Studi Kasus Pengendalian HIV/AIDS di Afrika Sub-Sahara

Afrika Sub-Sahara (SSA) secara historis menanggung beban epidemi HIV/AIDS yang paling berat dan tidak proporsional di dunia sejak awal abad ke-20. Meskipun wilayah ini hanya menyumbang sekitar 17% dari populasi global, ia menanggung lebih dari dua pertiga beban penyakit tersebut. Pada tahun 2021, diperkirakan 67% dari 38.4 juta Orang Hidup dengan HIV (ODHIV) secara global berasal dari SSA. Hingga tahun 2023, sekitar 25.6 juta orang di wilayah tersebut hidup dengan HIV.

Prevalensi HIV pada orang dewasa (usia 15–49 tahun) di SSA secara keseluruhan adalah 4.9%, jauh melampaui rata-rata global sebesar 0.7%. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa Wilayah Afrika WHO tetap paling parah terkena dampaknya, dengan hampir 1 dari setiap 30 orang dewasa (3.1%) hidup dengan HIV. Beban epidemi ini sangat parah di kawasan Afrika Selatan, di mana negara-negara seperti Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Eswatini, Zambia, dan Zimbabwe mencatat tingkat prevalensi orang dewasa melebihi 10%.

Dampak krisis ini melampaui morbiditas dan mortalitas; di wilayah yang paling terkena dampaknya, harapan hidup berkurang hingga 20 tahun. Krisis ini mendorong respons kesehatan global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat upaya kolektif, terutama melalui peningkatan akses terhadap terapi antiretroviral (ART) dan program pencegahan penularan ibu-ke-anak (PMTCT), SSA telah mencapai titik balik signifikan. Kematian terkait AIDS di wilayah ini menurun sebesar 43% antara tahun 2010 dan 2020. Secara global, infeksi baru HIV telah berkurang 61% sejak puncaknya pada tahun 1996.

Respons ini membuktikan bahwa mobilisasi sumber daya dan komitmen kebijakan dapat mengatasi bahkan krisis kesehatan masyarakat yang paling parah. Beban epidemiologis yang sangat tinggi sejak awal (3.1% prevalensi dewasa di SSA dibandingkan 0.7% secara global) mengindikasikan perlunya intervensi yang bersifat universal dan masif sejak tahap awal untuk mengimbangi skala penularan.

Berikut adalah perbandingan ringkas beban epidemiologis di SSA versus global:

Table 1: Perbandingan Beban Epidemi HIV/AIDS di Afrika Sub-Sahara (SSA) vs. Global

Karakteristik Epidemiologi dan Populasi Kunci

Meskipun terjadi penurunan dramatis dalam angka kematian dan infeksi baru, epidemi di SSA telah bertransformasi, menunjukkan sifat yang lebih tersegmentasi dan terkonsentrasi di kalangan Populasi Kunci (Key Populations – KPs).

KPs adalah kelompok yang, karena perilaku berisiko tinggi atau faktor struktural lainnya, berada pada peningkatan risiko penularan HIV. KPs meliputi pria yang berhubungan seks dengan pria (MSM), pengguna narkoba suntik (PWID), pekerja seks, wanita transgender (TGW), dan orang di penjara. Data menunjukkan bahwa di SSA, KPs menyumbang 51% dari infeksi baru pada tahun 2021.² Risiko infeksi HIV bagi KPs ini sangat tinggi; misalnya, risiko bagi pekerja seks perempuan adalah 30 kali lebih besar daripada wanita dewasa lainnya, dan bagi MSM 28 kali lebih besar daripada pria dewasa lainnya.

