Dinamika Geopolitik dan Historiografi Pemisahan India dan Pakistan: Analisis Komprehensif Mengenai Penyebab, Aktor, dan Relevansi Kontemporer

Pemisahan India pada tahun 1947 merupakan salah satu peristiwa paling transformatif dan traumatis dalam sejarah modern yang secara fundamental mendefinisikan ulang peta politik Asia Selatan. Sebagai hasil dari dekolonisasi Imperium Britania, pembentukan dua negara berdaulat—Uni India dan Dominasi Pakistan—menandai berakhirnya kekuasaan kolonial selama tiga ratus tahun sekaligus memicu krisis kemanusiaan dengan skala yang hampir tidak tertandingi. Fenomena ini, yang sering disebut sebagai “The Long Partition,” tidak hanya melibatkan pembagian teritorial secara administratif, tetapi juga memicu perpindahan penduduk massal yang melibatkan 12 hingga 20 juta jiwa serta kekerasan komunal yang mengakibatkan hilangnya nyawa antara 200.000 hingga 2 juta orang. Hingga saat ini, warisan pemisahan tersebut terus menghantui hubungan bilateral antara India dan Pakistan, yang kini telah berevolusi menjadi persaingan dua kekuatan nuklir yang saling berhadapan dalam sengketa wilayah yang berkepanjangan.

Akar Historis dan Mekanisme Kolonial: Kebijakan Pecah Belah

Pemisahan India tidak dapat dipahami tanpa meninjau pergeseran kebijakan kolonial Inggris yang terjadi setelah Pemberontakan India 1857. Sebelum peristiwa tersebut, otoritas Inggris cenderung melihat masyarakat India sebagai satu kesatuan subjek, meskipun terdapat perbedaan internal. Namun, pasca-1857, terjadi pergeseran paradigma di mana komunitas Muslim mulai dipandang dengan kecurigaan mendalam sebagai penggerak utama pemberontakan untuk memulihkan kekuasaan Mughal.

Transformasi Pasca-1857 dan Konstruksi Identitas Komunal

Kebijakan Inggris setelah 1857 secara sistematis memarginalkan elit Muslim tradisional. Di wilayah-wilayah strategis seperti Delhi, Inggris melakukan pembersihan administratif dan penyitaan properti milik keluarga Muslim, yang kemudian sering diberikan kepada kelompok-kelompok yang dianggap setia kepada Inggris, seperti komunitas Sikh di Punjab. Penyingkiran ini menciptakan rasa keterasingan ekonomi dan politik di kalangan Muslim India, yang sebelumnya memegang posisi dominan dalam birokrasi dan militer. Sejarawan mencatat bahwa Inggris sengaja merekonstruksi militer India berdasarkan konsep “ras bela diri” (martial races), yang secara efektif membatasi akses bagi komunitas-komunitas yang dianggap tidak setia.

Strategi “Divide and Rule” (pecah belah dan perintah) bukan sekadar retorika, melainkan diimplementasikan melalui alat administratif canggih seperti sensus penduduk. Dengan mengategorikan populasi berdasarkan agama secara kaku, Inggris memaksa identitas komunal menjadi basis primer dalam interaksi politik. Seiring waktu, kebijakan ini menciptakan persepsi bahwa kepentingan politik Hindu dan Muslim secara inheren bertentangan, sebuah gagasan yang kemudian menjadi fondasi bagi tuntutan separatisme.

Institusionalisasi Perpecahan: Reformasi Morley-Minto dan Montagu-Chelmsford

Eskalasi perpecahan politik mencapai puncaknya melalui serangkaian reformasi konstitusional yang secara resmi menginstitusionalisasikan komunalisme. Indian Councils Act 1909, atau Reformasi Morley-Minto, memperkenalkan sistem elektoral terpisah (separate electorates) bagi umat Muslim.Dalam sistem ini, kandidat Muslim hanya dapat dipilih oleh pemilih Muslim, sebuah langkah yang secara efektif membagi lanskap politik India berdasarkan garis agama daripada kewarganegaraan teritorial.

Implementasi elektoral terpisah dipandang oleh Kongres Nasional India sebagai upaya imperialis untuk mempertahankan kontrol dengan melemahkan gerakan nasionalis yang bersatu Meskipun Reformasi Montagu-Chelmsford tahun 1919 mencoba memberikan konsesi lebih lanjut melalui sistem pemerintahan ganda atau diarchy, ketidakpuasan terhadap keterbatasan kekuasaan yang diberikan justru memperkuat desakan untuk kemerdekaan penuh sekaligus mempertajam persaingan antara Kongres dan Liga Muslim.

