Kesehatan Mental sebagai Pilar Kesejahteraan: Mengapa Kita Harus Berhenti Menganggapnya Tabu

Urgensi Kesehatan Mental dalam Paradigma Pembangunan Nasional

Kesehatan mental telah lama berada di bawah bayang-bayang kesehatan fisik dalam diskursus kebijakan publik di Indonesia. Selama berdekade-dekade, fokus sistem kesehatan nasional secara dominan diarahkan pada pemberantasan penyakit menular dan penurunan angka kematian ibu serta bayi. Namun, data terbaru yang mencakup periode 2024 hingga 2025 memberikan sinyal yang tidak terbantahkan bahwa stabilitas psikologis masyarakat merupakan pilar yang setara dengan kesehatan raga dalam menyokong kesejahteraan umum. Transformasi paradigma ini menjadi sangat krusial mengingat gangguan mental emosional dan depresi kini telah menjadi ancaman nyata yang secara sistemik merusak produktivitas nasional dan kualitas hidup warga negara.

Analisis terhadap situasi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini menunjukkan adanya peningkatan prevalensi gangguan jiwa yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data nasional, diperkirakan terdapat sekitar 2% masyarakat Indonesia yang menderita depresi, dengan ribuan kasus bunuh diri yang dilaporkan setiap tahunnya. Lebih dalam lagi, estimasi menunjukkan bahwa lebih dari 31 juta penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun mengalami gangguan mental dalam berbagai tingkatan. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 juta orang mengalami gangguan emosional dan 12 juta menderita depresi klinis. Angka-angka ini bukan sekadar statistik dingin, melainkan representasi dari jutaan individu yang kehilangan kemampuan fungsionalnya dalam kehidupan sehari-hari akibat tekanan psikologis yang tidak tertangani.

Krisis ini semakin nyata ketika dilihat dari perspektif kesenjangan penanganan (treatment gap). Meskipun prevalensi gangguan jiwa meningkat, akses terhadap layanan kesehatan profesional tetap sangat terbatas. Tercatat bahwa sekitar 13% penderita depresi sama sekali tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Data Kementerian Kesehatan tahun 2023 bahkan mengungkapkan gambaran yang lebih kelam, di mana hanya 8% dari penderita gangguan mental yang mendapatkan penanganan profesional secara memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia yang mengalami masalah kesehatan jiwa harus berjuang sendirian tanpa dukungan medis atau psikologis yang standar, yang pada gilirannya memperburuk kondisi mereka dan meningkatkan risiko fatalitas seperti bunuh diri.

Statistik Prevalensi dan Beban Gangguan Jiwa di Indonesia

Melihat tren peningkatan angka bunuh diri yang melonjak dari 826 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.450 kasus pada tahun 2024, terdapat urgensi untuk mendefinisikan ulang kesehatan mental bukan sebagai isu individu, melainkan sebagai prioritas kebijakan publik. Kenaikan ini mencerminkan kegagalan sistem pendukung sosial dan kesehatan dalam mendeteksi gejala dini di tingkat komunitas. Tanpa intervensi yang bersifat masif dan terstruktur, krisis kesehatan mental ini akan terus menjadi “pembunuh diam-diam” yang merusak potensi sumber daya manusia Indonesia, terutama pada kelompok usia produktif yang memikul beban pembangunan ekonomi negara.

Analisis Sosioekonomi: Kaitan antara Kemiskinan dan Kesehatan Mental

Hubungan antara status ekonomi dan kesehatan mental bersifat siklikal dan saling memperkuat. Kemiskinan bukan hanya sekadar kondisi kekurangan materi, tetapi juga merupakan determinan sosial yang signifikan terhadap kesehatan jiwa. Masyarakat kelas bawah menghadapi tekanan finansial kronis yang secara langsung meningkatkan risiko terjadinya gangguan cemas, depresi, dan trauma. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, hunian layak, dan akses pendidikan menciptakan kondisi stres berkelanjutan yang merusak poros hipotalamus-hipofisis-adrenal, yang berujung pada penurunan fungsi kognitif dan ketidakstabilan emosional.

