Dampak Resource Curse pada Pembangunan: Analisis Kegagalan Institusional, Konflik, dan Korupsi di Negara Kaya Sumber Daya

Latar Belakang: Kekayaan Alam sebagai Pedang Bermata Dua

Fenomena Resource Curse (Kutukan Sumber Daya Alam/KSA), yang juga dikenal sebagai Paradox of Plenty (Paradoks Kelimpahan), mengacu pada hipotesis yang menyatakan bahwa negara-negara yang diberkahi dengan kelimpahan sumber daya alam (SDA) cenderung menunjukkan hasil pembangunan yang lebih buruk—termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, tingkat demokrasi yang lebih rendah, dan hasil pembangunan yang lebih miskin—dibandingkan dengan negara-negara yang kurang memiliki SDA.

Gagasan bahwa SDA mungkin lebih merupakan kutukan ekonomi daripada berkah telah muncul setidaknya sejak tahun 1711, ketika publikasi Inggris, The Spectator, mencatat, “Secara umum diamati, bahwa di negara-negara dengan kelimpahan terbesar terdapat kehidupan termiskin”. Konsep ini mendapatkan daya tarik signifikan dalam debat ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an, namun Richard Auty adalah yang pertama kali menggunakan istilah resource curse pada tahun 1993 untuk menggambarkan kecenderungan paradoks ini, yakni kegagalan negara kaya mineral dalam menggunakan kekayaan tersebut untuk memacu ekonomi mereka. Temuan Sachs dan Warner (1995) kemudian memperkuat korelasi kuat antara kelimpahan SDA dan pertumbuhan ekonomi yang buruk.

Meskipun KSA diasosiasikan dengan hasil pembangunan yang negatif—seperti kinerja ekonomi yang buruk, ambruknya pertumbuhan, tingginya korupsi, tata kelola yang tidak efektif, dan kekerasan politik yang lebih besar—analisis yang lebih bernuansa menunjukkan bahwa KSA bukanlah sebuah keniscayaan atau universal. Sebaliknya, para ahli berpendapat bahwa fenomena ini memengaruhi jenis negara tertentu di bawah kondisi tertentu. Kunci untuk memahami KSA terletak pada bagaimana institusi negara merespons dan mengelola rente (pendapatan) yang dihasilkan dari SDA.

Argumen Utama Laporan: Institusi Sebagai Mediasi Kausal

Inti dari Resource Curse adalah kegagalan institusional. Ironi kelimpahan muncul ketika kekayaan yang tak terduga (sering disebut windfall gains) justru melemahkan kerangka tata kelola dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mengelola kekayaan tersebut secara berkelanjutan.

Penting untuk dicatat bahwa pendapatan dari SDA seperti minyak, gas, dan mineral (point-source resources) memiliki karakteristik khusus yang menciptakan tantangan tata kelola yang unik. Karakteristik ini meliputi biaya awal yang besar, jangka waktu produksi yang panjang, sifat yang spesifik lokasi (site-specific), skala rente yang masif, volatilitas harga dan produksi yang tinggi, serta sifatnya yang tidak terbarukan. Karakteristik ini membuat pendapatan SDA relatif mudah dipusatkan dan dikuasai oleh elit, sehingga melemahkan insentif untuk pembangunan institusi yang kuat dan transparan.

Analisis ini berargumen bahwa perbedaan jalur pembangunan antara negara kaya sumber daya yang sukses (seperti Botswana dan Norwegia) dan yang gagal (seperti Venezuela dan Nigeria) secara fundamental ditentukan oleh kualitas institusi, strategi makroekonomi, dan tata kelola transparansi yang telah mapan sebelum atau selama periode boom sumber daya.

Mekanisme Kausal: Bagaimana Sumber Daya Menghambat Pembangunan

Dampak negatif KSA disalurkan melalui dua dimensi utama yang saling berkaitan: jebakan makroekonomi dan erosi politik-institusional.

Dimensi Ekonomi Resource Curse: Perangkap Makroekonomi

Penyakit Belanda (Dutch Disease – DD): Mekanisme De-Industrialisasi

Salah satu saluran ekonomi paling berpengaruh adalah Dutch Disease (DD), yang merujuk pada konsekuensi merugikan dari peningkatan besar dan mendadak dalam pendapatan Negara. Mekanisme ini mendapatkan namanya dari pengalaman Belanda pada tahun 1960-an setelah penemuan deposit gas alam besar di Laut Utara. Meskipun penemuan ini positif, mata uang guilder Belanda menguat, membuat ekspor non-minyak menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif.

