Akhir Sejarah yang Tertunda: Analisis Kritis Komprehensif terhadap Tesis Francis Fukuyama, Krisis Demokrasi Liberal, dan Kebangkitan Tatanan Alternatif Pasca-1991

Kemenangan Ideologis dan Prognosis Kontroversial 1991

Pada penghujung Perang Dingin, runtuhnya Uni Soviet dan blok Komunis pada tahun 1991 memicu optimisme liberal yang masif di seluruh dunia Barat. Dalam konteks euforia geopolitik ini, Francis Fukuyama mempublikasikan tesisnya yang paling berpengaruh, “Akhir Sejarah” (The End of History), yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut menandai kemenangan final demokrasi liberal dan kapitalisme. Menurut tesis ini, tidak ada lagi ideologi tatanan politik yang lebih unggul atau berkelanjutan yang dapat menantang tatanan Negara Homogen Universal yang mengakui kebebasan dan kesetaraan individu.

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis landasan filosofis tesis Fukuyama, mengevaluasi klaim superioritasnya, dan secara mendalam mengidentifikasi mengapa prognosis finalitas tersebut terbukti prematur. Analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa tiga tantangan utama—kerapuhan ekonomi kapitalis, kebangkitan model otoritarianisme-kapitalis yang kompetitif (terutama Tiongkok), dan fragmentasi sosial yang dipicu oleh politik identitas—telah secara kolektif membantah gagasan bahwa evolusi ideologi manusia telah mencapai puncaknya. Peristiwa-peristiwa sejak tahun 1991 membuktikan bahwa Sejarah, sebagai perjuangan ideologis, belum berakhir, melainkan telah bermutasi ke dalam bentuk konflik dan persaingan tatanan baru yang kompleks.

Landasan Teoretis Tesis Akhir Sejarah

Fukuyama membangun argumennya bukan di atas analisis politik kontemporer semata, tetapi di atas fondasi filsafat sejarah yang diambil dari pemikiran G.W.F. Hegel, terutama melalui lensa interpretasi filsuf Prancis-Rusia, Aleksandr Kojève.

Warisan Hegel dan Aleksandr Kojève

Inti dari tesis Akhir Sejarah adalah konsep teleologis: bahwa sejarah manusia adalah proses evolusioner yang bergerak menuju tujuan akhir yang rasional. Fukuyama mengambil inspirasi dari Kojève, yang secara ironis dan filosofis mengklaim bahwa Sejarah telah berakhir pada tahun 1806, seiring dengan Pertempuran Jena, ketika Napoleon menyebarkan prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan ke Eropa. Fukuyama memperbarui tanggal ini menjadi periode pasca-Perang Dingin. Keruntuhan komunisme merupakan konfirmasi bahwa satu-satunya tatanan yang tersisa yang mampu menanggapi kebutuhan fundamental manusia adalah demokrasi liberal. Dengan kekalahan monarki, fasisme, dan komunisme, umat manusia dianggap pada dasarnya tidak mampu menciptakan sistem politik lain yang lebih unggul.

Dua Motor Sejarah dan Kapitalisme Rasional

Fukuyama berargumen bahwa proses sejarah didorong oleh dua kekuatan universal. Kekuatan pertama adalah Ilmu Pengetahuan Alam Modern yang menghasilkan kapitalisme rasional. Adopsi teknologi dan metode produksi yang rasional oleh negara-negara modern secara inheren memaksakan konvergensi ekonomi dan sosial. Kapitalisme, yang lahir dari ideologi liberal dengan ciri khas kepentingan diri (self-interest) dan rasionalitas ekonomi , menciptakan kemakmuran yang luas. Peningkatan standar hidup, bersama dengan populasi yang lebih kosmopolit dan terdidik, muncul untuk membebaskan tuntutan sosial tertentu yang sebelumnya terpendam di kalangan masyarakat miskin dan kurang terdidik.