Data lapangan menunjukkan bahwa individu dengan penghasilan rendah cenderung merasa kurang bahagia dan lebih rentan terhadap gangguan mental serius seperti skizofrenia dan gangguan kepribadian dibandingkan dengan kelompok yang memiliki stabilitas ekonomi. Fenomena ini diperparah oleh mekanisme koping yang terbatas; ketika masyarakat kelas menengah ke atas dapat mengakses layanan konseling privat atau psikoterapi berbiaya tinggi untuk mengatasi stres, masyarakat kelas bawah sering kali tidak memiliki pilihan selain menekan emosi mereka atau beralih pada praktik koping maladaptif. Hal ini menciptakan apa yang sering disebut sebagai “mentalitas miskin” dalam diskursus sosiologis—sebuah kondisi di mana individu merasa tidak berdaya (helplessness) dan apatis terhadap lingkungan sekitar karena merasa tidak memiliki kendali atas hidup mereka.

Dampak Kemiskinan terhadap Indikator Kesehatan Jiwa

Kemiskinan juga membatasi partisipasi sosial penderita gangguan jiwa, yang kemudian memperdalam isolasi mereka. Di perkotaan, penderita dari keluarga miskin sering kali menempati hunian yang tidak layak atau bahkan terpaksa hidup di jalanan, yang meningkatkan risiko kekerasan dan penyalahgunaan NAPZA sebagai bentuk pelarian dari realitas pahit. Dalam konteks ini, layanan kesehatan mental gratis bukan lagi sekadar bantuan sosial, melainkan instrumen untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Tanpa kesehatan mental yang stabil, individu tidak akan mampu berpartisipasi secara efektif dalam pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya akan terus membebani sistem perlindungan sosial negara.

Investasi negara pada kesehatan masyarakat kelas bawah sering kali difokuskan pada nutrisi dan sanitasi, namun mengabaikan fakta bahwa kesehatan mental ibu, misalnya, memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Meskipun beberapa studi di wilayah tertentu menunjukkan hasil yang bervariasi, secara umum diakui bahwa gangguan mental emosional ibu yang dipicu oleh kemiskinan merupakan faktor risiko signifikan bagi keterlambatan perkembangan anak. Oleh karena itu, kebijakan kesehatan yang komprehensif harus menyasar aspek mental sebagai bagian dari paket intervensi kemiskinan untuk memastikan regenerasi sumber daya manusia yang berkualitas menuju tahun 2045.

Hambatan Infrastruktur dan Krisis Tenaga Kesehatan Jiwa

Salah satu alasan mendasar mengapa kesehatan mental masih dianggap sebagai “kemewahan” di Indonesia adalah karena kelangkaan dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan profesional. Rasio psikiater di Indonesia saat ini berada pada angka 1:200.000 penduduk, yang sangat jauh dari standar ideal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 1:30.000. Kesenjangan yang masif ini berarti setiap satu psikiater harus melayani beban populasi yang setara dengan satu kabupaten kecil, sebuah beban kerja yang mustahil untuk memberikan pelayanan yang humanis dan mendalam.

Lebih parah lagi, terdapat distribusi yang sangat tidak merata secara geografis. Mayoritas tenaga kesehatan jiwa, sekitar 70% dari total psikiater yang ada, terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Hal ini menciptakan “gurun layanan kesehatan jiwa” di wilayah-wilayah terpencil Indonesia. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Barat atau Sulawesi Tenggara, jumlah psikiater dapat dihitung dengan jari, sehingga rasio populasi terhadap tenaga kesehatan menjadi hampir tidak terjangkau bagi masyarakat miskin di pedesaan.

Distribusi Tenaga Spesialis Kedokteran Jiwa (Sp.KJ) di Beberapa Provinsi

Krisis ini diperparah oleh fakta bahwa banyak Puskesmas sebagai garda terdepan layanan kesehatan primer belum memiliki tenaga psikolog klinis tetap. Meskipun telah ada regulasi seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang mengamanatkan penguatan layanan kesehatan jiwa di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi kendala anggaran daerah Kurangnya tenaga profesional di tingkat primer memaksa pasien untuk langsung merujuk ke rumah sakit tipe lanjutan yang biayanya lebih tinggi dan lokasinya sering kali jauh dari pemukiman warga miskin.

