Neorealisme vs. Neoliberalisme: Analisis Struktural dan Institusional dalam Eksplanasi Kerja Sama Internasional di Tengah Anarki

Debat antara Neorealisme (NR) dan Neoliberalisme Institusional (NLI), yang sering disebut Debat Neo-Neo, menjadi fokus utama dalam kajian Hubungan Internasional (HI) sejak tahun 1980-an hingga 1990-an. Perdebatan ini merupakan regenerasi teoretis dari perseteruan abadi antara Realisme dan Liberalisme klasik, yang dikembangkan sebagai respons terhadap perkembangan metodologi Behavioralis.² Berbeda dengan pendahulunya yang sering didasarkan pada spekulasi filosofis tentang sifat dasar manusia, aliran neo ini mengadopsi pendekatan teoritis yang lebih terstruktur dan berbasis pada konsep rasionalitas.

Neorealisme, yang juga dikenal sebagai realisme struktural, dikembangkan oleh Kenneth N. Waltz melalui karyanya yang monumental, Theory of International Politics (1979). Berbeda dengan realisme klasik yang menekankan sifat manusia yang haus kekuasaan, Neorealisme berfokus secara eksklusif pada struktur sistem internasional sebagai variabel penjelas utama perilaku negara. Struktur ini dipahami berdasarkan distribusi kekuasaan di antara negara-negara, menghasilkan sistem unipolar, bipolar (seperti Perang Dingin), atau multipolar. Waltz dan penganut Neorealisme menekankan aspek keamanan dan high politics sebagai prioritas utama.

Sementara itu, Neoliberalisme Institusional muncul sekitar tahun 1980-an sebagai turunan dari liberalisme, yang dipimpin oleh tokoh seperti Robert O. Keohane. Meskipun Liberalisme klasik cenderung idealis, NLI menggunakan pendekatan teoritis yang berpegang pada rasionalitas aktor dan terfokus pada institusi serta organisasi internasional. NLI menggeser fokus dari keamanan (NR) ke aspek kesejahteraan ekonomi dan low politics.

Asumsi Epistemologis Bersama: Payung Rasionalisme

Meskipun keduanya bersaing untuk menjelaskan dinamika global (konflik versus kerja sama), Neorealisme dan Neoliberalisme Institusional memiliki fondasi epistemologis yang sama: rasionalisme atau positivisme. Kedua perspektif ini meyakini bahwa aktor—terutama negara—bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan mereka dalam politik dunia.

Kesamaan yang paling mendasar adalah penerimaan mereka terhadap struktur sistem internasional yang anarki, yang berarti tidak ada kekuasaan tertinggi di atas negara berdaulat. Para sarjana, seperti Keohane dan Martin, bahkan menyebut NLI sebagai “saudara tiri” (half-sibling) dari Neorealisme. Pengakuan terhadap anarki sebagai kondisi awal ini memungkinkan perdebatan Neo-Neo menjadi sangat fokus dan produktif: bukan perdebatan tentang apakah anarki ada, melainkan perdebatan tentang implikasi fungsional anarki tersebut.

Asumsi rasionalis ini berarti bahwa perdebatan antara Neorealisme dan Neoliberalisme dapat direduksi menjadi perdebatan tentang kondisi spesifik di mana faktor struktural (distribusi kekuasaan) atau faktor institusional (aturan dan rezim) yang lebih dominan dalam menentukan perilaku negara. Jika keduanya adalah aktor rasional yang beroperasi dalam anarki, perbedaan utama mereka terletak pada apakah anarki tersebut menciptakan ancaman yang tidak dapat diatasi (pandangan NR) ataukah ia mendorong kebutuhan akan kerja sama demi kepentingan bersama (pandangan NLI).

Perbedaan Fundamentalis dalam Fokus dan Prioritas

Meskipun berbagi asumsi anarki dan rasionalitas, kedua aliran ini memiliki perbedaan fundamental dalam memandang sifat anarki dan hasil interaksi antarnegara. Perbedaan ini menjadi kunci dalam menjelaskan mengapa Neoliberalisme dapat menjelaskan kerja sama ekonomi (perdagangan bebas), sementara Neorealisme lebih pesimis.