Peran Sentral Thymos dan Janji Pengakuan

Kekuatan kedua, yang dianggap sebagai motor politik utama, adalah Perjuangan demi Pengakuan (Thymos). Berasal dari filsafat Plato, thymos didefinisikan sebagai bagian dari jiwa yang menuntut pengakuan martabat dan harga diri seseorang. Tesis Fukuyama menyatakan bahwa tatanan politik (seperti monarki atau komunisme) yang gagal memberikan pengakuan yang setara akan selalu menimbulkan perlawanan ideologis. Hanya demokrasi liberal yang, melalui janji hak individu yang setara—dikenal sebagai Isothymia—yang mampu memuaskan tuntutan universal akan pengakuan ini secara final.

Namun, terdapat kerentanan mendasar dalam asumsi bahwa dua motor sejarah ini akan selalu beroperasi secara harmonis. Meskipun Fukuyama berasumsi bahwa rasionalitas material (kapitalisme) dan pengakuan setara (thymos) saling menguatkan, realitas menunjukkan bahwa stabilitas politik liberal yang dijanjikan bergantung pada efektivitas ekonomi yang konsisten dan berjangka panjang. Contohnya dapat dilihat dalam sejarah Indonesia di masa Demokrasi Liberal (sebelum 1959). Periode tersebut ditandai dengan instabilitas politik kronis; pergantian kabinet yang cepat (Kabinet Juanda adalah yang terakhir)  menyebabkan arah kebijakan yang selalu berganti-ganti, menghambat penerapan program kepada masyarakat. Meskipun terdapat upaya untuk memperbaiki kondisi ekonomi, seperti Sistem Ekonomi Gerakan Benteng yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi nasional dengan menumbuhkan kelas pengusaha pribumi , ketidakmampuan kabinet untuk bertahan menunjukkan bahwa kerangka politik yang bebas dan mengklaim isothymia tidak menjamin sinkronisasi dengan motor ekonomi rasional. Kegagalan ini, bahkan dalam kerangka liberal awal, menyiratkan bahwa tatanan liberal dapat runtuh dari dalam jika tidak didukung oleh efektivitas dan stabilitas material yang memadai.

Analisis Kritik Filosofis: Masalah Thymos dan Universalitas Kebutuhan Akan Pengakuan

Kritik yang paling tajam terhadap tesis Akhir Sejarah berfokus pada landasan metodologis dan filosofisnya, terutama penggunaan konsep thymos dan klaim universalitasnya.

Kritik Metodologis: Metafora Versus Penjelasan Ilmiah

Fukuyama dikritik karena melakukan lompatan metodologis yang tidak beralasan antara psikologi individu dan analisis sosial. Kritikus menunjukkan bahwa Fukuyama menyederhanakan realitas  dan secara tidak wajar menggunakan konsep jiwa Plato (thymos) untuk menafsirkan masyarakat modern. Hubungan antara jiwa atau kepribadian seseorang dengan perubahan peradaban dan masyarakat dianggap sebagai analogi yang jauh, paling-paling hanya dapat digunakan sebagai metafora, dan bukan sebagai penjelasan ilmiah yang akurat yang diharapkan dari seorang filsuf politik atau perwakilan ilmu sosial. Penjelasan semacam ini melemahkan klaim Fukuyama mengenai determinisme historis menuju demokrasi liberal.

Batasan Solusi Isothymia

Kritik filosofis yang substantif menyoroti bahwa Fukuyama gagal mempertimbangkan sepenuhnya sifat dualistik dari thymos. Meskipun Fukuyama mengklaim bahwa thymos mendorong manusia mencari pengakuan , ia dituduh mengabaikan kapasitas manusia untuk menolak kebutuhan akan pengakuan atau, yang lebih krusial, bahwa tuntutan pengakuan sering kali diarahkan pada hasrat untuk menjadi superior, atau Megalothymia, dan bukan hanya pengakuan setara (Isothymia).

Jika hasrat manusia yang paling kuat adalah untuk menjadi superior, tatanan liberal yang menekankan kesetaraan borjuis dan cenderung membosankan (The Last Man) akan selalu terasa tidak memuaskan. Kekosongan ini dapat memicu munculnya kembali politik yang ekstremis atau politik identitas yang secara eksplisit mencari keunggulan kolektif, bukan kesetaraan individual. Inilah alasan mengapa politik identitas dan konflik yang illiberal kembali mendominasi lanskap global.

