Keamanan Manusia: Pergeseran Paradigma Kebijakan Luar Negeri Dan Tantangan Kedaulatan Di Era Ancaman Non-Tradisional

Latar Belakang Historis dan Keterbatasan Keamanan Negara (State Security – SS)

Konsep Keamanan Negara (State Security, SS) secara historis memegang peran sentral dalam studi hubungan internasional, dengan fokus utamanya pada perlindungan integritas batas teritorial, kedaulatan, dan stabilitas politik suatu entitas negara. Paradigma ini menekankan pentingnya manajemen pertahanan yang efektif, yang bertujuan untuk menjamin kemandirian negara. Manajemen pertahanan yang baik dianggap esensial karena memastikan pencegahan psikologis, menghalangi ancaman eksternal, memungkinkan negara merespons keadaan darurat secara efisien, dan memberikan landasan bagi negara untuk berpartisipasi dengan percaya diri dalam urusan global. Dalam kerangka SS, ancaman utama didefinisikan secara militeristik dan teritorial, menjadikan angkatan bersenjata sebagai penyedia keamanan utama.

Namun, pasca-Perang Dingin, keterbatasan mendasar dari paradigma SS menjadi semakin nyata. Dunia menyaksikan peningkatan konflik intra-negara, genosida, dan krisis kemanusiaan yang tidak disebabkan oleh agresi antar-negara, melainkan oleh kegagalan atau penindasan internal rezim. Lebih lanjut, ancaman non-militer seperti bencana alam, krisis pangan, dan penyakit infeksi mulai melintasi batas-batas negara dengan dampak yang menghancurkan. Kegagalan SS untuk melindungi individu dari ancaman-ancaman ini—terutama yang timbul dari dalam batas-batas negara itu sendiri—memicu tuntutan akan perubahan paradigma.

Keamanan Manusia (Human Security – HS): Definisi Awal dan Esensi Pergeseran

Pergeseran menuju Keamanan Manusia (Human Security, HS) menandai evolusi konseptual yang fundamental, di mana objek referensi keamanan dialihkan dari negara ke individu dan komunitas. HS berargumen bahwa keamanan sejati harus diukur dari perspektif keselamatan dan kesejahteraan manusia sehari-hari, bukan hanya dari kekuatan militer negara. Pendekatan ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari konsepsi keamanan tradisional dan berfokus pada banyaknya ancaman yang melintasi batas-batas geopolitik.

Esensi pergeseran ini didorong oleh kritik mendalam dari studi keamanan kritis (Critical Security Studies). Para pendukung HS menempatkan faktor manusia sebagai inti analisis mereka, berargumen bahwa negara seringkali menjadi bagian dari persoalan keamanan itu sendiri, alih-alih sekadar penyedia keamanan. Ketika negara menindas rakyatnya, atau gagal memberikan layanan dasar, keamanan individu menjadi rentan, terlepas dari seberapa kuat pertahanan teritorial negara tersebut. Oleh karena itu, tujuan HS yang paling mendasar adalah emansipasi, di mana keamanan tercapai secara keseluruhan hanya ketika individu bebas dari ketakutan (seperti kekerasan) dan bebas dari keinginan (seperti kemiskinan dan kelaparan). Perubahan filosofis ini membuka peluang untuk mengalokasikan sumber daya global—seperti yang terlihat dari dividen perdamaian pasca-Perang Dingin—untuk fokus pada dimensi sosial dan pembangunan. Konsep HS mempromosikan pendekatan yang terintegrasi dan multi-dimensi untuk untuk menghadapi ancaman global.

Landasan Konseptual HS: Dimensi, Sekolah Pemikiran, Dan Teori Kritis

Tujuh Dimensi Klasik UNDP (Broad School: Freedom from Want)

Konseptualisasi Keamanan Manusia pertama kali dipublikasikan secara komprehensif dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 1994. Laporan ini mendefinisikan HS secara luas, mencakup ancaman kronis dan mendadak yang mengganggu kehidupan individu sehari-hari. Definisi luas ini, yang kemudian dikenal sebagai Broad School, menekankan pada Freedom from Want (kebebasan dari kemiskinan dan kebutuhan).

