Operasi Pengaruh Asing di Media Sosial: Tinjauan Komprehensif Mengenai Manipulasi Geopolitik, Taktik Inautentik Terkoordinasi, dan Strategi Ketahanan Digital

Geopolitik di Ruang Informasi: Evolusi Medan Perang Baru

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi (ICT) telah menghasilkan pergeseran fundamental dalam lanskap hubungan internasional. Diplomasi konvensional yang dipimpin negara telah terpinggirkan sebagai alat utama kebijakan luar negeri. Sejalan dengan perubahan aktor dan agenda internasional, media digital telah muncul sebagai arena persaingan geopolitik yang kritis. Ruang siber kini secara resmi diakui sebagai medan baru pertahanan nasional.

Ancaman yang disajikan oleh Operasi Pengaruh Asing (Foreign Influence Operations – FIO) merupakan bagian dari strategi yang lebih luas, sering disebut sebagai “perang zona abu-abu” (grey zone warfare). Aktivitas ini secara sengaja dirancang untuk beroperasi di bawah ambang batas konflik konvensional atau tindakan pembalasan keras, memanfaatkan anonimitas dan kecepatan platform digital untuk mencapai tujuan strategis tanpa memicu konfrontasi militer terbuka.

Distingsi Krusial: FIO, Gangguan Asing (FI), dan Manipulasi Informasi Asing (FIMI)

Untuk menganalisis ancaman ini secara akurat, penting untuk membedakan FIO dari bentuk-bentuk pengaruh sah lainnya, seperti diplomasi publik.

FIO versus Diplomasi Publik: Batasan antara Soft Power yang Sah dan Manipulasi Jahat

Aktivitas pengaruh asing yang sah, seperti Diplomasi Publik (DP), adalah fungsi normal dari hubungan internasional. DP merupakan aktivitas transparan yang dilakukan oleh pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik mancanegara, bertujuan untuk memengaruhi perilaku negara yang bersangkutan dan membangun soft power.

Sebaliknya, FIO atau Gangguan Asing (Foreign Interference – FI) dicirikan oleh niat jahat dan praktik penipuan. FI didefinisikan sebagai aktivitas yang bersifat terselubung (covert), menipu (deceptive), atau koersif (coercive) yang dilakukan oleh negara asing atau proksi negara dengan tujuan memengaruhi pengambilan keputusan, opini publik, atau fungsi institusi di dalam yurisdiksi berdaulat lain. FI melanggar norma-norma kedaulatan dan non-intervensi dan sering terjadi di luar saluran diplomatik atau ekonomi formal.

Sementara pengaruh asing (Foreign Influence) dapat dianggap sah jika dilakukan secara transparan—melalui diplomasi tradisional atau pertukaran budaya —FIO adalah manipulasi jahat yang secara sengaja mengaburkan sumber atau niat upaya pengaruh tersebut. Secara fungsional, Operasi Pengaruh (IO), termasuk FIO, menggunakan narasi yang mengganggu ekosistem informasi, disinformasi, dan propaganda yang disampaikan secara terkoordinasi untuk memaksa atau memanipulasi perilaku dan mempolarisasi masyarakat.

Table 1: Perbandingan Konseptual: Diplomasi Publik, Propaganda, dan Gangguan Asing (FI/FIO)

Tujuan Strategis FIO

FIO tidak hanya diarahkan pada hasil pemilu jangka pendek. Tujuannya jauh lebih dalam dan bersifat struktural. Para operator FIO berupaya mencapai atau memajukan kepentingan ideologis, politik (geopolitik), ekonomi, atau budaya mereka.

Tujuan utama FIO adalah destabilisasi. Aktor asing menggunakan FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) untuk memanipulasi opini publik, memicu polarisasi, dan mengganggu proses demokratis. Secara khusus, FIO dirancang untuk:

1. Merusak Kepercayaan: Merusak kepercayaan terhadap institusi demokratis, pemerintahan, dan media.
2. Memecah Belah: Mengeksploitasi perpecahan yang ada dalam masyarakat untuk menciptakan kekacauan dan polarisasi.
3. Integrasi Militer: Dalam kasus konflik modern, FIMI adalah bagian integral dari operasi militer, digunakan oleh negara asing untuk meletakkan dasar bagi aksi kinetik di lapangan.