Table 1: Perbandingan Neorealisme dan Neoliberalisme Institusional

Argumen Neorealisme: Determinisme Struktural dan Imperatif Keamanan

Anarki sebagai Struktur Pendorong Kompetisi

Neorealisme berpendapat bahwa perilaku negara sebagian besar dipengaruhi oleh posisi dan kekuatan relatif mereka dalam struktur sistem internasional. Bagi Neorealis, terutama Kenneth Waltz, struktur anarki memaksa negara untuk menempatkan kelangsungan hidup (survival) sebagai tujuan utama mereka. Kompetisi antarnegara bukanlah hasil dari sifat jahat manusia, melainkan produk inheren dari sistem yang anarki di mana tidak ada otoritas sentral untuk menjamin keamanan.

Struktur anarki mendorong mekanisme Self-Help. Negara harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk memastikan kelangsungan hidup. Meskipun mereka dapat membentuk aliansi, aliansi tersebut semata-mata bersifat sementara dan strategis untuk mencapai keseimbangan kekuasaan (Balance of Power) atau untuk memaksimalkan kekuatan. John Mearsheimer, sebagai penganut Realisme Ofensif, berargumen lebih jauh bahwa negara secara rasional harus berusaha mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin, dengan tujuan akhir menjadi hegemon untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Pandangan ini didasarkan pada lima asumsi sederhana, termasuk bahwa kekuatan-kekuatan besar adalah aktor utama, semua negara memiliki kemampuan militer ofensif, dan negara tidak pernah dapat memastikan niat negara lain.

Dilema Keamanan dan Logika Self-Help

Dalam konteks anarki, upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri dapat secara tidak sengaja memicu Dilema Keamanan (Security Dilemma) pada negara lain. Dilema ini muncul karena negara tidak dapat memastikan apakah peningkatan kekuatan militer oleh negara lain dimaksudkan untuk tujuan defensif atau ofensif. Akibatnya, negara lain merespons dengan meningkatkan kekuatan mereka sendiri, menciptakan spiral ketegangan, perlombaan senjata, atau bahkan konflik, meskipun tidak ada pihak yang benar-benar menginginkan hasil tersebut. Dilema ini adalah representasi politik dari model Prisoner’s Dilemma (PD) dan diperparah ketika sulit membedakan senjata ofensif dari senjata defensif.

Konsep ini sangat penting bagi Neorealisme karena menjelaskan mengapa, meskipun rasionalitas seharusnya mendorong hasil yang optimal (kerja sama), anarki justru mengarah pada hasil suboptimal (konflik). Realis defensif seperti Waltz berpendapat bahwa sistem internasional menciptakan insentif untuk mengejar kekuatan yang moderat atau “jumlah kekuatan yang sesuai” (appropriate amount of power), sementara Realis ofensif melihat upaya untuk mencapai hegemoni sebagai strategi yang rasional.

Keuntungan Relatif (Relative Gains) sebagai Pembatas Kerja Sama

Kekhawatiran struktural Neorealisme terwujud dalam konsep Keuntungan Relatif (Relative Gains). Negara sangat termotivasi oleh bagaimana keuntungan dari kerja sama akan mempengaruhi posisi kekuasaan mereka relatif terhadap negara lain. Logika ini berasumsi bahwa dalam lingkungan anarki dan self-help, keuntungan yang lebih besar yang diperoleh negara pesaing dapat sewaktu-waktu diubah menjadi ancaman militer atau politik di masa depan, sehingga merugikan keamanan negara itu sendiri.

Dalam pandangan ini, kerja sama terbatas pada logika Zero-Sum Game, atau setidaknya didominasi oleh kekhawatiran relatif yang menjadikan kerja sama yang mendalam sangat sulit. Keraguan ini diperkuat oleh kualitas informasi yang rendah mengenai perilaku dan kepentingan negara lain.

Logika Neorealisme menetapkan batasan temporal yang ketat terhadap kerja sama. Mereka berargumen bahwa kerja sama yang melibatkan transfer aset strategis, kekayaan, atau teknologi canggih kepada saingan, meskipun memberikan keuntungan ekonomi absolut saat ini, harus dihindari jika aset tersebut dapat dialihkan menjadi kekuatan militer atau komparatif dalam jangka panjang. Ketidakmampuan untuk menjamin niat baik di masa depan, yang merupakan ciri khas anarki , mengharuskan negara untuk menerapkan tingkat diskon yang sangat tinggi terhadap potensi keuntungan di masa depan. Artinya, negara akan menolak kerja sama yang berpotensi memperkuat pesaing dalam jangka panjang, meskipun keuntungan mutlaknya saat ini besar, karena kelangsungan hidup adalah tujuan utama yang tidak dapat dinegosiasikan.