Dalam konteks negara berkembang yang kaya SDA, pemasukan besar dari ekspor sumber daya alam memicu apresiasi nilai tukar riil negara. Apresiasi ini secara struktural merusak daya saing produk non-hidrokarbon, termasuk sektor manufaktur (tradable sectors). Akibatnya, negara-negara tersebut berjuang mencapai pembangunan berkelanjutan karena basis ekonomi mereka menjadi tidak terdiversifikasi dan terlalu bergantung pada satu sektor ekstraktif, yang sulit bertahan ketika harga sumber daya alam rendah.

Volatilitas Pendapatan dan Pengeluaran Pro-Siklus

Harga komoditas global, khususnya minyak dan mineral, dicirikan oleh tingkat volatilitas yang ekstrem. Fluktuasi ini menghadirkan tantangan signifikan terhadap stabilitas fiskal. Ketika pendapatan pemerintah didominasi oleh rente SDA, negara menjadi rentan terhadap siklus boom dan bust.

Pemerintah di negara-negara yang lemah institusinya seringkali terjebak dalam pola pengeluaran pro-siklus, yaitu peningkatan belanja publik yang drastis dan seringkali boros selama periode harga tinggi (boom). Karena institusi fiskal tidak memadai untuk menahan tekanan politik untuk membelanjakan rente yang mudah diperoleh, pengeluaran ini sulit dipangkas ketika harga anjlok (bust), menyebabkan defisit anggaran yang mendalam, krisis utang, dan ketidakstabilan ekonomi.

Efek Enklaf dan Pembatasan Modal Manusia

Industri ekstraktif (seperti minyak, gas, dan pertambangan) cenderung bersifat padat modal dan beroperasi sebagai enklaf ekonomi. Sifat industri ini dicirikan oleh rasio investasi yang tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Konsekuensinya adalah keterbatasan linkage ekonomi. Sebagian besar mesin, teknologi, dan keahlian yang dibutuhkan seringkali diimpor dari luar negeri. Ini berarti manfaat non-pajak, seperti penciptaan lapangan kerja skala besar, pengembangan bisnis lokal, atau peningkatan keterampilan tenaga kerja, sangat sedikit yang mengalir ke masyarakat lokal. Efek enklaf ini memperlebar jurang kesenjangan sosial dan menghambat pembangunan modal manusia (human capital), yang merupakan prasyarat penting untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dimensi Politik Resource Curse: Teori Rentier State

Jebakan ekonomi diperburuk oleh distorsi politik yang ditimbulkan oleh pendapatan SDA, yang paling dikenal melalui Teori Rentier State (Negara Rente).

Erosi Akuntabilitas Fiskal dan Kontrak Sosial

Teori Rentier State menunjukkan bahwa ketika pemerintah memperoleh sebagian besar pendapatannya dari rente SDA (yang dibayarkan oleh perusahaan asing atau BUMN, bukan dari pajak warga), kebutuhan akan akuntabilitas politik berkurang drastis. Karena warga negara tidak merasa memiliki hak kontrol atas pemerintah yang tidak didanai oleh mereka, kontrak sosial menjadi lemah.

Ketergantungan pada rente menghilangkan insentif pemerintah untuk membangun sistem perpajakan yang kuat dan birokrasi yang efisien yang diperlukan untuk mengelola ekonomi non-ekstraktif yang kompleks. Sebagai gantinya, pemerintah dapat menggunakan kekayaan rente untuk “membeli” legitimasi atau dukungan politik melalui subsidi, transfer tunai, atau pengeluaran publik yang tidak produktif, alih-alih melalui proses representasi politik dan pertanggungjawaban yang efektif.

Sentralisasi Kekuasaan dan Elite Capture

Pendapatan yang bersumber dari sumber daya titik-pusat (seperti satu sumur minyak besar) cenderung menghasilkan rente yang sangat besar dan terpusat. Karakteristik ini mempermudah elit penguasa untuk menguasai (capture) atau mengalihkan dana ini di luar mekanisme anggaran dan pengawasan normal.