Ancaman ini beroperasi di zona abu-abu kedaulatan digital. Fakta bahwa hukum internasional tidak menyediakan titik batas yang jelas untuk menentukan kapan aktivitas terkait pemilu oleh aktor asing menjadi interferensi yang melanggar hukum  memungkinkan aktor FIO untuk secara strategis mengeksploitasi kekosongan regulasi. Dengan secara sengaja menutupi sumber mereka, aktor FIO mempertahankan perlindungan hukum, yang memungkinkan mereka melanjutkan operasi jahat tanpa menghadapi pembalasan diplomatik atau militer yang jelas.

Arsitektur Operasional FIO: Aktor, Teknik, dan Atribusi

FIO di media sosial mengandalkan teknik canggih yang secara sistematis meniru perilaku otentik untuk menipu dan menyebarkan narasi yang merusak.

Taktik Inti: Perilaku Inautentik Terkoordinasi (CIB)

Perilaku Inautentik Terkoordinasi (Coordinated Inauthentic Behavior – CIB) adalah mekanisme operasional inti yang digunakan oleh aktor FIO. CIB didefinisikan sebagai taktik komunikasi manipulatif yang memanfaatkan kombinasi akun media sosial asli, palsu, dan duplikat, yang semuanya bekerja bersama sebagai jaringan musuh (Adversarial Network – AN) di berbagai platform.

Definisi Teknis CIB dan Mekanisme Penipuan

Dalam konteks disinformasi, inauthentic behavior terjadi ketika suatu entitas daring (akun atau situs web) salah merepresentasikan dirinya dengan tujuan menipu audiens. Misalnya, sebuah situs berita politik yang mengklaim berbasis di suatu negara tetapi sebenarnya dijalankan dari yurisdiksi asing, atau akun media sosial yang menggunakan nama dan foto palsu untuk berpura-pura menjadi warga lokal yang memposting tentang politik domestik.

Unsur koordinasi adalah kunci; ini terjadi ketika banyak akun inautentik atau persona bekerja sama untuk mempromosikan item atau tema media tertentu. CIB bukanlah sekadar penyebaran hoaks acak; itu adalah operasi terstruktur yang melibatkan pembuatan identitas palsu untuk menyebarkan disinformasi. Berbeda dengan bot sederhana yang otomatis, kampanye CIB sering kali menggunakan orang sungguhan yang direkrut untuk mengelola beberapa akun palsu, sehingga sulit dideteksi oleh sistem otomatis platform. Tujuan dari CIB adalah memanipulasi perilaku dan mempolarisasi masyarakat dengan menggunakan information cascades yang sengaja disembunyikan. Platform media sosial telah berada di garis depan dalam mendefinisikan dan menghapus jaringan yang terlibat dalam CIB.

Aktor di Balik Operasi Pengaruh

Spektrum aktor FIO mencakup entitas negara (State-Sponsored), proksi yang didukung negara, hingga kelompok non-negara komersial.

Aktor Negara dan Proksi: Analisis Kasus Rusia, Tiongkok, dan Iran

Kasus-kasus yang terdokumentasi menunjukkan peran aktif aktor negara dalam FIO, terutama yang menargetkan proses demokrasi:

