Solidaritas Tanpa Batas: Kekuatan Gerakan Sosial Transnasional dalam Menuntut Perubahan Kebijakan Hak Asasi Manusia Global

Latar Belakang dan Urgensi Gerakan Sosial Transnasional (GST) HAM Kontemporer

Gerakan Sosial Transnasional (GST) dalam isu Hak Asasi Manusia (HAM), atau yang sering diidentifikasi sebagai Jaringan Advokasi Transnasional (TANs), telah menjadi aktor non-negara yang semakin sentral dalam tata kelola global. Aktor-aktor ini beroperasi melintasi batas-batas yurisdiksi untuk menuntut akuntabilitas negara terhadap standar HAM. Urgensi studi mengenai GST HAM kontemporer terletak pada meningkatnya visibilitas dan dampak global yang didorong oleh konvergensi teknologi digital dan isu-isu yang bersifat universal. Isu-isu yang paling sering ditangani oleh jaringan advokasi ini berpusat pada kekerasan terhadap orang rentan (violence to vulnerable people) dan ketidaksetaraan peluang hukum (gross inequality of legal opportunity).

GST modern menunjukkan karakteristik yang berbeda dari gerakan sosial tradisional di masa lalu. Berbeda dengan long march atau revolusi tahun 1960-an hingga 1980-an yang umumnya dikomandoi oleh serikat pekerja, mahasiswa, atau elit partai politik, gerakan kontemporer bersifat lebih cair, tidak terbatas pada ideologi tunggal, dan menampilkan beragam level partisipasi. Sifat yang lebih cair ini didorong oleh konektivitas digital, yang secara fundamental menurunkan biaya transaksi untuk aksi kolektif. Individu kini tidak perlu bertemu atau saling mengenal untuk berpartisipasi, sehingga memfasilitasi proliferasi gerakan yang cepat, responsif, dan mampu menarik simpatisan secara massal. Meskipun demikian, efektivitas gerakan-gerakan ini dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang konkret di tingkat global maupun lokal masih menjadi topik perdebatan akademis yang intensif.

Tujuan, Lingkup, dan Metodologi Laporan

Laporan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme, tantangan, dan efektivitas GST HAM kontemporer melalui studi kasus komparatif Gerakan Black Lives Matter (BLM), Me Too, dan gerakan buruh internasional. Fokus analisis mencakup tiga poin kunci: (1) peran teknologi digital dalam mobilisasi massa, (2) tantangan disrupsi digital seperti hoaks dan polarisasi, dan (3) efektivitas tekanan internasional terhadap pemerintah lokal.

Pendekatan metodologis yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif studi kasus , menggunakan kerangka teori Jaringan Advokasi Transnasional (TANs) untuk membedah strategi koordinasi dan dampak kebijakan.

Landasan Teori: Anatomi Jaringan Advokasi Transnasional (TANs)

Model Jaringan Advokasi Transnasional (Keck & Sikkink)

GST dipahami secara konseptual sebagai Jaringan Advokasi Transnasional (TANs), yang merupakan struktur informal terdiri dari LSM (baik Utara maupun Selatan), gerakan sosial lokal, kelompok penelitian, media, gereja, serikat pekerja, hingga organisasi antar-pemerintah (IGO). Jaringan ini berkomunikasi, berbagi informasi, bertukar dana, dan bekerja sama untuk memengaruhi kebijakan. Dalam konteks isu migrasi pekerja perempuan dan perdagangan manusia, jaringan transnasional telah menunjukkan peran penting, seperti yang dilakukan oleh GAATW (Global Alliance Against Traffic in Women) dan International Organization of Migrant (IOM).

Mekanisme Kunci Advokasi: Empat Jenis Politik

Keck dan Sikkink mengidentifikasi empat taktik utama yang digunakan oleh TANs untuk memengaruhi aktor target, terutama pemerintah yang saluran domestiknya tertutup :

