Urbanisasi yang Terlalu Cepat dan Krisis Ruang Perkotaan di Indonesia: Analisis Sosio-Spasial terhadap Permukiman Kumuh, Sanitasi, dan Ketahanan Sosial

Fenomena urbanisasi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir tidak lagi sekadar mencerminkan mobilitas penduduk yang dinamis, melainkan telah bertransformasi menjadi beban struktural yang melampaui kapasitas daya dukung lingkungan perkotaan. Proses perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan yang terjadi secara masif dan tidak terkendali ini sering kali disebut sebagai fenomena urbanisasi berlebih atau over-urbanization. Secara statistik, pertumbuhan ini menunjukkan angka yang sangat signifikan; pada tahun 2010, tercatat sebanyak 54,2% penduduk Indonesia tinggal di wilayah perkotaan, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam menjadi 68% pada tahun 2025. Laju pertumbuhan yang demikian pesat telah melampaui rata-rata pertumbuhan perkotaan di kawasan Asia lainnya, menandakan adanya ketimpangan antara pertumbuhan populasi dengan kesiapan infrastruktur dan ketersediaan lapangan kerja formal.

Ketidaksiapan kota dalam menampung ledakan penduduk ini memicu munculnya berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Urbanisasi yang tidak dibarengi dengan industrialisasi yang matang menyebabkan kota gagal menjalankan perannya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebaliknya, kota-kota besar justru menjadi tempat terkonsentrasinya kemiskinan baru, permukiman kumuh, serta degradasi kualitas lingkungan yang mengancam kesehatan masyarakat. Laporan ini akan mengulas secara mendalam dinamika urbanisasi yang terlalu cepat di Indonesia, mulai dari faktor pendorong dan penarik, krisis hunian dan sanitasi, transformasi ekonomi sektor informal, hingga evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani dampak sosial yang muncul.

Dinamika dan Mekanisme Urbanisasi Berlebih di Indonesia

Urbanisasi di Indonesia digerakkan oleh interaksi antara faktor pendorong di daerah asal (desa) dan faktor penarik di daerah tujuan (kota). Di wilayah perdesaan, terbatasnya lapangan kerja, rendahnya upah, serta kondisi tanah pertanian yang semakin tidak subur atau terdampak bencana alam memaksa penduduk untuk mencari peluang hidup yang lebih baik di kota. Sebaliknya, kota dipandang sebagai pusat kemajuan yang menawarkan upah minimum yang lebih tinggi, ketersediaan lapangan kerja yang beragam, serta akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan yang jauh lebih memadai.

Namun, realitas yang terjadi di lapangan menunjukkan adanya distorsi dalam proses ini. Banyak migran yang datang ke kota tidak memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh sektor industri formal. Hal ini menciptakan kesenjangan keterampilan (skill gap) yang lebar, di mana kaum urban yang terbiasa dengan pola kerja agraris terpaksa terjebak dalam sektor informal dengan penghasilan yang tidak stabil. Dampaknya, urbanisasi yang seharusnya menjadi katalisator kemakmuran justru berubah menjadi sumber permasalahan lingkungan dan sosial di wilayah perkotaan.

Pertumbuhan populasi yang tidak terkendali ini juga memicu fenomena pembengkakan kota atau urban sprawl, di mana batas-batas administratif kota meluas ke wilayah penyangga tanpa perencanaan tata ruang yang matang. Hal ini menyebabkan degradasi lahan hijau yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air, sehingga memicu risiko banjir yang semakin parah di kota-kota besar. Urbanisasi berlebih pada akhirnya menciptakan tekanan yang tidak tertahankan bagi struktur kota, yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk permukiman kumuh dan krisis sanitasi yang akut.

Permukiman Kumuh: Manifestasi Krisis Ruang dan Ketimpangan Spasial

Munculnya permukiman kumuh atau slum area merupakan respons langsung dari ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Di Jakarta, misalnya, terdapat backlog perumahan sebesar 1,3 juta unit, sementara hanya 51% rumah tangga yang memiliki rumah sendiri. Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran hunian ini memaksa kaum urban untuk membangun tempat tinggal di lahan-lahan marjinal, seperti bantaran sungai, kolong jembatan, dan pinggiran jalur kereta api

Kawasan Penjaringan di Jakarta Utara memberikan gambaran nyata mengenai karakteristik permukiman kumuh di Indonesia. Di Kelurahan Pejagalan, sekitar 39% wilayahnya dikategorikan sebagai kawasan kumuh dengan kepadatan bangunan yang ekstrem. Bangunan di wilayah ini umumnya bersifat tidak permanen atau semi-permanen, dibangun menggunakan material sisa seperti triplek, seng, dan kayu tipis yang tidak memenuhi standar teknis bangunan gedung.³ Jarak antar bangunan yang sangat rapat menyebabkan sirkulasi udara dan cahaya matahari terhalang, menciptakan lingkungan hunian yang lembap dan tidak sehat.