1. Rusia: Entitas media yang didukung negara, seperti RT, dituduh menggunakan Kecerdasan Buatan (AI) dan bot untuk menyebarkan video propaganda dengan narasi palsu mengenai isu-isu memecah belah seperti kejahatan, imigrasi, dan konflik internasional. Selain itu, mereka menciptakan situs palsu yang dirancang agar terlihat seperti organisasi berita domestik untuk menyebarkan narasi pro-Rusia yang menyesatkan.
2. Tiongkok: Operasi pengaruh, seperti yang disebut “Spamoflauge,” telah diamati di platform seperti TikTok dan X. Operasi ini memposting video yang diklaim berasal dari pemilih domestik, mengeluh tentang hak reproduksi atau isu-isu sosial lainnya, dengan tujuan untuk memperbesar perpecahan dan menabur keraguan tentang sistem politik. Beberapa video ini telah dilihat oleh sebanyak 1,5 juta orang sebelum dihapus, menunjukkan jangkauan yang luas.
3. Iran: Aktor Iran terlibat dalam operasi siber yang lebih koersif, termasuk meretas email konsultan politik dan mencoba mendapatkan informasi rahasia kampanye, menunjukkan perpaduan antara operasi informasi dan intrusi siber.

Ancaman yang Terdilusi: Private Sector Offensive Actors (PSOAs) dan Tentara Siber Bayaran

Fenomena cyber mercenaries atau Private Sector Offensive Actors (PSOAs) telah memperumit atribusi FIO. PSOAs adalah entitas komersial yang legal yang mengembangkan dan menjual senjata siber, alat intrusi, dan kemampuan siber ofensif kepada klien, termasuk pemerintah. Mereka menawarkan “kekuatan digital sebagai layanan” (digital force as a service).

Komersialisasi Konflik dan Kemampuan Plausible Deniability Komersialisasi konflik, yang kini meluas ke ranah digital, memungkinkan negara-negara yang menggunakan jasa PSOA untuk mendapatkan plausible deniability atau penyangkalan yang masuk akal. Dengan mengalihdayakan operasi siber ke kontraktor swasta, negara dapat menjauhkan diri dari kegiatan yang melanggar kedaulatan negara lain. Para PSOA ini seringkali beroperasi di luar kerangka hukum yang jelas, dan target mereka termasuk pembela hak asasi manusia, jurnalis, advokat masyarakat sipil, dan warga negara swasta, yang menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia global.

Perkembangan ini menandakan perlunya strategi penanggulangan yang tidak hanya fokus pada negara asal, tetapi juga pada rantai pasokan dan ekosistem komersial yang memfasilitasi serangan siber ofensif.

Peningkatan Skala Melalui Kecerdasan Buatan (AI)

Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dan otomatisasi telah secara eksponensial meningkatkan efisiensi dan skala FIO. Aktor asing memanfaatkan AI untuk mempercepat penyebaran konten, mulai dari manipulasi perilaku melalui armies of bots hingga konten yang dihasilkan oleh AI. Peningkatan proliferasi gambar palsu, video, dan narasi yang dihasilkan AI telah disaksikan secara global.

Ancaman ini terletak pada kemampuan AI untuk menghasilkan konten yang sangat meyakinkan (deepfakes) dengan biaya yang rendah. Hal ini meningkatkan risiko bahwa publik akan tertipu, dengan laporan yang menunjukkan bahwa 58% masyarakat di beberapa yurisdiksi telah tertipu oleh berita yang dihasilkan AI. Pertahanan siber kini harus berinvestasi dalam deteksi anomali perilaku yang canggih dan alat pendeteksi konten sintetis, karena bot sederhana tidak lagi menjadi satu-satunya tantangan, melainkan jaringan inautentik yang diperkuat oleh AI.

Table 2: Taktik Operasional Utama FIO di Media Sosial

Pola Diseminasi Narasi dan Target Geopolitik

Strategi Pemanfaatan Polarisasi

Narasi FIO tidak disebarkan secara acak; mereka adalah senjata presisi yang dirancang untuk memukul titik-titik lemah masyarakat sasaran. Strategi utama adalah mengeksploitasi perpecahan sosial  dan secara aktif mendorong polarisasi. Topik yang dipilih sangat spesifik dan memecah belah, berpusat pada isu-isu domestik yang sensitif seperti hak reproduksi, imigrasi, kejahatan, dan ketidaksetaraan.

