Kebangkitan Tiongkok dan Masa Depan Tatanan Internasional: Analisis Komparatif Realisme Versus Institusionalisme Liberal

Latar Belakang: Transformasi Tatanan Global Pasca-Perang Dingin

Sejak berakhirnya Perang Dingin, tatanan internasional sebagian besar telah dibentuk oleh hegemoni unipolar yang dipimpin Amerika Serikat, yang mempromosikan prinsip-prinsip Institusionalisme Liberal—yaitu, pasar terbuka, demokrasi, dan sistem institusi multilateral yang kuat. Namun, laju Kebangkitan Tiongkok telah menjadi tantangan struktural paling signifikan terhadap tatanan ini pada abad ke-21. Kebangkitan Tiongkok tidak hanya bersifat ekonomi, yang menjadikannya kekuatan global yang tak terhindarkan dalam perdagangan, keuangan, dan moneter , tetapi juga mencakup dimensi militer dan teknologi yang menantang dominasi Washington.

Peningkatan kekuatan Tiongkok yang pesat memaksa para pengkaji Hubungan Internasional (HI) untuk mempertanyakan validitas model teoritis klasik. Apakah dinamika ini akan mengarah pada pengulangan pola sejarah persaingan kekuatan yang diprediksi Realisme, atau apakah jaringan institusional dan interdependensi ekonomi yang kompleks yang telah dibangun sejak 1945 akan cukup kuat untuk mengakomodasi kekuatan baru ini melalui reformasi Liberal?

Pertanyaan Sentral: Dilema Realisme vs. Liberalisme

Pertanyaan inti yang memandu analisis ini adalah dilema fundamental dalam studi HI: Apakah kebangkitan Tiongkok menandai kembalinya Realisme, yang melihat konflik sebagai hasil yang tak terhindarkan dari transisi kekuasaan, atau apakah tatanan tersebut dapat diselamatkan dan diperkuat melalui akomodasi dan reformasi institusi Liberal?

Realisme berpendapat bahwa sifat anarkis sistem internasional dan upaya negara untuk memaksimalkan keamanan melalui akumulasi kekuasaan relatif pada akhirnya akan menghasilkan konfrontasi ketika kekuatan yang bangkit mengancam hegemon yang berkuasa. Sebaliknya, Liberalisme Institusional berpendapat bahwa institusi internasional—seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB)—dapat memitigasi risiko ini. Oleh karena itu, analisis ini berupaya melampaui dikotomi biner ini untuk mencapai pemahaman yang lebih bernuansa tentang peran Tiongkok dalam tatanan global.

Definisi Paradigma Kunci

Realisme Struktural (Neorealisme)

Realisme Struktural, atau Neorealisme, memandang anarki sebagai kondisi permanen dan tak terhindarkan dalam sistem internasional. Negara dipandang sebagai aktor utama, yang bertindak secara rasional dan egois, dengan tujuan utama untuk bertahan hidup dan memaksimalkan keamanan, yang seringkali dicapai melalui akumulasi kekuasaan relatif. Dalam kerangka ini, peningkatan kekuatan Tiongkok dipandang sebagai ancaman eksistensial bagi Amerika Serikat, mendorong kedua negara ke dalam persaingan zero-sum game untuk memperoleh dominasi ekonomi dan mempertahankan posisi strategis mereka. Realisme secara inheren melihat Kebangkitan Tiongkok sebagai risiko konflik, terutama dalam kasus transisi kekuasaan hegemonik.

Liberalisme Institusional (Neoliberalisme)

Liberalisme Klasik pada awalnya cenderung optimis terhadap sifat manusia dan kemampuan untuk bekerja sama, sering kali mengabaikan sifat anarkis dari sistem internasional. Namun, Liberalisme Institusional, atau Neoliberalisme, merupakan evolusi yang lebih realistis, secara eksplisit mengakui sifat anarkis sistem internasional yang ditekankan oleh Realisme.

Perbedaan utama Neoliberalisme dari Realisme terletak pada solusi yang ditawarkannya. Neoliberalisme berpendapat bahwa meskipun anarki ada, institusi internasional memainkan peran vital dalam memfasilitasi kerja sama dengan mengurangi ketidakpastian, membangun kepercayaan, dan menciptakan norma-norma internasional. Neoliberalisme juga menekankan pentingnya interdependensi ekonomi dan sosial sebagai faktor pendorong kerja sama, mengakui bahwa biaya konflik dalam dunia yang saling terhubung (seperti yang dicontohkan oleh krisis perdagangan global ) menjadi terlalu tinggi untuk dipertaruhkan oleh negara-negara.

