Modernisasi Tanpa Westernisasi: Analisis Komprehensif Model Pembangunan Alternatif Asia dan Transformasi Paradigma Global

Paradigma Modernisasi: Dari Unilinearitas Barat Menuju Pluralitas Asia

Pemahaman mengenai kemajuan peradaban dalam diskursus sosiologi dan ekonomi politik global telah lama didominasi oleh Teori Modernisasi klasik yang muncul pada pertengahan abad ke-20. Kerangka kerja ini, yang dikembangkan oleh para pemikir seperti Talcott Parsons dan Walt Rostow, memandang transisi dari masyarakat “tradisional” ke “modern” sebagai proses evolusi yang bersifat inevitable (tidak terelakkan), irreversible (tidak dapat diubah), dan linear. Dalam perspektif ini, kemajuan sebuah negara diukur dari sejauh mana mereka mengadopsi institusi ekonomi dan politik, teknologi, serta praktik budaya yang berasal dari Barat. Teori ini berasumsi bahwa nilai-nilai tradisional merupakan hambatan bagi pembangunan dan harus digantikan oleh nilai-nilai modern yang dianggap perlu untuk keberhasilan pembangunan, sering kali difasilitasi melalui investasi asing, pendidikan, dan media massa. Namun, pengalaman pembangunan di Asia, khususnya yang diperlihatkan oleh Tiongkok dan Singapura, telah memunculkan tantangan fundamental terhadap hegemoni pemikiran tersebut, dengan membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan ekonomi tidak harus dibayar dengan adopsi total nilai-nilai sosial dan politik Barat.

Kritik terhadap teori modernisasi awal mencuat pada tahun 1970-an, terutama dari kalangan neo-Marxis dan penganut teori ketergantungan (dependency theory), yang berargumen bahwa model pembangunan Barat sering kali merupakan mekanisme eksploitasi terhadap negara-negara di pinggiran sistem kapitalis global. Munculnya fenomena “Macan Asia” pada tahun 1960-an dan 1970-an, serta kebangkitan Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir, menggeser momentum perdebatan menuju apa yang disebut sebagai “neo-modernisme” atau “Modernisasi II”. Tahap ini menekankan pada pembangunan ekonomi bebas dan pemanfaatan sains, namun tanpa keharusan konvergensi terhadap pola budaya Barat dan tanpa meremehkan peran nasionalisme serta tradisi lokal. Gagasan mengenai “Multiple Modernities” atau modernitas majemuk kini menjadi landasan utama, yang mengakui bahwa modernitas dapat mengambil bentuk budaya yang secara substansial berbeda dari pengalaman Eropa Utara dan Amerika Utara.

Dalam konteks Asia, modernisasi dialami sebagai sebuah proses di mana tradisi tidak hilang, melainkan berfungsi sebagai agen aktif yang mendefinisikan proses pemodernan itu sendiri. Hal ini tercermin dalam bagaimana negara-negara seperti Tiongkok dan Singapura memanfaatkan teknologi canggih untuk memperkuat sistem politik mereka yang unik, alih-alih membiarkan teknologi tersebut menjadi katalisator bagi demokratisasi liberal gaya Barat. Perbedaan mendasar antara modernisasi dan westernisasi kini semakin jelas: sementara modernisasi berkaitan dengan peningkatan kapasitas teknologi, urbanisasi, dan efisiensi ekonomi, westernisasi berkaitan dengan adopsi nilai-nilai spesifik seperti individualisme atomistik dan sekularisme radikal. Asia telah menunjukkan bahwa sebuah masyarakat dapat menjadi modern dalam hal infrastruktur dan kapabilitas digital tanpa harus meninggalkan struktur sosial kolektif atau sistem politik yang menekankan stabilitas di atas kebebasan individu.

Fondasi Sosiokultural: Kolektivisme sebagai Motor Pembangunan Asia

Salah satu perbedaan paling mencolok yang mendasari keberhasilan model pembangunan alternatif di Asia adalah dikotomi antara kolektivisme dan individualisme. Dalam sosiologi, perbedaan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat berinteraksi dan mengalokasikan prioritas antara kepentingan pribadi dan kelompok. Masyarakat Barat umumnya cenderung pada individualisme, di mana ikatan antarindividu bersifat longgar dan fokus utama adalah perawatan diri serta keluarga inti. Sebaliknya, sebagian besar budaya Asia, termasuk Tiongkok dan Singapura, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kolektif yang berorientasi pada kesejahteraan jaringan sosial yang lebih luas, termasuk keluarga besar dan komunitas nasional.

Kolektivisme di Asia Timur bukan sekadar preferensi sosial, melainkan fondasi bagi cara berpikir yang holistik. Penelitian menunjukkan bahwa individu dari masyarakat kolektif cenderung melihat masalah dalam konteks hubungan dan latar belakang, berbeda dengan pendekatan analitis Barat yang fokus pada elemen-elemen terpisah. Hal ini memiliki implikasi mendalam pada efektivitas kebijakan pembangunan. Di negara-negara seperti Singapura, nilai-nilai Konfusianisme—yang menekankan rasa hormat terhadap otoritas, loyalitas keluarga, dan harmoni sosial—telah diintegrasikan ke dalam narasi pembangunan nasional untuk membenarkan peran negara yang paternalistik. Pemerintah dipandang sebagai figur “ayah” dalam sebuah keluarga besar bangsa, yang memiliki otoritas moral untuk mengambil keputusan demi kepentingan jangka panjang seluruh rakyat.