Tujuan jangka panjangnya adalah lebih dari sekadar mengunggulkan satu kandidat di atas yang lain. FIO dirancang untuk merusak citra global negara sasaran, merusak hubungan dengan mitra-mitranya, dan pada dasarnya mengikis kepercayaan pada sistem demokratis secara keseluruhan.

Studi Kasus Global dan Regional

Ancaman FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) bersifat global. Data menunjukkan bahwa lebih dari delapan puluh negara dan lebih dari dua ratus organisasi menjadi target serangan FIMI dalam periode waktu tertentu.

FIMI di Eropa dan AS

Eropa dan Amerika Serikat telah menjadi laboratorium utama untuk FIO. Operasi-operasi ini telah menargetkan Pemilu Presiden (misalnya di Moldova), protes sosial (protes petani di Jerman), dan pemilu di AS.

Misalnya, operasi “Spamoflauge” Tiongkok secara jelas menargetkan warga Amerika di platform media sosial, memposting konten yang dirancang untuk meningkatkan perpecahan dan menabur keraguan. Sementara itu, operasi yang terkait dengan Rusia seringkali bertujuan untuk mengganggu kohesi internal Uni Eropa dan melemahkan dukungan untuk kebijakan luar negeri, seperti dukungan terhadap Ukraina.

Analisis Vektor Pengaruh di Asia Tenggara

Meskipun laporan yang spesifik mengenai CIB terkait pemilu di Asia Tenggara mungkin terbatas, analisis menunjukkan bahwa pengaruh asing dapat terjadi melalui vektor ekonomi dan sosial yang mendalam. Di Indonesia, misalnya, peningkatan jejak kaki dan pengaruh ekonomi asing di tingkat provinsi (terutama di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara)  menunjukkan pola pengaruh yang melekat pada struktur sosial dan ekonomi regional.

Hubungan ekonomi strategis ini menciptakan ketergantungan dan titik-titik pengaruh yang dapat dimanfaatkan oleh aktor negara untuk membentuk narasi publik dan memengaruhi pengambilan keputusan di luar saluran politik formal. Dengan demikian, FIO tidak hanya berupa serangan siber mendadak, tetapi juga memanfaatkan koneksi mendalam di pusat-pusat ekonomi regional untuk memengaruhi kebijakan atau opini publik.

Table 3: Kasus Utama Operasi Pengaruh Asing yang Terdokumentasi (Global)

Dampak Kritis FIO terhadap Kohesi Sosial dan Integritas Demokrasi

Akselerasi Polarisasi dan Degradasi Iklim Demokrasi

Media sosial berperan sebagai akselerator FIO. Platform digital tidak hanya mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, tetapi juga secara signifikan memengaruhi pembentukan cara berpikir, bersikap, dan berinteraksi dalam melihat perbedaan pandangan. FIO memanfaatkan kerentanan ini.

Polarisasi sosial bukanlah sekadar konsekuensi pasif dari FIO, melainkan enabler aktif. Kerentanan domestik, diperkuat oleh kurangnya literasi digital, memungkinkan narasi FIO yang memecah belah untuk diterima tanpa verifikasi konteks atau sumber. Aktor asing hanya perlu menyuntikkan narasi disruptif ke dalam perpecahan yang sudah ada, seperti penggunaan populisme dan politik identitas , yang kemudian diperkuat oleh algoritma platform. Jika masyarakat sangat terpolarisasi, FIO memiliki landasan yang kuat untuk beroperasi.

Secara kolektif, FIO berkontribusi pada gejala yang lebih besar yang dikenal sebagai resesi demokrasi—yakni, meningkatnya populisme dan iklim ketidakbebasan yang mengancam banyak negara.

