Revolusi Islam Iran (1979) dan Munculnya Politik Identitas Global: Menganalisis Bangkitnya Kekuatan Politik Berbasis Agama di Panggung Internasional

Anatomi Keruntuhan: Latar Belakang dan Transformasi 1979

Revolusi Islam Iran pada 11 Februari 1979 menandai titik balik yang tidak hanya mengubah lanskap Iran secara fundamental, tetapi juga melahirkan paradigma baru dalam hubungan internasional, di mana identitas agama bertransformasi menjadi sumber kekuatan politik dan kedaulatan negara yang menantang tatanan sekuler global. Proses perubahan ini merupakan hasil dari akumulasi kontradiksi internal dan penolakan terhadap hegemoni eksternal yang dipersonifikasikan oleh rezim Shah Mohammad Reza Pahlavi.

Kontradiksi Rezim Pahlavi: Sekularisasi, Otokrasi, dan Kesenjangan Sosial

Rezim Pahlavi berupaya memaksakan modernisasi yang didorong oleh sekularisme, sebuah upaya yang secara substansial mengasingkan mayoritas penduduk Iran. Shah mempromosikan sekularisme di bidang pemerintahan, sambil secara besar-besaran mengundang investor Amerika Serikat (AS). Kebijakan ini, yang didukung oleh kekuatan Barat, membuat Shah dipandang sebagai “anjing penjaga imperialis Amerika”. Inti dari kegagalan rezim ini adalah bahwa modernisasi yang ia lakukan bersifat otokratis sekuler—kemajuan ekonomi yang dipaksakan dan tidak disertai dengan partisipasi politik atau penghormatan terhadap identitas kultural dan keagamaan masyarakat.

Kekuasaan Shah bersifat otokratis dan menindas. Militer dan polisi rahasia (SAVAK) menjadi simbol kebencian publik karena tindakan intimidatif terhadap golongan yang berseberangan, termasuk kaum Islam Syiah dan golongan kiri. Ironisnya, ketergantungan ekonomi yang besar pada Barat justru memperlebar kesenjangan sosial di Iran, memicu kemarahan publik yang disalurkan melalui aksi massa. Penolakan ini tidak hanya bersifat ideologis, tetapi juga memiliki akar ekonomi yang kuat, di mana aksi mogok pekerja kilang minyak, misalnya, menuntut kenaikan gaji dan peningkatan tunjangan perumahan.

Analisis terhadap keruntuhan Pahlavi menunjukkan kegagalan model negara-bangsa yang berupaya meniru modernitas Barat tanpa mengakui identitas pribumi. Revolusi 1979 menjadi penolakan yang gamblang terhadap narasi global bahwa modernisasi harus selalu identik dengan sekularisme. Kekalahan Shah dapat diringkas sebagai kekalahan kehendak untuk mempertahankan kekuasaan terhadap kehendak revolusioner Ayatollah Khomeini yang jauh lebih kuat untuk menaklukkan kekuasaan.

Peran Ulama Syiah dan Penegakan Teokrasi

Revolusi ini unik karena dipimpin oleh ulama, dipersonifikasikan oleh Ayatollah Rohullah Khomeini, yang mengakhiri kekuasaan rezim monarki Pahlavi. Keterlibatan ulama (paramullah) menandai pergeseran ideologis signifikan dalam Syiah, yang secara tradisional menekankan quietisme (sikap pasif secara politik sambil menunggu kedatangan Imam Mahdi). Pasca-1979, Syiah hadir dalam bentuk yang revolusioner dan progresif.

Setelah kejatuhan Shah, Iran bertransformasi menjadi negara teokrasi yang menjadikan nilai agama sebagai dasar penyelenggaraan negara. Langkah ini secara fundamental menolak konsep pemerintahan sekuler seperti Trias Politika yang banyak dianut oleh negara-negara Barat, yang mengadvokasi pemisahan kekuasaan untuk mencegah penyalahgunaan. Khomeini mengimplementasikan ide-ide revolusi Islamnya dengan energi yang tak kenal kompromi sepanjang masa pemerintahannya (1979-1989), mengubah Iran menjadi sebuah teokrasi yang melahirkan dinamika geopolitik global yang kompleks.

