Kritik Artwashing dan Legitimasi Budaya: Analisis Nuansatif terhadap Strategi Pembersihan Citra Korporat dan Negara, serta Arsitektur Perlawanan Seniman

Kerangka Konseptual Artwashing dan Strategi Pencitraan Sinis

Artwashing telah muncul sebagai salah satu praktik pencitraan publik yang paling dipertanyakan di era kontemporer. Konsep ini melampaui praktik public relations (PR) konvensional dengan mengeksploitasi modal budaya dan moralitas yang melekat pada seni dan institusi budaya.

Artwashing: Definisi, Asal-Usul, dan Posisi Teoritis

Artwashing didefinisikan sebagai praktik di mana seni atau kegiatan seni digunakan secara strategis untuk menutupi, mengalihkan perhatian, atau memperhalus citra negatif suatu pihak. Ini adalah upaya sinis untuk memperbaiki citra dan menutupi tindakan kontroversial, seringkali tanpa adanya perubahan mendasar pada masalah serius yang mendasarinya. Praktik ini bukanlah sekadar kegiatan filantropi budaya biasa, tetapi merupakan strategi PR yang berisiko bagi reputasi perusahaan, sebagaimana diungkapkan oleh aktivis dan penulis Mel Evans.

Artwashing sebagai Substitusi Estetika memanfaatkan kekuatan intrinsik seni—kemampuannya untuk menggerakkan hati dan pikiran—untuk membungkus kenyataan pahit dengan estetika yang menarik. Dalam tipologi pencitraan sinis, Artwashing berdiri sejajar dengan Greenwashing (yang mengklaim ramah lingkungan secara palsu), Sportswashing (menggunakan olahraga), dan Pinkwashing (menggunakan isu LGBTQ+). Namun, Artwashing secara spesifik menargetkan gengsi intelektual dan status moral yang melekat pada organisasi seni terkemuka, menjadikannya alat yang sangat efektif untuk legitimasi elit.

Artwashing sebagai Upaya Delegitimasi Protes Lokal

Analisis terhadap motivasi di balik Artwashing menunjukkan bahwa tujuan utamanya melampaui sekadar memperbaiki citra. Bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak merusak lingkungan atau melakukan pelanggaran etis, mensponsori kegiatan seni merupakan strategi untuk mendapatkan penerimaan sosial dan gengsi, sekaligus berfungsi untuk secara eksplisit “menutupi protes lokal”.

Dalam kerangka ini, Artwashing beroperasi sebagai alat depolitisasi. Ketika suatu entitas kontroversial menjadi patron utama bagi seni—sebuah ranah yang diasosiasikan dengan nilai-nilai progresif dan pencerahan—mereka berusaha menggeser diskusi dari pertanggungjawaban sosial dan lingkungan mereka ke kontribusi budaya yang lebih besar. Dengan demikian, kritik yang datang dari komunitas lokal atau aktivis lingkungan cenderung dinetralkan dan direduksi menjadi suara minoritas yang kontra-budaya, sementara korporasi menampilkan diri sebagai pilar masyarakat yang beradab.

Dilema Ekonomi dan Mekanisme Legitimasi Budaya

Hubungan antara uang komersial dan patronase seni memiliki sejarah panjang, namun dilema etisnya semakin diperparah oleh kerentanan ekonomi sektor seni kontemporer. Mendapatkan nafkah dalam bidang seni kini “lebih sulit dari sebelumnya,” kondisi yang membuat banyak organisasi seni dan budaya sangat bergantung pada pendanaan komersial. Kerentanan finansial ini menciptakan pintu masuk bagi dana Artwashing.

Sponsorship digunakan sebagai mekanisme kooptasi, di mana asosiasi dengan organisasi seni bergengsi dipakai untuk mengalihkan perhatian, atau bahkan melegitimasi, organisasi dan isu-isu kontroversial, seperti industri bahan bakar fosil. Sponsor berupaya memperbaiki citra mereka melalui asosiasi ini.

Risiko Reputasi (Backfire) sebagai Mekanisme Kontrol Etis Baru

Meskipun Artwashing dirancang sebagai strategi PR yang sinis , ada bukti yang menunjukkan bahwa praktik ini membawa risiko yang tinggi dan seringkali dapat berbalik (backfire), merusak reputasi sponsor dan institusi.