1. Politik Informasi (Information Politics):Melibatkan penemuan, produksi, dan penyebaran informasi yang kredibel dengan cepat. Jaringan transnasional memanfaatkan publikasi dan laporan untuk menyampaikan aspirasi serikat pekerja migran, yang, meskipun tidak langsung menargetkan pemerintah, merupakan langkah efektif untuk mendorong pertimbangan kebijakan.
2. Politik Simbolik (Symbolic Politics):Menggunakan narasi, fakta, atau citra yang kuat untuk membingkai isu (framing) sehingga menyentuh hati nurani publik internasional dan membangun kesadaran kolektif. Keberhasilan GST digital, seperti Me Too, sangat bergantung pada penggunaan politik simbolik untuk mengubah isu pribadi menjadi masalah universal.
3. Politik Daya Ungkit (Leverage Politics):Terjadi ketika kelompok advokasi yang lemah meminta bantuan aktor yang lebih kuat (misalnya, pemerintah asing, lembaga multilateral, atau donor) untuk menekan rezim yang melanggar HAM. Strategi ini digunakan oleh Walhi Riau, misalnya, dalam menekan aktor negara dan swasta mengenai pengelolaan lingkungan melalui kolaborasi internasional.
4. Politik Akuntabilitas (Accountability Politics):Menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen yang telah mereka sepakati, seperti perjanjian internasional atau hukum domestik yang telah diratifikasi.

Mekanisme ‘Efek Bumerang’ dan Advokasi Transkalar

Model klasik GST beroperasi melalui Efek Bumerang (Boomerang Effect): aktor domestik, yang terhalang komunikasinya dengan pemerintah mereka, mengajukan banding kepada aktor transnasional, yang kemudian menekan kembali pemerintah asal melalui pihak ketiga (pemerintah atau IGO asing).

Namun, arsitektur tata kelola global telah berubah. Studi terbaru memperkenalkan konsep Advokasi Transkalar (Transcalar Advocacy). Konsep ini mengakui bahwa LSM Selatan kini memiliki kapasitas advokasi mandiri dan seringkali membangun hubungan yang lebih dekat dengan pemerintah mereka sendiri. Advokasi modern berfokus pada melintasi level atau skala tindakan politik. Ini menjadikan semua LSM, baik Utara maupun Selatan, sebagai aktor strategis yang memilih target, skala advokasi, dan kemitraan yang paling sesuai dengan kapasitas dan tujuan mereka. Perubahan ini sangat penting karena GST kini tidak hanya menargetkan negara, tetapi juga lembaga keuangan internasional, seperti MDB (Multilateral Development Banks), yang memiliki peran besar dalam isu-isu global seperti pendanaan iklim (Climate Finance). Peningkatan kompleksitas target ini menuntut koordinasi yang lebih rumit, namun menawarkan potensi daya ungkit yang lebih besar melalui institusi non-negara.

Studi Kasus Komparatif: Koordinasi dan Tujuan Kebijakan Global

Gerakan Black Lives Matter (BLM): Anti-Rasisme Sistemik Global

Gerakan BLM muncul di Amerika Serikat pada 2013 untuk mengutuk kekerasan polisi terhadap orang kulit hitam dan rasisme sistemik. Gerakan ini bertransformasi dari isu domestik menjadi gerakan global, sebuah proses yang dapat dijelaskan menggunakan konsep gerakan sosial transnasional dari Sidney Tarrow.

Ketika tagar #BlackLivesMatter menjadi viral di media sosial, gerakan ini mencapai visibilitas internasional yang belum pernah terjadi, terutama setelah pembunuhan George Floyd pada Mei 2020. Kejadian ini memicu demonstrasi dukungan masif di Amerika Serikat dan di berbagai negara lain di seluruh dunia. Organisasi spesifik di balik gerakan ini, seperti Movement for Black Lives (M4BL), berfungsi sebagai jaringan untuk mengoordinasikan organisasi yang bersimpati di AS dan luar negeri.

Dalam konteks Leverage Politics, gerakan transnasional BLM berkontribusi signifikan sebagai promotor kesetaraan rasial di negara-negara lain, seperti di Inggris Raya. Aksi global BLM membantu menaikkan narasi rasisme lokal ke tingkat internasional, memberikan tekanan politik kepada pembuat kebijakan di Inggris Raya, meskipun negara tersebut telah memiliki Equality Act. Hal ini menunjukkan bahwa Symbolic Politics yang viral mampu menciptakan legitimasi eksternal yang kemudian dikonversi menjadi daya ungkit, memaksa pemerintah lokal meninjau ulang kebijakan anti-rasisme mereka untuk menghindari stigma internasional.