Tingkat penularan yang terkonsentrasi pada populasi ini menggarisbawahi bahwa penanganan epidemi tidak hanya memerlukan solusi biomedis, tetapi juga intervensi sosial dan hukum. Keterbatasan dalam menjangkau dan melayani KPs sering kali disebabkan oleh tantangan struktural, termasuk lingkungan hukum yang konservatif, stigma, dan diskriminasi. Jika populasi paling rentan tetap terpinggirkan, hal itu dapat melumpuhkan upaya pencegahan secara keseluruhan dan menciptakan kantong penularan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan pengendalian HIV tidak akan pernah lengkap tanpa mengatasi hambatan struktural ini. Kebutuhan untuk menargetkan KPs secara efektif mengajarkan bahwa penanggulangan penyakit menular (termasuk TBC yang sering menyebar di populasi tertutup seperti penjara) harus selalu mengintegrasikan pendekatan kesehatan publik dengan reformasi sosial dan penegakan hak asasi manusia, suatu fungsi yang ditekankan oleh organisasi seperti UNAIDS.

Pilar 1: Demokratisasi Akses ART dan Inovasi Pengiriman Layanan

Pilar pertama keberhasilan SSA adalah kemampuan untuk mengubah terapi antiretroviral (ART)—yang awalnya mahal dan langka—menjadi intervensi kesehatan publik yang dapat diakses secara massal.

Peran Arsitektur Pendanaan dan Kebijakan Global

Perluasan akses ART secara masif di SSA dimungkinkan oleh kemunculan arsitektur pendanaan dan kebijakan global yang kuat. Dua entitas utama, The U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) dan The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria (GFATM), telah menjadi penyalur dana instrumental yang mendanai program skala besar.

PEPFAR, yang diimplementasikan melalui pendekatan seluruh-pemerintahan AS, telah menyalurkan bantuan signifikan, dengan strategi lima tahun yang bertujuan mengakhiri pandemi HIV/AIDS pada tahun 2030, menekankan kolaborasi global. Kontribusi PEPFAR mencakup inovasi pencegahan, seperti PrEP (Pencegahan Pra-Pajanan), di mana inisiasi PrEP tahunan yang didukung PEPFAR meningkat lebih dari 500% antara Tahun Fiskal (FY) 2020 dan FY 2024, melindungi 2.5 juta orang dari infeksi HIV. PEPFAR juga mempelopori penggunaan PrEP suntik jangka panjang di beberapa negara SSA. Selain itu, program ini telah memungkinkan 7.8 juta bayi lahir bebas HIV dari ibu yang hidup dengan HIV.

Sementara pendanaan global ini berhasil memungkinkan akses ART massal, ketergantungan berat Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah (LMICs) pada Bantuan Pembangunan (Development Assistance) menimbulkan risiko kebijakan. Fluktuasi investasi atau potensi scale-down donor dapat mengancam keberlanjutan program perawatan seumur hidup. Meskipun tujuan global yang ambisius seperti target “90-90-90” UNAIDS mendorong aksi, target tersebut dapat menjadi tidak realistis jika tidak mempertimbangkan kelemahan sistem kesehatan dan komitmen politik yang tidak merata di tingkat nasional. Oleh karena itu, kebijakan harus berorientasi pada peningkatan kepemilikan nasional, mobilisasi sumber daya domestik, dan kolaborasi global yang diarahkan pada penguatan sistem kesehatan secara menyeluruh.

Inovasi Pengadaan: Menurunkan Biaya Obat Generik

Akses universal terhadap ART tidak akan mungkin terjadi tanpa demokratisasi harga obat. Pada awal tahun 2000-an, ART masih menjadi barang mewah di negara maju, tetapi mekanisme pengadaan inovatif mengubah lanskap ini.

Global Fund memanfaatkan kekuatan daya beli kolektifnya melalui Mekanisme Pengadaan Kolektif (Pooled Procurement Mechanism – PPM). ARV merupakan pengeluaran terbesar PPM GFATM, mencapai hampir 40% dari total belanja tahunan. Melalui kesepakatan kerangka kerja (Framework Agreements) dengan produsen obat, Global Fund berhasil menegosiasikan harga yang sangat rendah, sekaligus menjamin pasokan yang berkelanjutan.