Teori Dua Bangsa: Genesis Ideologis dan Intelektual

Di balik dinamika politik praktis, terdapat perkembangan intelektual yang mendalam mengenai identitas Muslim di anak benua India. Teori Dua Bangsa (Two-Nation Theory) menjadi kerangka ideologis utama yang membenarkan perlunya negara terpisah bagi umat Muslim.

Visi Sir Syed Ahmed Khan dan Gerakan Aligarh

Akar dari teori ini sering ditarik kembali ke pemikiran Sir Syed Ahmed Khan pada akhir abad ke-19. Meskipun ia awalnya merupakan pendukung persatuan, ia mulai merasa khawatir bahwa dalam sistem demokrasi gaya Barat di mana suara mayoritas berkuasa, komunitas Muslim akan selalu tertindas oleh mayoritas Hindu.¹Melalui Gerakan Aligarh, ia menekankan pentingnya pendidikan modern bagi umat Muslim demi mempertahankan hak-hak mereka dalam struktur politik kolonial. Ia berargumen bahwa Hindu dan Muslim adalah dua entitas yang memiliki tradisi, budaya, dan cara hidup yang berbeda, sehingga sulit untuk bersatu dalam satu negara kesatuan tanpa perlindungan khusus.

Allama Iqbal dan Manifestasi Politik dalam Pidato Allahabad

Visi Sir Syed kemudian diperhalus secara filosofis oleh Allama Muhammad Iqbal, penyair dan pemikir besar yang dianggap sebagai bapak spiritual Pakistan. Dalam pidatonya yang bersejarah di Allahabad pada tahun 1930, Iqbal mengusulkan penggabungan wilayah-wilayah mayoritas Muslim di barat laut India (Punjab, NWFP, Sind, dan Baluchistan) menjadi sebuah negara yang otonom dalam atau di luar Imperium Inggris. Bagi Iqbal, keberadaan negara semacam itu bukan hanya masalah politik, melainkan kebutuhan spiritual untuk melestarikan identitas dan nilai-nilai Islam yang unik di tengah dominasi budaya lain.

Peran Sentral Muhammad Ali Jinnah

Muhammad Ali Jinnah, yang awalnya dikenal sebagai duta persatuan Hindu-Muslim, bertransformasi menjadi arsitek utama Pakistan setelah merasa bahwa Kongres Nasional India tidak bersedia memberikan jaminan konstitusional yang cukup bagi hak-hak minoritas Muslim. Di bawah kepemimpinannya, All-India Muslim League meloloskan Resolusi Lahore pada tahun 1940, yang secara resmi menuntut pembentukan negara-negara merdeka bagi umat Muslim di wilayah mayoritas mereka. Jinnah dengan tegas menyatakan bahwa Muslim India adalah sebuah bangsa berdasarkan definisi apapun, dengan budaya, hukum, dan sejarah mereka sendiri.

Aktor Utama dan Kegagalan Diplomasi Menjelang 1947

Tahun-tahun terakhir sebelum kemerdekaan diwarnai oleh kebuntuan politik yang parah antara tiga pihak utama: Inggris, Kongres Nasional India, dan Liga Muslim.

Ketegangan Antara Jinnah, Nehru, dan Gandhi

Jawaharlal Nehru, sebagai pemimpin utama Kongres, memiliki visi India yang sekuler dan tersentralisasi untuk memfasilitasi industrialisasi dan modernisasi yang cepat. Ia sangat menentang gagasan otonomi provinsi yang luas, karena dianggap akan melemahkan integritas nasional. Di sisi lain, Mahatma Gandhi berjuang untuk menjaga persatuan India melalui pendekatan non-kekerasan dan inklusivitas moral, namun ia sering kali dikesampingkan dalam negosiasi politik praktis yang semakin didominasi oleh perdebatan mengenai pembagian kekuasaan.

Kebuntuan mencapai puncaknya setelah kegagalan Cabinet Mission Plan pada tahun 1946. Proposal tersebut mencoba mempertahankan kesatuan India melalui sistem federasi tiga tingkat dengan pengelompokan provinsi.² Namun, interpretasi yang berbeda antara Nehru dan Jinnah mengenai kewajiban pengelompokan provinsi menyebabkan rencana tersebut runtuh. Kegagalan ini memicu Jinnah untuk menyerukan “Direct Action Day” pada 16 Agustus 1946 demi menunjukkan kekuatan tuntutan Pakistan.