Karakteristik Fisik dan Risiko Bencana di Kawasan Padat

Kepadatan bangunan yang tidak beraturan ini tidak hanya merusak estetika kota, tetapi juga menciptakan risiko bencana yang sangat tinggi. Di wilayah permukiman kumuh, ketiadaan ruang terbuka dan jalur sirkulasi yang memadai menghambat akses bagi kendaraan darurat, seperti mobil pemadam kebakaran atau ambulans. Selain itu, penggunaan material bangunan yang mudah terbakar dan sistem instalasi listrik yang semrawut meningkatkan frekuensi terjadinya kebakaran massal yang cepat merambat.

Masyarakat yang tinggal di kawasan ini sering kali berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan akses dekat ke pusat-pusat ekonomi di tengah kota untuk bertahan hidup. Di sisi lain, mereka harus menghadapi ancaman penggusuran dan risiko kesehatan akibat lingkungan yang tidak layak. Urbanisasi yang terlalu cepat telah menciptakan segregasi spasial di mana kaum miskin kota terisolasi secara fisik dan sosial di kantong-kantong permukiman yang terabaikan oleh sistem perencanaan formal.

Krisis Sanitasi dan Dampak Kesehatan Lingkungan

Permasalahan sanitasi merupakan tantangan paling krusial dalam konteks urbanisasi berlebih di Indonesia. Ledakan penduduk di kota-kota besar sering kali tidak dibarengi dengan perluasan jaringan air bersih dan sistem pengelolaan limbah yang memadai. Di kawasan kumuh, akses terhadap air minum yang memenuhi standar kesehatan masih sangat terbatas. Masyarakat sering kali terpaksa mengandalkan air sumur dangkal yang telah terkontaminasi oleh rembesan septic tank atau membeli air bersih dengan harga mahal yang justru membebani ekonomi rumah tangga mereka.

Buruknya sistem drainase dan pengelolaan limbah cair domestik memperparah kondisi kesehatan lingkungan. Di banyak permukiman kumuh, limbah rumah tangga dan tinja dibuang langsung ke saluran terbuka atau sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan pencemaran air permukaan yang sangat parah dan menjadi sumber utama penularan penyakit berbasis air (water-borne diseases). Pencemaran ini tidak hanya berdampak pada penghuni kawasan kumuh, tetapi juga merusak ekosistem perairan kota secara keseluruhan.

Hubungan Sanitasi, Lingkungan, dan Beban Kesehatan Masyarakat

Kondisi lingkungan yang buruk di permukiman padat berkorelasi langsung dengan tingginya prevalensi penyakit menular dan masalah gizi. Penyakit seperti diare, kolera, tipus, dan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menjadi ancaman konstan, terutama bagi anak-anak di bawah lima tahun. Selain itu, sanitasi yang buruk juga diidentifikasi sebagai salah satu determinan utama kejadian stunting pada anak-anak di wilayah kumuh, karena infeksi berulang akibat lingkungan yang kotor menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif mereka.

Selain dampak fisik, lingkungan yang padat dan kumuh juga memberikan tekanan psikososial yang signifikan. Kurangnya ruang pribadi, kebisingan yang terus-menerus, serta bau yang tidak sedap dari tumpukan sampah menciptakan tingkat stres yang tinggi bagi penghuninya. Ketidakmampuan masyarakat dalam memperbaiki lingkungan huniannya karena keterbatasan ekonomi sering kali berujung pada sikap apatis terhadap program-program kebersihan lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah.

