Drone, Data, dan Distopia: Analisis Komprehensif Sisi Baik dan Buruk Teknologi Baru dalam Bantuan Kemanusiaan

Transisi dari Kemanusiaan Konvensional ke Kemanusiaan Digital

Sektor kemanusiaan global berada pada titik infleksi yang signifikan, didorong oleh adopsi pesat teknologi baru. Pergeseran ini, yang sering disebut sebagai Humanitarianisme Digital, menjanjikan peningkatan radikal dalam kecepatan dan akurasi respons terhadap krisis, mulai dari bencana alam berskala besar hingga konflik bersenjata berkepanjangan. Teknologi seperti Unmanned Aerial Vehicles (UAV) atau drone, Distributed Ledger Technology (DLT) atau blockchain, dan Kecerdasan Buatan (AI) telah menjadi pilar utama yang mendorong perubahan operasional ini.

Organisasi-organisasi kemanusiaan terkemuka kini secara aktif memanfaatkan solusi digital untuk memperkuat ketangguhan perkotaan dan memungkinkan deteksi dini serta respons yang lebih cepat, yang secara langsung berkontribusi pada upaya penyelamatan jiwa dan minimasi kerugian. Drone digunakan untuk pemetaan dan penilaian kerusakan cepat, blockchain diadopsi untuk memastikan transparansi dalam penyaluran Bantuan Tunai Berbasis Nilai (Cash and Voucher Assistance – CVA), sementara AI digunakan untuk analisis data situasional dan optimalisasi logistik.

Pernyataan Tesis Kritis (Dualitas Teknologi)

Meskipun potensi efisiensi operasional sangat besar, adopsi teknologi ini tidak bersifat netral; ia membawa serta risiko etika, hukum, dan keamanan yang mendalam, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip inti kemanusiaan seperti Do No Harm, Netralitas, Imparsialitas, dan Independensi (NIIHA). Laporan ini berargumen bahwa kemajuan teknologi—seperti kemampuan untuk membuat profil penerima bantuan secara digital melalui metadata—berisiko menciptakan ‘Penerima Bantuan Digital’ (Digital Beneficiary) yang sangat rentan, yang datanya dapat disalahgunakan untuk pengawasan, diskriminasi, atau penargetan, terutama di zona konflik.

Tesis laporan ini adalah: Pemanfaatan teknologi baru dalam bantuan kemanusiaan harus diimbangi dengan kepatuhan etis dan kerangka tata kelola data yang ketat. Tanpa penekanan proaktif pada data protection by design dan threat modeling, efisiensi yang dicari justru dapat mengarah pada ancaman distopia digital, yang secara mendasar mengkompromikan martabat, integritas, dan keselamatan fisik orang yang ingin dibantu.

Pilar Efisiensi dan Inovasi (Sisi Baik Teknologi)

Penggunaan teknologi baru telah merevolusi kemampuan organisasi kemanusiaan untuk beroperasi secara efektif di lingkungan yang kompleks, menekan biaya operasional, dan mempercepat siklus respons.

Drone (UAV) untuk Respon Cepat dan Logistik

Penggunaan drone telah mengatasi hambatan logistik yang dulunya dianggap tidak dapat diatasi dalam respons bencana dan konflik. Tantangan utama dalam situasi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, adalah kerusakan signifikan pada infrastruktur, yang menghambat jalur transportasi darat dan memperlambat distribusi logistik.

Drone, khususnya jenis hexacopter atau yang serupa, menawarkan solusi untuk pemetaan cepat dan penilaian kerusakan awal. Integrasi teknologi drone dengan truk mobile secara operasional dapat meningkatkan kecepatan respons, akurasi distribusi bantuan, serta memungkinkan pemantauan situasi secara real-time. Dalam konteks logistik, teknologi ini sangat penting untuk pengiriman last-mile di medan sulit, mengurangi kebutuhan akan pasukan di lapangan, dan secara inheren memperkecil risiko bagi personel kemanusiaan.

Lebih jauh, drone tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpul data; mereka juga membantu pemrosesan data secara cepat dan efisien melalui perangkat lunak analitik, yang sangat berharga dalam sektor survei dan pemetaan . Pemanfaatan AI dalam pengembangan drone dan sensor, meskipun awalnya banyak diterapkan di bidang seperti pertanian, kini diterapkan untuk meningkatkan kapasitas pengintaian dan analisis visual dalam operasi kemanusiaan. Secara strategis, penggunaan drone telah terbukti menjadi cara yang efektif untuk menghemat biaya operasional, menawarkan keuntungan kompetitif bagi lembaga yang mengadopsinya, dan memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih baik.