Direct Action Day dan Tragedi Great Calcutta Killing

Seruan “Direct Action” berubah menjadi bencana kemanusiaan ketika kekerasan komunal yang mengerikan pecah di Calcutta. Dikenal sebagai The Great Calcutta Killing, peristiwa ini mengakibatkan ribuan kematian dalam hitungan hari dan memicu reaksi berantai kekerasan di Bihar dan Punjab. Skala kekerasan ini meyakinkan baik pemimpin India maupun otoritas Inggris bahwa persatuan India tidak lagi mungkin dipertahankan tanpa risiko perang saudara yang menghancurkan seluruh anak benua.

Mekanisme Pemisahan: Strategi “Cut and Run” Lord Mountbatten

Lord Louis Mountbatten tiba di India pada Maret 1947 sebagai Viceroy terakhir dengan tugas awal untuk mentransfer kekuasaan paling lambat Juni 1948. Namun, setelah melihat eskalasi kekerasan dan ketidakefektifan birokrasi kolonial dalam menjaga ketertiban, ia mengambil keputusan radikal untuk memajukan tanggal kemerdekaan menjadi 15 Agustus 1947—memberikan waktu hanya beberapa minggu untuk membagi sebuah benua.

Percepatan yang Berbahaya

Keputusan Mountbatten sering dikritik sebagai strategi “cut and run” yang bertujuan untuk melepaskan tanggung jawab Inggris secepat mungkin dari krisis yang semakin memburuk. Percepatan ini mengakibatkan pengaturan administratif, militer, dan aset negara dilakukan secara terburu-buru dan tidak terencana dengan baik.

Garis Radcliffe dan Dilema Perbatasan

Penentuan garis perbatasan fisik diserahkan kepada Sir Cyril Radcliffe, seorang pengacara Inggris yang tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang India dan belum pernah menginjakkan kaki di sana. Dengan data sensus yang sudah usang dan peta yang tidak akurat, ia harus membagi provinsi Punjab dan Bengal dalam waktu lima minggu. Radcliffe bekerja dalam isolasi total demi menjaga kenetralan, namun hal ini justru menjauhkannya dari realitas demografis dan ekonomi di lapangan.

Garis yang dihasilkannya, yang dikenal sebagai Garis Radcliffe, membagi desa-desa, memutus saluran irigasi dari sumber airnya, dan memisahkan petani dari ladang mereka. Ketidakjelasan mengenai letak pasti perbatasan hingga dua hari setelah kemerdekaan memicu kepanikan massal. Jutaan orang yang merasa berada di sisi yang “salah” dari garis tersebut mulai melarikan diri, menciptakan kolom pengungsi yang menjadi sasaran empuk bagi pembantaian oleh milisi komunal.

Konsolidasi Teritorial dan Integrasi Princely States

Selain pembagian wilayah yang diperintah langsung oleh Inggris, tantangan besar lainnya adalah status 565 negara kerajaan (princely states) yang secara teknis menjadi merdeka setelah Inggris pergi.

Sardar Patel: Sang Pemersatu India

Tugas mahaberat untuk menyatukan negara-negara ini ke dalam Uni India jatuh ke tangan Sardar Vallabhbhai Patel, Menteri Dalam Negeri pertama India. Dibantu oleh sekretarisnya V.P. Menon, Patel menggunakan kombinasi diplomasi yang cerdas, insentif finansial (privy purses), dan dalam beberapa kasus, kekuatan militer untuk membujuk para penguasa agar bergabung.

1. Junagadh: Negara dengan mayoritas penduduk Hindu tetapi dipimpin oleh Nawab Muslim yang ingin bergabung dengan Pakistan meskipun wilayahnya berada di dalam India. Patel mengorganisir blokade dan plebisit yang menunjukkan 99% warga ingin bergabung dengan India.
2. Hyderabad: Negara kerajaan terbesar di jantung India yang dipimpin oleh Nizam yang ingin tetap Merdeka. Akibat kekerasan oleh milisi Razakar yang pro-Nizam, Patel melancarkan “Operation Polo” pada September 1948 yang mengintegrasikan Hyderabad hanya dalam waktu empat hari.
3. Jammu dan Kashmir: Wilayah ini menjadi titik konflik yang paling berdarah. Maharaja Hari Singh mencoba menunda keputusan untuk bergabung dengan salah satu pihak. Namun, invasi milisi yang didukung Pakistan pada Oktober 1947 memaksa Maharaja untuk menandatangani Instrument of Accession ke India demi mendapatkan bantuan militer. Hal ini memicu perang pertama antara India dan Pakistan (1947-1948) yang berakhir dengan wilayah tersebut terbagi oleh Line of Control (LoC) hingga saat ini.