Transformasi Ekonomi Urban: Sektor Informal dan Strategi Bertahan Hidup

Ketidakmampuan sektor formal dalam menyerap ledakan angkatan kerja di kota menyebabkan membengkaknya sektor informal. Urbanisasi berlebih memicu munculnya berbagai jenis usaha kecil yang tidak teratur, mulai dari pedagang kaki lima (PKL), buruh lepas, hingga pekerja rumahan. Sektor informal ini sering kali menjadi pilihan terakhir bagi para migran dengan pendidikan rendah untuk dapat bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan ekonomi kota. Di Jakarta dan Surabaya, sektor informal terbukti menjadi katup pengaman ekonomi yang mampu bertahan saat badai krisis ekonomi menghantam sektor modern.

Namun, ketergantungan pada sektor informal juga menciptakan kerentanan ekonomi yang mendalam. Pekerja informal umumnya tidak memiliki kontrak kerja resmi, jaminan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, atau dana pensiun. Pendapatan mereka yang fluktuatif sering kali hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, sehingga sulit bagi mereka untuk menabung atau meningkatkan kualitas hidup melalui pendidikan.Kondisi ini diperparah oleh kebijakan pemerintah yang sering kali masih memandang sektor informal sebagai gangguan estetika kota daripada sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi urban.

Dampak Pandemi dan Strategi Adaptasi Sektor Informal

Pandemi COVID-19 memberikan tekanan yang luar biasa bagi pekerja sektor informal di perkotaan. Pembatasan aktivitas sosial dan jam malam menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis, yang berdampak langsung pada penghasilan harian mereka. Dalam menghadapi krisis tersebut, para pekerja informal mengembangkan berbagai strategi bertahan hidup, seperti mengatur ulang konsumsi rumah tangga, menggadaikan barang berharga, hingga memutuskan untuk pulang ke kampung halaman sebagai bentuk de-urbanisasi sementara.

Pemberdayaan pekerja informal menjadi kunci penting dalam mengatasi kemiskinan perkotaan. Upaya inklusi sosial-ekonomi melalui pelatihan keterampilan, penyediaan akses modal mikro, dan pengakuan legal atas ruang usaha dapat mengubah sektor informal menjadi penggerak ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan. Visi pembangunan Jakarta 2045, misalnya, telah menekankan pentingnya mengintegrasikan pekerja informal ke dalam sistem perlindungan sosial yang lebih luas guna mewujudkan ekonomi yang inklusif.

Disorganisasi Sosial dan Kriminalitas di Kota Padat

Kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah perkotaan sering kali diikuti dengan meningkatnya angka kriminalitas dan disorganisasi sosial. Secara sosiologis, urbanisasi yang terlalu cepat menciptakan kondisi Anomie, di mana norma-norma sosial yang stabil di pedesaan menghilang dan digantikan oleh persaingan ekonomi yang anonim dan kompetitif di kota.Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat korelasi positif yang signifikan antara kepadatan penduduk dengan tingkat kriminalitas di Indonesia. Pada tahun 2023, jumlah kejadian kejahatan di Indonesia melonjak menjadi 584.991 kasus, meningkat tajam dari tahun sebelumnya.

Kota metropolitan seperti Jakarta dan wilayah penyangganya mencatat angka kejahatan tertinggi di tingkat nasional. Hal ini dipicu oleh ketimpangan ekonomi yang tajam antara kelompok masyarakat sejahtera dengan kelompok marginal yang tinggal di permukiman kumuh. Kesenjangan ini menciptakan tekanan sosial yang kuat bagi individu untuk melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, perampokan, dan penipuan, demi memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai standar gaya hidup urban yang sering ditampilkan oleh media.

Analisis Statistik dan Faktor Determinan Kriminalitas

Penelitian menunjukkan bahwa setiap penambahan kepadatan penduduk dapat meningkatkan risiko terjadinya tindak kriminal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: pertama, ruang gerak pelaku kejahatan menjadi lebih luas dalam kerumunan; kedua, kemungkinan tertangkapnya pelaku menjadi lebih kecil di wilayah yang sangat padat; dan ketiga, tingginya tingkat pengangguran di wilayah perkotaan menciptakan cadangan tenaga kerja yang rentan terjerumus dalam kegiatan ilegal.

Hubungan antara kepadatan penduduk dan kriminalitas juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum. Di wilayah dengan fasilitas sosial dan ekonomi yang kurang memadai, angka kejahatan cenderung lebih tinggi karena masyarakat merasa terabaikan oleh sistem formal. Oleh karena itu, penanganan kriminalitas di kota besar tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan keamanan semata, melainkan harus dibarengi dengan perbaikan kualitas hidup dan penyediaan lapangan kerja yang merata.

Evaluasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh: KOTAKU dan Rusunawa

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif strategis untuk mengatasi persoalan permukiman kumuh akibat urbanisasi yang cepat. Salah satu program utama yang dijalankan adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program ini mengedepankan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam memperbaiki infrastruktur dasar di kawasan kumuh. Melalui dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM), KOTAKU telah membangun jalan lingkungan, drainase, fasilitas air minum, dan sistem pengelolaan sampah di ratusan kelurahan di seluruh Indonesia.

Namun, evaluasi di tingkat lokal menunjukkan hasil yang bervariasi. Di Kelurahan Ujuna, Kota Palu, misalnya, meskipun infrastruktur fisik telah dibangun, luas kawasan kumuh tidak mengalami pengurangan yang signifikan dalam kurun waktu 2021-2023.Hal ini disebabkan karena program KOTAKU lebih banyak berfokus pada perbaikan fisik di ruang publik, namun belum mampu menyentuh perbaikan pada unit-unit rumah tinggal yang sangat padat dan tidak layak huni. Selain itu, ketergantungan pada dana stimulan pemerintah tanpa dibarengi dengan mekanisme pemeliharaan yang berkelanjutan menyebabkan banyak infrastruktur yang sudah dibangun cepat mengalami kerusakan.

Paradoks Relokasi dan Dampak Sosio-Ekonomi Rusunawa

Strategi lain yang sering ditempuh pemerintah adalah relokasi warga dari kawasan kumuh ilegal ke Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Relokasi dianggap sebagai solusi tercepat untuk mengosongkan bantaran sungai guna menanggulangi banjir. Namun, dari perspektif sosiologis, pemindahan ini sering kali mengabaikan aspek kesejahteraan dan jaringan sosial warga. Warga yang dipindahkan dari Kampung Pulo ke Rusunawa Jatinegara Barat, misalnya, mengalami guncangan ekonomi akibat hilangnya mata pencaharian yang selama ini berbasis di lokasi lama.

Biaya hidup di Rusunawa yang mencakup sewa bulanan, tagihan listrik, dan air sering kali melampaui kemampuan finansial warga yang mayoritas bekerja di sektor informal. Banyak warga yang akhirnya menunggak pembayaran sewa karena pendapatan mereka tidak mencukupi untuk menutupi beban biaya tetap tersebut. Selain itu, transisi dari hunian tapak ke hunian vertikal menciptakan hambatan psikologis; warga merasa kehilangan interaksi sosial yang hangat dengan tetangga dan akses mudah ke ruang publik yang sebelumnya mereka miliki di perkampungan.

Kegagalan dalam mengintegrasikan aspek ekonomi ke dalam program perumahan menyebabkan relokasi hanya memindahkan kemiskinan dari satu titik ke titik lain. Oleh karena itu, pendekatan on-site upgrading (perbaikan di tempat) dengan melibatkan masyarakat secara aktif mulai dipandang sebagai alternatif yang lebih humanis dan berkelanjutan dibandingkan relokasi paksa.

Model Perbaikan Kampung Surabaya: Pelibatan Masyarakat dan Keberlanjutan

Kontras dengan model relokasi di Jakarta, Kota Surabaya di bawah kepemimpinan Tri Rismaharini telah menunjukkan keberhasilan dalam menata permukiman kumuh melalui Kampung Improvement Program (KIP). Model ini, yang awalnya dikembangkan dengan dukungan Prof. Johan Silas, menitikberatkan pada perbaikan lingkungan tanpa harus memindahkan penduduk dari kampung asalnya. KIP berhasil mengubah citra kampung kumuh menjadi “Kampung Unggulan” yang bersih, hijau, dan memiliki identitas budaya yang kuat.

Kunci keberhasilan model Surabaya terletak pada partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah kota memposisikan masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi sebagai subjek yang merencanakan, melaksanakan, dan menjaga hasil pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Melalui berbagai kegiatan seperti kerja bakti rutin, lomba kebersihan antar kampung, dan pemberdayaan UMKM lokal, rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap lingkungannya menjadi sangat tinggi.

Perbandingan Strategi: Surabaya vs Jakarta

Perbedaan mendasar antara pendekatan Surabaya dan Jakarta terletak pada penghormatan terhadap modal sosial. Model Surabaya berusaha mempertahankan habitat kampung karena dianggap sebagai bentuk penggunaan lahan yang paling efisien bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebaliknya, model Jakarta yang sempat didominasi oleh relokasi ke Rusunawa sering kali memutus ikatan sejarah dan ekonomi warga dengan lokasinya.