Kritik Marxian terhadap Universalitas Demokrasi Liberal

Dari perspektif filsafat politik Marxis, klaim universalitas demokrasi liberal dapat dipandang sebagai idealisasi yang mengaburkan kontradiksi material yang belum terselesaikan. Demokrasi liberal menekankan hak-hak individu mendasar  yang dilindungi oleh keadilan konstitusional, tidak tunduk pada tawar-menawar politik. Namun, kritik kalangan kiri berargumen bahwa meskipun hak-hak konstitusional ada, prinsip keadilan liberal dapat memberikan pembenaran pada ketidakadilan material yang struktural. Dalam skema ini, individu, baik si miskin maupun si kaya, diperlakukan sebagai objek atau sekadar instrumental fungsional.

Hal ini menunjukkan bahwa secara filosofis, liberalisme belum berhasil mengatasi kontradiksi kelas dan material yang mendasar. Ideologi tersebut gagal menyelesaikan perjuangan untuk mendapatkan pengakuan yang sejati, karena pengakuan politik yang setara (Isothymia) menjadi hampa jika tidak disertai dengan keadilan ekonomi yang substansial.

Tabel 2: Kritik Filosofis Terhadap Konsep Thymos Fukuyama

Bukti Prematuritas Tesis I: Krisis Legitimasi Ekonomi Kapitalisme Liberal

Tesis Akhir Sejarah Fukuyama hanya valid jika tatanan ekonomi yang mendasarinya—kapitalisme pasar bebas—dapat dipertahankan sebagai sistem yang paling rasional, stabil, dan adil. Krisis keuangan global pasca-1991 menunjukkan kerapuhan fundamental sistem ini dan mengakibatkan kerusakan legitimasi politik yang mendalam.

Krisis Keuangan Global (GFC) 2008 sebagai Kegagalan Sistemik

Krisis Keuangan Global 2008, yang dipicu oleh kemunduran pasar perumahan Amerika Serikat, dengan cepat menyebar dari AS ke hampir seluruh negara di dunia. Peristiwa ini merupakan kegagalan sistemik kapitalisme pasar bebas yang tidak teregulasi, menantang gagasan bahwa rasionalitas ekonomi telah mencapai bentuk yang optimal.

Krisis tersebut memaksa pemerintah di negara-negara maju untuk melakukan intervensi masif. Sebagai respons, regulator keuangan harus memperkuat pengawasan dan menuntut bank beroperasi dengan leverage yang lebih rendah serta menilai risiko pinjaman lebih cermat. Faktanya, bahwa intervensi dan regulasi negara diperlukan untuk mencegah kehancuran total menunjukkan bahwa sistem ini masih rapuh dan jauh dari “akhir sejarah” yang stabil dan mapan.

Dampak Sosial dan Katalis Resesi Demokrasi

Selain kegagalan finansial, GFC 2008 membawa dampak sosial yang parah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis ini meningkatkan tingkat kemiskinan dan pengangguran di berbagai negara. Dampak ini bahkan relatif lebih kuat terhadap rumah tangga pedesaan dibandingkan perkotaan , memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi.

Kapitalisme didorong oleh prinsip kepentingan diri (self-interest). Ketika kepentingan diri yang tidak terkendali, melalui deregulasi keuangan, menyebabkan kehancuran sistemik, negara-negara liberal terpaksa memilih antara prinsip pasar bebas atau penyelamatan sistem. Keputusan untuk menyelamatkan institusi finansial besar (bailout), yang seringkali dianggap menguntungkan elit finansial yang bertanggung jawab atas krisis, memperkuat narasi bahwa negara bertindak sebagai alat elit. Hal ini secara fatal merusak klaim moral dan legitimasi kapitalisme liberal dan prinsip isothymia (kesetaraan). Kegagalan ekonomi dan penanganan krisis yang dirasakan tidak adil ini kemudian bertindak sebagai katalis utama bagi rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi, membuka jalan bagi populisme dan potensi resesi demokrasi.