Blockchain untuk Transparansi dan Bantuan Tunai (CVA)

Teknologi blockchain memberikan solusi transformatif untuk masalah akuntabilitas dan transparansi yang melekat pada transfer dana bantuan berskala besar. Blockchain bekerja berdasarkan mekanisme desentralisasi yang memerlukan konsensus; transaksi baru hanya dapat dicatat jika mayoritas peserta dalam jaringan memberikan persetujuan mereka.

Efisiensi Transaksi dan Auditabilitas

Penggunaan smart contracts (kontrak pintar) di dalam jaringan blockchain dapat mengotomatisasi transaksi, seperti transfer G2P (Government-to-Person), yang secara signifikan meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasional dengan menghilangkan kebutuhan akan banyak perantara dan kepatuhan birokrasi yang memakan waktu. Transparansi yang dihasilkan oleh blockchain dan kontrak pintar membuat transaksi bisnis menjadi lebih cepat dan efisien.

Dalam sektor amal dan kemanusiaan, catatan blockchain bersifat tetap (immutable) dan kronologis. Sifat data ini mempercepat proses audit bagi korporasi dan donor karena semua catatan selalu diurutkan berdasarkan waktu, memastikan integritas data. Di Indonesia, teknologi ini juga dipandang potensial untuk mendukung reformasi data dalam basis data terpadu untuk program perlindungan sosial yang membutuhkan penyempurnaan sistem.

Konflik Inti antara Akuntabilitas dan Anonimitas

Di balik efisiensi ini, terdapat konflik mendasar antara tuntutan akuntabilitas donor (auditabilitas mutlak) dan kebutuhan akan anonimitas penerima (perlindungan). Blockchain dirancang untuk transparansi dan jejak audit yang jelas. Namun, dalam konteks zona konflik, pengungkapan identitas atau pola transaksi penerima dapat membahayakan keselamatan mereka [3]. Jika implementasi CVA berbasis blockchain tidak dirancang dengan hati-hati menggunakan pendekatan privacy by design, data transaksi dapat menjadi metadata keuangan yang sangat sensitif. Mencapai “auditabilitas lebih cepat” (manfaat yang diinginkan oleh donor) berpotensi mengorbankan perlindungan penerima (prinsip kemanusiaan) karena data dapat diprofilkan atau diserahkan kepada pihak berwenang. Oleh karena itu, solusi implementasi harus mempertimbangkan teknik enkripsi canggih seperti zero-knowledge proofs atau penggunaan permissioned ledgers yang sangat terbatas.

Kecerdasan Buatan (AI) dalam Analisis Data Kemanusiaan

AI memainkan peran penting dalam mengoptimalkan proses pengambilan keputusan dan logistik, yang secara langsung berdampak pada efisiensi operasional bantuan. AI dapat menganalisis data lokasi pengiriman, tingkat inventaris, dan faktor lainnya untuk mengoptimalkan rute dan jadwal pengiriman. Hal ini membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan kecepatan, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Dengan kemampuan memproses data dalam skala besar dengan kecepatan dan akurasi tinggi, AI meningkatkan produktivitas dan memungkinkan otomatisasi operasional yang efisien, prinsip-prinsip yang dapat ditransfer dari bidang bisnis dan manufaktur ke pengelolaan rantai pasok kemanusiaan. Pemanfaatan sistem AI, bersama dengan teknologi digital lainnya seperti IoT, sangat penting untuk meningkatkan ketangguhan sistem respons dan komunikasi kebencanaan, memungkinkan deteksi dini, pemantauan, dan respons cepat, yang pada akhirnya dapat menyelamatkan nyawa.

Tabel 1: Perbandingan Manfaat Efisiensi Teknologi Baru dalam Bantuan Kemanusiaan

Jurang Etis dan Ancaman Distopia Digital (Sisi Buruk Teknologi)

Dampak efisiensi teknologi sering kali diimbangi oleh meningkatnya risiko terhadap kerahasiaan, keselamatan, dan martabat penerima bantuan. Analisis kebijakan menunjukkan bahwa masalah perlindungan data dalam bantuan kemanusiaan digital tidak hanya bersifat teknis, tetapi merupakan ancaman mendasar terhadap integritas aksi kemanusiaan itu sendiri.