Meskipun model Surabaya dianggap lebih humanis, tantangan kepadatan yang ekstrem di beberapa wilayah tetap memaksa pemerintah untuk mempertimbangkan hunian vertikal sebagai opsi masa depan. Namun, pembelajaran dari Surabaya menunjukkan bahwa keberhasilan penataan kota tidak hanya diukur dari kerapian bangunan, tetapi dari seberapa besar masyarakat dilibatkan dalam proses transformasinya.

Peran Teknologi Smart City dan GIS dalam Manajemen Urban

Di era transformasi digital, pemerintah kota di Indonesia mulai mengadopsi konsep Smart City untuk menjawab kompleksitas permasalahan urbanisasi. Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau GIS menjadi sangat krusial dalam memetakan persebaran permukiman kumuh, memantau penggunaan lahan, serta menganalisis titik-titik rawan bencana secara akurat. Melalui pemetaan berlapis, perencana kota dapat mengidentifikasi variabel kekumuhan secara visual sehingga intervensi kebijakan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efisien.

Selain SIG, implementasi Internet of Things (IoT) mulai diterapkan dalam pengelolaan sampah dan sanitasi di kawasan padat. Prototipe “Smart Trash Can” yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik untuk mendeteksi volume sampah dan sensor gas untuk memantau bau busuk telah mulai dikembangkan. Teknologi ini memungkinkan petugas kebersihan untuk memantau kondisi tempat sampah secara real-time melalui aplikasi, sehingga jadwal pengangkutan dapat dioptimalkan dan penumpukan sampah liar di permukiman kumuh dapat dikurangi.

Menuju Kota Global: Peta Jalan Jakarta 2045

Dalam rencana strategis “Jakarta Rise #20”, pemerintah provinsi DKI Jakarta telah merumuskan peta jalan transformasi menuju Kota Global yang tangguh dan berkelanjutan. Strategi ini mencakup empat fase utama hingga tahun 2045, dengan fokus pada penguatan fondasi regulasi, pertumbuhan inklusif, dan transformasi berkelanjutan. Salah satu program utamanya adalah penyediaan perumahan umum yang terjangkau di dekat pusat-pusat transportasi utama (Transit Oriented Development / TOD) guna meminimalisir biaya transportasi bagi kaum urban.

Integrasi teknologi dalam manajemen kota diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan dan kualitas hidup warga. Namun, tantangan utama tetap terletak pada keterbatasan dana, pembaruan teknologi yang cepat, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Teknologi harus dipandang sebagai alat pendukung, bukan solusi tunggal bagi permasalahan urbanisasi yang pada hakikatnya berakar pada isu kemiskinan dan ketidakadilan sosial.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Urbanisasi yang terlalu cepat di Indonesia telah melahirkan krisis ruang yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk permukiman kumuh, sanitasi yang buruk, dan disorganisasi sosial. Ledakan penduduk yang tidak dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan daya serap ekonomi formal telah mengubah kota-kota besar menjadi arena persaingan yang tidak sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program-program pemerintah seperti KOTAKU dan Rusunawa, meskipun memiliki niat baik, sering kali masih menghadapi kendala dalam aspek keberlanjutan ekonomi dan adaptasi sosial bagi penghuninya.

Arah kebijakan masa depan harus bergeser dari sekadar pembangunan fisik yang bersifat top-down menuju strategi yang lebih terintegrasi dan partisipatif. Pertama, diperlukan kebijakan pembangunan ekonomi yang merata antara desa dan kota untuk mengurangi tekanan arus migrasi yang berlebihan. Kedua, pemerintah harus memberikan pengakuan dan perlindungan yang lebih kuat bagi sektor informal sebagai pilar ekonomi urban. Ketiga, penataan permukiman kumuh harus mengedepankan model perbaikan di tempat (on-site upgrading) yang mempertahankan modal sosial masyarakat, dengan opsi hunian vertikal sebagai pilihan terakhir yang harus disertai dengan jaminan perlindungan ekonomi. Keempat, pemanfaatan teknologi Smart City harus diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan dasar bagi masyarakat marginal, bukan hanya untuk mempercantik citra kota di mata dunia. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis data, urbanisasi yang cepat dapat dikelola menjadi kekuatan transformatif yang membawa kemakmuran bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.