Sebuah studi kasus di Indonesia menyoroti risiko ini: sebuah festival musik, Pestapora 2025, yang menerima sponsor dari perusahaan tambang, justru memicu resistensi signifikan. Sebagian musisi yang seharusnya tampil secara kompak memilih untuk mundur dari panggung. Penolakan kolektif ini secara efektif membatalkan tujuan pencitraan yang diinginkan oleh perusahaan tambang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran publik yang meningkat dan aktivisme seniman telah mengubah Artwashing menjadi strategi dengan konsekuensi yang merugikan.

Laporan Ethics in Arts Sponsorship (2018) menegaskan bahwa sebagian besar praktisi seni dan budaya menekankan perlunya organisasi seni melakukan uji tuntas (due diligence) terhadap latar belakang sponsor, termasuk rekam jejak etis dan reputasi publik mereka, sebelum menerima dana. Dengan demikian, tekanan publik telah menciptakan mekanisme kontrol etis baru, memaksa institusi untuk melakukan tinjauan etis yang lebih ketat, bukan hanya berdasarkan prinsip moral, tetapi juga untuk menghindari kerugian reputasi yang mahal.

Studi Kasus Artwashing Korporat: Menghubungkan Seni dan Pelanggaran Fatal

Praktik Artwashing menjadi semakin jelas ketika dianalisis melalui studi kasus yang menghubungkan dukungan budaya dengan kerusakan sosial, lingkungan, dan kesehatan masyarakat yang fatal.

Bahan Bakar Fosil dan Pengabadian Kejahatan Iklim (BP)

Industri bahan bakar fosil, khususnya British Petroleum (BP), telah lama menjadi sasaran utama kritik Artwashing. BP dikenal mensponsori institusi budaya terkemuka di Inggris, seperti Tate Modern dan British Museum. Aktivis menuduh perusahaan tersebut mencoba “artwash” citranya, menggunakan gengsi institusi seni untuk menutupi dampak lingkungan yang masif.

Jaringan aktivis Liberate Tate melancarkan kritik tajam terhadap kemitraan ini. Mereka berpendapat bahwa saat BP mensponsori seni, perusahaan tersebut sesungguhnya sedang “menciptakan lukisan minyak terbesar di dunia” yang diilhami oleh margin keuntungan dan budaya yang mendahulukan uang daripada kehidupan—sebuah metafora untuk bencana Deepwater Horizon.⁵ Bagi mereka, menempatkan kata “BP dan Seni” secara berdampingan adalah upaya untuk menutupi sifat industri bahan bakar fosil yang “destruktif dan usang,” memberikan kejahatan terhadap masa depan “lapisan yang licin dan bersih” Protes terhadap sponsor BP mencakup aksi langsung, seperti okupasi selama 25 jam di Turbine Hall Tate Modern.

Artwashing sebagai Bentuk Penyangkalan (Denialism) Iklim

Kemitraan antara industri fosil dan seni ini tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan transaksional sederhana. Industri berada di bawah tekanan ekstrem karena kontribusi mereka terhadap krisis iklim. Dengan menyalurkan dana melalui Artwashing, perusahaan bahan bakar fosil berupaya mengalihkan diskusi publik dari isu pertanggungjawaban lingkungan yang mendesak menuju narasi kontribusi budaya yang mulia. Artwashing dalam konteks ini berfungsi sebagai bentuk penyangkalan iklim yang halus, merusak upaya delegitimasi publik terhadap industri yang berkontribusi pada krisis eksistensial global. Aktivis menilai bahwa setiap kali publik melangkah ke dalam museum, Tate membuat mereka “terlibat” dalam tindakan yang merusak masa depan.

Modal Berdarah dan Krisis Opioid (Keluarga Sackler/Purdue Pharma)

Kasus keluarga Sackler, pemilik Purdue Pharma (produsen OxyContin), menjadi contoh Artwashing yang paling mencolok dan fatal dalam sejarah filantropi seni. Purdue Pharma dan obat andalannya dituduh memainkan peran sentral dalam epidemi opioid di Amerika Serikat, yang menyebabkan hampir setengah juta kematian akibat overdosis antara tahun 1999 dan 2019.