Tanpa adanya kebijakan yang mewajibkan penempatan psikolog klinis di setiap Puskesmas, layanan kesehatan mental akan tetap menjadi layanan yang reaktif, bukan preventif. Psikolog klinis memiliki peran vital dalam ranah promotif dan preventif, membantu masyarakat mengelola stres harian sebelum berkembang menjadi gangguan kejiwaan yang membutuhkan intervensi psikiatrik yang mahal dan kompleks. Oleh karena itu, redistribusi tenaga kesehatan dan insentif bagi profesional untuk bekerja di wilayah terpencil harus menjadi prioritas dalam reformasi kebijakan kesehatan nasional.

Dekonstruksi Tabu dan Stigma dalam Budaya Indonesia

Meskipun prevalensi gangguan jiwa tinggi, stigma sosial tetap menjadi tembok penghalang terbesar bagi masyarakat dalam mencari bantuan. Di Indonesia, gangguan mental sering kali dikaitkan dengan aib keluarga, kurangnya spiritualitas, atau pengaruh supranatural. Stigma ini tidak hanya datang dari masyarakat awam, tetapi secara mengejutkan juga ditemukan di kalangan tenaga medis profesional, termasuk dokter dan perawat yang tidak memiliki spesialisasi jiwa. Hal ini menciptakan lingkungan yang diskriminatif di mana penderita merasa malu, terisolasi, dan kehilangan harga diri.

Manifestasi paling tragis dari stigma ini adalah praktik pemasungan (pasung), yaitu pengurungan atau pengekangan fisik terhadap penderita gangguan jiwa berat. Praktik ini sangat lazim ditemukan di daerah pedesaan dan dilakukan oleh keluarga dengan status ekonomi rendah yang merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menjamin keselamatan penderita maupun masyarakat sekitar. Data nasional mencatat lebih dari 1.600 kasus pasung, sementara di beberapa daerah seperti Jawa Timur, angkanya mencapai lebih dari 2.300 kasus. Pemasungan adalah bentuk nyata dari kegagalan masyarakat dalam memahami gangguan jiwa sebagai kondisi medis yang dapat diobati, bukan kutukan yang harus diasingkan.

Faktor-Faktor Pemicu Stigma Kesehatan Mental di Indonesia

• Rendahnya Literasi Kesehatan Mental: Kurangnya pengetahuan tentang dasar biologis gangguan jiwa membuat masyarakat lebih memercayai mitos.
• Pandangan Negatif Budaya: Keyakinan bahwa penyakit jiwa adalah hukuman atas dosa atau kurangnya iman menghambat pencarian bantuan medis.
• Representasi Media: Media sering kali menggambarkan penderita gangguan jiwa sebagai sosok yang berbahaya, liar, atau tidak memiliki akal sehat sama sekali.
• Faktor Sosioekonomi: Masyarakat dengan tingkat pendidikan dan pendapatan rendah cenderung memiliki sikap yang lebih stigmatik dan kurang toleran terhadap penderita.

Untuk berhenti menganggap kesehatan mental sebagai tabu, diperlukan pendekatan edukasi yang masif dan inklusif. Stigma dapat dikurangi melalui kontak langsung dengan penderita yang telah pulih, yang menunjukkan bahwa gangguan jiwa bukan merupakan kondisi permanen yang menghalangi produktivitas. Kebijakan publik harus mengintegrasikan kampanye anti-stigma ke dalam program kesehatan masyarakat, menegaskan bahwa mencari bantuan psikologis adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Selama tabu ini tetap ada, program layanan gratis apa pun tidak akan efektif karena masyarakat akan tetap takut untuk menggunakannya demi menghindari stigma sosial.

Efektivitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Masyarakat Miskin

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan merupakan tonggak penting dalam upaya menyediakan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk layanan kesehatan jiwa. Melalui skema JKN, penderita gangguan mental dari kalangan tidak mampu (penerima bantuan iuran/PBI) secara teori dapat mengakses layanan psikiatris dan psikologis tanpa biaya langsung. Penelitian literatur menunjukkan bahwa implementasi JKN telah meningkatkan kunjungan pasien kesehatan mental ke Puskesmas dan rumah sakit, terutama di wilayah pedesaan yang sebelumnya sangat terbatas aksesnya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas layanan ini masih jauh dari optimal. Terdapat berbagai hambatan administratif dan teknis yang menyulitkan pasien miskin untuk mendapatkan hak mereka. Prosedur klaim yang rumit, kurangnya pemahaman tenaga kesehatan di Puskesmas mengenai cakupan layanan jiwa dalam BPJS, serta pembatasan jenis obat-obatan tertentu dalam formularium nasional menjadi keluhan utama. Akibatnya, banyak pasien yang terpaksa mengeluarkan biaya tambahan (out-of-pocket) untuk menebus obat yang tidak ditanggung atau untuk transportasi menuju fasilitas kesehatan rujukan yang jauh.

Analisis Kesenjangan Layanan Kesehatan Jiwa dalam Skema BPJS

Data menunjukkan bahwa meskipun kepesertaan masyarakat miskin dalam JKN-PBI terus meningkat hingga mencakup lebih dari 60% populasi rentan, kualitas layanan yang diterima sering kali tidak setara dengan mereka yang memiliki asuransi swasta. Terdapat disparitas dalam hal waktu tunggu dan perhatian medis yang diberikan. Di tingkat Puskesmas, fasilitas sering kali tidak memadai untuk melakukan konseling yang bersifat pribadi, sehingga intervensi yang diberikan cenderung bersifat medis-farmakologis semata tanpa dukungan psikoterapi yang mendalam.

Untuk mengoptimalkan peran BPJS, pemerintah perlu menyederhanakan birokrasi rujukan bagi penderita gangguan jiwa kronis. Pasien yang membutuhkan kontrol rutin seharusnya tidak perlu mengulang proses rujukan dari awal setiap bulan, yang membebani mereka secara fisik dan finansial. Selain itu, integrasi layanan psikolog klinis ke dalam sistem kapitasi Puskesmas harus segera diwujudkan agar layanan kesehatan jiwa tidak lagi bersifat sporadis, melainkan menjadi bagian integral dari layanan kesehatan dasar yang berkelanjutan bagi masyarakat kelas bawah.

Rasionalitas Ekonomi: Investasi dalam Kesehatan Mental

Dari sudut pandang kebijakan publik, penyediaan layanan kesehatan mental gratis bagi masyarakat miskin bukanlah sekadar biaya sosial, melainkan investasi yang memberikan imbal hasil tinggi (Return on Investment/ROI). Gangguan kesehatan mental yang tidak tertangani memberikan beban ekonomi yang sangat besar bagi negara. WHO mengestimasikan bahwa depresi dan kecemasan merugikan ekonomi global sebesar US$1 triliun per tahun dalam bentuk hilangnya produktivitas. Di Indonesia, nilai kerugian ekonomi akibat gangguan kesehatan jiwa diperkirakan mencapai Rp20 triliun setiap tahunnya.

Kerugian ini bersumber dari dua faktor utama: absensi (ketidakhadiran penderita di tempat kerja atau sekolah) dan presentisme (hadir tetapi tidak produktif karena kondisi mental yang terganggu). Mengingat gangguan jiwa sering kali menyerang penduduk usia produktif antara 30 hingga 40 tahun, dampak makroekonominya sangat merusak. Jika negara mengabaikan kesehatan mental masyarakat kelas bawah, maka potensi angkatan kerja nasional akan terkikis, meningkatkan beban ketergantungan ekonomi, dan memperlambat pertumbuhan PDB.

