Ancaman Keamanan Maritim: Sinergi Kejahatan Transnasional Terorganisir (Perompakan, Penyelundupan, dan Perdagangan Manusia) dan Dampaknya terhadap Rantai Pasok Global

Latar Belakang dan Urgensi Keamanan Maritim Global

Lautan merupakan tulang punggung ekonomi global, berfungsi sebagai medium transportasi bagi sekitar 90% perdagangan dunia. Perairan internasional, yang secara historis dianggap sebagai domain kedaulatan, kini semakin rentan terhadap ancaman keamanan non-tradisional yang diorganisir secara transnasional. Kejahatan di laut tidak hanya merepresentasikan tindakan kriminalitas terpisah, tetapi telah berkembang menjadi ancaman sistemik yang beroperasi pada skala geopolitik, mengancam Sea Lanes of Communication (SLOCs) vital dan mengikis kedaulatan maritim negara-negara pantai.

Ancaman ini mencakup spektrum luas kegiatan ilegal, namun tiga kejahatan yang paling signifikan dalam konteks transnasional adalah perompakan (piracy), penyelundupan (smuggling), dan perdagangan manusia (human trafficking). Sindikat-sindikat yang menjalankan kegiatan ini seringkali terorganisir, mampu beradaptasi dengan perubahan kondisi penegakan hukum, dan menggunakan strategi kompleks, termasuk korupsi dan suap-menyuap, untuk melancarkan “bisnis hitam” mereka. Memahami keamanan maritim kontemporer memerlukan pemahaman bahwa stabilitas ekonomi global bergantung pada kemampuan komunitas internasional untuk melawan sindikat terorganisir lintas negara ini.

Membedah TCO Nexus: Hubungan Operasional Perompakan, Penyelundupan, dan Perdagangan Manusia

Kejahatan transnasional terorganisir (TCO) di laut beroperasi melalui jaringan yang saling terkait, di mana perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia seringkali dilaksanakan oleh aktor dan menggunakan logistik yang sama. Sindikat-sindikat ini menunjukkan fleksibilitas operasional yang tinggi, memungkinkan mereka untuk berpindah antara model serangan fisik (perompakan) dan model eksploitasi (penyelundupan/perdagangan manusia) tergantung pada tingkat risiko dan pengawasan.

Perdagangan manusia (human trafficking) melalui jalur laut merupakan salah satu manifestasi paling merusak dari TCO maritim. Pelaku kejahatan ini menyelundupkan korban untuk diperjualbelikan dengan maksud eksploitasi seksual dan ketenagakerjaan. Indonesia, misalnya, pernah diidentifikasi sebagai negara asal utama korban perdagangan manusia, dengan Selat Malaka sebagai rute transit yang sangat rentan. Fakta bahwa mayoritas korban perdagangan manusia di kawasan ASEAN adalah perempuan di bawah umur, sesuai laporan UNODC, menunjukkan dimensi kerentanan sosial yang dieksploitasi oleh sindikat.

Hubungan antara kejahatan ini tidak hanya bersifat logistik, tetapi juga terkait dengan tata kelola (governance) yang lemah. Operasi TCO yang terorganisir tidak hanya bergantung pada kemampuan untuk menghindari angkatan laut, tetapi juga pada kemampuan mereka untuk memfasilitasi transit ilegal atau aktivitas pelabuhan yang diabaikan oleh pejabat yang korup. Keberhasilan sindikat TCO yang menggunakan strategi suap-menyuap  menunjukkan bahwa ancaman tersebut bukan hanya masalah taktis di laut, tetapi juga merupakan kegagalan institusional dan korupsi tata kelola (governance security). Oleh karena itu, strategi kontra-TCO yang efektif harus mencakup reformasi peradilan dan anti-korupsi selain patroli operasional.