Gerakan Me Too (#MeToo): Solidaritas Melawan Kekerasan Seksual

Gerakan #MeToo adalah gerakan global yang merespons meningkatnya perhatian terhadap isu pelecehan dan kekerasan seksual. Gerakan ini awalnya diprakarsai oleh aktivis Tarana Burke pada 2006 untuk memberikan dukungan kepada penyintas, khususnya perempuan kulit hitam dan minoritas.

Me Too mencapai momentum global pada tahun 2017 setelah skandal Harvey Weinstein. Aktris Alyssa Milano mempopulerkan tagar #MeToo di media sosial, menjadikannya viral dan memungkinkan ribuan korban dari berbagai belahan dunia untuk berbagi pengalaman mereka tanpa rasa takut atau stigma. Media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk penyebaran, memungkinkan para korban berbicara. Studi menunjukkan bahwa media sosial tertentu memiliki fungsi berbeda: Twitter digunakan sebagai pemicu gerakan dan cenderung mengejar pengguna lain untuk melanjutkan gerakan, sementara Reddit menyediakan ruang untuk berbagi momen pribadi yang lebih mendalam.

Gerakan ini menunjukkan dampak kebijakan yang konkret. Di Amerika Serikat, aktivisme transnasional #MeToo berhasil memengaruhi perubahan kebijakan terkait pelecehan seksual di tempat kerja. Di India, negara dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang tinggi, gerakan ini menjadi tren, meningkatkan keberanian kaum perempuan untuk menuntut advokasi dan regulasi hukum yang sesuai dari pemerintah.

Gerakan Buruh Internasional: Memperjuangkan Hak Ketenagakerjaan

Gerakan buruh internasional beroperasi melalui struktur yang lebih formal dan kelembagaan, seperti International Labour Organization (ILO). ILO adalah badan multilateral yang bertujuan memajukan keadilan sosial dan mempromosikan kerja yang layak (decent work), serta menetapkan standar kerja global. ILO mendukung negara-negara anggota dalam pemulihan sektor ketenagakerjaan, misalnya melalui disepakatinya ILO Global Call to Action pada Juni 2021.

Dalam area spesifik HAM, Jaringan Advokasi Transnasional seperti IOM (International Organization of Migrant) berusaha menggeser fokus isu human trafficking dari keamanan negara (state security) menjadi isu keamanan manusia (human security). Sementara itu, jaringan transnasional membantu serikat pekerja migran menyalurkan aspirasi melalui publikasi, sebuah contoh dari Information Politics.

Meskipun keanggotaan serikat pekerja telah menurun signifikan di hampir setiap negara dalam 40 tahun terakhir , perjuangan gerakan buruh secara historis telah menciptakan manfaat fundamental bagi pekerja, termasuk upah minimum, peraturan jam kerja, dan hak liburan. Pada tingkat lokal, perjuangan buruh, meskipun seringkali menghadapi tantangan dalam pelaksanaan, tetap memungkinkan dorongan terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Analisis komparatif menunjukkan adanya kontras tajam dalam model koordinasi. BLM dan Me Too mewakili model gerakan networked, diffuse, tag-based yang ideal untuk isu-isu yang bersifat identitas dan budaya, memicu mobilisasi cepat. Sebaliknya, gerakan buruh dan organisasi seperti GAATW dan IOM, yang berurusan dengan isu-isu hukum dan ekonomi yang kompleks (migrasi, perdagangan manusia), harus beroperasi melalui saluran formal dan lobi kelembagaan (organizationally-brokered action) untuk mencapai perubahan kebijakan jangka panjang.

Poin Kunci I: Peran Teknologi Digital dalam Mobilisasi Massa

Media Sosial: Melebur Batasan Ruang dan Waktu

Teknologi digital telah menjadi katalisator utama solidaritas transnasional. Media sosial memungkinkan mobilisasi massa tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu (time and spaces). Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk pertemuan fisik, memungkinkan partisipasi yang cair dari anggota inti hingga simpatisan umum yang hanya menyumbang dana atau menyebarkan gagasan. Data menunjukkan pertumbuhan pengguna internet yang masif, yang membuktikan betapa mudahnya mobilisasi dapat dilakukan secara online hanya dengan satu klik dukungan.

Konektivitas digital ini juga memperkuat dimensi Symbolic Politics. Platform digital memfasilitasi pertukaran budaya dan memungkinkan komunitas lokal, seperti kelompok seni di Indonesia, untuk menampilkan kekayaan budaya mereka ke dunia, memperkuat narasi lokal secara global.