Argumen Neoliberalisme: Institusi dan Eksplanasi Kerja Sama Melalui Keuntungan Absolut

Orientasi pada Kesejahteraan Ekonomi (Absolute Gains)

Berbeda dengan fokus Neorealisme pada keamanan, Neoliberalisme Institusional menekankan pada kesejahteraan ekonomi. NLI bersikap lebih optimistis terhadap kerja sama, meyakini bahwa melalui demokrasi dan institusi global, perdamaian dapat dicapai.Neoliberalisme memandang kerja sama sebagai tindakan yang wajar dan bertujuan untuk mencapai Keuntungan Absolut (Absolute Gains).

Keuntungan absolut mengukur total efek suatu keputusan terhadap negara atau organisasi, terlepas dari keuntungan yang diperoleh pihak lain. Dalam pandangan NLI, interaksi internasional adalah Non-Zero-Sum Game, di mana semua negara dapat memperoleh manfaat secara damai dan simultan. Negara adalah aktor rasional yang berfokus pada prinsip ekonomi: memaksimalkan pemasukan dan meminimalkan pengeluaran. Kerja sama internasional, seperti perdagangan bebas, dipandang sebagai kunci untuk menciptakan kemakmuran dan stabilitas global.

Peran Sentral Institusi Internasional (Rezims)

Untuk Neoliberalisme Institusional, fokus utama adalah institusi (atau rezim) internasional. Institusi dipandang sebagai kerangka kerja yang memfasilitasi kerja sama dalam sistem anarki. Tokoh kunci NLI, Robert Keohane, berpendapat bahwa institusi (seperti organisasi internasional) memiliki peran penting dalam menciptakan aturan baku dan solusi untuk masalah bersama negara.

Meskipun Neorealisme memandang institusi sebagai epifenomenal (hanya mencerminkan distribusi kekuasaan yang mendasarinya), NLI melihat institusi sebagai alat dan jawaban bagi negara untuk mencapai kepentingannya masing-masing, menghasilkan solusi untuk masalah kolektif. Institusi internasional dapat meningkatkan kerja sama dengan mendorong tingkat saling ketergantungan (interdependensi) antarnegara.

Mekanisme Institusional untuk Mengatasi Anarki

Inti argumen NLI adalah bahwa meskipun anarki ada, institusi dapat memitigasi efek negatif anarki (khususnya ketidakpastian, risiko pengkhianatan, dan biaya transaksi) yang menghalangi kerja sama. Institusi internasional membantu negara mengatasi hambatan-hambatan ini melalui beberapa mekanisme utama, yang secara khusus disorot dalam karya Robert Keohane :

1. Mengurangi Biaya Transaksi: Institusi menyediakan forum, aturan, dan prosedur standar yang disepakati, membuat negosiasi dan implementasi perjanjian lebih efisien dan murah.
2. Meningkatkan Ketersediaan Informasi: Institusi meningkatkan transparansi dan menyediakan mekanisme monitoring yang memungkinkan negara-negara untuk mengamati perilaku satu sama lain. Hal ini mengurangi ketidakpastian niat dan risiko pengkhianatan (cheating).
3. Memperkuat Kredibilitas Komitmen: Dengan adanya aturan baku dan mekanisme pengawasan, institusi membuat komitmen yang dibuat oleh negara menjadi lebih kredibel di mata pihak lain.
4. Memperpanjang Bayangan Masa Depan (Shadow of the Future): Institusi menciptakan interaksi yang berulang, mendorong prinsip resiprositas. Jika suatu negara mengkhianati perjanjian saat ini, ia akan merusak prospek keuntungan dari kerja sama di masa depan. Konsekuensi jangka panjang dari defeksi ini mengubah struktur insentif, membantu negara mengatasi struktur Prisoner’s Dilemma yang sering muncul dalam politik internasional.
5. Memfasilitasi Issue Linkage: Institusi dapat menghubungkan isu-isu yang berbeda, yang meningkatkan biaya ketidakpatuhan karena dampaknya meluas melampaui satu sektor, sehingga memperkuat komitmen negara.

Secara keseluruhan, bagi Neoliberalisme, anarki mendorong terjadinya kerja sama dalam bentuk perdagangan dan interdependensi di bidang ekonomi. Dengan mengatasi masalah koordinasi, kurangnya informasi, dan risiko defeksi, institusi memungkinkan aktor rasional untuk memilih kerja sama demi keuntungan absolut mereka, bahkan di bawah bayang-bayang anarki.