Mekanisme ini mendorong sentralisasi intervensi negara dan praktik rent-seeking (pencarian rente) yang luar biasa besar. Upaya perebutan kontrol atas aliran rente ini menghasilkan korupsi yang meluas, birokrasi yang kaku, dan intervensi negara yang tidak produktif, yang secara keseluruhan membatasi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi . Pendek kata, kekayaan SDA yang tidak dikelola dengan tata kelola yang kuat akan menjadi pelumas bagi korupsi dan otokrasi.

Tabel 1 meringkas mekanisme kausal utama yang menyebabkan manifestasi Resource Curse.

Table 1: Mekanisme Kausal Resource Curse (KSA)

Institusi yang Gagal: Korupsi, Rent-Seeking, dan Tata Kelola yang Melemah

Korupsi dan tata kelola yang buruk adalah jantung dari kegagalan institusional yang mendorong KSA. Kegagalan ini muncul dari insentif ekonomi dan politik yang terdistorsi oleh ketersediaan rente yang besar.

Rente Sumber Daya sebagai Insentif Korupsi Sistemik

Kelemahan institusi, khususnya birokrasi, diperparah oleh tingginya praktik korupsi dalam pengelolaan SDA. Secara paradoks, kekayaan alam diubah menjadi kutukan ketika korupsi merajalela dan tidak dapat dikendalikan.

Rente sumber daya menyediakan insentif luar biasa bagi elit politik untuk melakukan korupsi sistemik. Dana yang besar dan terpusat tersebut dapat dialihkan menggunakan berbagai mekanisme, seperti melalui Sovereign Wealth Funds (SWFs) yang tidak transparan, penyalahgunaan BUMN minyak nasional (National Oil Companies), atau melalui negosiasi kontrak yang sarat kepentingan.

Kasus Nigeria merupakan contoh klasik dari kegagalan institusional yang disebabkan oleh korupsi ekstraktif. Nigeria, produsen minyak terbesar di Afrika, mengalami keruntuhan tata kelola di mana industri minyak yang menyumbang 90% devisa negara telah menjadi “sarang korupsi” bagi elit, mulai dari era kolonial hingga rezim modern. Korupsi ini menghancurkan potensi pembangunan yang seharusnya diwujudkan dari kekayaan SDA.

Dilema Desentralisasi Fiskal dan Tata Kelola

Skema desentralisasi memegang peran penting dalam mengatur pembagian kewenangan dan penerimaan bagi hasil SDA di berbagai level pemerintahan. Desentralisasi fiskal dan inovasi teknologi dapat berfungsi untuk menetralisir konsekuensi negatif dari kelimpahan sumber daya pada pembangunan.

Namun, dalam konteks institusi yang lemah, desentralisasi juga menciptakan risiko korupsi yang baru. Studi menunjukkan bahwa desentralisasi, khususnya di Indonesia yang dibarengi dengan pemilihan kepala daerah langsung, meningkatkan risiko korupsi dalam perizinan pertambangan di tingkat lokal. Izin usaha pertambangan (IUP) sering diberikan secara masif menjelang pemilihan, mengindikasikan kuatnya relasi pendanaan politik dengan risiko korupsi perizinan.

Upaya untuk mengatasi korupsi lokal ini melalui sentralisasi perizinan (misalnya melalui UU Cipta Kerja di Indonesia) bertujuan untuk menawarkan kemudahan bagi investasi. Namun, sentralisasi ini justru dikhawatirkan mempersempit ruang akuntabilitas dan membawa beban tata kelola dan pengawasan yang signifikan ke pemerintah pusat, di mana peran kuat pemerintah dalam kebijakan pertambangan berelasi dengan keterlibatan aktor politik yang lebih besar.

Hal ini menyoroti sebuah dilema kausal: pergerakan kekuasaan (apakah ke pusat atau ke daerah) tidak menyelesaikan masalah KSA. Jika institusi pengawasan lemah dan integritas birokrasi rendah, rente akan dikuasai elit di tingkat mana pun kekuasaan itu berada. Konsekuensi nyata dari kelemahan ini adalah manifestasi KSA di tingkat sub-nasional, di mana kelimpahan SDA di kabupaten/kota di Indonesia berkorelasi searah dengan tingkat kemiskinan masyarakat pada periode 2010-2018, menegaskan adanya sub-national resource curse.. Oleh karena itu, kunci mitigasi bukan hanya reformasi struktural pengelolaan SDA, tetapi juga reformasi birokrasi dan peningkatan integritas.