Bukti Prematuritas Tesis II: Kebangkitan Tatanan Otoritarianisme-Kapitalis

Tantangan kedua, dan mungkin yang paling signifikan secara geopolitik, datang dari kemunculan model pembangunan alternatif yang membuktikan bahwa modernisasi ekonomi tidak terikat pada liberalisasi politik.

Model Tiongkok: Otoritarianisme-Kapitalis yang Kompetitif

Kebangkitan Tiongkok, yang dikenal sebagai ‘Keajaiban Ekonomi Tiongkok’ (China’s Economic Miracle), secara langsung menantang klaim Fukuyama bahwa demokrasi liberal adalah satu-satunya tatanan politik yang layak untuk masyarakat modern yang sukses. Tiongkok, yang diperintah secara otoriter oleh Partai Komunis, telah mencapai kemajuan ekonomi dan teknologi yang luar biasa, membuktikan bahwa negara otoriter dapat tetap kuat dan stabil.

Fukuyama melihat runtuhnya Uni Soviet sebagai berakhirnya persaingan ideologi. Namun, tatanan otoritarian Tiongkok, bersama dengan otokrasi berbasis energi di Rusia dan rezim non-demokratis di dunia Muslim , menunjukkan bahwa perjuangan telah bergeser dari ideologi normatif (Komunisme vs. Liberalisme) menjadi persaingan model tatanan (Governing Models) yang pragmatis.

Proyeksi Pengaruh Global dan Legitimasi Baru

Tiongkok tidak hanya stabil secara internal; ia memproyeksikan kekuatannya di panggung global sebagai alternatif kompetitif terhadap dominasi Barat. Strategi ini diwujudkan melalui inisiatif infrastruktur global seperti Belt and Road Initiative (BRI), didukung oleh Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Melalui BRI, Tiongkok menyalurkan modal dan teknologi untuk proyek pembangunan di Asia, Afrika, dan Eropa.

Strategi ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak hanya mengejar keuntungan nasional semata. Beijing berupaya membangun citra sebagai kekuatan global yang menawarkan “kebaikan bagi negara-negara” melalui kerja sama saling menguntungkan. Pendekatan ini, yang menggabungkan rasionalitas ekonomi dengan upaya membangun legitimasi moral di panggung internasional, secara fundamental meruntuhkan tesis teleologis Fukuyama. Jika Fukuyama benar bahwa manusia mencari pengakuan (thymos), Tiongkok menawarkan pengakuan kolektif yang kuat (nasionalisme dan kejayaan nasional) bersama dengan peningkatan standar hidup yang signifikan. Realitas ini menyiratkan bahwa pragmatisme—kemakmuran dan stabilitas yang dikelola negara—dapat menjadi penawar yang lebih efektif terhadap tuntutan thymos daripada janji kebebasan politik individu yang sering disertai dengan instabilitas ekonomi liberal. Tiongkok membuktikan bahwa kebebasan ekonomi dapat dipisahkan dari kebebasan politik, menghasilkan resep untuk kekuatan adidaya yang efisien.

Bukti Prematuritas Tesis III: Fragmentasi Sosial dan Politik Identitas

Jika konflik ideologis tidak lagi terwujud dalam bentuk pertarungan antar-negara besar (seperti Perang Dingin), konflik tersebut bermutasi ke dalam arena sosial dan budaya di dalam negara-negara liberal, dipicu oleh manifestasi thymos yang tidak terpuaskan.

Politik Identitas dan Manifestasi Thymos yang Illiberal

Fukuyama sendiri kemudian mengakui bahwa thymos adalah “kursi politik identitas hari ini”. Politik Identitas ini, yang menuntut pengakuan kolektif berdasarkan faktor seperti ras, jenis kelamin, atau orientasi seksual , telah menggeser fokus perdebatan politik dari isu-isu tradisional (seperti kebijakan ekonomi atau kelas pekerja) menuju tanggapan terhadap penindasan yang lebih spesifik.