Selain itu, Penangkapan Ikan Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur (Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing, IUU Fishing) berfungsi sebagai kejahatan gerbang (gateway crime) yang melanggengkan TCO. IUU Fishing telah muncul sebagai ancaman signifikan terhadap keamanan maritim di negara-negara yang bergantung pada produksi perikanan, mengancam ketahanan pangan dan mengeksploitasi sumber daya bahari. Lingkungan dengan pengawasan perikanan yang lemah memfasilitasi praktik ilegal. Kapal-kapal yang terlibat dalam IUU Fishing dapat dengan mudah digunakan sebagai platform ganda untuk kegiatan TCO lain, seperti kerja paksa (perdagangan manusia) atau penyelundupan kargo/narkotika, menyembunyikan kejahatan bernilai tinggi di balik kedok “penangkapan ikan.” Pemberantasan IUU Fishing oleh karena itu menjadi landasan penting untuk menghilangkan sarang TCO maritim yang lebih luas.

Dinamika Global Hotspot: Geografi Risiko dan Adaptasi TCO

Ancaman TCO di laut tidak homogen, tetapi beradaptasi secara taktis sesuai dengan kondisi geografis, geopolitik, dan respons penegakan hukum di chokepoints utama dunia.

Asia Tenggara: Selat Malaka dan Selat Singapura

Selat Malaka, yang dikenal sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia , memiliki sejarah panjang kerentanan maritim. Secara historis, perompakan di Selat Malaka bahkan digunakan sebagai alat politik penting untuk mempertahankan kekuasaan, seperti yang terjadi pada abad XIV di bawah Parameswara.

Dalam konteks kontemporer, sementara perompakan berskala besar (model Somalia) jarang terjadi, Selat Singapura telah melihat peningkatan insiden armed robbery against ships (perampokan bersenjata). Laporan IMB menunjukkan peningkatan insiden di Selat Singapura, mencapai 43 insiden pada tahun 2024, naik dari 37 pada tahun 2023. Peningkatan ini mencerminkan pergeseran taktis TCO untuk mengeksploitasi celah yurisdiksi di perairan teritorial dekat pelabuhan, dengan fokus pada perampokan kargo berfrekuensi tinggi.

Respons regional di Asia Tenggara ditekankan melalui kerja sama yang erat, terutama melalui ReCAAP (Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia). ReCAAP berfungsi sebagai mekanisme pertukaran informasi antarnegara peserta (termasuk 21 Pihak Kontrak, seperti Australia, Jepang, AS, dan negara-negara ASEAN) mengenai insiden perompakan, meningkatkan pelatihan, dan memperkuat kapasitas penanganan kejahatan maritim.

Afrika Barat: Teluk Guinea (GoG)

Teluk Guinea adalah kawasan yang kaya sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas potensial (mensuplai 40% kebutuhan minyak Eropa) serta perikanan yang produktif. Karakteristik ancaman di GoG berbeda secara kualitatif dari Asia Tenggara; fokus utama adalah pada penculikan awak kapal (kidnapping for ransom) dan pencurian minyak mentah (oil bunkering).

Data dari IMB menunjukkan adanya penurunan jumlah insiden keseluruhan di GoG (18 insiden dilaporkan pada 2024, turun drastis dari 81 pada 2020). Namun, penurunan kuantitas ini tidak berarti penurunan risiko. Sebaliknya, TCO di GoG menunjukkan adaptasi taktis: mereka beralih dari serangan massal berfrekuensi tinggi ke serangan berfrekuensi rendah tetapi berkeparahan tinggi (high-severity). Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan jumlah awak kapal yang disandera atau diculik, mencapai 126 individu pada 2024, dibandingkan 73 pada 2023. Selain itu, penggunaan senjata api juga meningkat, terlibat dalam 26 insiden pada 2024.