Sumber Daya dan Dinamika Konflik: Dari Ketidakstabilan hingga Perang Sipil

Selain dampak ekonomi dan korupsi, kekayaan SDA juga menjadi pemicu utama ketidakstabilan politik, kekerasan, dan konflik. Negara-negara kaya SDA cenderung memiliki tingkat konflik dan otoritarianisme yang lebih tinggi dibandingkan negara tetangga yang miskin sumber daya.

Hubungan Korelatif: Sumber Daya, Kekerasan, dan Otoritarianisme

Sumber daya alam dapat memicu atau memperpanjang konflik dengan menyediakan motif (perebutan rente) dan sarana (pendanaan bagi kelompok bersenjata). Namun, hubungan antara SDA dan konflik bersifat kompleks dan dimediasi oleh kegagalan institusional.

Kajian menunjukkan bahwa konflik yang terkait dengan SDA dapat terjadi dalam empat kategori berbasis aktor: separatisme, konflik negara versus komunitas, perusahaan versus komunitas, dan konflik antar-komunal. Dalam konteks Indonesia, separatisme dan kekerasan antar-komunal adalah jenis konflik yang paling parah di mana SDA memainkan peran sentral [15].

Saluran Kausal Konflik di Sektor Ekstraktif

Analisis mengidentifikasi empat mekanisme yang menghubungkan kelimpahan SDA dengan konflik kekerasan: Gangguan Ekonomi, Kegagalan Institusi, Kegagalan Pertumbuhan, dan Deprivasi Relatif.

Saluran kausal yang paling signifikan di negara-negara dengan ketimpangan tinggi adalah Relative Deprivation. Ini adalah perasaan ketidakadilan di mana penduduk asli di wilayah yang sangat kaya sumber daya merasa termarginalisasi dan terdeprivasi relatif terhadap elit yang menguasai kekayaan tersebut. Perasaan ini, yang disebut sebagai “kemarahan kaum yang berpotensi kaya” (the rage of the potentially rich), merupakan faktor umum yang diidentifikasi dalam kasus separatisme di provinsi-provinsi kaya sumber daya.

Rantai kausal yang menghubungkan SDA dengan konflik adalah sebagai berikut: Rente Terpusat (Point-Source) → Eksploitasi Enklaf (Low Linkages) → Ketimpangan Ekologi/Sosial → Deprivasi Relatif → Grievance → Konflik Separatisme/Komunal. SDA bertindak sebagai penyebab struktural konflik dan pemicu insiden kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa KSA tidak hanya memengaruhi institusi makro (seperti kebijakan fiskal), tetapi juga merusak tatanan sosial, lingkungan, dan kohesi politik di tingkat akar rumput.

Studi Kasus Komparatif: Jalur Pembangunan yang Berbeda

Untuk memahami KSA secara mendalam, penting untuk membandingkan negara-negara yang mengalami kegagalan institusional total dengan negara-negara yang berhasil menjadikannya berkah.

Manifestasi Kutukan (Kasus Kegagalan Institusional Total)

Venezuela: Keruntuhan Melalui Ketergantungan Ekstrem

Venezuela, yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, sering dikutip sebagai studi kasus paling tragis dari KSA. Kekayaan alamnya yang melimpah secara ironis menjadi penghalang terbesar bagi pembangunan berkelanjutan.

Kegagalan ini terutama disebabkan oleh kelemahan institusional dan eksploitasi yang tidak efisien dari keunggulan komparatifnya. Ketergantungan ekstrem pada minyak menciptakan Rentier State yang boros, gagal mengelola nilai tukar (memperburuk Dutch Disease), dan menerapkan kebijakan fiskal ekspansif yang tidak berkelanjutan. Ketika harga minyak turun, kelemahan institusional ini tidak mampu menahan tekanan ekonomi, yang mengakibatkan keruntuhan ekonomi dan politik yang parah.