UNDP membagi Keamanan Manusia ke dalam tujuh kategori yang saling terkait, menunjukkan spektrum ancaman yang dihadapi individu yang jauh melampaui ancaman militer :

1. Keamanan Ekonomi:Meliputi ancaman seperti kemiskinan kronis, akses terhadap pekerjaan, dan perlindungan pendapatan.
2. Keamanan Pangan:Fokus pada akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang memadai dan bergizi. Ancaman dari krisis iklim, misalnya, berimplikasi langsung pada krisis pangan.
3. Keamanan Kesehatan:Menangani ancaman dari penyakit infeksi, sanitasi buruk, dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai.
4. Keamanan Lingkungan:Meliputi degradasi lingkungan, kekurangan sumber daya alam, dan bencana alam, di mana krisis iklim telah ditegaskan sebagai ancaman nyata global.
5. Keamanan Personal:Perlindungan dari kekerasan fisik, penyiksaan, kejahatan, dan ancaman terhadap keselamatan individu, termasuk kekerasan oleh negara sendiri.
6. Keamanan Komunitas:Melibatkan perlindungan terhadap integritas budaya, identitas etnis, dan keamanan dari kekerasan antar-kelompok.
7. Keamanan Politik:Berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, serta perlindungan dari represi negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Dualisme Konseptual: Narrow School vs. Broad School

Meskipun kerangka UNDP memberikan cakupan yang lengkap, penerapannya dalam kebijakan luar negeri segera memunculkan dualisme yang signifikan antara dua aliran pemikiran utama:

1. Broad School (Jepang, UNDP):Menganut ketujuh dimensi, fokus pada Freedom from Want, dan cenderung mengintegrasikan HS ke dalam agenda pembangunan internasional, seperti yang terlihat pada kebijakan Official Development Assistance (ODA) Jepang.
2. Narrow School (Kanada):Fokus pada Freedom from Fear, yaitu perlindungan dari ancaman kekerasan yang meresap (pervasive threats) terhadap hak, keselamatan, atau kehidupan. Pendekatan ini cenderung menekankan pada diplomasi, pencegahan konflik, dan tanggapan terhadap kejahatan massal.

Ketegangan antara definisi luas dan implementasi yang sempit mencerminkan perbedaan dalam rasionalitas politik dan kebutuhan untuk menjadikan konsep ini actionable. Negara-negara pionir seperti Kanada dan Norwegia secara strategis menghindari penggunaan ketujuh elemen dasar UNDP secara penuh karena dianggap terlalu luas (vagueness) dan memicu perdebatan, yang dapat mempersulit perumusan kebijakan luar negeri yang praktis. Oleh karena itu, adaptasi doktrinal dilakukan dengan penyesuaian terhadap doktrin keamanan yang telah eksis, memungkinkan HS berfungsi sebagai kerangka filosofis untuk melegitimasi dan mengarahkan alat kebijakan luar negeri yang sudah ada. Sebagai contoh, Jepang menggunakan ODA sebagai alat ekonomi, sementara Kanada lebih fokus pada alat diplomatik dan normatif, yang mencerminkan kekuatan strategis masing-masing negara.

Peran Studi Keamanan Kritis (CSS)

Studi Keamanan Kritis (CSS) menyediakan landasan teoritis bagi HS. CSS menolak dikotomi subjek dan objek keamanan yang diprivilege oleh pendekatan realisme tradisional, yang secara eksklusif berfokus pada negara. CSS menekankan kebebasan epistemis, yaitu cara pandang yang menempatkan manusia sebagai objek referensi keamanan utama.

CSS berpandangan bahwa keamanan tidak dapat dipisahkan dari emansipasi. Ini berarti bahwa untuk mencapai keamanan sejati, perlu adanya pembebasan individu dari struktur penindasan, yang terkadang dilegitimasi oleh negara. Dengan melihat banyaknya ancaman yang melintasi batas negara dan mempromosikan pendekatan yang terintegrasi, HS, yang diinspirasi oleh CSS, berusaha mentransformasi agenda keamanan global dari kompetisi militer menjadi prioritas pembangunan dan perlindungan hak asasi manusia.

Tabel Esensial 1: Perbandingan Dualitas Konseptual Keamanan

 Tabel Esensial 2: Tujuh Dimensi Keamanan Manusia (UNDP 1994)

Keamanan Manusia Dalam Doktrin Kebijakan Luar Negeri

Kanada: Pionir Narrow School (Freedom from Fear)

Kanada merupakan salah satu negara pionir yang secara eksplisit menempatkan Keamanan Manusia sebagai pilar kebijakan luar negerinya. Kanada mengadopsi pendekatan Narrow School, fokus pada Freedom from Fear, yang diartikan sebagai “kebebasan dari ancaman yang meresap terhadap hak, keselamatan, atau kehidupan”.