Perompak di Delta Niger secara khusus merupakan entitas yang terorganisir, dengan perkiraan perolehan $5 juta per tahun dari pencurian dan penyanderaan. Upaya penanggulangan regional diintensifkan, didukung oleh resolusi Dewan Keamanan PBB yang mendorong kerja sama antar-organisasi kawasan seperti ECOWAS. Secara operasional, MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea) telah menggantikan MTISC-GoG, menyediakan layanan 24 jam untuk berbagi informasi risiko dan panduan bagi komunitas maritim, didukung oleh kerangka hukum regional Yaoundé Code of Conduct.

Tanduk Afrika: Kebangkitan Somalia dan Dampak Geopolitik (Laut Merah)

Setelah periode relatif tenang, wilayah Afrika Timur, khususnya di lepas pantai Somalia, menunjukkan kebangkitan ancaman perompakan model Laut Lepas. Setidaknya delapan insiden dilaporkan pada paruh pertama 2024, termasuk pembajakan dua kapal penangkap ikan dan satu kapal kargo besar. Kebangkitan ini menegaskan bahwa model perompakan tradisional yang berfokus pada kapal niaga besar masih menjadi risiko.

Namun, dinamika keamanan maritim di kawasan ini kini didominasi oleh krisis geopolitik di Laut Merah. Serangan kelompok Houthi di Yaman terhadap kapal dagang internasional (yang dianggap berafiliasi dengan Israel atau Barat) telah mengguncang stabilitas ekonomi dan keamanan dunia. Jalur Laut Merah, yang melintasi Terusan Suez dan menopang sekitar 15% perdagangan laut global, menjadi sangat terganggu.

Gangguan ini memaksa banyak perusahaan pelayaran besar untuk mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan, jalur yang lebih panjang. Perubahan rute ini menambah tujuh hingga sepuluh hari pada waktu pengiriman antara Asia dan pasar utama di Barat. Krisis yang didorong oleh konflik bersenjata ini menunjukkan bagaimana ketidakstabilan geopolitik berfungsi sebagai risiko multiplikatif. Ketika jalur strategis terganggu dan pengawasan angkatan laut dialihkan untuk fokus pada konflik, hal itu secara tidak langsung memberikan celah operasional atau “cover” yang dapat dieksploitasi oleh sindikat TCO yang berdekatan. Kerentanan jalur strategis ini menyoroti perlunya kerja sama internasional tidak hanya dalam melawan TCO, tetapi juga dalam menjaga ketahanan ekonomi global dari konflik non-negara/negara.

Dampak Makroekonomi terhadap Jalur Perdagangan Global

Ancaman keamanan maritim yang ditimbulkan oleh TCO memiliki efek riak yang meluas, secara langsung membebani logistik dan rantai pasok global, jauh melampaui kerugian insidental di laut.

Kerentanan Rantai Pasok dan Logistik Global

Rantai pasok global selama ini diasumsikan sebagai sistem yang efisien dan andal. Namun, krisis dan ancaman di chokepoints kritis, seperti gangguan di Laut Merah, menyoroti kerapuhan struktural dari sistem ini. Gangguan strategis ini memaksa perubahan mendasar dalam aturan perdagangan global.

Dampak jangka pendeknya mencakup kenaikan harga, terutama makanan, dan gangguan pada sektor ritel karena waktu pengiriman yang lebih lama. Ketika perusahaan pelayaran mengalihkan rute melalui jalur alternatif yang lebih aman (seperti mengitari Tanjung Harapan), penambahan waktu pengiriman 7-10 hari secara signifikan meningkatkan biaya logistik dan memperpanjang siklus inventaris global.

Kuantifikasi Biaya Ekonomi TCO

Biaya TCO maritim bersifat masif dan multidimensi, mencakup pengeluaran publik maupun swasta. Studi yang dilakukan oleh Oceans Beyond Piracy (OBP) memperkirakan bahwa biaya perompakan Somalia saja pada tahun 2010 berkisar antara $7 hingga $12 miliar secara global. Meskipun estimasi ini mungkin bersifat konservatif dan berfluktuasi, hal itu menyoroti besarnya biaya yang timbul.