Pilar Ideologis: Velayat-e Faqih sebagai Kontranarasi Politik

Pilar ideologis yang menopang Republik Islam Iran adalah doktrin Velayat-e Faqih (Guardianship of the Jurisprudent). Doktrin ini bukan sekadar landasan konstitusional, melainkan sebuah kontranarasi politik yang menantang gagasan kedaulatan sekuler Barat.

Velayat-e Faqih: Kedaulatan Ilahi dan Hukum Jurispruden

Velayat-e Faqih—atau pemerintahan oleh pakar agama (faqih)—adalah sistem tata kelola yang menjadi dasar operasi Iran sejak Revolusi Islam 1979. Konsep ini mentransfer semua otoritas politik dan agama kepada ulama Syiah, membuat semua keputusan kunci negara tunduk pada persetujuan Pemimpin Tertinggi (vali-e faqih).

Meskipun konsep wilayat al-faqih telah dibahas selama berabad-abad di seminari Syiah, doktrin ini awalnya hanya merupakan gagasan skolastik yang samar, terbatas pada pengawasan terhadap orang-orang yang dianggap tidak mampu melindungi kepentingannya sendiri, seperti yatim piatu atau penyandang disabilitas. Khomeini merekonseptualisasinya secara radikal, memperluas doktrin ini untuk mencakup seluruh negara dan populasi. Justifikasi teologisnya adalah bahwa Faqih (ulama yang paling memahami Islam) harus memerintah sebagai penjaga negara sampai kembalinya Imam Mahdi ke-12.

Doktrin Velayat-e Faqih pada hakikatnya adalah penolakan epistemologis terhadap sekularisme Barat. Model liberal menetapkan akal manusia sebagai basis kedaulatan, memisahkan agama dari negara. Sebaliknya, Iran menolak pemisahan ini. Dengan menetapkan bahwa otoritas Faqih—manusia yang paling memahami hukum Ilahi—harus mengatasi kedaulatan rakyat, doktrin ini menolak prinsip utama liberalisme politik. Doktrin ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur Iran, tetapi menjadi basis ideologis bagi dorongan untuk “Mengekspor Revolusi,” karena menempatkan superioritas hukum Ilahi di atas hukum buatan manusia.

Akuntabilitas Ilahi dan Konsolidasi Kekuasaan

Velayat-e Faqih yang dilembagakan dalam konstitusi Iran menciptakan sistem politik hibrida yang unik, sering disebut “Teo-Demokrasi”. Namun, di bawah konsep absolute velayat-e faqih, Pemimpin Tertinggi hanya bertanggung jawab kepada Tuhan, memastikan bahwa otoritas keagamaan tertinggi tidak dapat dibatasi oleh lembaga sekuler.

Meskipun Majelis Ahli (Assembly of Experts), sebuah badan yang terdiri dari 88 ahli hukum Syiah, secara teoretis bertanggung jawab untuk memilih dan mengawasi Pemimpin Tertinggi, kekuasaan Pemimpin Tertinggi untuk memveto semua kandidat Majelis membuat badan ini secara praktis tidak berdaya. Mantan ketua Mahkamah Agung Iran bahkan menyatakan bahwa ilegal bagi institusi manapun, termasuk Majelis Ahli, untuk mengawasi otoritas Pemimpin Tertinggi. Akibatnya, meskipun terjadi perdebatan konstan dalam diskursus politik Iran mengenai hubungan antara pemerintahan representatif (kedaulatan rakyat) dan kebijaksanaan wali (Faqih) , Pemimpin Tertinggi mempertahankan kekuasaan sentral.