Erosi Kepercayaan Publik terhadap Institusi

Tujuan strategis FIO adalah kelumpuhan demokrasi melalui pengikisan kepercayaan publik. Ketika aktor FIO berhasil, mereka merusak kepercayaan terhadap institusi negara. Survei menunjukkan bahwa FIO telah berhasil menanamkan rasa khawatir yang meluas di tengah masyarakat. Misalnya, 70% masyarakat di AS khawatir tentang bagaimana fake news dapat memengaruhi pemilu, dan 58% telah tertipu oleh berita yang dihasilkan AI.

Peningkatan ketidakpercayaan ini, yang tercermin dalam persepsi publik terhadap kinerja lembaga negara , adalah kerugian terbesar FIO. Jika legitimasi sistem politik dan institusi pengawasan telah terkikis, hasil pemilu menjadi kurang relevan, karena dasar tata kelola yang efektif telah runtuh. Kehilangan legitimasi internal membuat masyarakat rentan terhadap narasi FIO yang menyerang kegagalan negara.

Tantangan Kuantifikasi dan Dampak Perilaku Pemilih

Meskipun banyak laporan mendokumentasikan kegiatan FIO (seperti database yang menangkap tuduhan intervensi asing ), secara akademis sulit untuk mengukur secara pasti sejauh mana operasi ini mengubah hasil pemilu secara kausal. Fokus utama FIO mungkin bukan untuk memenangkan satu kandidat tertentu, tetapi untuk mendistorsi perdebatan publik secara keseluruhan  atau melumpuhkan partisipasi demokratis.

Namun, penelitian perilaku pemilih memberikan petunjuk penting tentang mengapa FIO yang canggih itu berbahaya. Pesan dari trusted connections (hubungan yang dapat dipercaya) membawa bobot yang jauh lebih besar daripada pesan dari sumber kampanye yang tidak dikenal. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang memanfaatkan hubungan pribadi dapat meningkatkan partisipasi pemilih secara signifikan (hingga 8,6%). Oleh karena CIB secara fundamental adalah upaya untuk meniru persona yang terpercaya dan domestik , mereka berpotensi mencapai dampak perilaku yang tinggi, terutama pada pemilih yang ragu-ragu, dengan biaya operasional yang rendah.

Table 4: Indikator Kerentanan Demokrasi terhadap FIO (Survei dan Analisis)

Kerangka Regulasi dan Tantangan Hukum-Etika

Respons terhadap FIO memerlukan kerja sama antara pemerintah, regulator, dan platform, meskipun langkah ini menghadapi tantangan hukum yang signifikan terkait dengan kebebasan berekspresi.

Regulasi Platform: Kewajiban Transparansi dan Akuntabilitas

Uni Eropa telah memimpin upaya regulasi melalui Digital Services Act (DSA), yang memaksakan serangkaian kewajiban ketat pada platform digital besar. DSA berupaya melawan FIO dengan menuntut transparansi radikal dari platform.

Pelanggaran Kritis: Hambatan Akses Data dan Dark Patterns

Penegakan DSA menunjukkan bahwa platform masih menghalangi upaya penanggulangan FIO. Komisi Eropa secara pendahuluan menemukan Meta (Facebook dan Instagram) dan TikTok melanggar kewajiban mereka untuk memberikan akses data yang memadai kepada peneliti. Akses data ini krusial bagi peneliti independen untuk mengidentifikasi akun, memetakan signature teknis, dan mengatribusi jaringan CIB secara efektif.

Selain itu, Meta ditemukan melanggar kewajiban menyediakan mekanisme sederhana bagi pengguna untuk melaporkan konten ilegal. Meta dituduh menggunakan dark patterns (desain antarmuka yang menipu atau membingungkan) dalam protokol pelaporan, yang dikhawatirkan membuat proses pelaporan konten berbahaya menjadi “tidak efektif”. Dengan menghambat transparansi dan pelaporan, platform secara tidak sengaja melindungi aktor FIO. Oleh karena itu, regulasi yang menuntut transparansi data dan desain antarmuka yang jujur, seperti DSA, menjadi alat penting untuk memaksa sektor swasta bertanggung jawab.