Nigeria: Korupsi yang Melembaga dan Konflik Ekstraktif

Di Nigeria, minyak bumi menyumbang hingga 90% devisa negara . Kisah pembangunan Nigeria adalah kisah suram tentang eksploitasi SDA oleh elit.

Penyebab kegagalan utama di Nigeria adalah korupsi elit yang sistemik dalam industri minyak. Korupsi ini telah melembaga dan meluas di seluruh rezim politik. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan rente besar ini telah menyebabkan keruntuhan tata kelola dan memicu konflik berkepanjangan, terutama di wilayah Delta Niger, di mana ketimpangan dan deprivasi relatif sangat kentara.

Pengecualian dan Keberhasilan (Mitigasi Institusional Kuat)

KSA bukan takdir, dan beberapa negara menunjukkan bahwa institusi yang kuat, kebijakan makroekonomi yang bijaksana, dan fokus jangka panjang dapat mengubah potensi kutukan menjadi berkah.

Botswana: Prinsip Kehati-hatian dan Kebijakan Makro yang Solid

Botswana adalah salah satu kisah sukses terkemuka di antara negara berkembang, berhasil mengelola ledakan mineral (berlian) untuk mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan. Keberhasilan ini tidak terjadi secara kebetulan, tetapi karena adopsi kebijakan ekonomi yang sehat dan pengelolaan windfall gains yang baik.

Faktor-faktor kunci institusional dan kebijakan meliputi:

1. Prudensi Fiskal dan Pengelolaan Anggaran:Pemerintah menghindari pengeluaran berlebihan selama periode boom dan secara konsisten mengakumulasi cadangan internasional. Akumulasi cadangan ini penting untuk melindungi ekonomi dari penurunan harga mineral yang tidak terduga.
2. Manajemen Nilai Tukar:Pemerintah secara hati-hati mengelola nilai Pula (mata uang Botswana) agar tidak terapresiasi secara riil berlebihan, yang merupakan strategi langsung untuk melawan Dutch Disease dan mempertahankan daya saing sektor tradable non-mineral, sehingga mendorong diversifikasi ekonomi.
3. Perhatian Lingkungan:Pemerintah mengintegrasikan perlindungan lingkungan dalam perjanjian konsesi dengan perusahaan tambang, menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan jangka panjang.

Qatar: Diversifikasi Strategis Melalui Intervensi Negara

Qatar, sebagai salah satu produsen gas alam terbesar, juga berhasil mengakumulasi kekayaan tanpa menderita tingkat stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang rendah selama periode bust. Keberhasilan ini terutama didorong oleh intervensi pemerintah yang strategis dan visi jangka panjang untuk mencapai diversifikasi ekonomi. Dengan sengaja mengalihkan fokus dari industri minyak dan gas, Qatar berupaya menghindari fenomena KSA, menunjukkan bahwa bahkan dalam konteks pemerintahan yang sentralistik, fokus institusional pada pembangunan berkelanjutan dapat menjadi faktor penentu.

Pelajaran Institusional dari Indonesia dan Chile

Beberapa negara lain juga menunjukkan resistensi terhadap KSA. Indonesia, misalnya, dianggap sebagai pengecualian yang berhasil mengatasi KSA dalam tiga dekade sebelum krisis Asia 1997 [20]. Keberhasilan tersebut dikaitkan dengan reorientasi kebijakan ekonomi dan insentif yang kuat bagi pemerintahan Orde Baru untuk mengelola kekayaan minyak dengan baik, alih-alih menyia-nyiakannya melalui korupsi total.

Chile juga menjadi contoh bagaimana kekayaan mineral (tembaga dan nitrat) dapat dikelola. Meskipun penambangan menyumbang hampir 80% pendapatan negara antara 1850-1950, efeknya terhadap pembangunan industri secara keseluruhan ditemukan relatif netral. Chile modern menggunakan aturan fiskal struktural yang ketat untuk menyeimbangkan pengeluaran publik dari pendapatan tembaga, melindungi anggaran dari volatilitas harga komoditas global.

Perbandingan komparatif antara negara-negara ini menggarisbawahi peran penting institusi dalam menentukan hasil pembangunan:

Table 2: Perbandingan Manajemen Sumber Daya: Kegagalan vs. Keberhasilan Institusional

Strategi Mitigasi: Mengubah Kutukan Menjadi Berkah Pembangunan

Mengatasi Resource Curse memerlukan reformasi institusional dan kebijakan yang komprehensif, ditujukan pada tiga pilar utama: tata kelola fiskal, transparansi, dan diversifikasi struktural.