Perbedaan fundamental dalam sumber kedaulatan politik antara Iran dan model Barat dirangkum dalam tabel berikut:

Table 1: Perbandingan Prinsip Kedaulatan Politik (Teokrasi Iran vs. Sekularisme Barat)

Penantang Tatanan Liberal: Menegasi Sekularisme Barat

Revolusi Islam Iran bukan sekadar perubahan rezim, tetapi sebuah deklarasi perlawanan terhadap hegemoni global yang dipimpin Barat, yang secara historis mengadvokasi sekularisme politik dan ekonomi liberal.

Penolakan Hegemoni dan Konstitusi Ideologis

Revolusi 1979 secara langsung mengubah haluan politik Iran dan orientasi kebijakan luar negerinya secara menyeluruh. Prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan luar negeri Iran adalah penolakan terhadap segala bentuk dominasi asing, mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan teritorial, serta membela hak-hak seluruh umat Muslim. Iran juga menolak bersekutu dengan kekuatan hegemoni.

Konstitusi Iran memperkuat penolakan ideologis ini. Pasal 3 dan Pasal 152 secara eksplisit mengatur bahwa kebijakan luar negeri harus sejalan dengan ideologi Islam. Kekuatan ideologi ini menjadikan ideologi sebagai komponen integral dari strategi keamanan nasional Iran. Ini berarti bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya digerakkan oleh kebutuhan pragmatis sempit, tetapi juga oleh prinsip moral keagamaan (membela umat Muslim) , yang membatasi fleksibilitas politik. Misalnya, Pemimpin Tertinggi, yang memegang kekuasaan sentral untuk menyatakan perang atau damai , memastikan bahwa tujuan revolusi, seperti sikap anti-Israel, tidak dapat dikompromikan.

Khomeini berhasil menciptakan wacana publik yang mengutamakan kemandirian intelektual dan kultural, menghilangkan rasa rendah diri yang dipupuk di hadapan pihak asing. Ini memberikan resonansi yang kuat di dunia Muslim dan di antara bangsa-bangsa tertindas yang mencari model pembangunan yang tidak harus meniru cetak biru Barat. Revolusi Iran berfungsi sebagai inspirasi kultural yang memvalidasi bahwa identitas agama dapat menjadi basis yang kuat untuk kedaulatan dan perlawanan.

Benturan Peradaban atau Ideologi?

Konfrontasi antara Republik Islam Iran dan Barat sering kali melampaui perselisihan politik biasa. Para cendekiawan dan pejabat Iran menegaskan bahwa ini adalah benturan peradaban antara dua pandangan dunia yang saling bertolak belakang: pandangan yang didasarkan pada nilai-nilai ilahi (Iran) melawan pandangan yang didominasi materialisme dan sekularisme (Barat).

Kritik Iran terhadap Peradaban Barat berpusat pada krisis moral dan sosial yang dianggap berakar dari jauhnya masyarakat Barat dari nilai-nilai ilahi. Sementara pendekatan Iran tidak sepenuhnya menolak Barat, ia secara tegas menolak untuk tunduk pada dominasinya, mengambil sikap yang rasional, historis, dan didasarkan pada ajaran agama.

Dalam konteks teori hubungan internasional, Revolusi Iran sering dikutip sebagai bukti empiris yang mendukung tesis “Benturan Peradaban” (Clash of Civilizations) yang diajukan oleh Samuel Huntington. Huntington berpendapat bahwa konflik masa depan akan terjadi pada batas-batas budaya dan peradaban yang berbeda. Revolusi Islam, dengan menantang gagasan dunia yang berorientasi pada Westernisasi universal, menegaskan bahwa budaya-budaya besar seperti Islam akan terus eksis dalam persaingan dengan budaya Barat.

Manifestasi Anti-Barat dalam Kebijakan Domestik dan Luar Negeri

Penolakan ideologis terhadap Barat segera diinstitusionalisasikan setelah Revolusi. Hubungan bilateral antara Iran dan AS memburuk drastis menyusul penumbangan Rezim Pahlavi yang pro-AS dan pengambilalihan Kedutaan Besar AS di Teheran pada November 1979.