Table 5: Tuntutan Regulasi Global terhadap Platform Digital (DSA EU)

Dilema Etika dan Hukum: Mempertahankan Kebebasan Berekspresi

Upaya untuk mengatur FIO secara hukum menghadapi tantangan yang melekat pada perlindungan kebebasan berekspresi. Dalam yurisdiksi yang menjunjung tinggi kebebasan berbicara, seperti yang dilindungi oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS, perlindungan tersebut tidak absolut, tetapi pembatasan pidato berdasarkan isinya (content-based regulation) biasanya dikenakan standar strict scrutiny yang sulit dipenuhi oleh pemerintah.

Oleh karena FIO mengeksploitasi dilema etika dan hukum ini , regulasi yang efektif harus cerdas. Daripada mencoba mengatur sudut pandang politik atau informasi yang salah (misinformation)—yang berisiko melanggar kebebasan berpendapat—regulasi harus fokus pada perilaku inautentik, penipuan, dan koordinasi (CIB). Mengatur manipulasi dan penyamaran sumber (yang secara eksplisit melanggar kedaulatan dan menipu) lebih dapat dibenarkan secara konstitusional dan etis daripada mengatur konten politik itu sendiri.

Upaya Mitigasi Pemerintah Nasional

Pemerintah memainkan peran sentral dalam memitigasi FIO melalui pengawasan konten dan penegakan hukum. Upaya mitigasi termasuk pengawasan ketat terhadap konten media sosial untuk menghindari kerugian publik. Kebijakan yang lebih tegas dapat mencakup tindakan peringatan dan pemblokiran media elektronik jika penyimpangan, seperti hoaks atau berita bohong yang merupakan tindak pidana informasi, sudah sangat berlebihan.

Pentingnya Tata Kelola yang Baik (Good Governance) juga harus ditekankan. FIO memanfaatkan krisis kepercayaan; oleh karena itu, pertahanan terbaik adalah pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Institusi harus menerapkan prosedur yang transparan, misalnya dalam proses penunjukan eksekutif, untuk mencegah pengaruh yang tidak semestinya, baik dari dalam maupun luar negeri.

Rekomendasi Strategis untuk Peningkatan Ketahanan Digital Nasional

Untuk membangun ketahanan yang tangguh terhadap FIO yang semakin canggih dan didukung AI, strategi nasional harus mencakup tiga pilar utama: literasi kognitif, arsitektur pertahanan, dan kolaborasi terstruktur.

Pilar I: Reformasi Program Literasi Digital menuju Pertahanan Kognitif

Literasi digital adalah fondasi ketahanan. Kurangnya literasi digital adalah mata rantai yang dieksploitasi FIO, dan peningkatannya adalah kunci untuk meredam dampak polarisasi.

Pengembangan Kerangka Literasi Praktis dan Komprehensif

Program literasi harus direformasi dari sekadar kesadaran pasif menjadi pertahanan kognitif aktif. Literasi harus fokus pada kemampuan praktis  dan mencakup empat kerangka utama literasi digital. Dalam menghadapi AI dan CIB, sekadar menyadari adanya hoaks tidak cukup. Masyarakat perlu dilatih untuk mengenali tanda tangan (signatures) dan pola koordinasi inautentik  yang merupakan ciri khas FIO. Hal ini mencakup pemahaman tentang bagaimana narasi FIO dirancang untuk mengeksploitasi bias kognitif dan perpecahan sosial.

Kementerian atau lembaga terkait telah mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi media sosial  melalui kegiatan terstruktur seperti webinar, seminar, atau nonton bareng yang menargetkan segmen masyarakat/komunitas tertentu.

Pilar II: Penguatan Arsitektur Pertahanan Siber Nasional

Pengakuan bahwa ruang siber adalah medan baru pertahanan nasional  menuntut peningkatan kapabilitas keamanan siber.