Kajian ini mengakui bahwa perdebatan teoretis yang relevan saat ini tidak lagi terletak pada apakah anarki ada, melainkan pada efektivitas institusi Liberal dalam mengubah insentif negara dalam lingkungan anarkis. Jika institusi gagal mengakomodasi ambisi Tiongkok atau meredakan persaingan AS-Tiongkok, hal ini akan mengonfirmasi bahwa kepentingan negara yang didorong oleh Realisme—yaitu, fokus pada keuntungan relatif dan keamanan—jauh lebih penting daripada insentif kerja sama, sehingga memvalidasi Realisme Struktural sebagai penjelasan dominan.

Analisis Realis: Tiongkok sebagai Kekuatan Revisionis dan Tantangan Struktural

Hipotesis Realis: Perangkap Thucydides dan Transisi Kekuatan

Realisme, khususnya melalui lensa Power Transition Theory yang dipopulerkan oleh A.F.K. Organski, menyatakan bahwa konflik paling mungkin terjadi ketika kekuatan yang bangkit mendekati paritas dengan kekuatan hegemon yang berkuasa. Kekuatan dominan, dalam hal ini Amerika Serikat, cenderung merasa terancam dan mungkin memilih untuk melancarkan perang pencegahan sebelum penantang menjadi terlalu kuat.

Konsep Thucydides Trap (Perangkap Thucydides), yang dipopulerkan oleh ilmuwan politik Amerika Graham T. Allison, menjadi bingkai utama untuk menganalisis hubungan AS-Tiongkok. Konsep ini berasal dari pengamatan sejarawan kuno Thucydides mengenai Perang Peloponnesia: “kebangkitan Athena dan ketakutan yang ditanamkan di Sparta itulah yang membuat perang tak terelakkan”. Allison dan timnya di Harvard University’s Belfer Center menemukan bahwa di antara 16 kasus historis di mana kekuatan yang bangkit menantang kekuatan yang berkuasa selama 500 tahun terakhir, 12 di antaranya berakhir dengan perang.

Interpretasi Realis melihat dinamika ini sebagai determinisme struktural: Tiongkok yang irresistible (tak tertahankan) berada pada jalur tabrakan dengan Amerika yang immovable (tak tergoyahkan), menjadikan perang sebagai hasil yang paling mungkin. Dinamika Realis ini menempatkan Kebangkitan Tiongkok dalam konteks kompetisi hegemonik di mana kedua negara saling bersaing untuk memperoleh dominasi ekonomi dan mempertahankan posisi mereka dalam sistem internasional.

Persaingan Dimensi Kekuasaan Keras (Hard Power Competition)

Kompetisi Militer dan Geopolitik

Meskipun Amerika Serikat saat ini masih memegang mahkota sebagai kekuatan militer paling dominan, Tiongkok mendekat dengan langkah besar dan tekad melalui peningkatan anggaran dan modernisasi teknologi. Persaingan militer ini tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga terwujud dalam peningkatan ketegangan geopolitik yang jelas, terutama di kawasan Laut China Selatan (LCS).

Persaingan Realis ini memiliki dampak regional yang nyata. Ketegangan yang meningkat antara AS dan Tiongkok menyebabkan peningkatan aktivitas militer di LCS. Negara-negara regional terdorong untuk merespons dilema keamanan ini. Sebagai contoh empiris, data dari Kementerian Pertahanan menunjukkan bahwa Indonesia telah meningkatkan alokasi anggaran penguatan pertahanan maritim sebesar 21% pada tahun 2023 untuk mendukung modernisasi radar dan kapal patroli di kawasan Natuna. Peningkatan ini adalah manifestasi langsung dari dilema keamanan Realis di Asia Tenggara, di mana negara-negara pihak ketiga harus meningkatkan kesiapsiagaan mereka sebagai respons terhadap risiko konflik antara dua kekuatan hegemonik. Ini menunjukkan bahwa ketakutan terhadap kompetisi kekuasaan telah mengubah perilaku negara, yang merupakan validasi kuat terhadap prediksi Realisme di tingkat regional.