Sebagai tanggapan, AS memberlakukan sanksi yang signifikan, termasuk melarang impor minyak dari Iran, membekukan aset Iran senilai USD 12 miliar, dan menerapkan embargo perdagangan. Sanksi awal ini secara efektif memvalidasi narasi revolusioner Khomeini bahwa Barat adalah musuh yang berupaya merusak kedaulatan Iran. Tekanan Barat mendorong Iran untuk mencapai kemandirian di bidang pertanian dan industri, sebuah upaya yang berlanjut bahkan di masa perang Iran-Irak.

Secara domestik, para pemimpin garis keras pasca-Khomeini, seperti Mahmoud Ahmadinejad, secara tegas menolak dan melarang film-film atau budaya Barat yang dianggap liberal dan sekuler agar tidak mengganggu kebijakan internal Iran. Penolakan budaya ini adalah upaya untuk menjaga integritas ideologis revolusi dan mempromosikan budaya Islam. Dalam kebijakan luar negeri, Iran terus menunjukkan sikap anti-manuver politik Barat, sering kali mengabaikan organisasi-organisasi internasional yang dianggap disetir oleh Barat.

Globalisasi Politik Identitas Berbasis Agama

Revolusi Iran 1979 menandai bangkitnya kekuatan politik identitas berbasis agama (PIG) di kancah global. Iran tidak hanya mengubah dirinya menjadi negara Islam, tetapi juga secara aktif memproyeksikan modelnya ke luar negeri, memicu rivalitas sektarian dan aliansi strategis di Timur Tengah.

Doktrin “Mengekspor Revolusi”

Setelah Revolusi, Imam Khomeini secara konsisten mendorong agar Revolusi Islam diperkenalkan dan dikampanyekan ke dunia, sebuah doktrin yang dikenal sebagai “Mengekspor Revolusi”. Ini adalah upaya untuk menargetkan bangsa-bangsa dengan tujuan menyebarkan anti-tirani dan kemerdekaan, mempromosikan cita-cita ideologis dan nilai-nilai keagamaan pribumi Iran.

Iran Islam menjadi pusat inspirasi dan kebangkitan bagi bangsa-bangsa, khususnya umat Islam di seluruh dunia. Tujuannya adalah mewujudkan kepentingan transnasional Republik Islam, yang mencakup dimensi ideologis yang komprehensif, bukan hanya kepentingan nasional sempit. Secara analitis, “Mengekspor Revolusi” adalah pelembagaan Politik Identitas Syiah sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Sebelum 1979, identitas Syiah sebagian besar bersifat pasif secara politik. Setelah Revolusi, identitas ini didukung oleh negara dan bertransformasi menjadi kekuatan transnasional yang menginspirasi aktor-aktor non-negara di luar Iran, seperti Hizbullah di Lebanon, yang secara eksplisit menganut doktrin Velayat-e Faqih.

Pemicu Rivalitas Sektarian Regional (Iran vs. Arab Saudi)

Tahun 1979 terbukti menjadi tahun yang menentukan bagi dunia Islam, memicu rivalitas sektarian yang masif dan persaingan geopolitik antara Iran dan Arab Saudi. Revolusi Iran mendirikan bangsa tersebut sebagai teokrasi yang berupaya membela Syiah di seluruh dunia. Arab Saudi, sebagai respons, merangkul Islam Sunni yang lebih radikal dan mulai mengekspornya secara global. Kedua kekuatan ini segera bentrok, dengan dampak besar di kawasan Timur Tengah.