Mekanisme Artwashing Sackler didasarkan pada penamaan galeri dan sayap museum terkenal di seluruh dunia, termasuk Temple of Dendur di Metropolitan Museum of Art (Met) New York. Kekayaan yang berasal dari penjualan obat yang sangat adiktif dialihkan menjadi legitimasi sosial dan status moral melalui donasi yang masif. Purdue secara sistematis menggunakan “thought leaders” di bidang kedokteran untuk mempromosikan keamanan OxyContin, mengabaikan bukti bahwa obat tersebut adiktif.

Pembentukan Norma Divestasi Etis Retroaktif

Tindakan aktivis, dipimpin oleh seniman Nan Goldin dan organisasinya P.A.I.N., sangat efektif dalam mengungkap Artwashing ini. Goldin memimpin kampanye masif, termasuk aksi “die-in” simbolis di Sackler Wing Met Museum, di mana ratusan botol obat penghilang rasa sakit dilemparkan ke parit di sekitar Kuil Dendur.

Tekanan ini memaksa museum terkemuka dunia untuk bertindak. Sejak 2019, banyak institusi, termasuk Serpentine, Tate, Guggenheim, dan Louvre, menolak donasi lebih lanjut dari keluarga Sackler. Puncaknya, pada tahun 2021, The Metropolitan Museum of Art dan keluarga Sackler mencapai kesepakatan bersama untuk menghapus nama keluarga tersebut dari tujuh ruang pameran, meskipun beberapa donasi paling awal telah diberikan hampir lima puluh tahun sebelumnya.

Kasus Sackler menetapkan standar penting bahwa institusi budaya dapat dipaksa untuk membatalkan pengakuan historis (filantropi) berdasarkan standar etika kontemporer yang didorong oleh dampak sosial yang masif. Hal ini menunjukkan bahwa uang yang telah “dibersihkan” secara budaya masih dapat ditolak secara retroaktif, memberikan preseden kuat bagi peninjauan donasi historis yang terkait dengan kejahatan sosial.

Artwashing dalam Konteks Militer dan Keuangan (Scotiabank/Elbit Systems)

Lingkup kritik Artwashing telah meluas dari sponsor langsung ke entitas keuangan yang secara tidak langsung mendanai konflik dan pelanggaran HAM. Studi kasus Scotiabank di Kanada menunjukkan bagaimana bank besar menggunakan pendanaan seni untuk mendapatkan citra komunitas yang baik, sementara portofolio investasi mereka menopang industri perang.

Sekelompok penulis, seniman, dan pembuat film Kanada bersatu untuk menuntut Scotiabank, penyandang dana seni utama (seperti Scotiabank Giller Prize dan Toronto Biennial of Art), melakukan divestasi dari produsen senjata Israel, Elbit Systems. Elbit Systems, sebagai perusahaan senjata terbesar di Israel, memproduksi 85% peralatan darat dan drone yang digunakan oleh Angkatan Pertahanan Israel dan dilaporkan terlibat dalam insiden yang menyebabkan kematian warga sipil.

Koalisi pekerja budaya dan aktivis meluncurkan kampanye No Arms in the Arts. Mereka secara tegas menolak untuk membiarkan karya mereka “teralihkan sedetik pun dari bisnis perang yang kotor,” menegaskan bahwa mereka “tidak akan dibeli”.

Artwashing sebagai Masalah Transparansi Keuangan

Situasi Scotiabank mengungkap hipokrisi sistemik: bank menggunakan Artwashing untuk membangun reputasi yang etis di permukaan, tetapi pada saat yang sama, investasi hulu (upstream investments) mereka secara aktif mendukung pelanggaran hak asasi manusia dan konflik militer. Kritik Artwashing dalam kasus ini menuntut tingkat transparansi yang sama tingginya dari entitas finansial seperti yang dituntut dari industri polutan. Hal ini memaksa institusi seni untuk memeriksa sumber dana sponsor mereka, tidak hanya berdasarkan merek yang dipromosikan, tetapi juga berdasarkan seluruh portofolio investasi mereka.

Tabel 1: Tipologi Artwashing Berdasarkan Sektor dan Pelanggaran

Artwashing Pemerintahan dan Gentrifikasi (Placemaking)

Artwashing tidak hanya terbatas pada domain korporat; pemerintah dan pengembang properti juga menggunakan seni dan budaya untuk membersihkan citra mereka, terutama dalam konteks pembangunan perkotaan dan pengalihan isu kegagalan politik.