Strategi yang diambil oleh Amerika Serikat, seperti kebijakan US Pivot ke Asia Timur pada masa Presiden Obama dan kerja sama strategis dengan aliansi tradisional dan baru (misalnya, penempatan pasukan Marinir AS di Darwin, Australia, atau penyediaan fasilitas militer dengan Filipina), secara luas diinterpretasikan sebagai upaya containment atau counterbalancing terhadap kebangkitan Tiongkok. Perjanjian dan penempatan pasukan ini memperluas cakupan “wilayah perang” AS di sisi timur Asia, semakin memperkuat kerangka Realis yang melihat kawasan tersebut sebagai arena pertarungan kekuasaan.

Perang Ekonomi dan Teknologi

Kompetisi Realis juga dimanifestasikan melalui dimensi ekonomi dan teknologi, yang oleh beberapa pengamat digambarkan sebagai medan perang baru. Perang dagang yang dimulai pada tahun 2018, dengan pemberlakuan kebijakan tarif tinggi oleh AS terhadap lebih dari USD 550 miliar produk Tiongkok yang dibalas oleh Tiongkok terhadap lebih dari USD 185 miliar produk AS, bukanlah sekadar sengketa pasar. Dari perspektif Realisme, konflik ini dipahami sebagai upaya kedua negara untuk mempromosikan kepentingan ekonomi dan keamanan nasional mereka, mengambil tindakan yang menguntungkan kepentingan nasional mereka untuk mempertahankan kekuatan relatif dan memperoleh keunggulan kompetitif.

Lebih lanjut, persaingan teknologi, khususnya di bidang kecerdasan buatan (AI), dilihat sebagai penentu kekuasaan hegemonik jangka panjang. Meskipun Liberalisme menekankan efisiensi melalui interdependensi ekonomi, persaingan teknologi menunjukkan bahwa negara-negara memandang sektor strategis ini melalui lensa Realis (zero-sum). Dominasi AI dianggap memberikan keuntungan militer dan ekonomi jangka panjang yang signifikan. Data investasi menunjukkan persaingan yang intens dan asimetris. Pada tahun 2024, investasi swasta AI AS mencapai USD 109,1 miliar, hampir 12 kali lipat dari investasi Tiongkok yang sebesar USD 9,3 miliar.

Kesenjangan investasi yang besar ini dalam sektor strategis menunjukkan bahwa Realisme memandu kebijakan di sini. Kegagalan Tiongkok untuk menyamai investasi swasta AS dapat mendorong Beijing untuk mengambil kebijakan industri yang lebih proteksionis, tersentralisasi, dan agresif untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini, pada gilirannya, hanya akan memperburuk ketegangan Realis dalam upaya mereka untuk mempertahankan posisi mereka dalam kompetisi global.

Tabel 1 meringkas indikator-indikator kunci yang menunjukkan dominasi perspektif Realis dalam dinamika AS-Tiongkok.

Tabel 1: Indikator Kunci Kompetisi Kekuatan AS-Tiongkok (Dimensi Realis)

Analisis Liberal: Tiongkok sebagai Stakeholder dan Akomodasi Institusional

Meskipun bukti Realis tentang persaingan kekuasaan sangat kuat, Kebangkitan Tiongkok tidak dapat dianalisis tanpa mempertimbangkan peran Tiongkok sebagai pihak yang secara signifikan telah berintegrasi ke dalam tatanan Liberal, dan sebagai pengembang institusi baru yang berpotensi mereformasi tatanan tersebut dari dalam.

Integrasi Tiongkok ke dalam Tatanan Institusional yang Ada

Peran di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

Dari perspektif Liberal, integrasi Tiongkok ke dalam kerangka PBB berfungsi sebagai mekanisme akomodasi dan sosialisasi norma-norma internasional. Sebagai negara berkembang terbesar dan anggota tetap Dewan Keamanan PBB (DK PBB), Tiongkok telah meningkatkan partisipasinya dari pasif menjadi aktif sejak reformasi dan keterbukaan, memberikan kontribusi positif dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti yang terlihat dalam dukungan operasi perdamaian di Darfur, Liberia, dan Republik Demokratik Kongo.