Ayatollah Khomeini secara terbuka menantang legitimasi Dinasti Al Saud dan otoritasnya sebagai Penjaga Dua Kota Suci. Hal ini mengubah persaingan politik tradisional menjadi kontestasi ideologis yang mendalam untuk kepemimpinan dunia Muslim. Konsekuensinya, perbedaan sektarian historis antara Sunni dan Syiah dieksploitasi dan dimobilisasi untuk tujuan politik, memperburuk konflik-konflik kontemporer di kawasan tersebut. Contoh nyata adalah ketika Arab Saudi mendukung rezim Sunni Saddam Hussein melawan Iran Syiah selama Perang Iran-Irak pada tahun 1980-an, memberikan sumbangan dana yang besar. Rivalitas ini terus terefleksi dalam konflik proksi di Yaman, Suriah, dan Irak.

Pragmatisme Identitas: Aliansi Lintas Sektarian

Meskipun fondasi PIG Iran adalah Syiah, Iran menunjukkan pragmatisme strategis dengan membentuk aliansi lintas sektarian berdasarkan ideologi perlawanan bersama terhadap musuh hegemoni (AS) dan regional (Israel).

Aktor-aktor Syiah seperti Hizbullah di Lebanon dan Badr Organisation di Irak secara ideologis terikat dengan doktrin Faqih Iran. Namun, Iran juga memberikan dukungan signifikan kepada Hamas, kelompok Sunni Palestina yang berakar dari Ikhwanul Muslimin.

Meskipun asal usul Hamas sebagai kelompok Muslim Sunni menjadi penghambat hubungan dengan Teheran di masa lalu (misalnya, selama Perang Suriah di mana Teheran mendukung rezim Assad dan Hamas mendukung oposisi Sunni) , kedua pihak menemukan titik temu dalam Poros Perlawanan. Iran menyediakan dana, senjata (seperti roket Fajr-5), dan dukungan teknis. Komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran bahkan mengklaim bahwa semua rudal yang digunakan di Gaza dan Lebanon diciptakan dengan dukungan Iran. Aliansi ini menunjukkan bahwa sementara identitas agama Syiah adalah sumber legitimasi internal dan alat kebijakan luar negeri, identitas perlawanan terhadap Zionisme dan hegemoni Barat berfungsi sebagai perekat strategis yang melampaui batas-batas sektarian.

Konsekuensi Geopolitik dan Stabilitas Regional Jangka Panjang

Kemunculan kekuatan politik berbasis agama yang didukung negara seperti Iran telah menimbulkan konsekuensi geopolitik yang kompleks, terutama melalui adopsi strategi perang proksi yang merusak tatanan negara-bangsa di Timur Tengah.

Strategi Perang Proksi dan Zona Abu-abu

Selama lebih dari tiga dekade, Iran secara konsisten mengandalkan pendekatan tidak langsung, yang dikenal sebagai strategi perang proksi, untuk menghadapi lawan-lawannya. Hal ini dilakukan melalui jaringan mitra regional, termasuk Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan kelompok-kelompok bersenjata di Irak dan Gaza. Strategi ini memungkinkan Iran untuk menghindari konfrontasi militer langsung dengan Amerika Serikat atau Israel , mempraktikkan apa yang disebut “eskalasi di zona abu-abu” (grey zone).

Penggunaan proksi ini adalah bentuk evolusi konflik modern, di mana Iran dapat memproyeksikan kekuatan secara transnasional berdasarkan identitas agama dan ideologi perlawanan, tanpa harus menanggung tanggung jawab langsung di bawah hukum internasional.

Table 2: Jaringan Proksi Iran dan Ekspresi Politik Identitas Transnasional

Dampak pada Kedaulatan Negara Tuan Rumah

Dampak paling signifikan dari perang proksi Iran adalah rusaknya kedaulatan negara-bangsa tuan rumah, sebuah konsekuensi langsung dari globalisasi PIG. Ketika kelompok-kelompok non-negara yang didukung secara ideologis dan militer oleh Iran menjadi lebih kuat daripada tentara nasional, pemerintah resmi di negara-negara tersebut kehilangan sebagian besar kontrol.