Artwashing dalam Tata Kota (Creative Placemaking) dan Gentrifikasi

Artwashing struktural sering terjadi ketika intervensi seni digunakan dalam proses yang disebut creative placemaking. Proses ini menggunakan budaya untuk merevitalisasi kawasan, namun banyak kritikus berpendapat bahwa hal itu secara efektif menjadi kedok bagi gentrifikasi yang dipimpin budaya.

Para praktisi yang bekerja di ranah publik semakin menyadari bahwa proyek seni dan budaya yang mereka lakukan sering kali berujung pada Artwashing dan gentrifikasi. Meskipun seni publik dipasang dengan dalih kebaikan publik, Artwashing memperburuk ketidaksetaraan spasial. Pemasangan instalasi seni, terutama di area sensitif, meningkatkan daya tarik estetika kawasan, yang pada gilirannya mendorong kenaikan harga properti. Akibatnya, penduduk asli atau berpenghasilan rendah terpaksa pindah karena biaya hidup yang melambung. Dengan demikian, seni publik berfungsi sebagai penanda estetika bagi penggusuran sosial ekonomi, mengubah Artwashing menjadi alat kebijakan perkotaan yang eksklusif dan problematis.

Selain itu, Artwashing dapat digunakan untuk menutupi kegagalan politik yang lebih besar. Bagi kepala negara atau daerah yang melakukan pelanggaran HAM dan gagal memenuhi serta melindungi hak dasar konstituennya, proyek budaya atau seni skala besar dapat digunakan sebagai narasi pengalihan. Upaya ini bertujuan membangun citra kinerja yang sukses, mengalihkan perhatian publik dari kekurangan substantif dalam kebijakan sosial atau kegagalan memenuhi janji-janji konstitusional.

Polarisasi Persepsi Publik terhadap Artwashing Pemerintah

Ketika Artwashing dilakukan oleh pemerintah di ruang publik, hal itu sering memicu polemik dan polarisasi di kalangan masyarakat. Studi tentang instalasi seni temporer di tengaran kota, seperti kasus Bundaran HI di Jakarta, menunjukkan adanya spektrum pandangan yang beragam di kalangan milenial. Responden terbagi menjadi kategori Milenial Optimis, Permisif, Simpatik, Netral, dan Skeptis.

Adanya perbedaan pandangan ini mencerminkan ketidaksepakatan mendasar mengenai prioritas kota. Bagi sebagian pihak, seni publik adalah tanda kemajuan. Namun, bagi kelompok yang skeptis, instalasi estetis yang kontroversial dapat dipandang sebagai pengganti dialog substantif mengenai masalah infrastruktur, perumahan, atau sosial yang sebenarnya.

Artwashing dalam konteks pemerintahan mengandung bahaya terselubung: ia berusaha menggantikan proses politik yang melibatkan demokrasi dan konsultasi publik dengan pengalaman estetika (seni) yang cepat dikonsumsi. Kritik Artwashing dalam tata kota adalah permintaan untuk mengembalikan fokus pada kebijakan publik yang adil, transparan, dan mengatasi akar masalah struktural, bukan hanya melakukan perbaikan citra di permukaan. Penting bagi para praktisi untuk mengembangkan refleksi kritis yang melampaui biner yang membatasi seniman sebagai agen gentrifikasi yang sadar atau korban yang tidak berdaya.

Arsitektur Perlawanan: Strategi Seniman dan Aktivis

Menanggapi Artwashing, seniman dan aktivis telah mengembangkan serangkaian strategi perlawanan yang sangat kreatif dan efektif, seringkali menargetkan celah etis dan reputasi sponsor dan institusi.

Strategi Ketidaktaatan Kreatif (Creative Disobedience)

Strategi Ketidaktaatan Kreatif (Creative Disobedience) memanfaatkan ruang yang di-Artwash untuk menyuarakan protes itu sendiri, mengubah tempat pameran menjadi arena konfrontasi. Aktivis secara sadar menggunakan prestise institusi untuk memperkuat pesan mereka. Contohnya adalah okupasi dan “intervensi tekstual” selama 25 jam di Turbine Hall Tate Modern sebagai protes terhadap sponsorship BP.