Transformasi Mobilisasi Aksi Kolektif

Aksi kolektif GST kontemporer dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama yang memanfaatkan teknologi secara berbeda :

1. Aksi yang Didorong Organisasi (Organizationally-brokered action):Aksi yang terpusat dan dikontrol oleh organisasi tertentu (misalnya Greenpeace). Media digital digunakan sebagai corong untuk menyebarkan gagasan, namun anggota inti organisasi tetap menjadi aktor utama dalam merumuskan kerangka aksi kolektif (collective action frame).
2. Aksi yang Tidak Didorong Organisasi (Non-brokered action):Aksi yang terdesentralisasi, spontan, dan didorong oleh tagar atau isu viral yang memungkinkan individu berpartisipasi dalam berbagai level, baik online maupun offline (misalnya Aksi Kamisan yang digawangi Kontras).

Platform yang lebih baru, seperti TikTok, telah beradaptasi menjadi alat aktivisme digital yang signifikan, terutama di kalangan Generasi Z, menunjukkan kemampuan GST untuk menyesuaikan diri dengan format konten yang lebih cepat dan visual.

Keberhasilan mobilisasi digital sangat bergantung pada kemampuan framing isu yang cerdas. Gerakan yang berhasil mengemas isunya sedemikian rupa sehingga mencapai viralitas, secara instan mengubah politik informasi menjadi politik simbolik yang masif. Kemampuan framing yang kuat, seperti pada #MeToo , menghasilkan partisipasi massa yang cair  dan menciptakan sumber daya non-material berupa legitimasi dan dukungan publik , yang pada akhirnya meningkatkan potensi Leverage Politics.

Poin Kunci II: Ancaman Disrupsi Digital, Polarisasi, dan Serangan Balik

Meskipun teknologi digital adalah mesin penggerak solidaritas transnasional, ia juga membawa tantangan signifikan yang mengancam kohesi gerakan dan kredibilitas aktivis.

Polarisasi Algoritmik dan Fragmentasi Sosial

Media digital, meskipun memperkuat konektivitas lintas batas, juga meningkatkan risiko polarisasi sosial, yang diperburuk oleh kurangnya literasi media di kalangan pengguna. Fenomena ini disebut sebagai Polarisasi Algoritmik , di mana algoritma media sosial cenderung memperkuat pandangan yang sudah ada pada pengguna, menciptakan algorithmic enclaves.

Dalam konteks politik, polarisasi ini terkait erat dengan populisme. Strategi politik tertentu dapat memicu polarisasi di masyarakat, seperti yang terlihat dalam kasus politik identitas. Polarisasi algoritmik menghambat penyebaran gagasan GST melintasi batas ideologis. Hal ini membatasi jangkauan gerakan hanya pada audiens yang sudah bersimpati, yang pada gilirannya dapat melemahkan legitimasi gerakan di mata masyarakat umum dan memicu perlawanan dari kelompok yang terpolarisasi.

Disinformasi sebagai Strategi Kontra-Gerakan

Disinformasi, atau hoaks, menjadi taktik umum yang digunakan oleh aktor kontra-gerakan, termasuk aktor negara, untuk mendiskreditkan institusi HAM dan gerakan sosial. Taktik ini secara langsung bertujuan merusak Information Politics GSTs. Sebagai contoh, disinformasi pernah digunakan untuk mengklaim bahwa pemerintah telah menerbitkan Surat Keterangan Korban Pelanggaran HAM (SKKPH) bagi eks PKI, padahal SKKPH tersebut diterbitkan oleh Komisi Nasional HAM (Komnas HAM), bukan pemerintah.

Kampanye hoaks ini berfungsi sebagai Symbolic Politics terbalik, berupaya mendelegitimasi kredibilitas gerakan di mata publik lokal dan internasional, serta merusak basis sumber daya non-material (legitimasi dan kepercayaan publik) yang menjadi kunci keberhasilan GST.

Serangan Balik dan Sekuritisasi Siber terhadap Pembela HAM

Para pembela HAM dan aktivis GST menghadapi bentuk serangan balik yang semakin kompleks, yang merupakan kombinasi dari ancaman fisik dan digital. Secara fisik, serangan yang diterima bervariasi, mulai dari penganiayaan, pengusiran saat unjuk rasa, pelemparan bom molotov ke kantor aktivis, hingga serangan yang menimbulkan kematian atau pelecehan seksual.