Konflik Berkelanjutan dan Fraktur 1971

Pemisahan 1947 tidak menyelesaikan ketegangan, melainkan mengubah konflik antar-komunitas menjadi konflik antar-negara. Persaingan ini mencapai titik nadir pada tahun 1971, sebuah peristiwa yang secara fundamental mengguncang legitimasi Teori Dua Bangsa.

Perang Kemerdekaan Bangladesh

Meskipun Pakistan didirikan atas dasar kesamaan agama, perbedaan bahasa, budaya, dan ketimpangan ekonomi antara Pakistan Barat dan Pakistan Timur menciptakan ketegangan yang hebat. Dominasi elit politik dan militer Pakistan Barat terhadap warga Bengali di timur memicu gerakan perlawanan yang dipimpin oleh Sheikh Mujibur Rahman.

Pada tahun 1971, setelah tindakan keras militer Pakistan di timur yang menyebabkan krisis pengungsi besar ke India, India melakukan intervensi militer untuk mendukung kemerdekaan Bangladesh. Kekalahan memalukan Pakistan, yang ditandai dengan menyerahnya lebih dari 90.000 tentaranya, mengakibatkan lepasnya Pakistan Timur menjadi negara merdeka Bangladesh. Peristiwa ini membuktikan bahwa identitas agama saja tidak cukup untuk mempertahankan kesatuan bangsa di hadapan aspirasi etno-linguistik dan keadilan ekonomi yang tidak terpenuhi.

Dinamika Nuklir: Dari Konvensional ke Strategis

Pada akhir 1990-an, persaingan India-Pakistan memasuki fase baru yang jauh lebih berbahaya dengan dilakukannya uji coba nuklir oleh kedua negara pada Mei 1998. Status sebagai negara bersenjata nuklir telah mengubah doktrin keamanan di Asia Selatan.

Paradoks Stabilitas-Instabilitas

Kehadiran senjata nuklir menciptakan situasi yang disebut sejarawan sebagai “paradoks stabilitas-instabilitas” Di satu sisi, senjata nuklir mencegah pecahnya perang skala besar karena risiko penghancuran bersama yang pasti (mutually assured destruction). Namun di sisi lain, hal ini justru memberikan ruang bagi konflik intensitas rendah, perang proksi, dan serangan lintas batas yang berisiko, karena asumsi bahwa pihak lawan tidak akan berani meningkatkan konflik ke level nuklir.

Ketegangan nuklir ini tetap menjadi salah satu kekhawatiran keamanan global yang paling mendesak, terutama ketika terjadi krisis seperti Konflik Kargil 1999 atau insiden penembakan rudal secara tidak sengaja oleh India pada Maret 2022 yang menunjukkan risiko miskalkulasi yang fatal.

Relevansi Kontemporer: Sengketa Wilayah dan Geopolitik Air

Memasuki dekade ketiga abad ke-21, warisan tahun 1947 masih sangat terasa dalam berbagai kebijakan strategis yang diambil oleh kedua negara, yang dampaknya terasa hingga tahun 2024 dan 2025.

Pencabutan Pasal 370 dan Reorganisasi Kashmir (2019)

Pada 5 Agustus 2019, pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi melakukan langkah bersejarah dengan mencabut Pasal 370 Konstitusi India yang memberikan otonomi khusus kepada Jammu dan Kashmir. Langkah ini mengakhiri status khusus wilayah tersebut dan membaginya menjadi dua wilayah persatuan (Union Territories) yang dikendalikan langsung oleh New Delhi.

Keputusan ini memicu kemarahan di Pakistan dan ketidakstabilan sosial di lembah Kashmir. Pakistan merespons dengan menurunkan level hubungan diplomatik dan menghentikan perdagangan bilateral. Secara internal, kebijakan ini telah mengubah demografi dan lanskap politik Kashmir, yang oleh para kritikus dianggap sebagai upaya untuk memperkuat kontrol administratif India secara permanen atas wilayah yang disengketakan tersebut.