Keberhasilan dramatis terlihat pada penurunan harga regimen lini pertama yang vital, seperti Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir (DTG/3TC/TDF). Obat ini—yang merupakan standar emas perawatan saat ini—dapat diperoleh melalui PPM dengan harga referensi serendah $34.40 per pasien per tahun (untuk kemasan 90 hari).

Model market shaping ini merupakan prasyarat fundamental bagi perluasan program ART. Keberhasilan ini menunjukkan bagaimana kekuatan kolektif pembeli global dapat secara efektif mengatasi kegagalan pasar, seperti tingginya harga yang disebabkan oleh monopoli paten. Model penetapan harga referensi ini harus direplikasi untuk teknologi kesehatan lain yang mahal, seperti obat TBC MDR (Multi-Drug Resistant) atau alat diagnostik Malaria, untuk memastikan akses yang cepat dan adil di LMICs. Ini membuktikan bahwa hambatan harga adalah hambatan kebijakan yang dapat diatasi.

Strategi Desentralisasi dan Pengiriman Layanan Terdiferensiasi (DSD)

Untuk memastikan perawatan seumur hidup yang berkelanjutan dan mengurangi tekanan pada fasilitas rujukan tersier, SSA mengadopsi strategi desentralisasi layanan dan model pengiriman terdiferensiasi (Differentiated Service Delivery – DSD).

Integrasi layanan HIV ke dalam Fasilitas Kesehatan Primer (Primary Health Care – PHC) adalah strategi krusial untuk keberlanjutan. Kelemahan sistem kesehatan, termasuk kekurangan sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur, merupakan hambatan bagi integrasi yang efektif, namun tanpa integrasi, program HIV akan tetap menjadi entitas vertikal yang rentan.

Studi di Kenya menunjukkan keberhasilan desentralisasi ini. Sejak tahun 2006, pemerintah Kenya mulai memindahkan perawatan HIV dari fasilitas kesehatan sekunder (SHF) ke jaringan PHC yang diperluas. Analisis data pasien dewasa antara 2006 dan 2010 menunjukkan bahwa pendaftaran di Fasilitas Kesehatan Primer (PHF) meningkat pesat. Yang terpenting, pasien pra-ART yang terdaftar di PHF memiliki risiko Loss to Follow-up (LTF) yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan mereka yang terdaftar di SHF. Hal ini membuktikan bahwa layanan yang lebih mudah diakses dan berpusat pada pasien di tingkat komunitas meningkatkan retensi dan hasil program. Desentralisasi perawatan meningkatkan kualitas perawatan dengan membawa layanan lebih dekat ke rumah pasien.

Selain itu, model DSD, seperti Adherence Clubs (ACs), memungkinkan ODHIV yang stabil secara klinis untuk bertemu secara kolektif. Model ini menyediakan dukungan psikososial, skrining gejala singkat, dan isi ulang obat ARV. Pendekatan yang berpusat pada pasien ini tidak hanya mengurangi beban pada sistem kesehatan sekunder tetapi juga mengubah ART menjadi model perawatan kronis yang holistik, di mana perawatan medis dipadukan dengan dukungan komunitas.

Mengatasi Rantai Pasok dan Logistik ‘Last-Mile’

Meskipun obat-obatan berhasil diproduksi secara massal dan murah, tantangan utama tetap pada pengiriman produk vital ini ke masyarakat yang membutuhkan. Rantai pasok ART di SSA menghadapi kesulitan yang signifikan, terutama dalam logistik last-mile—tahap akhir pengiriman dari pusat distribusi ke fasilitas kesehatan terpencil atau ke rumah pasien.

Logistik last-mile seringkali merupakan bagian paling kompleks dan memakan biaya, terkadang mencapai lebih dari 50% dari total biaya pengiriman. Tantangan meliputi inefisiensi, perencanaan rute yang buruk, kurangnya pelacakan real-time, dan akses terbatas ke daerah terpencil.