Dalam dimensi digital, GST menghadapi tantangan serius dari pengawasan siber (cyber surveillance) yang semakin canggih. Konvergensi teknologi informasi dan telekomunikasi memungkinkan pengawasan, pengumpulan, dan klasifikasi data pribadi aktivis secara signifikan. Hal ini menciptakan dilema antara hak perlindungan data pribadi dan kebutuhan negara akan sekuritisasi siber. Pengawasan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menargetkan aktor-aktor kunci dalam Organizationally-brokered action , sehingga membahayakan struktur kolektif gerakan.

Serangan terhadap GST HAM saat ini adalah strategi hibrida. Kampanye hoaks  bertujuan mendelegitimasi narasi gerakan, sementara pengawasan siber  berfungsi untuk menargetkan dan melacak aktivis, yang kemudian berpotensi berujung pada serangan fisik.

Poin Kunci III: Efektivitas Tekanan Internasional terhadap Pemerintah Lokal

Analisis Kekuatan Daya Ungkit (Leverage Politics)

Efektivitas GST dalam memengaruhi perubahan kebijakan lokal sangat bergantung pada penggunaan Leverage Politics, yaitu kemampuan memobilisasi dukungan institusi internasional (IGOs) dan opini publik global.

GST dapat menunjukkan dampak signifikan dalam mengubah opini publik dan diplomasi global. Misalnya, gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS) dalam konteks konflik Israel-Palestina telah berhasil memobilisasi berbagai aktor (individu, LSM, institusi internasional) untuk mengakses dan mengelola sumber daya, baik material maupun non-material (jaringan, legitimasi publik). Meskipun dampak langsung pada kebijakan negara target seringkali lambat, gerakan ini berhasil menggeser diskursus internasional dan menciptakan kesadaran kolektif.

Kondisionalitas Keberhasilan dan Hambatan Kedaulatan

Meskipun tekanan transnasional mampu menciptakan agenda global, efektivitasnya dalam menghasilkan perubahan kebijakan yang substansial di tingkat lokal seringkali terkendala oleh kurangnya kemauan politik (political will) domestik.

Tekanan dari jaringan transnasional dapat menjadi sia-sia apabila pemerintah target tidak menunjukkan aksi yang seimbang dan tidak terbuka terhadap isu-isu yang diadvokasi. Kemauan politik dari pemegang kekuasaan sangat dibutuhkan untuk menjadikan standar HAM sebagai basis setiap kebijakan dan implementasi program pembangunan. Pemerintah yang menolak untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, misalnya, akan terus dicatat sebagai pelanggar HAM.

Keterbatasan utama yang dihadapi GST adalah konsep kedaulatan negara. Pemerintah sering menggunakan argumen kedaulatan untuk menolak apa yang mereka anggap sebagai intervensi asing. Namun, model TANs dirancang untuk efektif именно ketika saluran domestik tertutup. Dengan mengangkat isu HAM ke tingkat internasional, GST memaksa isu tersebut menjadi agenda global, yang kemudian dapat digunakan sebagai daya ungkit eksternal.

Pengukuran Efektivitas Kebijakan Konkret

Efektivitas GST diukur dari lima domain: pembentukan isu, memengaruhi posisi diskursif negara, mengubah prosedur institusional, mengubah kebijakan, dan memengaruhi perilaku negara.

Dalam studi kasus:

• Gerakan #MeToo menunjukkan keberhasilan dalam mengubah kebijakan hukum pelecehan seksual di tempat kerja di Amerika Serikat.
• Gerakan buruh, meskipun keanggotaannya menurun, telah sukses dalam jangka panjang dalam memengaruhi perumusan undang-undang ketenagakerjaan dan menghasilkan manfaat fundamental bagi pekerja. Di tingkat lokal, tekanan buruh memungkinkan adanya dorongan kebijakan.

Efek yang dihasilkan oleh GST modern menunjukkan bahwa kemampuan mereka untuk mengubah diskursus global (isu creation) adalah kuat. Namun, Accountability Politics sering terhenti di tingkat lokal. Hal ini menyiratkan bahwa kedaulatan negara masih menjadi penghalang yang signifikan terhadap tekanan HAM transnasional, kecuali jika tekanan eksternal dipadukan dengan krisis legitimasi internal yang memaksa pemerintah untuk bertindak.