Estimasi Return on Investment (ROI) Kesehatan Mental Menurut WHO

Data ini memberikan argumen ekonomi yang kuat bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran yang lebih besar bagi kesehatan jiwa. Saat ini, rata-rata pemerintah di seluruh dunia hanya mengalokasikan sekitar 3% dari anggaran kesehatan mereka untuk kesehatan mental, dan angka ini bahkan lebih rendah di negara-negara berpendapatan rendah-menengah seperti Indonesia. Dengan meningkatkan investasi menjadi setidaknya 5-6% (seperti yang dilakukan di Chile), Indonesia dapat menyelamatkan jutaan tahun kehidupan sehat (DALY) dan menghasilkan nilai ekonomi yang jauh melampaui biaya investasinya.

Investasi pada kesehatan mental juga memiliki efek domino pada sektor lain. Masyarakat yang sehat secara mental cenderung memiliki kesehatan fisik yang lebih baik, menurunkan biaya perawatan penyakit tidak menular kronis yang sering kali dipicu oleh stres. Selain itu, perbaikan kesehatan jiwa berkontribusi pada penurunan angka kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan penyalahgunaan zat, yang semuanya merupakan biaya sosial yang mahal bagi negara. Oleh karena itu, kesehatan mental harus dipandang sebagai infrastruktur sosial yang setara pentingnya dengan jalan raya atau jaringan listrik dalam menopang kemajuan ekonomi nasional.

Studi Kasus Internasional: Brazil dan Chile

Indonesia dapat mengambil pelajaran berharga dari negara-negara berkembang lain yang telah berhasil mereformasi sistem kesehatan mental mereka dengan fokus pada masyarakat kelas bawah. Brazil dan Chile merupakan dua contoh menonjol di Amerika Latin yang telah beralih dari model rumah sakit jiwa tradisional ke sistem layanan berbasis komunitas yang inklusif dan terintegrasi dalam layanan primer.

Brazil: Model CAPS (Centros de Atenção Psicossocial)

Reformasi psikiatri di Brazil menghasilkan pembentukan jaringan Pusat Perawatan Psikososial (CAPS) yang tersebar di seluruh negeri. CAPS berfungsi sebagai pengganti rumah sakit jiwa konvensional, menyediakan perawatan harian yang memungkinkan pasien tetap tinggal bersama keluarga mereka sambil menerima dukungan medis dan sosial. Sistem ini didanai sepenuhnya oleh pemerintah melalui Sistem Kesehatan Terpadu (SUS), menjamin layanan gratis bagi warga miskin.

Keunggulan model CAPS adalah pendekatan multidisiplinnya. Tim kesehatan terdiri dari psikiater, psikolog, perawat, terapis okupasi, dan pekerja sosial yang bekerja secara kolaboratif. Hasilnya, Brazil berhasil menurunkan angka rawat inap psikiatri yang mahal dan meningkatkan reintegrasi sosial penderita gangguan jiwa berat, termasuk mereka yang memiliki ketergantungan pada zat. Ekspansi CAPS juga berkorelasi positif dengan penguatan hak asasi manusia, di mana kota-kota yang mengalokasikan anggaran lebih besar untuk CAPS cenderung memiliki perlindungan hukum yang lebih baik bagi kelompok rentan.

Chile: Integrasi Layanan Primer dan Program AUGE

Chile telah mencapai keberhasilan luar biasa dalam mengintegrasikan kesehatan mental ke dalam layanan kesehatan primer. Melalui program AUGE (Garantías Explícitas en Salud), Chile memberikan jaminan hukum bagi warga negara untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan bagi kondisi mental prioritas seperti depresi, skizofrenia, dan gangguan bipolar. Jaminan ini mencakup ketepatan waktu layanan dan batas biaya maksimal yang harus dikeluarkan pasien, memberikan perlindungan finansial yang krusial bagi warga miskin.

Pengalaman Chile menunjukkan bahwa komitmen politik jangka panjang dan dukungan finansial yang kuat sangat diperlukan untuk mengubah wajah layanan kesehatan mental. Dengan menempatkan psikolog di hampir setiap pusat kesehatan masyarakat, Chile berhasil memperpendek jarak antara penderita dan bantuan profesional, menurunkan angka “kebutuhan kesehatan yang tidak terpenuhi” (unmet health need) secara signifikan antara tahun 2000 hingga 2009.

