Rekonstruksi Paradigma Martabat Manusia di Ambang Otomasi Administratif: Analisis Sosio-Ekonomi dan Filosofis terhadap Masa Depan Kerja

Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang terakselerasi dalam paruh kedua dekade ini telah memicu pergeseran tektonik dalam struktur ketenagakerjaan global, khususnya pada sektor administratif yang selama ini dianggap sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi kelas menengah. Ketegangan antara efisiensi teknologis dan martabat eksistensial manusia kini berada pada titik kulminasi. Ketika sistem algoritmik mulai menggantikan fungsi-Fungsi kognitif rutin, masyarakat dipaksa menghadapi pertanyaan ontologis yang fundamental: apa yang tersisa dari nilai manusia ketika peran produktivitas ekonominya diambil alih oleh mesin? Laporan ini menyelidiki dimensi statistik, implikasi psikososial, dan transformasi kebijakan yang diperlukan untuk meredefinisikan nilai manusia dalam dunia pasca-kerja administratif, dengan fokus khusus pada konteks transisi di Indonesia.

Proyeksi Statistik dan Disrupsi Sektor Administratif: Skala Global dan Lokal

Otomasi melalui AI tidak lagi bersifat spekulatif; ia adalah kekuatan makroekonomi yang sedang mendefinisikan ulang batas-batas kemampuan kerja. Berbagai data menunjukkan bahwa pekerjaan administratif, yang melibatkan tugas-tugas terprogram dan pengolahan data repetitif, merupakan sektor yang paling rentan terhadap penggantian total. World Economic Forum (WEF) memproyeksikan bahwa antara tahun 2025 hingga 2030, sebanyak $92$ juta pekerjaan akan hilang di seluruh dunia, di mana peran administratif rutin seperti petugas entri data, sekretaris, dan kasir menempati urutan teratas dalam daftar penurunan. Sejalan dengan itu, Goldman Sachs memperkirakan bahwa AI generatif dapat menggantikan setara dengan $300$ juta pekerjaan penuh waktu secara global, dengan sekitar seperempat dari seluruh tugas kerja di Amerika Serikat dan Eropa dapat sepenuhnya diotomatisasi.

Di Indonesia, penetrasi otomasi diprediksi akan menciptakan dinamika “hilang dan tumbuh” yang kompleks. McKinsey Global Institute memperkirakan bahwa sekitar $16\%$ dari total jam kerja di Indonesia dapat diotomatisasi pada tahun 2030 berdasarkan skenario adopsi teknologi saat ini.  Secara kuantitatif, otomasi berpotensi menggeser antara $4$ juta hingga $23 juta pekerjaan di Indonesia, namun transisi ini juga diprediksi akan menciptakan permintaan tenaga kerja baru antara $27 juta hingga $46 juta posisi seiring dengan pertumbuhan pendapatan dan investasi infrastruktur. Meskipun terdapat potensi keuntungan neto, risiko utama terletak pada pengangguran struktural bagi mereka yang keterampilannya terbatas pada tugas administratif manual.

Analisis terhadap data internal Badan Pusat Statistik (BPS) di tingkat lokal, seperti di BPS Sanggau, menunjukkan bahwa implementasi AI seperti Gemini AI sudah mulai merevolusi pengolahan data dan penyusunan laporan, yang sebelumnya memerlukan waktu manual berjam-jam. Kemampuan AI untuk mengonversi gambar menjadi tabel data dan menyusun narasi laporan yang akurat secara otomatis mengeliminasi kebutuhan akan penulisan manual, yang secara langsung mengancam eksistensi peran administratif tingkat dasar. Dampak ini sangat nyata bagi angkatan kerja Indonesia yang saat ini didominasi oleh milenial (34 %) dan Generasi Z (29 %), di mana mereka seringkali menempati posisi administratif sebagai pijakan karir awal.

Krisis Identitas dan Devaluasi Martabat dalam Masyarakat Berbasis Kerja

Secara historis, martabat manusia dalam masyarakat modern telah dikomodifikasi melalui kerja. Hannah Arendt dalam karyanya The Human Condition menguraikan konsep vita activa yang membagi aktivitas manusia menjadi labor (tenaga), work (karya), dan action (tindakan). Dalam kerangka Arendt, labor adalah aktivitas yang melayani kebutuhan biologis dasar dan bersifat siklis, sementara work menciptakan dunia objek yang tahan lama. AI saat ini tidak hanya mengambil alih labor, tetapi juga mengintervensi ranah work melalui pembuatan konten dan keputusan administratif. Kekhawatiran terbesar Arendt adalah munculnya “masyarakat buruh tanpa kerja,” sebuah kondisi di mana manusia kehilangan satu-satunya aktivitas yang mereka ketahui untuk mendefinisikan diri mereka sendiri.