Perdebatan Kunci: Batasan Domain (High Politics vs. Low Politics)

Pemisahan Fungsional Domain Politik

Perdebatan Neo-Neo menemukan titik temu dan perbedaan yang tajam dalam pemisahan antara isu-isu prioritas tinggi (High Politics) dan prioritas rendah (Low Politics).

• High Politics: Meliputi semua masalah yang vital bagi kelangsungan hidup negara, terutama masalah keamanan nasional, pertahanan, dan militer. Realisme, termasuk Neorealisme, menekankan isu-isu ini sebagai domain di mana negara harus memastikan kelangsungan hidupnya, sering kali mengorbankan keuntungan ekonomi.
• Low Politics: Merujuk pada isu-isu sekunder yang non-keamanan, seperti kebijakan ekonomi, perdagangan, isu sosial, dan budaya. Liberalisme dan Neoliberalisme memandang isu-isu ini sebagai elemen fundamental Hubungan Internasional, di mana kerja sama dimungkinkan.

Pembedaan domain ini menyediakan penjelasan yang bernuansa mengenai mengapa kedua teori memiliki prediksi yang berbeda. Ketika isu-isu berada dalam domain Low Politics (ekonomi), kekhawatiran negara cenderung berorientasi pada keuntungan absolut, dan institusi NLI terbukti efektif. Namun, ketika isu-isu Low Politics memiliki implikasi strategis atau keamanan, NR memperkirakan bahwa kekhawatiran keuntungan relatif akan segera muncul kembali dan menghambat kerja sama. Dengan kata lain, kerjasama perdagangan bebas dapat berhasil karena negara-negara secara fungsional telah berhasil “menyegmentasikan” isu ekonomi dari isu keamanan, namun pemisahan ini terbukti rapuh di era modern.

Perdagangan Bebas sebagai Paradigma Neoliberal

Kerja sama ekonomi dan perdagangan bebas adalah domain klasik di mana proposisi Neoliberalisme diterapkan secara luas. Negara-negara terlibat dalam kerja sama ini karena didorong oleh prinsip Keynesian bahwa kerja sama ekonomi internasional adalah kunci untuk menciptakan kemakmuran dan stabilitas global.

Institusi perdagangan internasional seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) dipandang oleh NLI sebagai bukti bahwa institusi internasional memainkan peran penting dalam sistem yang anarki untuk mencapai stabilitas dan perdamaian. Kehadiran institusi dan interdependensi yang dihasilkannya dapat menciptakan stabilitas.

Sebagai contoh, studi kasus mengenai Vietnam menunjukkan bahwa melalui keanggotaan WTO, negara tersebut mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan melalui liberalisasi perdagangan. Yang lebih penting, mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO memberikan negara berkembang kemampuan untuk bernegosiasi masalah atas dasar yang setara dengan negara maju, sebuah fungsi institusional yang secara langsung mengatasi ketidakseimbangan kekuasaan de facto.

Kritik Neorealis terhadap Rezim Perdagangan (Studi Kasus WTO)

Neorealisme mengajukan kritik tajam terhadap efektivitas dan sifat sebenarnya dari rezim perdagangan global. Bagi Neorealis, institusi seperti WTO dianggap epifenomenal; artinya, efektivitasnya hanya mencerminkan kepentingan dan kekuatan negara-negara besar, dan bukan kemampuan institusi untuk mengubah perilaku negara secara independen.

Dari perspektif Neorealisme, negara-negara utama seperti Amerika Serikat akan menggunakan kekuatannya untuk menjaga dirinya sendiri dan kepentingannya, baik melalui upaya kooperatif maupun melalui upaya yang lebih keras seperti sanksi ekonomi atau tuntutan di WTO. Mereka berpendapat bahwa badan-badan internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan WTO, adalah agen utama yang mempromosikan kebijakan neoliberalisme yang melayani kepentingan konglomerat transnasional (TNCs/MNCs) dan negara-negara kaya dan berkuasa. Ini menunjukkan bahwa “perjanjian yang mengikat secara hukum” yang dihasilkan oleh WTO sering kali dimanfaatkan oleh negara-negara maju sebagai senjata untuk mengikat dan menjebak negara-negara berkembang demi melegitimasi kepentingan kekuasaan mereka.