Untuk mengatasi kesenjangan logistik last-mile ini, program kesehatan global perlu mengadopsi inovasi teknologi. Sektor logistik modern secara umum telah beralih ke otomatisasi dan pemanfaatan teknologi canggih seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Internet of Things (IoT). Teknologi ini memungkinkan tim logistik untuk mengoordinasikan jaringan yang responsif, beradaptasi cepat terhadap perubahan, dan menghindari kelebihan atau kekurangan inventaris. Penerapan analitik data dan AI dalam rantai pasok ART sangat penting untuk memprediksi permintaan, mengelola penyimpanan secara efisien, dan memastikan ketersediaan obat yang berkelanjutan. Kesenjangan last-mile adalah ancaman operasional terhadap keberhasilan program; oleh karena itu, inovasi pengadaan (obat murah) harus dipasangkan dengan inovasi logistik (distribusi cerdas) untuk mencapai dampak penuh.

Pilar 2: Transformasi Perilaku Melalui Kampanye Edukasi Komprehensif

Pilar kedua keberhasilan HIV/AIDS di SSA adalah kampanye edukasi global dan intervensi perubahan perilaku yang berhasil mengubah norma sosial dan mengurangi insiden infeksi baru.

Evaluasi Kampanye Perubahan Perilaku (ABC)

Salah satu pendekatan perubahan perilaku yang paling terkenal di SSA adalah model Abstinence, Be Faithful, Condom Use (ABC). Pendekatan ini dikembangkan sebagai respons langsung terhadap epidemi dan telah dikaitkan dengan penurunan dramatis dalam tingkat infeksi HIV di beberapa negara, termasuk Uganda, Kenya, dan Zimbabwe.

Di Uganda, persentase penduduk yang hidup dengan AIDS turun dari 15% pada tahun 1990 menjadi antara 5% dan 6% pada tahun 2001. Penurunan ini sebagian besar dikaitkan dengan penerapan pendekatan ABC, khususnya pengurangan pasangan seksual yang dikenal sebagai “Zero-Grazing”. Keberhasilan ABC menunjukkan bahwa kesadaran publik yang didukung oleh kepemimpinan politik yang kuat dapat mengubah norma sosial dan perilaku dalam skala besar.

Meskipun efektif, model ABC tidak luput dari kontroversi. Model ini idealnya menganjurkan kondom hanya sebagai opsi terakhir. Selain itu, ada keraguan mengenai apakah perubahan perilaku terkait ABC dapat dicapai secara berkelanjutan di seluruh negara berkembang, terutama karena banyak wanita memiliki kontrol terbatas atas hubungan seksual mereka, menyoroti hambatan struktural yang menghambat kepatuhan. Oleh karena itu, kampanye kesehatan masyarakat harus tidak hanya menyampaikan pesan pencegahan yang jelas, tetapi juga didukung oleh pemberdayaan sosial ekonomi, seperti yang terlihat dalam program DREAMS PEPFAR, yang menggabungkan pencegahan HIV (termasuk PrEP) dengan dukungan sekolah menengah dan pencegahan kekerasan bagi remaja perempuan dan wanita muda (AGYW).

Keberhasilan biomedis ART bergantung sepenuhnya pada kepatuhan pengobatan jangka panjang pasien. Namun, faktor psikososial, terutama stigma, merupakan ancaman klinis utama.

Keberhasilan biomedis ART bergantung sepenuhnya pada kepatuhan pengobatan jangka panjang pasien. Namun, faktor psikososial, terutama stigma, merupakan ancaman klinis utama.