Kebangkitan ideologi multikulturalisme baru-baru ini menunjukkan kontradiksi langsung dengan fondasi liberal klasik. Liberalisme klasik bertujuan untuk melindungi otonomi individu yang setara, sedangkan multikulturalisme mempromosikan penghormatan yang sama terhadap budaya kolektif, bahkan jika budaya tersebut membatasi otonomi individu yang berpartisipasi di dalamnya. Pergeseran ini menunjukkan bahwa alih-alih menyelesaikan konflik, demokrasi liberal justru hanya menekan konflik lama dan memunculkan konflik baru yang terkait dengan martabat kolektif. Konflik identitas ini menciptakan “lanskap ideologis yang kacau dengan sedikit rasa konsensus” , sebuah kondisi yang bertentangan dengan visi “akhir sejarah” yang damai dan mapan.

Nasionalisme, Globalisasi, dan Populisme

Kebangkitan kembali identitas nasional telah meningkat sebagai reaksi di sisi kanan terhadap globalisasi yang didorong oleh kapitalisme. Globalisasi, yang seharusnya menjadi katalis harmoni dan penyebaran nilai-nilai liberal , justru memicu gesekan dan konflik identitas. Populisme kemudian memanfaatkan polarisasi ini sebagai strategi politik di tengah kemunduran demokrasi.

Lebih lanjut, Fukuyama mengamati bahwa intoleransi dan illiberalisme kini tidak hanya muncul dari kanan politik (misalnya, seperti yang ia lihat pada tokoh seperti Donald Trump) tetapi juga dari kiri progresif, terutama di institusi budaya elit dan kampus universitas, di mana terdapat sikap yang sangat intoleran terhadap siapa pun yang tidak sejalan dengan agenda keadilan rasial tertentu. Ancaman internal ini, yang berusaha membungkam pluralitas suara, menunjukkan bahwa semangat liberal yang toleran dan terbuka sedang terancam dari dalam, jauh dari kondisi kemenangan final yang dibayangkan.

Ideologi Transnasional: Gerakan Islam Politik

Di luar tantangan dari negara otoriter dan konflik identitas domestik, tatanan liberal juga menghadapi tantangan dari ideologi transnasional non-sekuler. Gerakan Islam Politik, yang memiliki akar historis dari gerakan pemikiran reformis di abad ke-18 dan ke-19 , terus memperjuangkan proyek historis penegakan Islamisme. Keberadaan kekuatan ideologis yang berakar pada agama dan aspirasi politik transnasional ini membuktikan bahwa persaingan ideologi tidak hanya terbatas pada model Barat atau negara-sentris.

Evolusi Pemikiran Fukuyama: Dari Akhir Sejarah ke Orde Politik

Reaksi terhadap realitas pasca-2000, terutama krisis legitimasi GFC 2008 dan kegagalan intervensi Barat, mendorong Fukuyama sendiri untuk mengalihkan fokus analisisnya dari kemenangan ideologi ke masalah kelembagaan dan efektivitas negara.

Pembangunan Institusional dan Kerusakan Politik

Dalam karya-karya berikutnya, termasuk Political Order and Political Decay (2014), Fukuyama secara implisit mengakui kelemahan dalam tesis awalnya. Ia mengubah pendorong sejarah dari perjuangan ideologis menjadi “pencarian pemerintahan yang kuat dan akuntabel”. Karya ini mengkaji perkembangan politik 250 tahun terakhir, fokus pada komponen negara modern yang berfungsi: pembangunan negara yang kuat, supremasi hukum, dan akuntabilitas politik.

Pergeseran ini menunjukkan bahwa Fukuyama menyadari bahwa ideologi liberal saja tidak cukup; keberhasilan ditentukan oleh kualitas institusi. Ia harus menjelaskan mengapa beberapa wilayah, seperti Amerika Latin, Afrika, dan sebagian Asia, lambat berkembang meskipun mengadopsi struktur liberal formal.