Tindakan Kunci:

1. Peningkatan Keamanan Siber: Memperkuat keamanan siber untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital yang tangguh.
2. Integrasi Risiko FIO/FI: Integrasi tinjauan risiko FIO/FI ke dalam kebijakan investasi asing dan manajemen infrastruktur kritis. Pengaruh informasi seringkali merupakan hasil sampingan dari penetrasi ekonomi yang mendalam , dan risiko ini harus dikelola.

Pilar III: Kolaborasi Lintas Sektor dan Respon Cepat

Ketahanan terhadap FIO tidak dapat dicapai hanya oleh pemerintah. Dibutuhkan sinergi yang diwajibkan antara berbagai pemangku kepentingan.

Mewajibkan Kolaborasi dan Atribusi Cepat

Kolaborasi dan berbagi informasi antar institusi pemerintah, sektor swasta (platform), universitas, dan masyarakat sipil harus didorong untuk membangun ketahanan. Ini termasuk investasi dalam kemampuan teknis untuk atribusi, seperti mengidentifikasi akun, memetakan telemetri signature, dan mengaitkan FIO secara cepat.

Penguatan Ekosistem Informasi yang Sehat

Media massa harus diarahkan untuk menciptakan ruang informasi yang sehat, berkomitmen pada prinsip independensi, dan kebenaran untuk menangkal propaganda. Selain itu, Humas pemerintah harus responsif, berkomunikasi secara langsung di media sosial , dan memberikan respons segera terhadap disinformasi. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi berfungsi sebagai tameng paling efektif melawan narasi FIO yang menyerang kegagalan negara.

Table 6: Strategi Peningkatan Ketahanan Digital Nasional Melawan FIO

Kesimpulan

Operasi Pengaruh Asing (FIO) telah berkembang melampaui propaganda tradisional menjadi perang informasi siber yang terkoordinasi dan tersembunyi. FIO kini merupakan ancaman keamanan yang sistemik, yang secara strategis beroperasi di zona abu-abu hukum dan kedaulatan, dengan tujuan jangka panjang untuk mengikis kohesi sosial dan melumpuhkan kepercayaan terhadap sistem demokratis.

Keterbatasan hukum internasional dalam mendefinisikan intervensi  dieksploitasi oleh aktor negara melalui penggunaan mekanisme Coordinated Inauthentic Behavior (CIB) dan komersialisasi konflik siber melalui Private Sector Offensive Actors (PSOAs). Pergeseran dari sekadar bot sederhana ke persona inautentik yang diperkuat AI  menargetkan kerentanan kognitif masyarakat, terutama mereka yang memiliki literasi digital rendah.

Strategi pertahanan nasional harus menyimpulkan bahwa ketahanan digital secara fundamental terkait dengan legitimasi domestik. Ketika FIO berhasil membuat masyarakat khawatir tentang berita palsu  dan meningkatkan ketidakpercayaan institusional , maka ancaman FIO telah mencapai keberhasilan terbesar mereka, terlepas dari hasil pemilu.

Oleh karena itu, rekomendasi strategis harus bersifat multi-dimensi, meliputi:

1. Regulasi yang Berani: Menerapkan kerangka kerja yang menuntut transparansi radikal dari platform (seperti model DSA) dan mengenakan sanksi serius atas pelanggaran transparansi data.
2. Fokus pada Atribusi Perilaku: Mengalihkan upaya hukum dan teknis untuk mengatur perilaku penipuan (CIB) daripada konten politik, guna menghindari tantangan kebebasan berekspresi.
3. Pembangunan Ketahanan Kognitif: Merevisi program literasi digital agar secara eksplisit mengajarkan identifikasi taktik FIO dan membangun mekanisme pertahanan mental terhadap manipulasi, memperkuat literasi sebagai pilar utama ketahanan nasional.
4. Menargetkan Rantai Pasokan: Mengembangkan kerangka kerja sanksi atau regulasi yang menargetkan PSOA, yang memfasilitasi penjualan kemampuan siber ofensif kepada aktor asing, untuk mengurangi kemampuan plausible deniability negara agresor.