Penelitian menunjukkan bahwa stigma diri (self-stigma) yang dirasakan oleh ODHIV berhubungan signifikan dengan menurunnya kepatuhan minum obat ARV. Kecemasan psikososial ini dapat menyebabkan pasien menjadi apatis atau menarik diri dari pengobatan, yang berujung pada kegagalan pengobatan dan potensi resistensi obat.

Untuk mengoptimalkan kepatuhan, intervensi psikososial dan dukungan komunitas sangat diperlukan. Strategi koping yang efektif mencakup bergabung dengan kelompok dukungan sosial (peer support groups), keterbukaan status HIV, dan konseling. Kepatuhan adalah tanggung jawab bersama antara program, pasien, penyedia layanan kesehatan, keluarga, dan komunitas.

Organisasi global seperti UNAIDS sangat menekankan pentingnya advokasi hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Fungsi advokasi ini bertujuan menolak diskriminasi dan stigma terhadap ODHIV, populasi kunci, dan perempuan. Pengalaman HIV/AIDS menunjukkan bahwa investasi dalam dukungan sosial bukanlah pengeluaran tambahan, melainkan komponen inti yang memastikan investasi biomedis menghasilkan manfaat kesehatan penuh. Pelajaran ini mutlak berlaku untuk program TBC, yang juga sangat bergantung pada kepatuhan pengobatan yang ketat selama jangka waktu yang lama, rentan terhadap stigma sosial dan pengucilan.

Perlindungan Vertikal dan Pemberdayaan Generasi

Salah satu pencapaian terbesar dalam respons HIV/AIDS adalah keberhasilan program Pencegahan Penularan Ibu-ke-Anak (PMTCT). Implementasi program ini secara global, khususnya melalui Super-Fast-Track Framework, telah mencegah sekitar 4.4 juta infeksi HIV pada anak-anak yang lahir dari ibu terinfeksi HIV antara tahun 2000 dan 2024. Wilayah Afrika Sub-Sahara (termasuk ESAR dan WCAR) menyumbang 93% dari infeksi anak yang berhasil dicegah ini.

Keberhasilan PMTCT telah menciptakan model untuk integrasi layanan kesehatan ibu dan anak (MCH). Botswana, misalnya, menjadi negara pertama dengan epidemi HIV yang parah yang mencapai tonggak kunci dalam eliminasi penularan ibu-ke-anak (EMTCT). Keberhasilan ini dicapai berkat kepemimpinan yang kuat dari pemerintah Botswana dan kemitraan strategis, termasuk dengan lembaga akademik internasional, yang memungkinkan dilakukannya survei populasi ekstensif untuk menilai dampak pengobatan.

Pengendalian penularan vertikal menunjukkan bahwa MCH berfungsi sebagai pintu gerbang yang sangat efektif untuk intervensi kesehatan masyarakat. Program PMTCT harus dianggap sebagai kerangka kerja yang solid untuk mengintegrasikan layanan penting lainnya, seperti skrining TBC, nutrisi, dan imunisasi, ke dalam kunjungan prenatal dan pasca-natal, sehingga memaksimalkan dampak intervensi tunggal terhadap kesehatan publik yang lebih luas.Keberhasilan monumental SSA dalam mengubah HIV/AIDS dari krisis akut menjadi kondisi kronis yang dapat dikelola memberikan empat pelajaran strategis utama yang dapat ditransfer ke pengendalian penyakit menular lainnya, seperti TBC dan Malaria, serta untuk kesiapsiagaan pandemi di masa depan.

Pentingnya Komitmen Politik dan Akuntabilitas Lintas Sektor

Respons HIV/AIDS telah menunjukkan bahwa komitmen politik yang tinggi adalah prasyarat keberhasilan. Deklarasi Politik PBB secara konsisten menyerukan aksi luar biasa di SSA, mengakui bahwa meskipun wilayah tersebut menunjukkan kemajuan paling substansial, ia tetap merupakan wilayah yang paling parah terkena dampaknya.