Keuntungan Relatif dalam Isu Ekonomi Strategis

Kekhawatiran Neorealisme tentang keuntungan relatif tidak hilang sepenuhnya bahkan dalam domain perdagangan. Keengganan AS untuk terlibat dalam perjanjian perdagangan bebas bilateral tertentu dengan China menunjukkan perhitungan keuntungan relatif. Negara rasional, dalam pandangan Neorealis, akan menolak perjanjian jika berpotensi menghasilkan kerugian yang lebih besar atau jika keuntungan komparatif pesaing terlalu signifikan, yang pada akhirnya dapat mengancam status mereka. Bahkan dalam skenario win-win (absolute gains), masyarakat dan politisi mungkin masih ingin “menang lebih banyak” daripada mitra dagang asing mereka.

Lebih lanjut, ketergantungan ekonomi (interdependence) yang dipuji oleh Neoliberalisme sebagai penangkal konflik, dapat menjadi senjata strategis. Kasus hubungan ekonomi Taiwan dan China menunjukkan paradoks ini. Ketika Beijing menggunakan tekanan ekonomi dan militer, Taiwan merespons dengan memprioritaskan ketahanan ekonomi dan keunggulan dalam rantai pasokan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan kecerdasan buatan (AI). Peningkatan investasi dan ekspor Taiwan pasca-tekanan China menunjukkan bahwa ketika isu ekonomi (Low Politics) bersinggungan dengan keamanan dan kedaulatan (High Politics), negara akan segera kembali ke logika self-help Realis dan mengorbankan potensi keuntungan absolut demi ketahanan dan keuntungan relatif strategis.

Batasan Teoretis dan Sintesis Neo-Neo

Konvergensi: Sintesis Neo-Neo

Seiring berkembangnya perdebatan, banyak sarjana menyimpulkan bahwa Neorealisme dan Neoliberalisme Institusional bukanlah perspektif yang saling eksklusif, melainkan saling melengkapi. Munculnya frasa Sintesis Neo-Neo sejak tahun 1970-an mencerminkan upaya untuk menyatukan aliran-aliran rasionalis ini.

Sintesis ini menunjukkan bahwa NLI adalah penjelas yang efektif untuk dinamika kerja sama yang terinstitusionalisasi, terutama dalam domain Low Politics seperti ekonomi, perdagangan, dan lingkungan, di mana kekhawatiran tentang keamanan relatif relatif rendah. Sebaliknya, Neorealisme tetap menjadi kerangka kerja yang tak tertandingi untuk menganalisis batasan kerja sama, kegagalan institusi, dan dinamika konflik dalam domain High Politics, seperti politik keamanan dan strategis, di mana kekhawatiran keuntungan relatif (relative gains) mendominasi.

Penjelasan yang paling bernuansa membutuhkan identifikasi kondisi. Keberhasilan kerja sama ditentukan oleh apakah potensi keuntungan yang didapat negara mitra (khususnya yang dapat dialihkan ke sektor militer) melampaui ambang batas Realis di mana kekhawatiran Relative Gains mulai mendominasi potensi Absolute Gains. Untuk masalah koordinasi rutin, NLI memberikan penjelasan yang memadai. Untuk isu transfer teknologi kritis atau persaingan strategis, NR memberikan batasan yang kuat.

Kritik Konstruktivis: Anarki yang Dikonstruksi Sosial

Perdebatan Neo-Neo, yang berakar pada epistemologi rasionalis, menghadapi kritik mendasar dari paradigma Konstruktivisme, yang muncul pada era 1990-an. Konstruktivisme menantang asumsi ontologis dasar yang dibagi oleh NR dan NLI.

Inti dari kritik Konstruktivis adalah bahwa struktur sistem internasional, identitas, dan kepentingan aktor tidak bersifat material atau given (seperti kebutuhan akan kelangsungan hidup atau kekayaan), melainkan dikonstruksi secara sosial melalui interaksi dan ide-ide bersama (intersubjective practices).

Alexander Wendt, dalam karyanya yang terkenal, merumuskan dictum: “Anarki Adalah Apa yang Negara Buat Dari Itu”. Dalam pandangan ini, anarki sendiri tidak secara inheren menghasilkan kompetisi (realisme) atau kerja sama (liberalisme). Anarki dapat menjelma menjadi self-help Realis jika negara mengkonstruksi satu sama lain sebagai musuh, atau menjadi hubungan kolektif Liberal jika mereka mengkonstruksi identitas mereka sebagai teman atau mitra.