Krisis Perjanjian Air Indus (2025)

Salah satu perkembangan terbaru dan paling mengkhawatirkan adalah ancaman terhadap Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty – IWT). Sejak ditandatangani pada tahun 1960, IWT dianggap sebagai salah satu model kerja sama air paling sukses di dunia yang mampu bertahan melalui beberapa perang. Namun, pada April 2025, India mengambil langkah mengejutkan dengan menangguhkan (holding in abeyance) perjanjian tersebut menyusul serangan teroris mematikan di Pahalgam yang menewaskan 26 warga sipil.

India berargumen bahwa Pakistan terus mendukung terorisme lintas batas dan bahwa perjanjian yang sudah berumur 60 tahun tersebut perlu diamandemen untuk mencakup isu-isu modern seperti perubahan iklim. Di sisi lain, Pakistan memandang penangguhan ini sebagai ancaman eksistensial, karena Indus adalah tulang punggung pertanian dan energi bagi 300 juta penduduknya. Penggunaan air sebagai alat tekanan politik menandakan fase baru dalam konflik India-Pakistan yang semakin kompleks dan berbahaya di era kelangkaan sumber daya.

Kelumpuhan SAARC dan Fragmentasi Regional

Warisan perseteruan 1947 juga telah melumpuhkan integrasi ekonomi di Asia Selatan. Asosiasi Kerja Sama Regional Asia Selatan (SAARC) telah berada dalam kondisi “koma” atau stagnasi total selama lebih dari satu dekade. Sejak India memboikot KTT ke-19 yang dijadwalkan di Pakistan pada 2016, tidak ada lagi pertemuan tingkat tinggi kepala negara yang terlaksana.

Ketegangan India-Pakistan telah membuat kawasan Asia Selatan menjadi salah satu wilayah yang paling tidak terhubung secara ekonomi di dunia. Sebagai respons, India semakin mengalihkan fokusnya ke inisiatif regional lain seperti BIMSTEC yang mengecualikan Pakistan, sementara Pakistan semakin bergantung pada aliansi strategis dan ekonomi dengan China melalui Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC). Fragmentasi ini menghambat kemampuan kawasan untuk menghadapi tantangan bersama seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan krisis kesehatan global.

Analisis Dampak Jangka Panjang terhadap Identitas Nasional

Pemisahan 1947 bukan hanya peristiwa sejarah, melainkan proses yang terus mendefinisikan identitas nasional India dan Pakistan. Di India, terjadi pergeseran dari sekularisme inklusif era Nehru menuju visi nasionalisme Hindu (Hindutva) yang lebih asertif di bawah kepemimpinan BJP. Hal ini menciptakan tantangan baru bagi minoritas Muslim di India yang sering kali dikaitkan secara retoris dengan Pakistan dalam wacana politik domestik.

Di Pakistan, kegagalan untuk membangun identitas sipil yang inklusif pasca-1971 telah memperkuat peran militer dalam kehidupan politik dan keamanan negara. Narasi “anti-India” tetap menjadi elemen perekat utama dalam identitas nasional Pakistan, yang sering kali mengorbankan pembangunan demokrasi dan stabilitas ekonomi.

Kesimpulan: Warisan “The Long Partition”

Ulasan komprehensif ini menunjukkan bahwa pemisahan India dan Pakistan pada tahun 1947 merupakan peristiwa dengan konsekuensi yang tak terbatas. Berakar pada kebijakan kolonial “pecah belah,” dipicu oleh kegagalan negosiasi antara aktor-aktor kunci, dan dieksekusi dengan terburu-buru oleh Lord Mountbatten, pemisahan tersebut meninggalkan luka mendalam yang belum sembuh hingga tujuh dekade kemudian.

Sengketa Kashmir, persaingan nuklir, dan krisis air tahun 2025 hanyalah manifestasi dari masalah mendasar yang belum terselesaikan sejak 15 Agustus 1947. Tanpa adanya rekonsiliasi yang jujur terhadap sejarah dan komitmen tulus untuk membangun kepercayaan bilateral, Asia Selatan akan terus terjebak dalam siklus ketegangan yang menghambat potensi kemajuan bagi miliaran penduduknya. Relevansi kontemporer dari pemisahan ini membuktikan bahwa batas yang ditarik oleh Radcliffe pada tahun 1947 bukan sekadar garis di atas peta, melainkan luka permanen dalam kesadaran kolektif dua negara yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan dalam persaingan abadi.