Namun, komitmen ini harus bersifat terdesentralisasi. Pengalaman dalam mengejar target pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan Malaria di Indonesia menunjukkan bahwa kepemimpinan dan akuntabilitas pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah kunci operasional untuk mencapai target ini. Ketika komitmen politik nasional rendah dan lingkungan hukum konservatif (seperti yang diamati dalam studi program HIV di Pakistan, di mana ini menghambat jangkauan KPs), program akan berjuang untuk berhasil. Oleh karena itu, keberhasilan jangka panjang memerlukan akuntabilitas multi-sektor yang diturunkan ke tingkat sub-nasional.

Model Pendanaan dan Pengadaan yang Fleksibel (Market Shaping)                                       

Model pendanaan Global Fund yang menangani HIV/AIDS, TBC, dan Malaria secara bersamaan  telah membuktikan efektivitas dana vertikal dalam mengatasi tiga pandemi besar secara serentak. Lebih dari itu, mekanisme Pengadaan Kolektif (PPM) Global Fund yang telah mendemokratisasikan harga ARV—seperti harga Dolutegravir/Lamivudine/Tenofovir serendah $34.40 per tahun —adalah cetak biru strategis untuk memastikan akses obat.

Model market shaping ini harus diterapkan pada penyakit lain. Misalnya, ketersediaan pengobatan baru seperti Lenacapavir untuk HIV di Afrika Timur memerlukan penelitian berkelanjutan untuk memantau resistensi. Untuk TBC, di mana resistensi obat menjadi ancaman besar, penerapan mekanisme PPM dapat memastikan obat lini kedua dan ketiga yang inovatif tersedia dengan harga terjangkau. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa hambatan biaya untuk teknologi kesehatan penting, termasuk vaksin pandemi di masa depan, dapat diatasi melalui intervensi kebijakan ekonomi global yang berani.

Integrasi Layanan dan Penguatan Sistem Kesehatan Primer (PHC)

Awalnya, program HIV/AIDS seringkali terisolasi (pendekatan vertikal), tetapi kebutuhan perawatan seumur hidup memaksa transisi ke model terintegrasi (pendekatan horizontal).

Integrasi layanan HIV ke PHC memperkuat seluruh sistem kesehatan, mulai dari infrastruktur hingga sumber daya manusia, yang kemudian memberikan manfaat pada perawatan penyakit kronis lainnya. Bukti dari Kenya menunjukkan bahwa desentralisasi ke PHC meningkatkan retensi pasien pra-ART secara signifikan.

Model Pengiriman Layanan Terdiferensiasi (DSD), yang terbukti sukses dalam meningkatkan retensi ART dan kepuasan pasien , dapat direplikasi untuk manajemen TBC (yang memerlukan kepatuhan yang ketat) dan penyakit tidak menular (NCDs) kronis yang prevalensinya terus meningkat di SSA. Dengan memanfaatkan platform yang dibangun oleh HIV/AIDS (SDM terlatih, laboratorium terintegrasi, rantai pasok yang teruji), negara dapat mencapai hasil kesehatan populasi yang lebih baik dan memastikan keberlanjutan program HIV.

Penerapan Inovasi Digital untuk Logistik Last-Mile

Logistik last-mile tetap menjadi tantangan serius, menghabiskan biaya dan waktu yang signifikan. Keberhasilan dalam menyediakan ART secara konsisten di daerah terpencil menuntut adopsi solusi digital yang canggih.

Sistem kesehatan harus mengadopsi analitik data, AI, dan IoT—sebagaimana tren di sektor logistik global. untuk meningkatkan efisiensi rantai pasok obat. Sistem logistik yang responsif secara digital penting untuk mengurangi inefisiensi dan memastikan persediaan yang tepat waktu. Kerangka kerja logistik yang ketat yang dikembangkan untuk ARV memberikan dasar yang kuat untuk kesiapsiagaan rantai pasok dalam respons bencana dan pandemi, di mana distribusi massal produk yang sensitif terhadap waktu dan suhu sangat diperlukan.