Ancaman Metadata dan Profiling Penerima Bantuan

Peningkatan ketergantungan pada teknologi digital, termasuk penggunaan pesan seluler atau uang tunai digital (CVA), secara tidak terhindarkan menciptakan catatan informasi digital (digital trails). Catatan-catatan ini dapat diakses, dikompilasi, diinterpretasikan, dan disalahgunakan oleh pihak ketiga, sehingga secara langsung membahayakan orang yang seharusnya dilindungi.

Metadata, yang merupakan “data tentang data” (misalnya, waktu, lokasi, dan kontak yang terlibat dalam komunikasi atau transaksi), dianggap kurang terlindungi dibandingkan konten komunikasi itu sendiri. Profiling individu melalui metadata menjadi ancaman serius. Misalnya, informasi dari pesan teks atau transaksi keuangan, ketika dikumpulkan dalam jangka panjang dan dihubungkan silang (triangulated), dapat menghasilkan profil yang mendalam dan akurat mengenai afiliasi politik, identitas, atau rutinitas seseorang.

Konsekuensi dari penyalahgunaan data ini sangat parah. Direktur badan intelijen pernah menyatakan, “Kami membunuh orang berdasarkan metadata” (“We kill people based on metadata”). Jika metadata yang dihasilkan oleh sektor kemanusiaan digunakan untuk memprofilkan orang-orang yang membutuhkan, ini secara serius mengikis prinsip “Do No Harm,” dan lebih luas lagi, mengancam netralitas, imparsialitas, dan independensi aksi kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan harus memetakan secara sistematis siapa yang memiliki akses ke informasi apa, dan untuk berapa lama akses tersebut dipertahankan, untuk mengantisipasi bagaimana individu dapat didiskriminasi atau diprofilkan.

Bias Algoritma, Manipulasi, dan Ancaman Pengawasan

Penggunaan AI, yang berfokus pada pengenalan pola dan analisis data, juga membawa risiko inheren terhadap prinsip Imparsialitas.

Risiko Bias dalam Alokasi Bantuan

Sistem Kecerdasan Buatan (AI) hanya secerdas data yang melatihnya. Jika data pelatihan tidak adil, tidak lengkap, atau mencerminkan ketidaksetaraan historis, AI akan mewarisi bias algoritma. Bias ini dapat menyebabkan diskriminasi dan ketidakadilan yang tidak disengaja dalam alokasi sumber daya atau penilaian kebutuhan, yang secara langsung melanggar prinsip kemanusiaan untuk memberikan bantuan berdasarkan kebutuhan saja, tanpa diskriminasi. Manipulasi sosial juga mungkin terjadi melalui algoritma AI, yang dapat memperdalam ketimpangan sosial ekonomi yang sudah ada.

Ancaman terhadap integritas ini juga mencakup kemungkinan manipulasi. Pihak ketiga mungkin berusaha merusak akurasi dan integritas data yang digunakan untuk melatih algoritma atau analisis. Jika hal ini terjadi, organisasi kemanusiaan dapat secara keliru diarahkan untuk memprioritaskan populasi tertentu atau beroperasi di area tertentu, mengancam netralitas dan imparsialitas.

Risiko Pengawasan Militer (Dual-Use)

Drone dan AI yang digunakan dalam bantuan kemanusiaan sering kali berasal dari teknologi dual-use yang juga dimanfaatkan dalam operasi militer modern untuk pengintaian dan pengawasan. Drone militer, didukung oleh AI, dapat mengidentifikasi pola gerakan dan aktivitas mencurigakan, memungkinkan pengawasan jarak jauh dan analisis data yang ditingkatkan.

Kekhawatiran etika terbesar adalah kemungkinan penggunaan militer dari data atau teknologi kemanusiaan. Penggunaan drone untuk pemetaan di zona konflik berisiko disalahgunakan atau disalahartikan sebagai pengintaian oleh pihak yang berkonflik, yang secara serius membahayakan keselamatan staf dan penerima bantuan. Dalam konteks Indonesia, operasi drone di daerah bencana alam dapat dilakukan hanya setelah berkoordinasi dengan instansi berwenang, dan dilarang terbang di dekat kawasan udara terlarang (prohibited area) atau terbatas (restricted area). Namun, di zona konflik internasional, batasan ini sering tidak dihormati.