Tiongkok secara konsisten mempromosikan multilateralisme dan kerja sama Selatan-Selatan, yang dipuji oleh entitas PBB seperti UNICEF dan Uni Afrika. Partisipasi aktif ini menunjukkan bahwa Tiongkok bersedia bekerja dalam kerangka Liberal yang ada untuk mencapai tujuannya dan meningkatkan citra globalnya sebagai mitra pembangunan yang bertanggung jawab. Namun, partisipasi ini seringkali menghasilkan “hasil campuran” (mixed results) di berbagai domain PBB, mulai dari pendanaan hingga pemungutan suara di Majelis Umum dan DK PBB. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok menggunakan platform multilateral tidak hanya untuk kepentingan umum Liberal, tetapi juga sebagai alat Realis untuk mempromosikan diskursus spesifik Tiongkok, seperti konsep “masa depan bersama” (shared future), dan untuk memperkuat posisi kepentingannya melalui hak veto DK PBB.

Kasus WTO dan Tantangan Reformasi

Aksesi Tiongkok ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001 dianggap sebagai momen yang menentukan dalam sejarah sistem perdagangan multilateral, menandai keberhasilan besar bagi Liberalisme dalam menarik negara dengan ekonomi transisional yang besar. Tiongkok sendiri selalu menjadi pendukung kerangka kerja keseluruhan sistem perdagangan multilateral dan menjunjung tatanan perdagangan multilateral.

Namun, keanggotaan ini telah mengungkapkan batas akomodasi Liberal. Model ekonomi Tiongkok yang unik—berada dalam transisi dari ekonomi terencana ke “ekonomi pasar Sosialis” —telah dituduh “merusak” (defiling) aturan dan semangat WTO, khususnya terkait subsidi negara dan perlindungan industri domestik. Upaya untuk mereformasi WTO yang dimulai pada tahun 2017 sering disebut sebagai “China Round” , menunjukkan ketegangan yang mendalam antara sistem Tiongkok dan norma-norma pasar bebas Liberal Barat. Ini menyiratkan bahwa tatanan Liberal yang dipimpin AS, yang didasarkan pada asumsi kapitalisme pasar bebas yang relatif, menghadapi kesulitan struktural dalam mengakomodasi negara state capitalist besar. Integrasi Tiongkok ke dalam WTO adalah kemenangan Liberal, tetapi disfungsi yang diakibatkannya membuktikan perlunya reformasi mendasar.

Pembentukan Institusi Paralel dan Tatanan Alternatif (Geoekonomi)

Tiongkok tidak hanya berpartisipasi dalam institusi Barat, tetapi juga aktif membentuk institusi paralel dan inisiatif geoekonomi yang merefleksikan agenda pembangunan globalnya.

Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative – BRI)

BRI adalah inisiatif sentral dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, yang bertujuan untuk berinvestasi di lebih dari 150 negara melalui enam koridor ekonomi darat dan Jalur Sutra Maritim Abad ke-21. Dari sudut pandang Liberal, BRI adalah proyek konektivitas masif yang bertujuan mengatasi “kesenjangan infrastruktur” (infrastructure gap). Para pendukung menyoroti potensinya untuk mendorong perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi, terutama di negara berkembang. Skala inisiatif ini sangat besar, mencakup hampir 75% populasi dunia dan lebih dari separuh PDB global pada tahun 2024. Antusiasme terhadap pendanaan proyek, terutama di Asia Tengah dan Asia Tenggara , menunjukkan bahwa BRI menawarkan manfaat nyata.

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

AIIB didirikan sebagai fondasi keuangan untuk BRI. Bank ini adalah contoh institusi multilateral baru yang dipimpin Tiongkok. Meskipun didirikan oleh Tiongkok, AIIB beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola modern: Lean, Clean, Green, dan profesional. Prinsip green berarti institusi ini peduli terhadap lingkungan, dan clean berarti memiliki toleransi rendah terhadap korupsi, yang merupakan upaya Tiongkok untuk membangun legitimasi dan menantang dominasi lembaga keuangan global yang ada (seperti Bank Dunia dan IMF). Keberhasilan dalam menarik 104 negara sebagai anggota yang disetujui pada tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak negara melihat AIIB sebagai sarana yang valid untuk memajukan pembangunan infrastruktur, termasuk yang rendah karbon.

Keberadaan AIIB dan BRI, dengan fokus pada reformasi dan keterbukaan, menunjukkan bahwa Tiongkok tidak berupaya meruntuhkan tatanan Liberal, tetapi ingin mereformasinya dan memimpin dalam penciptaan tatanan geoekonomi alternatif yang lebih inklusif (terutama untuk negara-negara Selatan) dan sesuai dengan kepentingannya.