Rangkuman Komparatif

Untuk menyintesis temuan, dua tabel berikut menyajikan perbandingan struktur GST yang dianalisis serta dilema yang ditimbulkan oleh konektivitas digital.

Tabel 1: Sintesis Komparatif Gerakan Sosial Transnasional HAM

Tabel 2: Dilema Digital: Peningkatan Mobilisasi vs. Disrupsi

Kesimpulan

Solidaritas Tanpa Batas yang diwujudkan oleh GST HAM adalah kekuatan perubahan yang signifikan di era konektivitas digital. Kekuatan ini bersumber dari pergeseran model gerakan yang dikomandoi organisasi menjadi aksi yang didorong oleh jaringan, viralitas, dan kemampuan untuk memobilisasi sumber daya non-material (legitimasi, narasi) secara cepat. Strategi GST modern bersifat transkalar, yang memungkinkan mereka menargetkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, IGO, hingga perusahaan multinasional.

Namun, gerakan ini menghadapi paradoks digital. Kecepatan dan jangkauan yang diberikan oleh media sosial berbanding lurus dengan kerentanan terhadap serangan balik digital yang masif. Polarisasi algoritmik dan kampanye disinformasi merusak kredibilitas internal (Information Politics), sementara pengawasan siber menargetkan struktur organisasi dan keamanan individu.

Implikasi Kebijakan

Gerakan sosial transnasional telah mendesak pergeseran fokus kebijakan dari keamanan negara (state security) menuju keamanan manusia (human security), terutama dalam isu-isu seperti perdagangan manusia dan migrasi. Untuk memastikan efektivitas tekanan internasional, tata kelola global harus terus beradaptasi untuk mengakomodasi model Advokasi Transkalar , mengakui peran strategis LSM Selatan, dan mengintegrasikan tekanan publik dengan mekanisme kelembagaan formal (ILO, IOM).

Implikasi kebijakan yang paling mendesak adalah kebutuhan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan. Walaupun tekanan internasional dan domestik berhasil mendorong kebijakan (misalnya, undang-undang ketenagakerjaan), perubahan kebijakan seringkali jauh dari harapan jika pengawalan dan implementasi di tingkat lokal lemah.

Rekomendasi Strategis bagi Aktor GST untuk Peningkatan Efektivitas

1. Mengembangkan Resiliensi Digital dan Literasi Media:Untuk memerangi polarisasi dan hoaks, GST harus berinvestasi dalam program literasi media yang ekstensif, baik untuk simpatisan maupun publik. Selain itu, diperlukan strategi anti-pengawasan dan penggunaan platform terenkripsi yang lebih cermat untuk mempertahankan keamanan operasional dan melindungi data pribadi aktivis dari sekuritisasi siber.
2. Meningkatkan Integrasi Jaringan Hibrida:GST perlu secara strategis mengintegrasikan kekuatan mobilisasi massa yang cepat dan cair (seperti model tagar BLM/Me Too) dengan legitimasi dan sumber daya organisasi kelembagaan formal (seperti ILO/GAATW). Kombinasi ini diperlukan untuk menghasilkan dampak jangka pendek yang viral (politik simbolik) dan perubahan kebijakan jangka panjang yang substansial (politik akuntabilitas).
3. Fokus pada Akuntabilitas Implementasi Jangka Panjang:Aktivis harus secara berkelanjutan menggunakan Accountability Politics untuk mengawal implementasi kebijakan lokal yang dihasilkan dari tekanan internasional. Hal ini termasuk memastikan komitmen pendanaan global (misalnya, Climate Finance atau dana anti-perdagangan manusia) benar-benar selaras dengan tujuan GST di lapangan.
4. Mendukung Pendanaan untuk Keamanan Non-Material:Mengingat bahwa tantangan terbesar saat ini adalah serangan balik digital dan fisik, mobilisasi keuangan global harus diarahkan untuk mendukung ketahanan digital, perlindungan fisik, dan mempertahankan reputasi GST dari disinformasi yang didukung negara, memastikan bahwa gerakan memiliki sumber daya untuk beralih fokus dari sekadar mobilisasi ke perlindungan infrastruktur advokasi.