Hal ini menyoroti keterbatasan mendasar dalam teori rasionalis. NR dan NLI unggul dalam menjelaskan perilaku negara setelah kepentingan dan identitas mereka ditetapkan (misalnya, negara ingin bertahan hidup atau makmur). Namun, mereka lemah dalam menjelaskan perubahan mendasar dalam sistem, seperti mengapa preferensi negara bisa bergeser dari kekhawatiran relative gains yang tinggi menjadi prioritas absolute gains yang rendah. Konstruktivisme menyediakan lapisan analisis yang hilang, menunjukkan bagaimana ideologi (misalnya, kredo kebebasan neoliberal ³²) dan perubahan identitas dapat mengubah interpretasi negara terhadap anarki dan, akibatnya, memotivasi mereka untuk bekerja sama atau berkonflik.

Kesimpulan

Pertanyaan mendasar mengenai mengapa negara memilih untuk bekerja sama (misalnya, perdagangan bebas) meskipun sistem internasional bersifat anarki, dijelaskan paling komprehensif oleh perspektif Neoliberalisme Institusional, namun dengan pengakuan terhadap batasan struktural Neorealisme.

Motivasi Keuntungan Absolut (NLI): Negara adalah aktor rasional yang mencari peningkatan kesejahteraan domestik. Kerja sama ekonomi internasional, khususnya perdagangan bebas, menawarkan keuntungan absolut (Absolute Gains) yang memungkinkan semua pihak untung (situasi Non-Zero-Sum Game).¹⁶ Dalam domain Low Politics ekonomi, manfaat kemakmuran ini secara umum melebihi risiko keamanan yang diperkirakan.

Mekanisme Institusional (NLI): Institusi internasional (seperti WTO dan APEC) bertindak sebagai mitigasi efektif terhadap anarki. Institusi mengatasi masalah koordinasi, menyediakan informasi, dan meningkatkan shadow of the future. Mekanisme ini mengurangi ketidakpastian niat dan risiko pengkhianatan (cheating), yang menjadi penghalang utama kerja sama dalam pandangan Neorealisme. Oleh karena itu, rezim memfasilitasi kerja sama yang berkelanjutan.

Interdependensi: Institusi mendorong interdependensi, membuat konflik politik atau defeksi dari kerja sama ekonomi menjadi sangat mahal, sehingga kerja sama menjadi pilihan yang paling rasional untuk dipertahankan.

Batasan Struktural terhadap Kerja Sama

Meskipun NLI berhasil menjelaskan kerja sama ekonomi, Neorealisme menyediakan peringatan struktural mengenai batas atas kerja sama ini:

Dominasi Keuntungan Relatif di Sektor Kritis: Kerja sama akan terhenti atau dibatasi ketika keuntungan yang diperoleh oleh negara mitra mulai mengancam keseimbangan kekuatan strategis, terutama yang melibatkan teknologi sensitif atau rantai pasokan kritis. Kekhawatiran Relative Gains selalu menimpa perhitungan strategis, terutama ketika isu Low Politics (ekonomi) diyakini dapat diterjemahkan menjadi kekuatan High Politics (militer/keamanan) di masa depan.

Epifenomenalitas Institusi: Institusi perdagangan tidak berfungsi secara independen dari kekuasaan. WTO sering kali mencerminkan dan melegitimasi kepentingan ekonomi negara-negara adidaya dan konglomerat transnasional. Ketika negara hegemoni merasa bahwa institusi tersebut tidak lagi melayani kepentingan nasional mereka secara optimal—khususnya dalam persaingan strategis—mereka akan cenderung mengabaikan atau melemahkan institusi tersebut, membuktikan pandangan Neorealis tentang epifenomenalitas.

Bagi para pembuat kebijakan, memahami perdebatan Neo-Neo menghasilkan strategi yang tidak dogmatis.

Pertama, negara harus secara aktif berpartisipasi dalam institusi internasional (prinsip NLI) untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi absolut dan mengamankan mekanisme penyelesaian sengketa, terutama bagi negara berkembang yang membutuhkan kesetaraan dalam negosiasi.

Kedua, negara harus menerapkan filter Realis (prinsip NR) dalam kerja sama strategis. Kerja sama harus dianalisis melalui lensa Relative Gains ketika melibatkan aset yang dapat dialihkan menjadi kekuatan militer, teknologi kritis, atau kerentanan rantai pasokan. Negara harus mengutamakan ketahanan strategis dan self-help di domain keamanan, bahkan jika hal itu berarti mengorbankan sebagian kecil keuntungan absolut dari perdagangan. Keberhasilan dalam politik internasional modern sangat bergantung pada kemampuan negara untuk secara rasional menyeimbangkan dorongan untuk memperoleh keuntungan absolut melalui institusi (NLI) dengan keharusan untuk menjaga keuntungan relatif dan kelangsungan hidup dalam anarki (NR).