Pilar Tata Kelola Fiskal dan Manajemen Makroekonomi

Pembentukan Dana Kekayaan Negara (Sovereign Wealth Funds – SWFs)

Pembentukan SWFs adalah mekanisme penting untuk mengelola rente sumber daya. Tujuan utama SWFs adalah untuk menyimpan pendapatan windfall gains (keuntungan tak terduga), yang memungkinkan pemerintah untuk memitigasi volatilitas pendapatan dan memastikan pembagian manfaat kekayaan antar-generasi.

Namun, SWFs sendiri rentan terhadap elite capture jika tata kelolanya lemah. Oleh karena itu, kunci institusionalnya adalah memastikan SWFs memiliki tata kelola yang sangat transparan, independen dari tekanan politik jangka pendek, dan diatur oleh kebijakan investasi serta penarikan dana yang bersifat kontra-siklus, mirip dengan model Norwegia.

Peningkatan Efisiensi Fiskal dan Kebijakan Kontra-Siklus

Negara harus memastikan bahwa mereka menerima bagian yang adil dari rente SDA. Hal ini memerlukan kerangka fiskal yang kuat dan kemampuan negosiasi kontrak yang unggul. Perbedaan mencolok terlihat pada Tingkat Pajak Efektif Rata-rata (AETR) yang dikenakan pada proyek ekstraktif: negara dengan tata kelola yang kuat seperti Norwegia dan Timor-Leste memberlakukan AETR di atas 70%, sementara negara dengan institusi yang lemah seperti Peru dan DRC memiliki AETR di bawah 40%. Negosiasi kontrak yang buruk (bad deals) ini menunjukkan kegagalan institusional dalam mengkompensasi negara dan komunitas atas penipisan sumber daya.

Di tingkat makro, intervensi pemerintah harus menghindari pengeluaran pro-siklus dan dialihkan secara strategis untuk investasi produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan investasi pada modal manusia, sesuai dengan model kehati-hatian Botswana.

Pilar Transparansi, Akuntabilitas, dan Pembangunan Birokrasi

Implementasi Inisiatif Industri Ekstraktif Transparan (EITI)

Inisiatif Industri Ekstraktif Transparan (EITI) didirikan sebagai respons langsung terhadap kekhawatiran mengenai Resource Curse . Meskipun tidak selalu menunjukkan korelasi signifikan dengan kinerja ekonomi jangka pendek, implementasi EITI berfungsi sebagai pembuka jalan institusional yang vital.

EITI secara konsisten dikaitkan dengan peningkatan partisipasi publik dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas regulasi kebijakan pemerintah. Kelompok Multi-Stakeholder (MSG) yang menjadi bagian dari EITI berfungsi sebagai platform penting untuk debat, memungkinkan laporan yang mengekspos masalah tata kelola (seperti yang dilakukan EITI) sekaligus memitigasi potensi ketegangan politik yang muncul dari laporan tersebut. Lebih lanjut, EITI memberikan sinyal positif kepada investor global, ditunjukkan oleh korelasi antara keanggotaan EITI dengan peningkatan satu tingkat dalam peringkat kredit obligasi negara dan peningkatan Investasi Langsung Asing (FDI) sebagai bagian dari PDB.

Reformasi Birokrasi dan Pengawasan Anti-Korupsi

Karena korupsi adalah mekanisme utama yang mengubah kekayaan alam menjadi kutukan, reformasi birokrasi yang fokus pada peningkatan integritas dan pengawasan ketat di sektor ekstraktif sangat krusial.

Dalam konteks desentralisasi, jika alokasi dana SDA dialihkan ke tingkat sub-nasional, hal itu harus dibarengi dengan mekanisme pengawasan lokal yang sangat kuat untuk menetralkan risiko korupsi perizinan dan pendanaan politik. Pengawasan yang lemah akan memicu korupsi di tingkat mana pun kekuasaan berpusat.