Kelompok Liberate Tate secara khusus unggul dalam strategi simbolisme konfrontatif. Karya-karya mereka secara langsung mengaitkan sponsor dengan kerusakan yang mereka sebabkan, seperti memasukkan potongan es Arktik (Floe Piece) atau mengadakan tumpahan minyak di acara Tate. Puncak kemenangan simbolis adalah ketika mereka memasang bilah turbin angin seberat 1,5 ton (The Gift) di Turbine Hall, sebuah instalasi tidak resmi yang kemudian diterima Tate sebagai koleksi permanen. Keberhasilan ini memaksa institusi seni mengakui legitimasi kritik mereka.

Art Activism Mengubah Institusi Menjadi Alat Koreksi Moral

Penerimaan bilah turbin angin oleh Tate adalah momen transformatif. Hal itu menunjukkan keberhasilan aktivis dalam membuat institusi seni menjadi museum bagi kegagalan etika sponsor mereka sendiri. Strategi ini efektif karena ia mengubah kritik dari protes di luar (yang mudah diabaikan) menjadi konten di dalam institusi, menjebak museum antara menjaga koleksi subversif baru dan mempertahankan sponsor yang problematis.

Dalam kasus krisis opioid, aktivis Nan Goldin dan P.A.I.N. menggunakan aksi die-in di Sackler Wing Met Museum. Tindakan ini secara brutal meruntuhkan narasi filantropi Sackler, menghubungkan donasi bergengsi dengan obat yang mematikan dan kematian massal. Seni aktivisme ini secara efektif mengubah citra Artwashing menjadi stigma yang tidak dapat dibersihkan.

Penolakan Kolektif dan Tuntutan Divestasi

Perlawanan terhadap Artwashing juga melibatkan penolakan terorganisir di luar batas museum. Penarikan diri musisi dari festival yang disponsori perusahaan tambang  berfungsi sebagai sanksi etis segera, yang memastikan bahwa Artwashing segera backfire. Tindakan ini secara langsung mendelegitimasi acara tersebut dan mengirimkan pesan kuat kepada perusahaan bahwa uang mereka tidak cukup untuk membeli persetujuan artistik.

Taktik ini diperkuat melalui pembentukan koalisi multisektor yang menargetkan seluruh rantai nilai keuangan sponsor. Kampanye No Arms in the Arts di Kanada, yang melibatkan koalisi pekerja budaya seperti Writers Against the War on Gaza dan Artists Against Artwashing, menuntut divestasi keuangan dari Scotiabank. Strategi ini menunjukkan pergeseran fokus dari hanya menolak donasi langsung menjadi menuntut perubahan kebijakan investasi inti entitas keuangan.

Perlu diakui bahwa solidaritas dan penolakan kolektif adalah hal yang krusial, terutama karena Artwashing menciptakan tekanan yang halus terhadap independensi artistik. Ketika galeri, misalnya, memilih untuk tidak membahas gerakan protes yang terjadi di dalam galeri itu sendiri , itu menunjukkan potensi penyensoran atau pembatasan terhadap seniman yang kritis. Penolakan kolektif melindungi seniman individu dari risiko isolasi atau potensi hilangnya kesempatan profesional akibat menyuarakan kritik.

Tabel 2: Matriks Respon Aktivis: Taktik Melawan Artwashing

Kerangka Etika, Rekomendasi Kebijakan, dan Jalan ke Depan

Sintesis Kritik Artwashing dan Indikator Eksploitasi Budaya

Artwashing adalah fenomena di mana investasi budaya, meskipun nominal, menghasilkan manfaat reputasi yang disalahgunakan untuk menutupi kerusakan sosial, lingkungan, atau kesehatan yang signifikan. Indikator utama sifat sinis dari Artwashing adalah keengganan sponsor untuk melakukan perubahan substantif pada praktik bisnis inti mereka. Kritik harus mengevaluasi apakah perusahaan yang bersponsor (misalnya, perusahaan fosil) memiliki rencana nyata untuk dekarbonisasi, atau apakah mereka hanya berinvestasi pada estetika sebagai kamuflase.

Penting untuk mengembangkan kritik Artwashing yang bernuansa dan melampaui biner “seniman baik vs. korporasi jahat.” Analisis harus mengakui kompleksitas ekonomi yang dihadapi seniman dan pentingnya refleksi kritis dari praktisi, seperti yang ditekankan dalam kajian tentang Artwashing dan gentrifikasi.