Sintesis, Nuansa, dan Implikasi Kebijakan

Tiongkok sebagai Aktor Status Quo Selektif (Selective Stakeholder)

Evaluasi empiris menunjukkan bahwa Kebangkitan Tiongkok tidak dapat dijelaskan secara eksklusif oleh satu paradigma; sebaliknya, Tiongkok bertindak sebagai selective stakeholder (pemangku kepentingan yang selektif). Tiongkok menerima dan berpartisipasi dalam struktur Liberal yang melayaninya (seperti perdagangan bebas global dan PBB)  sambil menolak norma-norma Liberal yang dianggap mengancam kedaulatan atau sistem politiknya (misalnya, promosi demokrasi atau intervensi hak asasi manusia).

Dualitas Proyek Geoekonomi (BRI/AIIB)

Dualitas peran ini paling jelas terlihat dalam proyek BRI/AIIB. Meskipun inisiatif ini disajikan dengan tujuan Liberal (konektivitas, pembangunan) , motif utamanya juga Realis: mengatasi kelebihan kapasitas industri domestik Tiongkok, mengembangkan pasar baru, memperluas akses ke sumber daya, dan memperkuat ikatan dengan negara mitra.

Kritik Realis terhadap BRI menyoroti bahwa ini adalah alat geoekonomi untuk memperluas pengaruh politik Tiongkok (soft power) dan menciptakan ketergantungan. Kekhawatiran regional muncul mengenai risiko utang tinggi—seperti yang dicatat di Laos dan Kamboja—dan dominasi kontraktor Tiongkok. Analisis ini sejalan dengan Dependency Theory, yang berpendapat bahwa hubungan pembangunan yang tidak seimbang dapat memperkuat dominasi negara pusat (Tiongkok) terhadap negara pinggiran. Oleh karena itu, inisiatif Liberal Tiongkok berfungsi ganda, menggunakan instrumen modal dan investasi untuk memajukan kekuasaan Realisnya. Tiongkok tidak berupaya menghancurkan tatanan global; sebaliknya, Tiongkok berupaya memiringkan poros tatanan melalui institusi geoekonomi baru yang dikendalikannya, menunjukkan suatu bentuk Realisme yang lebih bernuansa di abad ke-21.

Sikap Regional ASEAN

Sikap negara-negara Asia Tenggara terhadap BRI adalah cerminan langsung dari dilema Realis-Liberal. Meskipun kawasan ini tertarik pada peluang infrastruktur dan konektivitas , negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia telah mengadopsi strategi hedging (pencampuran). Malaysia, misalnya, sempat meninjau ulang proyek East Coast Rail Link (ECRL) karena kekhawatiran terhadap pembengkakan biaya dan risiko utang, sementara Indonesia berupaya menegosiasikan ulang skema pembiayaan. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian terhadap implikasi kedaulatan dan asimetri kekuasaan yang tersembunyi di balik tawaran ekonomi. Negara-negara regional melihat tawaran Tiongkok bukan sekadar kerjasama Liberal, melainkan sebagai struktur kekuasaan yang harus dikelola dengan hati-hati.

Tabel 2: Evaluasi Dualitas Peran Tiongkok (Liberal vs. Realis)

Kontradiksi Kunci: Interdependensi vs. Keamanan Ekonomi

Salah satu kontradiksi kunci yang membatasi Liberalisme dalam konteks kebangkitan Tiongkok adalah tabrakan antara interdependensi dan keamanan ekonomi. Liberalisme secara tradisional berargumen bahwa interdependensi yang tinggi (terutama ekonomi) meningkatkan biaya konflik dan dengan demikian mendorong perdamaian. Namun, dalam situasi persaingan hegemonik, kebangkitan Tiongkok justru memicu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan interdependensi.

Amerika Serikat, misalnya, berupaya mengurangi ketergantungan pada rantai pasok Tiongkok, sementara negara-negara regional seperti Indonesia khawatir terhadap kerentanan pasokan bahan baku industri elektronik yang 70% diimpor dari Tiongkok. Reaksi ini menunjukkan bahwa ketika taruhan menjadi tinggi—khususnya pada isu kedaulatan, teknologi, dan keamanan—negara-negara memprioritaskan keamanan ekonomi, yang merupakan perhitungan Realis, di atas efisiensi interdependensi, yang merupakan logika Liberal. Reaksi hard balancing oleh AS (misalnya, sanksi, Pivot) menunjukkan bahwa norma Liberal dengan cepat menyerah pada perhitungan kekuatan Realis ketika perilaku Tiongkok dianggap mengancam kekuatan relatif AS.