Kehilangan pekerjaan administratif bukan sekadar kehilangan pendapatan; ia adalah serangan terhadap otonomi, kebebasan, dan privasi yang merupakan elemen esensial dari martabat manusia. Dalam budaya kerja konvensional, pekerjaan memberikan struktur waktu, status sosial, dan rasa kegunaan bagi orang lain. Ketika algoritme mengambil alih fungsi tersebut, individu seringkali mengalami devaluasi diri. Penurunan harga diri ini diperparah oleh stigma sosial yang masih memandang pengangguran sebagai kegagalan karakter, bukan sebagai konsekuensi sistemik dari kemajuan teknologi.

Penelitian menunjukkan bahwa pekerja muda berusia 22-25 tahun seringkali menjadi “kenari di tambang batubara” (canaries in the coal mine), di mana mereka mengalami penurunan kesempatan kerja yang paling tajam di sektor-sektor yang terpapar AI seperti layanan pelanggan dan dukungan administratif. Tanpa intervensi filosofis dan kebijakan, otomasi berisiko menciptakan kelas masyarakat yang “tidak berguna” secara ekonomi, yang pada gilirannya dapat memicu ketidakstabilan sosial dan polarisasi pasar kerja antara elit teknologi dan pekerja berupah rendah.

Antara “Bullshit Jobs” dan Ekonomi Perawatan: Redefinisi Nilai Sosial

Antropolog David Graeber menawarkan perspektif provokatif mengenai pekerjaan administratif melalui teorinya tentang Bullshit Jobs. Graeber berargumen bahwa banyak pekerjaan administratif modern adalah pekerjaan yang sia-sia, di mana bahkan mereka yang melakukannya merasa bahwa pekerjaan tersebut tidak memberikan kontribusi nyata bagi dunia. Pekerjaan ini seringkali hanya ada untuk menjaga hierarki kekuasaan atau memenuhi birokrasi yang dibuat-buat. Penggantian pekerjaan semacam ini oleh AI secara teoritis dapat membebaskan manusia dari “kekerasan spiritual” akibat melakukan tugas yang tidak bermakna.

Namun, kebebasan dari pekerjaan sia-sia tersebut memerlukan pelabuhan baru bagi nilai manusia. Di sinilah “Ekonomi Perawatan” (Care Economy) muncul sebagai solusi strategis. Berbeda dengan tugas administratif yang algoritmik, ekonomi perawatan melibatkan interaksi manusia yang dalam, empati, dan kehadiran emosional—kualitas yang merupakan “hambatan utama” bagi otomasi. Ekonomi perawatan mencakup pengasuhan anak, perawatan lansia, dukungan bagi penyandang disabilitas, dan layanan kesehatan mental.

Indonesia telah mulai mengintegrasikan ekonomi perawatan ke dalam agenda pembangunan nasional melalui Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2025-2045.  Strategi ini tidak hanya bertujuan untuk memitigasi dampak pengangguran akibat AI, tetapi juga untuk memberikan pengakuan formal pada jutaan perempuan yang selama ini melakukan kerja perawatan tanpa upah. Dengan mengalihkan fokus dari “manusia sebagai pengolah data” menjadi “manusia sebagai pemberi perawatan,” masyarakat dapat meredefinisikan nilai manusia berdasarkan kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan kolektif.

Mekanisme Jaring Pengaman Sosial: UBI, Pajak AI, dan Kebijakan Adaptif

Transisi menuju masyarakat pasca-kerja administratif memerlukan instrumen ekonomi yang radikal untuk menjaga stabilitas dan martabat. Salah satu instrumen yang paling banyak didiskusikan adalah Universal Basic Income (UBI) atau Pendapatan Dasar Universal. UBI memberikan jaminan tunai tanpa syarat kepada semua warga negara, yang bertujuan untuk memutuskan ketergantungan mutlak antara kelangsungan hidup dan pekerjaan formal.

Uji coba UBI di berbagai wilayah memberikan data yang signifikan mengenai dampaknya terhadap martabat manusia. Dalam program Stockton Economic Empowerment Demonstration (SEED), pemberian $500$ per bulan meningkatkan kesehatan mental dan memungkinkan penerimanya untuk mengejar peluang kerja yang lebih baik karena mereka memiliki stabilitas finansial dasar. Di Finlandia dan Korea Selatan (Gyeonggi-do), penerima UBI melaporkan kepuasan hidup yang lebih tinggi, tingkat stres yang lebih rendah, dan peningkatan kepercayaan pada lembaga publik. UBI bukan sekadar bantuan sosial; ia adalah pengakuan atas nilai intrinsik manusia yang tidak bergantung pada output ekonominya.

Selain UBI, gagasan mengenai “Pajak Robot” atau Pajak AI muncul sebagai cara untuk mendanai transisi sosial ini. Ketika perusahaan mengganti ribuan pekerja administratif dengan AI, mereka menghindari pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial yang biasanya dibayarkan oleh pekerja manusia. Pajak AI bertujuan untuk memulihkan basis pendapatan negara yang hilang dan mendistribusikannya kembali untuk program pelatihan ulang (reskilling) atau bantuan transisi bagi pekerja yang terdisrupsi.Namun, tantangan hukum tetap ada terkait dengan pemberian “kepribadian hukum” (legal personality) pada sistem AI agar dapat dikenakan pajak secara langsung.

Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor $6$ Tahun 2025 tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Regulasi ini menyesuaikan iuran menjadi 0,36 % dari upah untuk meringankan beban perusahaan, sementara tetap menjamin manfaat uang tunai sebesar 60 % dari upah selama $6$ bulan bagi pekerja yang terkena PHK. JKP berfungsi sebagai jaring pengaman sementara dalam menghadapi volatilitas ekonomi yang dipercepat oleh otomasi.

Integrasi Budaya: Gotong Royong dan Etika Kemanusiaan dalam Era AI

Bagi masyarakat Indonesia, tantangan otomasi dapat dihadapi dengan merevitalisasi kearifan lokal seperti Gotong Royong dan Tri Hita Karana. Nilai-nilai ini menempatkan keharmonisan sosial dan hubungan antarmanusia di atas efisiensi material semata. Dalam pandangan filosofis Pancasila, teknologi seharusnya hanya menjadi alat (tool) untuk mencapai keadilan sosial, bukan tujuan akhir yang mengorbankan martabat manusia.

Konsep Leadership 5.0 menekankan pentingnya pemimpin yang mengintegrasikan inovasi teknologi dengan empati manusia. Di era AI, nilai “nilai manusia” dapat didefinisikan kembali melalui kontribusi aktif dalam komunitas, kreativitas, dan pelestarian budaya—hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh kecerdasan buatan yang hanya berbasis pada data masa lalu. Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh global dalam mengelola transisi ini dengan memanfaatkan bonus demografi dan kekuatan solidaritas sosial untuk menciptakan model pembangunan yang inklusif.

Pengembangan AI di Indonesia juga harus dipandu oleh kerangka kerja etika nasional yang menekankan transparansi, keadilan, dan pengawasan manusia yang bermakna (meaningful human oversight). Dengan pendekatan human-centered AI, teknologi digunakan untuk memperkuat kapabilitas manusia, bukan untuk mengerdilkan perannya dalam masyarakat.

Menuju Definisi Baru Nilai Kemanusiaan

Masa depan masyarakat di tengah otomasi jutaan pekerjaan administratif tidak harus berakhir pada distopia pengangguran massal. Sebaliknya, ini adalah kesempatan unik untuk melepaskan kemanusiaan dari belenggu pekerjaan rutin yang mematikan kreativitas. Redefinisi nilai manusia tanpa pekerjaan tradisional harus bertumpu pada tiga pilar utama:

1. Pengakuan Intrinsik: Mengakui bahwa setiap individu memiliki martabat yang tidak dapat diganggu gugat hanya karena mereka manusia, yang didukung oleh jaring pengaman finansial seperti UBI atau penguatan jaminan sosial seperti JKP.
2. Transisi Keterampilan ke Sektor Empati: Mengalihkan investasi sumber daya manusia dari administrasi rutin ke ekonomi perawatan, pendidikan, dan kreativitas—sektor yang memberikan makna mendalam bagi pemberi dan penerima.
3. Kedaulatan Budaya dan Etika: Memastikan pengembangan AI selaras dengan nilai-nilai luhur seperti Gotong Royong, di mana teknologi berfungsi sebagai pemersatu dan peningkat kualitas hidup sosial, bukan pemecah belah.
4. Otomasi memang akan menggantikan jutaan pekerjaan, tetapi ia tidak bisa menggantikan kapasitas manusia untuk mencintai, merawat, dan menciptakan makna. Keberhasilan masyarakat di era AI akan diukur bukan dari seberapa tinggi PDB yang dihasilkan oleh algoritme, melainkan dari seberapa baik kita menjaga martabat individu yang tidak lagi perlu bekerja demi sekadar bertahan hidup. Dengan kebijakan yang tepat dan keberanian filosofis untuk meredefinisikan “nilai,” era otomasi dapat menjadi awal dari fajar baru kemanusiaan yang lebih bebas, kreatif, dan penuh perhatian.

Catatan Analisis Tambahan mengenai Implementasi Kebijakan di Indonesia

Untuk memberikan gambaran lebih rinci mengenai kesiapan kebijakan Indonesia, tabel berikut merangkum instrumen hukum dan program yang sedang berjalan:

Melalui sinergi antara regulasi perlindungan tenaga kerja dan peta jalan ekonomi baru, Indonesia berusaha memastikan bahwa otomasi tidak menjadi ancaman bagi martabat manusia, melainkan katalis bagi transformasi sosial yang lebih adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Perjuangan untuk martabat manusia di era AI adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi selalu tunduk pada kepentingan kemanusiaan. Kesadaran bahwa manusia adalah homo rationale yang memiliki akal budi dan etika harus tetap menjadi kompas dalam mengarahkan perkembangan kecerdasan buatan ke arah yang memperkaya, bukan memiskinkan, pengalaman hidup manusia.