Dalam implementasinya, Kanada memilih fokus yang lebih sempit dan terukur. Kebijakan luar negeri Kanada dalam kerangka HS tidak menggunakan aksi kolektif seperti yang sering dijalankan oleh negara-negara Asia Tenggara, melainkan berfokus pada diplomasi aktif di isu-isu global seperti pencegahan konflik, kontrol senjata ringan, dan dukungan terhadap perlindungan sipil. Keputusan untuk membatasi fokus ini merupakan respons pragmatis terhadap kritik konseptual mengenai vagueness dari kerangka UNDP yang terlalu luas. Dengan menyiasati dan menyesuaikan konsep HS ke dalam doktrin keamanan yang telah ada, Kanada dapat memfokuskan sumber daya dan alat diplomatiknya untuk mencapai tujuan yang actionable di panggung internasional, seperti yang dijelaskan oleh para ahli kebijakan.

Jepang: Pelopor Broad School (Freedom from Want)

Berbeda dengan Kanada, Jepang mengadopsi pendekatan Broad School yang menekankan Freedom from Want, mengintegrasikan Keamanan Manusia ke dalam kerangka Official Development Assistance (ODA) atau Bantuan Pembangunan Resmi. Falsafah Piagam ODA Jepang bertujuan memberikan kontribusi bagi perdamaian dan pembangunan komunitas internasional, yang pada gilirannya membantu menjamin keamanan dan kemakmuran Jepang sendiri.

Dengan mengaitkan keamanan dan kemakmuran domestik Jepang dengan pembangunan internasional, HS memberikan dasar etis dan pragmatis bagi kebijakan luar negeri Jepang. Bantuan pembangunan diposisikan bukan hanya sebagai altruisme, tetapi sebagai investasi keamanan strategis. Isu-isu yang diatasi sebagai prioritas melalui ODA sangat selaras dengan dimensi UNDP, meliputi pengentasan kemiskinan, pertumbuhan berkelanjutan, isu-isu global (seperti berbagai penyakit infeksi, masalah lingkungan, bencana nasional, dan terorisme), serta pembangunan perdamaian. Implementasi ODA dilakukan melalui berbagai sektor, termasuk energi, transportasi, kesehatan, governance, dan penanggulangan bencana. Hal ini menunjukkan bagaimana HS di Jepang berfungsi sebagai kerangka filosofis untuk melegitimasi dan mengarahkan alat kebijakan luar negeri utama Jepang, yaitu bantuan ekonomi dan teknis.

Tantangan Implementasi Regional (Asia Tenggara)

Implementasi Keamanan Manusia menghadapi tantangan unik di kawasan Asia Tenggara. Konsep yang diusung oleh Barat, terutama yang melibatkan intervensi normatif, seringkali berbenturan dengan doktrin comprehensive security yang lebih mengakar di Asia, yang menekankan supremasi kedaulatan negara dan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik.

Agar dapat diterima dan efektif, HS memerlukan adaptasi yang hati-hati di Asia Tenggara. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa HS tidak dianggap sebagai justifikasi terselubung untuk intervensi atau sebagai ancaman terhadap kedaulatan mutlak. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas regional, dialog, dan peningkatan resiliensi internal, sesuai dengan dimensi Freedom from Want dan kerja sama antar-komunitas.

Tabel Esensial 3: Model Implementasi Keamanan Manusia dalam Kebijakan Luar Negeri

Doktrin Pengantar Keamanan Manusia: Responsibility To Protect (R2p)

Hubungan Doktrinal: HS sebagai Fondasi Filosofis R2P

Responsibility to Protect (R2P) dapat dianggap sebagai manifestasi paling radikal dan spesifik dari prinsip Keamanan Manusia, khususnya dalam dimensi Keamanan Personal dan Komunitas. R2P adalah norma yang berkembang dalam Hukum Internasional  yang muncul di awal tahun 2000-an untuk mengatasi kegagalan komunitas internasional dalam melindungi warga sipil dari kekejaman massal selama tahun 1990-an (seperti di Rwanda dan Bosnia).

Filosofi R2P berakar pada premis bahwa kedaulatan bukan lagi hak istimewa yang mutlak, melainkan sebuah tanggung jawab yang bersyarat. R2P mewajibkan negara untuk melindungi populasinya dari empat kejahatan massal: genosida (genocide), kejahatan perang (war crimes), pembersihan etnis (ethnic cleansing), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity).