Reformasi Institusional dan Kebijakan Pendanaan yang Etis

Untuk memitigasi Artwashing, institusi budaya harus beralih dari praktik penerimaan dana yang pasif ke kerangka etika yang proaktif. Hal ini memerlukan penerapan kebijakan uji tuntas (due diligence) yang ketat, sejalan dengan temuan laporan etika yang mewajibkan organisasi seni mempertimbangkan rekam jejak etis dan reputasi publik sponsor. Uji tuntas harus mencakup rekam jejak hak asasi manusia, dampak lingkungan, dan potensi konflik etis yang berasal dari sumber dana.

Dalam konteks Indonesia, tinjauan terhadap regulasi museum domestik menunjukkan adanya celah yang signifikan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya  dan Permendikbudristek Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standardisasi Museum  berfokus pada persyaratan administrasi, seperti visi, misi, data Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber pendanaan tetap. Namun, peraturan ini tidak secara eksplisit membahas atau memberikan kriteria etis pendanaan yang dapat melarang sponsorship dari entitas bermasalah.

Regulasi yang Pasif Melegitimasi Artwashing

Ketiadaan klausul etis yang eksplisit dalam kerangka regulasi pendanaan museum, yang terlalu fokus pada aspek administratif, secara pasif melegitimasi Artwashing. Dalam ketiadaan mekanisme kelembagaan untuk menolak dana bermasalah yang terkait dengan pelanggaran fatal, institusi negara dapat secara tidak sadar menjadi kolaborator dalam proses pembersihan citra korporat dan negara.

Rekomendasi Kebijakan (Indonesia): Mendesak revisi peraturan museum dan cagar budaya untuk memasukkan klausul etika pendanaan. Klausul ini harus melarang penerimaan sponsorship dari entitas yang terlibat dalam:

1. Pelanggaran HAM berat dan kejahatan kemanusiaan.
2. Kejahatan iklim dan kerusakan lingkungan yang signifikan dan terdokumentasi.
3. Bisnis yang berkontribusi pada krisis kesehatan publik (seperti kasus opioid).

Kebijakan ini harus menetapkan standar due diligence yang mengikat.

Panduan Strategis Aktivisme Anti-Artwashing

Perlawanan yang efektif harus terencana dan strategis:

1. Fokus pada Causa Fatal: Aktivisme harus secara konsisten menargetkan sponsor yang terkait langsung dengan pelanggaran yang menyebabkan korban nyata dan masif (misalnya, krisis opioid, bencana iklim, atau konflik senjata). Hal ini memaksimalkan dampak moral dan memobilisasi sentimen publik.
2. Integrasi Seni dan Bukti: Aksi kreatif harus didukung oleh bukti faktual. Aktivis harus mengubah seni menjadi alat investigasi dan pertanggungjawaban, misalnya, dengan menggunakan transkrip pengadilan BP (seperti yang dilakukan Liberate Tate) atau data korban.
3. Membangun Jaringan Koalisi yang Kuat: Memanfaatkan kekuatan kolektif dari berbagai disiplin (penulis, musisi, seniman visual, akademisi) untuk menciptakan tekanan yang tidak dapat diabaikan oleh sponsor maupun institusi. Koalisi harus menargetkan seluruh rantai nilai, termasuk entitas finansial yang menopang Artwashing.

Kesimpulan

Artwashing adalah mekanisme sinis yang mengeksploitasi otoritas moral seni untuk menutupi kejahatan korporat dan kegagalan politik. Meskipun ia efektif dalam menciptakan legitimasi budaya, studi kasus global—dari BP di Tate hingga Sackler di Met—menunjukkan bahwa Artwashing kini menghadapi resistensi terorganisir yang kuat. Arsitektur perlawanan yang dikembangkan oleh seniman dan aktivis melalui ketidaktaatan kreatif dan tuntutan divestasi telah berhasil mengubah Artwashing menjadi strategi PR yang berisiko tinggi. Keberhasilan menghapus nama Sackler dan memaksa penarikan diri musisi di festival lokal menunjukkan bahwa modal budaya tidak lagi dapat sepenuhnya membersihkan modal berdarah. Jalan ke depan menuntut reformasi kebijakan yang mengikat secara etis di tingkat institusional dan regulasi negara, memastikan bahwa entitas budaya secara proaktif menolak keterlibatan dalam eksploitasi dan pencitraan sinis.