru ini memperkuat hubungannya dengan Tiongkok, meningkatkan hubungan bilateral mereka menjadi Kemitraan Koperasi Strategis Komprehensif . Maladewa, yang secara geografis terletak di chokepoints penting di IOR, kini menjadi titik fokus dalam kompetisi untuk kontrol rute perdagangan dan sumber daya energi

Peran Kedaulatan Negara Pesisir (Indonesia sebagai Poros Maritim)

Negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, memainkan peran besar dalam keberhasilan rute sutra maritim Tiongkok . Mengingat posisi strategis Indonesia, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan megaproyek Tiongkok dengan visi nasional seperti Poros Maritim Dunia  Negara-negara pesisir harus mengembangkan strategi politik luar negeri yang secara tegas mengedepankan kepentingan keamanan maritim mereka. Ini termasuk menanggapi dampak lingkungan dan tantangan kedaulatan yang ditimbulkan oleh megaproyek yang didanai asing, sekaligus memastikan bahwa kehadiran Tiongkok tidak merusak tatanan keamanan regional yang dijamin oleh India dan AS

Perbandingan Strategi Kompetisi Maritim di Samudra Hindia

Kesimpulan

Kontrol atas infrastruktur maritim kritis di Samudra Hindia telah menjadi titik panas strategis karena perpaduan kepentingan ekonomi vital dan strategi keamanan Tiongkok. Strategi String of Pearls adalah manifestasi geopolitik dari kebutuhan Tiongkok untuk mengatasi kerentanan Dilema Malaka. Upaya ini diformalkan melalui kebijakan Military-Civil Fusion, yang secara sistematis mengubah pelabuhan komersial di IOR menjadi aset strategic strongpoints dengan kemampuan dual-use.

Perolehan akses dan, dalam kasus-kasus tertentu, kontrol operasional (seperti Hambantota) atau pendirian pangkalan militer permanen (Djibouti), menunjukkan bahwa strategi Tiongkok telah berkembang dari sekadar “akses” logistik menjadi penciptaan kehadiran militer permanen dan kontrol efektif atas jalur laut penting. Perkembangan ini secara dramatis mengubah kalkulus strategis IOR dan menantang posisi India sebagai kekuatan regional dominan.

Dinamika persaingan di Samudra Hindia diperkirakan akan semakin intensif. Risiko utama yang muncul adalah militerisasi infrastruktur sipil. Karena pelabuhan dual-use dapat dengan cepat diubah untuk tujuan militer, setiap peningkatan ketegangan regional atau konflik global akan meningkatkan risiko bahwa aset-aset ini akan menjadi target strategis.

Selain itu, ancaman kedaulatan yang disebabkan oleh Debt-Trap Diplomacy akan terus menjadi alat leverage yang efektif bagi Beijing untuk mendapatkan konsesi politik dan strategis. Negara-negara pesisir yang rentan secara finansial akan terus menghadapi tekanan untuk menukar kontrol atas aset strategis dengan mitigasi utang, yang pada gilirannya akan semakin memperluas jejak strategis Tiongkok.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan Kapasitas Regional: Negara-negara regional harus memperkuat diplomasi dan kolaborasi keamanan maritim, khususnya melalui mekanisme seperti Quad dan kebijakan Net Security Provider India (SAGAR), untuk menawarkan alternatif yang transparan dan berkelanjutan bagi pembiayaan infrastruktur.
2. Perlindungan Kedaulatan Ekonomi: Negara-negara pesisir harus mengembangkan kerangka hukum dan peraturan yang lebih kuat mengenai utang luar negeri, transparansi kontrak, dan klausul kegagalan proyek infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk melindungi aset infrastruktur kritis agar tidak digunakan sebagai leverage strategis oleh negara kreditor, sehingga menjaga kedaulatan nasional.
3. Diversifikasi Rantai Pasokan: Kekuatan-kekuatan regional dan global perlu bekerja sama untuk mendiversifikasi rantai pasokan energi dan logistik, mengurangi ketergantungan pada chokepoints IOR yang saat ini menjadi fokus strategi String of Pearls Tiongkok.