Biaya ini terbagi menjadi beberapa komponen utama, melampaui sekadar pembayaran uang tebusan. Komponen-komponen biaya meliputi:

1. Biaya Rerouting dan Bahan Bakar:Diperkirakan biaya pengalihan rute kapal (misalnya, menghindari zona perompakan dengan mengitari Tanjung Harapan) mencapai $2.4 hingga $3 miliar per tahun (data 2010).
2. Premi Asuransi:Ancaman yang meningkat di Laut Merah dan zona risiko lainnya memicu adaptasi Asuransi Maritim. Kejahatan maritim, termasuk perompakan dan kerugian kargo, secara langsung mempengaruhi perhitungan premi Asuransi Kargo Laut (Marine Cargo Insurance). Kenaikan premi di zona risiko adalah biaya langsung yang dibebankan pada pengirim dan pada akhirnya pada konsumen.
3. Biaya Keamanan dan Operasional:Ini mencakup investasi dalam peralatan keamanan, penggunaan personel keamanan bersenjata swasta, dan peningkatan pengeluaran pemerintah untuk operasi angkatan laut dan penuntutan hukum anti-perompakan.

Tabel di bawah ini mengilustrasikan komponen utama dari biaya yang timbul akibat ancaman perompakan, menunjukkan sifat biaya yang multiplikatif:

Komponen Utama Biaya Perompakan Global (Estimasi Tahunan Konservatif)

Implikasi Jangka Panjang: Nearshoring dan Ketahanan Rantai Pasok

Kekambuhan dan eskalasi ancaman keamanan maritim mendorong pelaku bisnis untuk mengevaluasi kembali strategi operasional mereka. Perubahan jangka panjang yang potensial mencakup penyesuaian asuransi maritim dan preferensi terhadap angkutan udara untuk barang bernilai sangat tinggi.

Yang lebih struktural adalah tren menuju nearshoring. Nearshoring adalah strategi bisnis di mana perusahaan memindahkan proses produksi atau operasi bisnisnya ke negara yang lebih dekat secara geografis dengan pasar utamanya, daripada offshoring ke negara yang jauh. Ancaman yang berkelanjutan, baik dari TCO maupun konflik geopolitik, membuat rantai pasok yang panjang dan melintasi banyak chokepoints menjadi terlalu berisiko. Perusahaan mulai mengorbankan sedikit efisiensi biaya demi ketahanan operasional (resilience) dan mitigasi risiko. Oleh karena itu, ancaman keamanan maritim bertindak sebagai katalisator untuk pergeseran struktural dalam arsitektur perdagangan global. Untuk mengatasi gangguan ini, perusahaan harus memprioritaskan pemantauan rantai pasok secara real-time dan analisis risiko yang komprehensif.

Kerangka Hukum Internasional dan Tantangan Yurisdiksi

Penegakan hukum terhadap kejahatan transnasional di laut sangat bergantung pada kerangka hukum internasional yang kompleks, di mana celah yurisdiksi sering dieksploitasi oleh sindikat TCO.

Pilar Hukum Internasional untuk Kejahatan Maritim

Landasan hukum untuk yurisdiksi di laut internasional adalah UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea). UNCLOS mendefinisikan piracy (perompakan) sebagai tindakan ilegal yang dilakukan di Laut Lepas (High Seas). Di bawah UNCLOS, perompakan tunduk pada prinsip Yurisdiksi Universal, yang berarti setiap negara pihak dapat menahan dan mengadili pelaku perompakan, terlepas dari kebangsaan pelaku atau negara bendera kapal.

Selain UNCLOS, Konvensi SUA 1988 (Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation) dan protokolnya berfungsi sebagai kerangka hukum tambahan. Konvensi SUA ditujukan untuk memberantas tindakan melawan keselamatan navigasi maritim, memberikan dasar yang kuat untuk menindak terorisme maritim dan kejahatan terorganisir lainnya yang membahayakan kapal.