Kerangka Tata Kelola Data di Zona Konflik: Kewajiban Melindungi Dignitas Digital

Mengakui risiko-risiko ini, lembaga-lembaga kemanusiaan internasional, seperti Komite Internasional Palang Merah (ICRC), telah mengembangkan kerangka kerja perlindungan data yang ketat.

Standar Perlindungan Data ICRC dan Perlindungan Martabat

ICRC menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi kehidupan, integritas fisik dan mental, serta martabat individu yang mereka layani. Kerangka Perlindungan Data ICRC (ICRC Rules on Personal Data Protection), yang direvisi pada tahun 2020, mencakup mekanisme pengawasan dan kontrol yang kuat, yang dipimpin oleh Data Protection Office (DPO) dan diawasi oleh Data Protection Commission (DPC) independen [3]. DPO bertugas memonitor penerapan, meninjau, dan memperbarui aturan serta memberikan nasihat, sementara DPC bertanggung jawab untuk memeriksa kepatuhan dan memutuskan hak-hak individu.

Kebijakan Biometrik dan Prinsip ‘Token-Based’

Penggunaan data biometrik (sidik jari, pemindaian retina) diakui sebagai data pribadi yang sangat sensitif karena dapat menciptakan catatan permanen yang dapat diidentifikasi. Kebijakan Biometrik ICRC, yang diadopsi pada tahun 2019, mengatasi tantangan ini dengan membatasi pemrosesan data biometrik untuk sistem berbasis token.

Dalam sistem ini, data biometrik penerima disimpan secara aman pada kartu fisik (token) yang mereka pegang, tetapi ICRC tidak mengumpulkan, menyimpan, atau memproses lebih lanjut data biometrik sentral, sehingga menghindari pembentukan basis data biometrik permanen. Prinsip ini sangat penting karena:

1. Sulit untuk memastikan bahwa consent (persetujuan) penerima bantuan diberikan secara ‘bebas’ dalam situasi darurat, karena penyediaan bantuan sering kali bergantung pada penyerahan informasi.
2. Sistem berbasis token memastikan bahwa ICRC tidak memiliki basis data untuk dipaksa diserahkan kepada pihak berwenang, dengan demikian menjaga netralitasnya [3].

Tantangan Kedaulatan Data dan Yurisdiksi

Digitalisasi membuat organisasi kemanusiaan sangat bergantung pada penyedia layanan pihak ketiga, seperti perusahaan telekomunikasi atau penyedia public cloud. Ketergantungan ini menimbulkan tantangan serius terhadap kerahasiaan data.

Privilese dan kekebalan yang dinikmati organisasi kemanusiaan (seperti kekebalan arsip) mungkin tidak diakui untuk data yang disimpan oleh penyedia pihak ketiga. Data sensitif tersebut menjadi rentan terhadap hukum yurisdiksi eksternal, seperti US CLOUD Act, yang memungkinkan otoritas mengakses data yang disimpan di luar wilayah mereka [3]. Jika tidak ada jaminan bahwa kekebalan organisasi berlaku untuk data yang diproses oleh pihak ketiga, kemampuan organisasi untuk menjaga kerahasiaan data yang dikumpulkan di bawah mandatnya akan terancam secara signifikan.

Organisasi harus berjuang untuk kontrol eksklusif atas data mereka dan perlu mengadvokasi solusi teknis dan hukum yang unik, seperti penciptaan “ruang digital kemanusiaan” yang dimodelkan sebagai sovereign cloud atau “kedutaan digital,” yang menjamin bahwa data tetap berada di luar jangkauan kontrol yurisdiksi eksternal.

Tabel 2: Ancaman Digital dan Matriks Risiko Distopia dalam Operasi Kemanusiaan

Transformasi Partisipasi Publik dan Krisis Kepercayaan

Revolusi Mobilisasi dan Partisipasi Publik melalui Crowdfunding

Media sosial dan crowdfunding telah secara mendasar mengubah dinamika partisipasi publik dalam respons kemanusiaan. Crowdfunding memungkinkan mobilisasi dukungan instan secara global, melampaui proses penggalangan dana konvensional yang sering kali bersifat lokal, manual, dan terbatas pada jaringan tertentu. Platform donasi online memudahkan masyarakat untuk berbagi dan membantu, memanfaatkan teknologi untuk menciptakan dampak positif yang cepat.

Media sosial berperan penting dalam membangun “atmosfer” yang menarik perhatian publik terhadap krisis kemanusiaan dan bencana . Revolusi filantropi ini didorong oleh narasi yang berbasis emosi, sering kali memotong perantara institusional dan menciptakan hubungan yang lebih langsung antara donatur dan narasi kebutuhan.