Studi Kasus Genosida dan Kekejaman Massal

Konteks historis dari kekejaman massal memberikan justifikasi kuat bagi perlunya R2P, yang merupakan inti dari dimensi Freedom from Fear. Contoh historis paling ekstrem adalah Holokaus, di mana jutaan jiwa beragama Yahudi menjadi korban penyiksaan dan genosida. Tindakan pembunuhan dilakukan melalui metode brutal, seperti memasukkan korban ke ruangan gelap dan tertutup yang dipenuhi gas beracun, sementara anak-anak dibunuh melalui suntik mati (euthanasia).

Tindakan-tindakan keji yang menjadi fokus R2P melibatkan penderitaan fisik atau mental yang sangat serius, pembersihan etnis melalui pemindahan populasi secara paksa, pengusiran, atau intimidasi melalui pembunuhan dan teror. Tindakan demikian sering terjadi selama konflik, tetapi juga dapat dilakukan oleh rezim yang berusaha menekan rakyatnya sendiri. R2P berfungsi sebagai jaring pengaman normatif ketika negara gagal total atau menjadi pelaku utama dari ancaman keamanan terhadap rakyatnya.

Pilar-Pilar R2P dan Implikasi Implementasi

R2P didukung oleh tiga pilar utama yang diakui oleh PBB:

1. Pilar I:Tanggung jawab utama negara untuk melindungi populasinya sendiri dari empat kejahatan massal.
2. Pilar II:Tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu negara dalam melaksanakan perlindungan ini (bantuan kapasitas, pembangunan perdamaian).
3. Pilar III:Tanggung jawab komunitas internasional untuk mengambil tindakan kolektif, tepat waktu, dan tegas melalui Dewan Keamanan PBB jika negara gagal total dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Pilar III adalah yang paling kontroversial karena secara langsung berbenturan dengan prinsip non-intervensi dan supremasi kedaulatan tradisional. Konsep HS, melalui R2P, mentransformasi kedaulatan dari hak mutlak menjadi tanggung jawab bersyarat, di mana kegagalan negara memicu respons eksternal. Namun, implementasi R2P menghadapi dilema serius. Salah satu tantangan struktural adalah tidak adanya tentara PBB atau pasukan perdamaian tetap. Akibatnya, aksi R2P sering tertunda, atau bahkan tidak pernah diimplementasikan, jika tidak ada negara anggota yang bersedia mengajukan pasukan dan material.

Dilema implementasi ini diperparah oleh kontroversi yang mengelilingi intervensi di Libya pada tahun 2011. Operasi Odyssey Dawn yang dipimpin oleh koalisi (AS, Inggris, Prancis) awalnya memiliki mandat perlindungan sipil, tetapi kemudian dikritik karena melampaui batas (mission creep) dengan memaksakan perubahan rezim. Reaksi balik pasca-Libya menunjukkan bahwa kredibilitas HS dan R2P sangat rapuh. Intervensi R2P cenderung berkurang pasca-Libya, mirip dengan reaksi keras setelah intervensi kemanusiaan tahun 1990-an. Hal ini memperkuat pandangan skeptis banyak negara, terutama di Global South, bahwa R2P adalah topeng bagi kepentingan geopolitik dan intervensi rezim, sehingga semakin menghambat kemajuan norma R2P secara universal.

Kritik, Kelemahan, Dan Dilema Kedaulatan

Kritik Konseptual: Vagueness dan Dilusi Konsep

Kelemahan utama Keamanan Manusia adalah cakupannya yang luas, yang menimbulkan kritik vagueness (ketidakjelasan). Konsep HS sering dikritik karena mencoba mencakup terlalu banyak hal—dari konflik bersenjata hingga pengangguran—sehingga berisiko kehilangan fokus dan efektivitas sebagai pedoman kebijakan luar negeri yang praktis.

Para pengambil kebijakan dan ahli keamanan berpendapat bahwa tujuh elemen dasar UNDP terlalu luas dan memancing perdebatan, yang menjelaskan mengapa negara-negara seperti Kanada dan Norwegia menyiasatinya dengan membatasi fokus. Lebih jauh, definisi yang terlalu luas ini secara inheren mengandung risiko interpretasi yang longgar, yang dapat memicu penyalahgunaan wewenang oleh otoritas yang berwenang. Jika konsep “keamanan” dapat diterapkan pada hampir setiap aspek kehidupan, potensi pembatasan hak dan kebebasan sipil menjadi lebih besar.