Celah Hukum Kunci: Piracy vs. Armed Robbery

Salah satu tantangan penegakan hukum yang paling signifikan adalah perbedaan yurisdiksi antara perompakan (piracy) dan perampokan bersenjata di laut (armed robbery against ships).

Perompakan, seperti yang didefinisikan dalam UNCLOS, terjadi di Laut Lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang secara umum tidak tunduk pada kedaulatan eksklusif negara pantai, yang memicu Yurisdiksi Universal. Sebaliknya, armed robbery terjadi di perairan teritorial atau internal suatu negara dan sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut. Menurut hukum kebiasaan internasional, di Laut Lepas, hukum yang berwenang mengadili adalah hukum negara bendera kapal, yang memiliki hak eksklusif tersendiri, meskipun yurisdiksi universal berlaku untuk perompakan.

Sindikat TCO menunjukkan kesadaran strategis yang tinggi (lawfare). Mereka sering memilih zona serangan yang berada di dalam perairan teritorial negara pantai. Strategi ini secara efektif menghindari intervensi angkatan laut internasional (yang terbatas secara legal di perairan teritorial) dan memaksa beban penegakan hukum utama ditanggung oleh negara pantai yang mungkin memiliki keterbatasan sumber daya atau kapasitas penegakan hukum. Ini menciptakan celah penegakan hukum (jurisdictional loophole) yang dilegitimasi oleh hukum internasional, membatasi kemampuan komunitas global untuk merespons kejahatan yang terjadi dekat pantai.

Tantangan Yurisdiksi dalam Penyelundupan dan Perdagangan Manusia

Untuk kejahatan TCO selain perompakan, kerangka yurisdiksi menjadi lebih kompleks. Tidak semua pelanggaran yang terkait dengan TCO diatur secara eksplisit dalam UNCLOS. Contohnya, Illegal Transshipment bukanlah pelanggaran yang secara langsung diatur dalam UNCLOS 1982.

Meskipun Pasal 73 UNCLOS memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk menegakkan hukum dan aturan negaranya di ZEE, penegakan terhadap kapal berbendera asing yang terlibat dalam penyelundupan atau perdagangan manusia di luar Laut Lepas memerlukan kerangka hukum domestik yang kuat dan seringkali bergantung pada perjanjian bilateral atau regional.

Untuk mengatasi perdagangan manusia, yang merupakan kejahatan terorganisir, ratifikasi dan implementasi Konvensi Palermo (UN Convention Against Transnational Organized Crime) menjadi krusial. Konvensi ini menyediakan kerangka kerja untuk penuntutan efektif terhadap sindikat TCO. Mengingat adanya celah yurisdiksi, solusi praktisnya bukan terletak pada perubahan UNCLOS, tetapi pada harmonisasi hukum nasional dan regional (misalnya melalui revisi legislasi seperti yang didorong oleh Yaoundé Code ). Harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaku TCO yang ditangkap dapat diadili secara seragam dan efektif, terlepas dari bendera kapal mereka atau lokasi penangkapan (selama berada di perairan teritorial).

Strategi Penanggulangan Komprehensif dan Integrasi Teknologi

Penanggulangan Kejahatan Transnasional membutuhkan pendekatan holistik yang menggabungkan kerja sama internasional, integrasi teknologi canggih, dan reformasi kapasitas domestik.