Pilar Diversifikasi Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan

Diversifikasi Struktur Ekonomi

Ketergantungan struktural pada SDA harus secara aktif dikurangi melalui proses diversifikasi ekonomi. Pengalaman Qatar menunjukkan bahwa intervensi pemerintah yang terarah dan strategis dapat memimpin proses diversifikasi ini, menjauhkan fokus dari industri ekstraktif dan membangun sektor ekonomi lain yang kompetitif. Strategi ini harus dilakukan melalui kebijakan nilai tukar yang cerdas untuk melawan Dutch Disease dan memberikan dukungan struktural kepada sektor tradable non-ekstraktif.

Investasi Modal Manusia dan Pengukuran Pembangunan Holistik

Untuk mengatasi efek enklaf dan memutus lingkaran pembangunan yang tidak merata, rente sumber daya harus dialihkan untuk membangun aset berkelanjutan, yang paling penting adalah modal manusia (pendidikan dan kesehatan) dan infrastruktur.

Terakhir, penting untuk tidak hanya berorientasi pada metrik ekonomi tradisional seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dalam mengukur kemajuan ekonomi. Sebaliknya, pendekatan pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi manusia melalui fondasi sosial dan batas ekologi (ecological ceiling), sebagaimana diusulkan dalam pendekatan Doughnut Economic. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa kekayaan alam tidak dieksploitasi dengan mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan generasi mendatang.

Kesimpulan

Resource Curse adalah manifestasi kegagalan institusional dalam mengelola rente SDA yang besar, volatil, dan terpusat. Kekayaan alam secara efektif mengekspos dan memperburuk kelemahan tata kelola yang sudah ada, mengubah potensi pembangunan menjadi konflik, korupsi sistemik, dan stagnasi ekonomi. Kasus kegagalan seperti Venezuela dan Nigeria berfungsi sebagai peringatan bahwa tanpa institusi yang pruden, kekayaan hanyalah insentif bagi otokrasi dan rent-seeking. Sebaliknya, kasus Botswana dan Qatar menegaskan bahwa KSA tidak terhindarkan jika didukung oleh kebijakan fiskal yang bijaksana dan tata kelola yang kuat.

Untuk mengubah kutukan menjadi berkah, reformasi harus bersifat berlapis dan struktural.

Rekomendasi Kebijakan Kunci (Aksi dan Implementasi Institusional)

1. Pengelolaan Fiskal Kontra-Siklus:Pemerintah wajib mendirikan atau memperkuat Dana Kekayaan Negara (SWFs) dengan mandat yang ketat untuk investasi jangka panjang dan operasi kontra-siklus. Mekanisme penarikan dana harus dipisahkan dari proses anggaran tahunan dan dilindungi dari tekanan politik.
2. Reformasi Kontrak dan Perpajakan:Lembaga negara harus diperkuat untuk memastikan negosiasi kontrak ekstraktif menghasilkan Tingkat Pajak Efektif Rata-rata (AETR) yang adil (di atas 70% untuk proyek point-source utama), sehingga memaksimalkan bagi hasil dan mengkompensasi penipisan sumber daya.
3. Transparansi dan Akuntabilitas:Peningkatan kepatuhan dan implementasi Inisiatif Industri Ekstraktif Transparan (EITI) harus menjadi prioritas. EITI harus digunakan sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas publik dan kualitas regulasi pemerintah, yang pada akhirnya meningkatkan iklim investasi. Kelompok Multi-Stakeholder (MSG) harus diberdayakan sebagai pengawas independen.
4. Mitigasi Korupsi dan Konflik:Jika desentralisasi fiskal terkait SDA dilanjutkan, hal itu harus dibarengi dengan reformasi birokrasi yang fokus pada integritas, serta penguatan lembaga anti-korupsi di tingkat sub-nasional. Mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas harus diinstitusionalkan untuk mengatasi konflik yang dipicu oleh Relative Deprivation.
5. Diversifikasi dan Pembangunan Holistik:Kebijakan makroekonomi harus ditujukan untuk secara aktif mempromosikan sektor non-tradable dan non-ekstraktif untuk melawan Dutch Disease. Pendapatan rente harus disalurkan untuk investasi yang membangun aset berkelanjutan, terutama modal manusia, serta mengadopsi kerangka pembangunan yang lebih luas daripada sekadar PDB, yaitu yang berorientasi pada fondasi sosial dan batas ekologi.