Di Lebanon, Hezbollah memiliki kekuatan militer yang melampaui tentara nasional. Di Yaman, kelompok Houthi, meskipun memiliki akar lokal yang kuat, menerima dukungan keahlian dan pelatihan militer dari Iran melalui Hizbullah untuk menantang Arab Saudi dan AS. Situasi serupa terjadi di Irak, Suriah, dan Yaman, di mana persaingan pengaruh antara Arab Saudi dan Iran melalui perang proksi menyebabkan ketidakstabilan kawasan yang berkelanjutan.

Perang proksi Iran adalah pelembagaan ketidakstabilan regional. Konflik yang didorong oleh loyalitas transnasional berbasis identitas menjadi sangat sulit untuk diselesaikan melalui perjanjian politik konvensional. Aktor-aktor proksi, seperti Houthi yang dapat bertindak di Laut Merah untuk tujuan penangkalan terhadap musuh Iran , semakin meruntuhkan kedaulatan negara, memperbesar risiko konflik yang tidak terduga dan berkontribusi pada keruntuhan tatanan global sedikit demi sedikit.

Iran dalam Tatanan Dunia Baru: Bukti Daya Tahan Politik Identitas

Revolusi Islam Iran telah menunjukkan resiliensi ideologis yang luar biasa. Meskipun menghadapi tekanan dan ancaman yang terus-menerus, termasuk embargo ekonomi yang dimulai oleh AS pasca 1979 , Iran tetap teguh pada tujuan revolusionernya. Penegakan aturan yang didasarkan pada agama secara konsisten diperketat, dan budaya sekuler yang bertentangan dengan nilai-nilai Iran secara tegas ditolak.

Republik Islam Iran melihat dirinya sebagai kekuatan yang independen dan berdaulat, yang menghentikan siklus ketergantungan pada Barat yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20 di bawah kolonialisme Rusia-Inggris dan rezim Pahlavi. Iran memandang dunia saat ini berada pada fase “perombakan besar” tatanan internasional. Dengan berbekal pengalaman 45 tahun menghadapi tekanan Barat, Iran bertujuan untuk memasuki tatanan dunia baru ini dengan posisi terhormat, mempertahankan kekuatan nasionalnya sebagai kekuatan anti-hegemoni yang didorong oleh identitas keagamaan.

Kesimpulan

Revolusi Islam Iran tahun 1979 adalah peristiwa politik yang sangat unik yang mendefinisikan kembali peran agama dalam geopolitik modern. Dengan menumbangkan monarki yang didukung Barat dan mendirikan teokrasi berdasarkan doktrin Velayat-e Faqih, Iran secara fundamental menantang universalitas sekularisme Barat sebagai satu-satunya model pemerintahan modern yang sah.

Tantangan Iran terhadap sekularisme Barat terwujud dalam beberapa dimensi: penolakan epistemologis terhadap kedaulatan rakyat demi kedaulatan Ilahi, penolakan tegas terhadap hegemoni AS/Barat melalui kebijakan luar negeri anti-dominasi yang tertanam secara ideologis, dan globalisasi politik identitas Syiah. Doktrin “Mengekspor Revolusi” telah mengubah identitas agama menjadi alat kebijakan luar negeri yang memicu dan memperkuat persaingan sektarian regional (melawan Arab Saudi) dan menciptakan jaringan proksi transnasional. Konsekuensi dari pendekatan ini adalah erosi kedaulatan negara-bangsa di Timur Tengah dan terciptanya zona abu-abu konflik yang sulit dikelola.

Kekuatan politik yang didorong oleh agama di Iran terbukti sangat tangguh, bertahan menghadapi sanksi berat selama puluhan tahun. Analisis menunjukkan bahwa Revolusi Islam adalah kasus yang paling menonjol mengenai bagaimana sebuah kekuatan politik yang terlembagakan, yang menempatkan nilai-nilai Ilahi di atas tatanan sekuler, dapat secara efektif bertahan dan menantang status quo geopolitik global.