Peningkatan Kerja Sama Multilateral dan Berbagi Informasi

Kerja sama antar negara merupakan inti dari keberhasilan penanggulangan ancaman yang bersifat transnasional. Terdapat beberapa model kerja sama regional yang efektif:

1. Model Asia (ReCAAP):Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) berfungsi sebagai pusat berbagi informasi regional. Melalui ReCAAP, 21 Pihak Kontrak, termasuk negara-negara Asia, Eropa, dan AS, melakukan pertukaran informasi real-time mengenai insiden, menyelenggarakan pelatihan, dan memperkuat kapasitas penanganan kejahatan maritim.
2. Model Afrika (Yaoundé Code dan MDAT-GoG):Di Teluk Guinea, Yaoundé Code of Conduct menyediakan kerangka normatif yang penting dengan mendorong negara-negara anggota untuk merevisi legislasi nasional guna mengkriminalisasi perompakan dan kejahatan maritim ilegal lainnya. Sementara itu, MDAT-GoG (Maritime Domain Awareness for Trade – Gulf of Guinea) menyediakan fungsi operasional 24 jam untuk kesadaran domain maritim dan berbagi pembaruan risiko.
3. Peran UNODC:Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memainkan peran penting dalam memerangi TCO, termasuk dukungan untuk manajemen perbatasan, anti-perdagangan manusia, dan reformasi peradilan pidana, seringkali didukung oleh perjanjian pendanaan internasional.

Meskipun model seperti ReCAAP efektif dalam menangani ancaman fisik (perompakan dan perampokan), analisis menunjukkan adanya kesenjangan institusional dalam menangani kejahatan TCO yang lebih bersifat human-centric, khususnya perdagangan manusia. Walaupun perdagangan manusia adalah masalah terbesar di Selat Malaka , strategi penanggulangannya memerlukan pembentukan institusi yang secara khusus memfasilitasi kepercayaan dan pembagian informasi yang akurat antara lembaga penegak hukum yang berbeda. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk memperluas mandat pusat berbagi informasi regional atau membentuk entitas baru yang secara khusus berfokus pada kejahatan “lunak” TCO.

Tabel di bawah ini merangkum mekanisme kerja sama utama di hotspot maritim global:

Mekanisme Kerja Sama Keamanan Maritim Regional

Peran Kunci Teknologi Deteksi dan Pencegahan

Peningkatan Maritime Domain Awareness (MDA) adalah prasyarat fundamental untuk penanggulangan TCO yang efektif. Teknologi memainkan peran kunci dalam mendeteksi dan mencegah kapal berbahaya. Penggunaan sistem identifikasi otomatis (AIS), teknologi radar, citra satelit, dan teknologi inframerah dapat melacak kapal mencurigakan atau yang sengaja mematikan transponder mereka.

Namun, implementasi teknologi ini menghadapi tantangan signifikan. Hambatan utama bukan hanya biaya implementasi atau keterbatasan teknis dari teknologi itu sendiri, tetapi juga koordinasi yang buruk antara berbagai lembaga dan negara yang terlibat dalam membangun sistem keamanan maritim yang terintegrasi.

Dengan demikian, teknologi harus dipandang bukan hanya sebagai alat deteksi, tetapi sebagai platform integrasi yang memaksa kerja sama lintas yurisdiksi. Ketika sistem berbagi data (MDA) terintegrasi dan berfungsi secara real-time, hal itu secara inheren meningkatkan kepercayaan antara mitra regional, meningkatkan efektivitas koordinasi dan meminimalisir peluang TCO untuk lolos di celah yurisdiksi. Ke depan, pemanfaatan teknologi nirawak (drone) untuk pengawasan jarak jauh menawarkan potensi besar untuk operasi penegakan hukum maritim, memungkinkan pengawasan yang senyap dan terukur di area operasi yang luas.

Reformasi Kapasitas dan Rekomendasi Kebijakan

Dewan Keamanan PBB telah menekankan bahwa tanggung jawab utama untuk melawan perompakan dan perampokan di perairan teritorial berada pada negara-negara pantai. Oleh karena itu, investasi dalam reformasi kapasitas domestik menjadi krusial. Negara-negara pantai perlu meningkatkan anggaran dan pelatihan untuk unit keamanan maritim domestik mereka, mencontoh inisiatif seperti strategi “Deep Blue” Nigeria yang dirancang untuk mengamankan jalur perairan domestik.