Jalan Keluar: Rekomendasi Kebijakan bagi Indonesia

Berdasarkan analisis mendalam terhadap data prevalensi, kendala struktural, dan pelajaran dari negara lain, Indonesia memerlukan langkah-langkah transformatif untuk menjadikan kesehatan mental sebagai pilar kesejahteraan yang nyata. Fokus utama harus diarahkan pada penyediaan layanan psikologis yang gratis, berkualitas, dan mudah diakses oleh masyarakat kelas bawah.

Mandat Psikolog Klinis di Seluruh Puskesmas

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan harus mempercepat implementasi regulasi yang mewajibkan setiap Puskesmas memiliki setidaknya satu psikolog klinis tetap. Penempatan ini tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus didukung dengan infrastruktur ruang konseling yang privat dan sistem rujukan yang terintegrasi. Hal ini akan memungkinkan deteksi dini dan intervensi psikososial di tingkat komunitas, mengurangi ketergantungan pada terapi obat-obatan berat, dan menurunkan beban rumah sakit jiwa.

2. Reformasi Skema JKN untuk Kesehatan Jiwa

BPJS Kesehatan perlu melakukan audit dan penyederhanaan prosedur layanan kesehatan jiwa. Rekomendasi utamanya meliputi:

• Penghapusan keharusan rujukan berulang setiap bulan bagi pasien gangguan jiwa kronis.
• Perluasan formularium obat-obatan psikotropika yang tersedia di tingkat Puskesmas agar pasien tidak perlu pergi ke rumah sakit kota hanya untuk mengambil obat.
• Peningkatan sosialisasi mengenai hak-hak layanan mental dalam skema JKN kepada masyarakat penerima PBI.
• Integrasi layanan psikoterapi non-farmakologis ke dalam paket manfaat dasar yang dapat diklaim oleh Puskesmas.

Pengembangan Sistem Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat

Pemerintah daerah perlu mengadopsi model rehabilitasi berbasis masyarakat yang melibatkan kader kesehatan desa dan kelompok swabantu (Self Help Group). Dengan memberikan pelatihan dukungan psikologis awal (DPA) kepada tokoh masyarakat dan kader, penderita gangguan jiwa di desa-desa dapat terpantau secara rutin, mencegah praktik pemasungan, dan mempercepat proses pemulihan sosial. Dana desa dapat dialokasikan untuk mendukung inisiatif ini sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia.

Pemanfaatan Teknologi untuk Akses Terpencil

Mengingat kondisi geografis Indonesia yang menantang, telemental health harus dikembangkan sebagai komplemen dari layanan fisik. Pemerintah dapat membangun platform konsultasi psikologis gratis yang terintegrasi dengan data rekam medis nasional, memungkinkan psikiater di kota besar memberikan supervisi kepada tenaga kesehatan di wilayah terpencil. Hal ini akan membantu mengatasi ketimpangan rasio tenaga profesional dalam jangka pendek.

Kampanye Nasional Literasi Mental dan Anti-Stigma

Diperlukan gerakan nasional untuk mendekonstruksi tabu kesehatan mental. Pendidikan kesehatan jiwa harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sejak dini untuk membentuk generasi yang memiliki empati dan literasi mental yang baik. Selain itu, pemerintah harus bekerja sama dengan pemuka agama untuk memberikan perspektif spiritual yang mendukung pengobatan medis, menghilangkan anggapan bahwa gangguan jiwa adalah bentuk kurangnya iman.

Kesehatan mental bukan lagi masalah sekunder dalam pembangunan bangsa. Keberhasilan Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah dan mencapai visi Indonesia Emas 2045 sangat bergantung pada kesehatan psikologis rakyatnya. Masyarakat kelas bawah, sebagai kelompok yang paling rentan namun paling vital bagi mesin ekonomi, berhak mendapatkan perlindungan kesehatan jiwa yang setara. Berhenti menganggap kesehatan mental sebagai tabu dan mulai mengalokasikan sumber daya yang memadai adalah langkah pertama menuju bangsa yang benar-benar sejahtera, di mana keseimbangan raga dan jiwa menjadi fondasi bagi kemajuan abadi.