Diagnosis Kerusakan Politik (Political Decay) di Barat

Dalam analisisnya, Fukuyama mengakui bahwa demokrasi Barat menghadapi ancaman serius dari “kerusakan politik” (political decay). Kerusakan ini disebabkan oleh manipulasi pemerintah oleh uang dan kepentingan khusus (special interests). Diagnosis bahwa institusi demokrasi yang seharusnya menjadi “akhir sejarah” rentan terhadap krisis internal berfungsi sebagai bukti paling kuat bahwa kondisi yang ia prediksi sebagai “akhir” hanyalah sebuah fase, dan perjuangan historis belum selesai.

Pengakuan Ulang Pendorong Sejarah

Fukuyama juga memodifikasi pandangannya tentang pendorong sejarah yang abadi. Jika sebelumnya ia menganggap tatanan liberal akan menyelesaikan thymos, ia kemudian mengakui bahwa identitas kolektif dan agama masih menjadi pendorong sejarah yang signifikan. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal bahwa elemen non-rasional ini akan surut seiring dengan modernisasi dan homogenitas yang ditawarkan oleh liberalisme.

Pergeseran fokus Fukuyama dari pertanyaan “apakah ideologi menang” menjadi “mengapa institusi demokratis membusuk” merupakan pengakuan implisit bahwa optimisme ideologis tahun 1991 terbukti prematur. Latar belakang ini mengukuhkan kesimpulan bahwa kemenangan ideologi tidak pernah sejelas yang diyakini pada saat keruntuhan Soviet.

Tabel 1: Tiga Dimensi Kegagalan Tesis Akhir Sejarah Fukuyama

Kesimpulan

Tesis “Akhir Sejarah dan Optimisme Liberal” Francis Fukuyama adalah produk spesifik dari momen geopolitik unik—keruntuhan dramatis saingan ideologis utama Barat. Analisis komprehensif ini menyimpulkan bahwa tesis tersebut terbukti prematur karena tatanan liberal menghadapi serangkaian kontradiksi internal dan tantangan eksternal yang mengharuskan perjuangan ideologis dan politik untuk terus berlanjut.

Kemenangan pada tahun 1991 bersifat negatif—yaitu, kegagalan Komunisme—bukan penegasan positif atas keunggulan abadi dan tak terhindarkan dari demokrasi liberal.

Alasan Utama Prematuritas Tesis:

1. Kegagalan Institusional Kapitalisme: Krisis finansial seperti GFC 2008 mengungkap kerapuhan sistemik dan menghasilkan krisis legitimasi yang parah, di mana krisis ekonomi bertindak sebagai katalis bagi kemunduran politik.
2. Viabilitas Model Alternatif: Tiongkok menyediakan cetak biru otoritarianisme-kapitalis yang efisien dan kompetitif secara global, menantang determinisme antara modernitas ekonomi dan liberalisasi politik. Model ini menawarkan narasi pragmatis baru di mana kemakmuran dan stabilitas yang dikelola negara dapat mengatasi tuntutan kebebasan politik individual.
3. Fragmentasi Sosial dan Kembalinya Megalothymia: Hasrat akan pengakuan (thymos) yang tidak terpuaskan oleh masyarakat borjuis liberal muncul kembali dalam bentuk politik identitas kolektif dan populisme. Konflik-konflik ini menciptakan kekacauan ideologis yang tidak dapat diselesaikan oleh kerangka liberal individualistik.

Masa depan ideologi tidak ditandai dengan kemenangan final, melainkan dengan mutasi dan perjuangan yang berkelanjutan. Perjuangan Hegelian demi pengakuan masih berlangsung, tetapi kini dimainkan di tengah kompleksitas geopolitik dan fragmentasi sosial abad ke-21. Mempertahankan nilai-nilai liberal sejati memerlukan reformasi institusi untuk mengatasi kerusakan politik internal (political decay)  dan menghasilkan keadilan sosial yang lebih besar. Tesis “Akhir Sejarah” kini berfungsi sebagai penanda historis optimisme yang salah tempat, yang gagal meramalkan bahwa musuh terbesar liberalisme mungkin adalah kontradiksi internalnya sendiri.