Selain itu, penting bagi sektor swasta untuk mengambil peran proaktif dalam ketahanan rantai pasok. Dalam menghadapi ancaman dan kerentanan yang terus-menerus, perusahaan didorong untuk berfokus pada analisis risiko komprehensif dan membangun resilience, termasuk melalui diversifikasi rute atau adaptasi strategis seperti nearshoring.

Kesimpulan

Kejahatan transnasional maritim—yang diwujudkan dalam sinergi antara perompakan, penyelundupan, dan perdagangan manusia—telah berevolusi dari ancaman kriminal lokal menjadi ancaman sistemik terhadap ekonomi global. Sindikat TCO beradaptasi secara taktis, mengeksploitasi kerapuhan tata kelola (korupsi) dan celah yurisdiksi (perbedaan antara perompakan dan perampokan bersenjata).

Dampak makroekonomi kejahatan ini sangat besar. Estimasi biaya perompakan saja mencapai miliaran dolar per tahun, didorong oleh biaya pengalihan rute, kenaikan premi asuransi, dan pengeluaran militer. Lebih lanjut, krisis geopolitik (seperti di Laut Merah) berfungsi sebagai risiko multiplikatif, yang memaksa perubahan strategis dalam rantai pasok global dan mendorong tren menjauh dari efisiensi murni menuju ketahanan (resilience) operasional.

Berdasarkan analisis ancaman dan tantangan hukum/operasional, berikut adalah rekomendasi kebijakan tingkat tinggi untuk lembaga keamanan maritim dan pembuat kebijakan:

1. Harmonisasi Hukum Regional untuk Menutup Celah Yurisdiksi:Negara-negara harus mempercepat ratifikasi dan implementasi penuh Konvensi Palermo dan Konvensi SUA. Yang lebih mendesak, komunitas regional harus mengintensifkan kerja sama penuntutan dan harmonisasi hukum nasional untuk menutup celah Piracy vs. Armed Robbery. Hal ini memastikan bahwa sindikat TCO yang ditangkap di perairan teritorial dapat dituntut secara efektif, terlepas dari bendera kapal mereka.
2. Investasi Terpadu dalam Kesadaran Domain Maritim (MDA):Investasi harus diarahkan untuk membangun sistem MDA regional yang terintegrasi (menggunakan AIS, radar, dan satelit). Ini bukan hanya masalah pengadaan peralatan, tetapi membangun platform integrasi data yang memaksa berbagi informasi real-time di seluruh lembaga penegak hukum dan angkatan laut di kawasan.
3. Memerangi Korupsi di Pelabuhan dan Lembaga Maritim:Karena sindikat TCO memanfaatkan strategi suap-menyuap , diperlukan program anti-korupsi yang ditargetkan di pelabuhan dan otoritas maritim. Keamanan maritim hanya dapat tercapai jika keamanan tata kelola (governance security) ditegakkan, menghilangkan fasilitasi internal bagi kejahatan transnasional.
4. Memperluas Mandat Kerja Sama TCO Human-Centric:Mekanisme berbagi informasi yang sukses (seperti ReCAAP) harus dijadikan model untuk membangun pusat koordinasi yang berfokus pada kejahatan “lunak,” seperti perdagangan manusia dan penyelundupan narkoba. Institusi baru ini harus memprioritaskan pembangunan kepercayaan (trust-building) dan berbagi informasi intelijen spesifik TCO di luar fokus fisik perompakan.
5. Mendorong Ketahanan Rantai Pasok Publik-Swasta:Pemerintah harus berkolaborasi dengan sektor swasta (pelayaran dan asuransi) untuk mengembangkan peta risiko real-time dan mendorong diversifikasi logistik. Perlindungan SLOCs vital harus dipertahankan melalui kehadiran militer multilateral yang kredibel, yang dapat menjamin keamanan rute utama dan memitigasi dampak geopolitical conflict yang tak terhindarkan.