Dilema Efektivitas: Sosialisasi vs. Hasil Inti

Meskipun media sosial menciptakan kesadaran tinggi dan memfasilitasi partisipasi massal, terdapat dilema seputar efektivitas konversinya menjadi hasil penggalangan dana yang substantif. Beberapa studi menunjukkan bahwa, meskipun crowdfunding digunakan secara luas, metode penggalangan dana konvensional masih dapat terbukti lebih efektif dibandingkan metode yang sepenuhnya online.

Analisis menunjukkan bahwa media sosial sering kali hanya dimanfaatkan untuk membangun sosialisasi dan atmosfer kepedulian di masyarakat, dan belum dioptimalkan secara penuh sebagai saluran utama penggalangan dana. Pergeseran dari akuntabilitas institusional ke narasi emosional publik menimbulkan risiko bahwa akuntabilitas dan auditabilitas institusional dapat terabaikan.

Risiko Penipuan dan Erosi Kepercayaan

Popularitas platform donasi online menjadi magnet bagi oknum tak bertanggung jawab. Maraknya platform yang tidak kredibel meningkatkan risiko penipuan yang memanfaatkan empati publik.

Konsekuensi dari penipuan ini jauh melampaui kerugian finansial individu. Konsekuensi terbesar adalah pencemaran kepercayaan publik. Sekali kepercayaan masyarakat terhadap platform digital hilang, sulit untuk memulihkannya, yang pada akhirnya akan membuat masyarakat enggan menyumbang melalui saluran online. Erosi kepercayaan ini mengancam potensi jangka panjang dan keberlanjutan dari model filantropi digital yang efisien. Oleh karena itu, organisasi harus memprioritaskan transparansi yang ketat mengenai penggunaan dana dan validasi kredibilitas di platform digital.

Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Strategis (Jalan Menuju Kemanusiaan Digital yang Etis)

Transisi menuju Humanitarianisme Digital tidak dapat dihindari, tetapi harus diatur. Untuk menuai manfaat efisiensi sambil menahan ancaman distopia digital, diperlukan kerangka kebijakan yang matang dan investasi pada tata kelola.

Prinsip Dasar Perlindungan Digital dan Kesiapan Organisasi

Terdapat kesenjangan pengetahuan (knowledge gap), keterampilan (skill gap), dan etika (ethical gap) dalam sektor kemanusiaan terkait lanskap ancaman digital, terutama di lingkungan konflik. Mengatasi kesenjangan ini adalah prasyarat untuk adopsi teknologi yang aman.

Peningkatan Literasi dan Pemodelan Ancaman

Organisasi kemanusiaan harus secara serius menginvestasikan sumber daya dalam pengembangan program literasi digital yang ditargetkan untuk staf dan, yang paling penting, bagi penerima bantuan. Hal ini penting karena teknologi baru seringkali buram (opaque), dan pemahaman minimum tentang fungsi dan risiko yang mungkin timbul seringkali kurang.

Lebih lanjut, penerapan metodologi Threat Modeling (pemodelan ancaman) wajib sebelum memutuskan penggunaan teknologi apa pun adalah esensial. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengurangi paparan risiko digital yang tidak disengaja, memastikan bahwa inovasi dilakukan dengan kehati-hatian maksimal.

Kebutuhan Ruang Digital Kemanusiaan yang Berdaulat

Mengingat tantangan yurisdiksi dan ancaman pengawasan pihak ketiga yang ditimbulkan oleh penyedia cloud komersial, organisasi kemanusiaan harus mengeksplorasi solusi teknis yang unik. Hal ini termasuk menciptakan ‘ruang digital kemanusiaan’ atau ‘awan berdaulat’ (sovereign cloud), yang dirancang secara khusus untuk menghormati dan menjamin hak istimewa serta kekebalan organisasi dari kontrol yurisdiksi negara. Solusi ini saat ini tidak tersedia secara komersial karena tuntutan pasar didominasi oleh pelanggan yang tidak memiliki hak istimewa tersebut, sehingga memerlukan upaya penelitian dan pengembangan (R&D) yang terfokus.

Rekomendasi Kebijakan Utama untuk Tata Kelola

Rekomendasi A: Institusionalisasi Penilaian Dampak dan Audit Algoritma

Penilaian Dampak Perlindungan Data (DPIA) harus ditetapkan sebagai persyaratan wajib untuk setiap proyek digital baru yang melibatkan pengumpulan atau pemrosesan data pribadi dalam skala besar. DPIA memastikan bahwa organisasi mempertimbangkan risiko privasi sejak awal perancangan sistem (privacy by design).