Isu Over-Securitization dan Ancaman Kebebasan Dasar

Perluasan objek referensi keamanan yang dianjurkan oleh HS membuka pintu menuju proses yang dikenal sebagai over-securitization. Menurut perspektif Copenhagen School, objek ancaman semakin meluas, khususnya pada aspek keamanan sosietal atau identitas. Mengangkat isu-isu yang awalnya bersifat sosial (seperti kesehatan atau migrasi) ke ranah keamanan (securitization) dapat memberikan justifikasi bagi negara untuk menggunakan instrumen luar biasa dan represif yang seharusnya hanya digunakan dalam keadaan darurat militer.

Terdapat paradoks yang muncul di sini: pencarian HS dapat secara ironis merusak HS itu sendiri. Ketika konsep HS diimplementasikan secara domestik—misalnya, melalui undang-undang yang mengamankan ‘keamanan publik’ atau ‘nasional’—sifatnya yang luas dapat memberikan legitimasi bagi otoritas untuk menekan hak asasi manusia. Misalnya, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, yang diklaim untuk melindungi “keamanan nasional,” seharusnya digunakan secara sangat terbatas (ultima ratio). Analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti pasal-pasal dalam UU ITE yang mengatur tentang serangan kehormatan atau hasutan, menunjukkan bahwa pembatasan hak dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional, seperti yang termaktub dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3), dan pasal-pasal lain UUD NRI 1945. Hal ini menyoroti risiko bahwa konsep keamanan yang terlalu luas dapat digunakan sebagai alat untuk membenarkan tindakan otoritarian.

Konflik Kedaulatan dan Prinsip Non-Intervensi

Konflik paling signifikan antara Keamanan Manusia dan Keamanan Negara terjadi pada isu kedaulatan dan prinsip non-intervensi. Negara-negara memandang HS, terutama manifestasinya melalui R2P, sebagai tantangan terhadap kedaulatan mutlak mereka.

Bagi banyak negara, fokus utama SS tetaplah pada penanggulangan ancaman kedaulatan internal. Indonesia, sebagai contoh, menghadapi ancaman kedaulatan dari dalam, termasuk gerakan separatisme seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Dalam konteks ini, manajemen pertahanan untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial adalah prioritas utama. Prinsip non-intervensi menjadi benteng yang dipegang teguh , dan setiap dukungan eksternal terhadap gerakan separatis, seperti yang dilakukan oleh Vanuatu di PBB terhadap isu Papua, dianggap sebagai ancaman serius terhadap kedaulatan nasional.

Reaksi balik global terhadap intervensi R2P yang kontroversial di Libya telah memperkuat sikap ini. Negara-negara yang skeptis terhadap HS/R2P, termasuk banyak negara di Asia Tenggara, menggunakan kegagalan dan kontroversi Libya sebagai bukti bahwa HS adalah kedok untuk kepentingan geopolitik dan intervensi rezim. Polarisasi ini semakin memperdalam jurang antara negara-negara yang mendukung norma intervensi kemanusiaan (Narrow School) dan negara-negara yang memprioritaskan kedaulatan mutlak.

Relevansi Keamanan Manusia Di Masa Depan Dan Rekomendasi Kebijakan

Ancaman Non-Tradisional sebagai Justifikasi Permanen HS

Ancaman kontemporer telah secara definitif memvalidasi perlunya paradigma Keamanan Manusia. Krisis-krisis global di era modern bersifat non-militer, non-teritorial, dan melumpuhkan seluruh dimensi keamanan individu sekaligus.

Perubahan Iklim: Krisis iklim telah ditegaskan sebagai ancaman nyata bagi Keamanan Manusia dan Dunia. Dampaknya melampaui batas-batas ekologis, memicu konsekuensi yang bersifat keamanan, termasuk krisis pangan, migrasi besar-besaran, dan destabilisasi ekonomi global. Ancaman ini tidak dapat ditangani hanya dengan pertahanan militer, melainkan menuntut aksi kerja sama global, kesadaran, dan empati. Keengganan untuk bertindak hingga ancaman dirasakan secara langsung menghambat respons kolektif.