Table 3: Pelajaran Strategis dari Respons HIV/AIDS SSA untuk Penyakit Menular Lainnya

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan Jangka Panjang

Sintesis Keberhasilan: Sebuah Revolusi Kesehatan Global

Pengendalian HIV/AIDS di Afrika Sub-Sahara merupakan studi kasus keberhasilan intervensi kesehatan masyarakat yang tak tertandingi di era modern. Keberhasilan ini bukan sekadar hasil dari satu intervensi tunggal, melainkan sinergi antara revolusi biomedis (penemuan ART dan PrEP), revolusi kebijakan (komitmen pendanaan PEPFAR dan Global Fund), dan revolusi sistem (desentralisasi layanan dan inovasi logistik). Pendekatan multi-sektor ini telah mengubah HIV/AIDS dari hukuman mati menjadi kondisi kronis yang dapat dikelola, menyelamatkan jutaan nyawa, dan secara drastis mengurangi infeksi baru.

Namun, keberhasilan ini belum merata. Beban yang terkonsentrasi di populasi kunci dan tantangan struktural yang terus-menerus (stigma dan hukum diskriminatif) menunjukkan bahwa perjuangan menuju target eliminasi pada tahun 2030 masih menghadapi hambatan serius yang tidak dapat diatasi hanya dengan obat-obatan.

Rekomendasi Jangka Panjang untuk Pengendalian Penyakit Menular Global

Berdasarkan analisis keberhasilan dan tantangan program HIV/AIDS, laporan ini merekomendasikan empat langkah kebijakan strategis untuk pengendalian penyakit menular lainnya (TBC, Malaria) dan kesiapsiagaan krisis kesehatan di masa depan:

1. Mandat Investasi Horizontal dalam PHC: Lembaga pendanaan global dan nasional harus mensyaratkan bahwa dana vertikal yang dialokasikan untuk penyakit tertentu (seperti TBC dan Malaria) secara eksplisit digunakan untuk memperkuat kapasitas horizontal Fasilitas Kesehatan Primer (PHC). Ini termasuk investasi pada sumber daya manusia, sistem informasi kesehatan, dan laboratorium yang terintegrasi, yang semuanya meningkatkan ketahanan sistem kesehatan terhadap ancaman di masa depan.
2. Membentuk Mekanisme Market Shaping Permanen: Komunitas internasional harus memperluas dan formalisasi mekanisme pengadaan kolektif seperti Global Fund Pooled Procurement Mechanism untuk mencakup semua teknologi kesehatan esensial—termasuk antibiotik lini baru untuk TBC MDR, alat diagnostik Malaria, dan vaksin/terapeutik untuk penyakit pandemi. Mekanisme ini menjamin akses yang cepat, harga yang terjangkau, dan mitigasi risiko kelangkaan pasokan di LMICs.
3. Prioritas Intervensi Sosial-Struktural dan HAM: Respons penyakit menular masa depan harus didanai untuk mengatasi determinan sosial kesehatan: stigma, ketidaksetaraan gender, dan diskriminasi hukum. Program edukasi komprehensif harus dipadukan dengan pemberdayaan ekonomi dan advokasi hukum untuk menjangkau populasi kunci dan menjamin kepatuhan pengobatan jangka panjang. Tanpa mengatasi hambatan struktural, efektivitas intervensi biomedis akan terbatas.
4. Menetapkan Akuntabilitas yang Didesentralisasi: Kerangka kerja kebijakan global dan nasional harus menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari kepemimpinan sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) dalam implementasi program. Pengalaman HIV/AIDS menunjukkan bahwa implementasi yang sukses adalah kunci operasional yang bergantung pada komitmen politik di tingkat lokal. Pengukuran kinerja harus mencakup metrik yang terkait dengan retensi pasien dan jangkauan last-mile.