Selain itu, Audit Algoritma independen harus dilakukan secara teratur untuk memitigasi bias. Ini adalah langkah pencegahan kritis untuk memastikan bahwa keputusan bantuan yang didukung AI tetap Imparsial dan tidak mendiskriminasi kelompok rentan.

Rekomendasi B: Pedoman Kontrak Pihak Ketiga yang Jelas

Organisasi harus memperketat persyaratan kontrak dengan penyedia teknologi, telekomunikasi, dan cloud pihak ketiga. Kontrak harus secara eksplisit menjamin bahwa data yang dikumpulkan oleh organisasi kemanusiaan di bawah mandatnya tetap berada di bawah kontrol eksklusif organisasi dan tidak tunduk pada legislasi akses data eksternal (misalnya, provisi anti-CLOUD Act), terlepas dari lokasi fisik penyimpanan data.

Rekomendasi C: Pooling Sumber Daya Lintas Organisasi

Terdapat kesenjangan finansial (financial gap) yang signifikan; tidak semua organisasi memiliki anggaran untuk investasi keamanan informasi yang memadai. Untuk mengatasi biaya tinggi yang terkait dengan membangun keamanan siber dan perlindungan data yang ketat, organisasi kemanusiaan dengan mandat dan status serupa harus menyatukan sumber daya (pooling) untuk R&D. Upaya bersama ini penting untuk mengembangkan solusi teknis yang aman dan berkelanjutan yang dapat diterapkan secara luas di sektor ini.

Rekomendasi D: Advokasi Hukum Humaniter di Cyberspace

Diperlukan dialog politik yang lebih luas untuk mengklarifikasi dan memperluas perlindungan hukum humaniter internasional (IHL) dan hak istimewa organisasi kemanusiaan di lingkungan siber. Advokasi harus berfokus pada dua aspek:

1. Perlindungan Data Digital: Memastikan bahwa kekebalan diplomatik dan inviabilitas arsip diperluas secara eksplisit untuk mencakup data dalam bentuk digital, termasuk data yang diproses oleh pihak ketiga.
2. Ketersediaan Layanan Digital: Mendesak perlindungan di bawah IHL terhadap serangan siber (misalnya, serangan Distributed Denial of Service atau ransomware) yang mengancam ketersediaan layanan digital kemanusiaan, seperti sistem CVA, yang jika lumpuh akan memiliki konsekuensi kemanusiaan yang serius bagi populasi yang bergantung pada layanan tersebut.

Kesimpulan

Masa depan bantuan kemanusiaan adalah digital, ditandai oleh potensi luar biasa dari Drone, Blockchain, dan AI untuk meningkatkan efisiensi dan menyelamatkan nyawa. Namun, analisis yang bernuansa menunjukkan bahwa teknologi ini membawa beban risiko yang setara. Permintaan akan efisiensi operasional, terutama dari donor, mendorong organisasi untuk mengadopsi solusi dengan cepat, yang berpotensi melangkahi kebutuhan untuk digital diligence dan threat modeling.

Jalur menuju ‘Distopia Data’ terbuka ketika data pribadi, terutama metadata, digunakan untuk profiling yang mengancam keselamatan fisik dan melanggar prinsip Netralitas dan Kerahasiaan. Oleh karena itu, strategi kemanusiaan di era digital harus bertumpu pada premis bahwa perlindungan martabat digital adalah sama pentingnya dengan perlindungan fisik. Kerangka tata kelola seperti yang ditetapkan oleh ICRC, dengan penekanan pada token-based systems untuk biometrik dan penolakan terhadap basis data biometrik sentral, harus menjadi standar praktik globa.

Kegagalan untuk mendefinisikan dan menerapkan kembali prinsip ‘Do No Harm’ di era digital akan mengikis kepercayaan publik, memperburuk ketidakadilan algoritma, dan pada akhirnya membahayakan populasi yang paling rentan, sehingga menggagalkan misi kemanusiaan itu sendiri. Implementasi teknologi harus didahului oleh analisis mendalam mengenai dampak kedaulatan data dan diimbangi dengan investasi kolektif dalam keahlian digital, advokasi hukum, dan pengembangan digital humanitarian space yang aman dan independen.