Menarik Pelajaran dari Sejarah: Peran Tata Kelola Negara (Statecraft)

Meskipun Realisme Struktural memberikan analisis yang suram, Realisme tidak selalu berarti determinisme konflik. Studi Graham Allison tentang Perangkap Thucydides, meskipun menyoroti probabilitas tinggi perang (12 dari 16 kasus), juga mencatat bahwa konflik dapat dihindari. Empat dari 16 kasus transisi kekuasaan, termasuk tiga kasus pada abad ke-20, menghindari perang melalui “tata kelola negara yang imajinatif” (imaginative statecraft).

Fakta ini memperkenalkan kembali elemen agensi (sebuah konsep yang lebih Liberal) ke dalam struktur anarkis. Peluang untuk menghindari Perangkap Thucydides terletak pada kemampuan para pemimpin di Washington dan Beijing untuk belajar dari sejarah dan mengelola persaingan mereka melalui dialog strategis dan penemuan titik keseimbangan baru. Ini membutuhkan pengakuan bahwa meskipun persaingan Realis adalah kenyataan struktural, hasil akhirnya tidak harus berupa perang.

Kesimpulan

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Kebangkitan Tiongkok secara struktural telah mendorong sistem internasional kembali ke persaingan kekuatan Realis (perlombaan senjata, perang dagang, dan manifestasi regional dari dilema keamanan). Bukti empiris, seperti peningkatan anggaran pertahanan negara-negara regional dan persaingan teknologi yang zero-sum, secara kuat mendukung hipotesis Realis.

Namun, tatanan Liberal belum runtuh. Sebaliknya, Liberalisme berfungsi sebagai arena atau mode operasi di mana kompetisi Realis berlangsung. Tiongkok secara aktif berpartisipasi dalam (dan membentuk) institusi multilateral, menggunakan instrumen Liberal (seperti modal dan investasi BRI) untuk mencapai tujuan Realis—yaitu, memperluas pengaruh politik dan ekonomi relatif. Tiongkok dapat dikategorikan sebagai revisionis inkremental yang tidak ingin menghancurkan sistem secara total, melainkan ingin mereformasinya untuk mencerminkan kekuatan dan kepentingannya sendiri.

Implikasi Kebijakan Strategis

Implikasi dari sintesis Realis-Liberal ini menuntut strategi yang bernuansa dan berlapis bagi semua aktor kunci:

Bagi Amerika Serikat dan Barat

Amerika Serikat dan sekutunya harus mengakui bahwa meskipun interaksi ekonomi dan politik masih berjalan dalam kerangka Liberal, Realisme mendominasi interaksi keamanan dan teknologi. Kebijakan harus berorientasi pada hard balancing yang cerdas. Ini termasuk fokus pada investasi teknologi, seperti mempertahankan keunggulan dalam investasi AI swasta global , yang dilihat sebagai penentu kekuasaan hegemonik masa depan. Selain itu, mempertahankan sistem aliansi yang kuat (seperti yang ditunjukkan oleh strategi Pivot dan counterbalancing regional)  sangat penting untuk mengelola persaingan kekuasaan.

Bagi Tiongkok

Tiongkok harus memberikan bukti nyata bahwa inisiatif geoekonomi seperti BRI benar-benar bersifat Liberal, mutualistis, dan tidak hanya menjadi alat untuk menciptakan ketergantungan. Menghindari perang dan mempertahankan laju pembangunan Tiongkok bergantung pada “tata kelola negara yang imajinatif”  yang mampu mengelola ketakutan hegemon yang berkuasa. Hal ini menuntut Tiongkok untuk bertindak sebagai responsible stakeholder yang kredibel dalam isu-isu global yang tidak mengancam fondasi ideologis Liberal Barat.

Bagi Negara Regional (Asia Tenggara)

Negara-negara Asia Tenggara harus melanjutkan strategi hedging atau pencampuran yang telah mereka tunjukkan. Hal ini melibatkan maksimalisasi manfaat ekonomi dari interdependensi Tiongkok, misalnya melalui investasi BRI untuk pembangunan infrastruktur , sambil secara tegas menjaga kedaulatan dan mencegah risiko utang yang tidak berkelanjutan. Penguatan pertahanan nasional, terutama di domain maritim (seperti yang dilakukan Indonesia di Natuna) , menjadi esensial untuk memperkuat ketahanan nasional dan menjaga kemandirian regional agar tidak terjebak dalam polarisasi hegemonik AS-Tiongkok.