Keamanan Kesehatan Global: Refleksi pasca-pandemi menunjukkan bahwa ancaman mematikan tidak selalu berwujud senjata. Pandemi mengungkapkan rapuhnya Keamanan Kesehatan dan Keamanan Ekonomi individu, bahkan di negara-negara maju. Dalam menghadapi krisis global, seringkali masyarakatlah yang saling membantu ketika pemerintah tidak mampu memberikan perlindungan sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam HS adalah investasi dalam pembangunan resiliensi sistemik, bukan hanya mitigasi ancaman fisik.

Memperkuat Resiliensi Komunitas

Salah satu temuan kunci dari era pasca-pandemi adalah pentingnya resiliensi komunitas (Keamanan Komunitas). Jika masyarakat kuat dan saling mendukung, maka keamanan negara secara keseluruhan juga akan lebih terjaga. Resiliensi ini adalah prasyarat bagi stabilitas nasional.

Oleh karena itu, kebijakan harus diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat melalui edukasi kesehatan, pemahaman teknologi, dan akses layanan sosial yang lebih baik. Dalam konteks kebijakan luar negeri, seperti yang diimplementasikan oleh ODA Jepang, investasi di sektor kesehatan, governance, dan penanggulangan bencana dapat dipandang sebagai kontribusi bottom-up yang memperkuat jaring pengaman global. Dengan demikian, investasi tersebut tidak hanya membantu negara penerima, tetapi juga memperkuat kepentingan strategis negara pemberi melalui peningkatan stabilitas regional dan global.

Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri untuk Integrasi HS yang Efektif

Untuk memajukan konsep Keamanan Manusia di tengah kritik vagueness dan dilema kedaulatan, laporan ini mengajukan rekomendasi kebijakan luar negeri sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Dualisme Konseptual:Negara-negara perlu merumuskan kebijakan luar negeri yang koheren dengan menjembatani prinsip Freedom from Fear (seperti dalam pencegahan konflik dan kekejaman) dengan Freedom from Want (pembangunan berkelanjutan dan bantuan kapasitas). HS harus menjadi kerangka yang memaksa dialog antara kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri/pembangunan.
2. Fokus yang Jelas dan Terukur:Untuk mengatasi kritik bahwa HS terlalu luas, implementasi kebijakan luar negeri harus berfokus pada ancaman spesifik dan high-impact yang bersifat lintas batas, seperti keamanan siber, keamanan kesehatan global, dan mitigasi dampak perubahan iklim. Pendekatan ini memungkinkan HS untuk menjadi panduan kebijakan yang tajam, bukan sekadar konsep filosofis yang kabur.
3. Membangun Kembali Kredibilitas R2P Melalui Pencegahan:Mengingat dampak negatif kasus Libya, komunitas internasional harus fokus secara eksklusif pada Pilar I dan II R2P—yaitu, pencegahan dan bantuan pembangunan kapasitas—untuk membangun kembali kepercayaan negara-negara yang skeptis. Intervensi di bawah Pilar III harus dipertimbangkan sebagai ultima ratio yang sangat jarang dan hanya jika terdapat konsensus yang kuat dan implementasi yang terbatas sesuai mandat, untuk menghindari persepsi HS/R2P sebagai alat intervensi geopolitik.

Kesimpulan

Keamanan Manusia (Human Security) mewakili pergeseran paradigma esensial yang menantang supremasi Keamanan Negara. Konsep ini muncul dari kesadaran bahwa negara sering gagal atau bahkan menjadi sumber utama ancaman terhadap individu. Definisi multi-dimensi UNDP, yang mencakup Keamanan Ekonomi, Pangan, Kesehatan, Lingkungan, Personal, Komunitas, dan Politik, memvalidasi bahwa keamanan modern melampaui batas teritorial.

Meskipun HS dihadapkan pada kritik substansial, terutama mengenai vagueness dan potensinya untuk melanggar kedaulatan (terutama melalui R2P), relevansinya tidak dapat disangkal. Ancaman kontemporer seperti krisis iklim dan pandemi global menunjukkan bahwa keamanan individu di suatu negara secara intrinsik terkait dengan keamanan individu di negara lain. Keberhasilan integrasi HS dalam kebijakan luar negeri, seperti yang ditunjukkan melalui kebijakan ODA Jepang yang strategis dan fokus Freedom from Fear Kanada, terletak pada kemampuan negara untuk menyesuaikan dan menyaring konsep HS agar dapat digunakan sebagai alat yang efektif untuk mempromosikan emansipasi, resiliensi komunitas, dan kerja sama global dalam menghadapi ancaman yang bersifat meresap.