Data dari teori dimensi budaya Hofstede memperkuat argumen ini dengan menunjukkan skor yang sangat tinggi untuk orientasi jangka panjang (Long-Term Orientation) di Asia Timur, seperti Korea Selatan (100), Taiwan (93), dan Jepang (88). Skor ini mencerminkan kemampuan masyarakat tersebut untuk menunda kepuasan instan demi keuntungan masa depan, sebuah sifat yang sangat krusial dalam proses industrialisasi cepat yang membutuhkan tingkat tabungan dan investasi yang tinggi. Selain itu, jarak kekuasaan (Power Distance) yang lebih besar di banyak negara Asia mendukung struktur pemerintahan hierarkis yang stabil, yang memungkinkan implementasi kebijakan pembangunan yang konsisten tanpa sering terganggu oleh fluktuasi politik elektoral yang intens.

Perdebatan mengenai “Nilai-Nilai Asia” yang mencuat pada tahun 1990-an mempertegas posisi bahwa hak asasi manusia dan demokrasi liberal bukanlah standar universal yang absolut, melainkan produk sejarah Barat yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks budaya Asia. Para pemimpin seperti Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohamad berpendapat bahwa masyarakat Asia lebih mengutamakan hak-hak sosial dan ekonomi—seperti hak atas pangan, keamanan, dan perumahan—di atas hak-hak politik individu. Dalam perspektif ini, kedaulatan negara untuk menentukan model pembangunannya sendiri adalah bentuk tertinggi dari hak penentuan nasib sendiri. Meskipun penelitian terbaru dari World Values Survey menunjukkan adanya disparitas intra-regional yang lebar—di mana Jepang memiliki nilai politik yang jauh lebih liberal dibandingkan Tiongkok—tumpang tindih dalam hal komunitarisme tetap menjadi ciri khas yang membedakan identitas Asia dari “Liyan” (The Other) yaitu Barat.

Studi Kasus Tiongkok: Tekno-Nasionalisme dan Kedaulatan Digital

Tiongkok merupakan contoh paling ambisius dari modernisasi tanpa westernisasi melalui apa yang sering disebut sebagai “Konsensus Beijing.” Model ini menggabungkan ekonomi pasar yang dipandu negara dengan kontrol politik yang ketat oleh Partai Komunis Tiongkok (PKT). Inti dari strategi Tiongkok adalah pemanfaatan teknologi canggih bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tetapi sebagai instrumen kedaulatan dan keamanan nasional. Rencana “Made in China 2025” (MIC2025) adalah cetak biru strategis untuk mengubah Tiongkok dari “pabrik dunia” menjadi kekuatan manufaktur global di sepuluh sektor teknologi tinggi, termasuk semikonduktor, robotika, dan kendaraan energi baru. Tujuan utamanya adalah mencapai kemandirian teknologi dan mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan Barat, terutama Amerika Serikat.

Pendekatan tekno-nasionalis Tiongkok melibatkan koordinasi seluruh elemen pemerintahan yang memungkinkan alokasi modal hampir tak terbatas kepada perusahaan-perusahaan “juara nasional” seperti Huawei, ZTE, dan China Mobile. Meskipun Tiongkok tidak mencapai semua target ambisius MIC2025, negara ini telah berhasil membangun kapabilitas yang kompetitif secara global, terutama dalam infrastruktur 5G dan kendaraan listrik (EV). Keberhasilan di sektor EV, misalnya, didorong oleh kombinasi dukungan sisi penawaran (subsidi, tanah murah) dan sisi permintaan (pembangunan infrastruktur pengisian daya yang masif), yang menciptakan ekosistem industri yang dominan di tingkat global.

Kecerdasan Buatan dan Rekayasa Sosial Digital

Dalam visi kepemimpinan Tiongkok, Kecerdasan Buatan (AI) adalah “kekuatan pendorong inti” bagi revolusi industri baru. Rencana Pengembangan AI Generasi Baru Tiongkok (2017) menetapkan target untuk memimpin dunia dalam teori, teknologi, dan aplikasi AI pada tahun 2030. Teknologi AI diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari layanan medis dan pendidikan hingga pemantauan keamanan publik. Tiongkok memandang AI sebagai alat untuk meningkatkan presisi dalam layanan publik, namun di sisi lain, teknologi ini juga menjadi pilar bagi “tata kelola sosial yang cerdas”.

Penggunaan AI untuk kontrol politik sangat nyata di wilayah seperti Xinjiang, di mana teknologi pengenalan wajah, biometrik (sampel suara dan DNA), dan kamera pengawas digunakan secara luas untuk memantau populasi minoritas. Sistem Kredit Sosial adalah manifestasi lain dari rekayasa sosial berbasis data, di mana perilaku warga dipantau untuk mendorong konformitas terhadap norma-norma negara. Selain itu, aplikasi seperti “Study the Great Nation” digunakan untuk indoktrinasi ideologi “Pemikiran Xi Jinping,” sekaligus berfungsi sebagai alat pemantauan lokasi dan kontak bagi pejabat partai dan warga sipil.

Ekspansi Melalui Jalur Sutra Digital (Digital Silk Road)

Tiongkok tidak hanya menerapkan model ini di dalam negeri, tetapi juga berupaya mengekspornya ke seluruh dunia melalui Jalur Sutra Digital (DSR), komponen teknologi dari Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI). Melalui DSR, Tiongkok menyediakan infrastruktur digital, kabel serat optik bawah laut, pusat data, dan teknologi kota cerdas kepada negara-negara berkembang. Inisiatif ini memberikan manfaat nyata bagi penerima dalam hal peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi digital, namun juga menimbulkan kekhawatiran tentang “otoritarianisme digital” yang terekspor.

Dominasi Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur 5G di banyak negara memungkinkan Beijing untuk memengaruhi standar teknologi global melalui badan-badan internasional seperti International Telecommunication Union (ITU). Hal ini berpotensi menciptakan ketergantungan jangka panjang terhadap kekayaan intelektual dan teknologi Tiongkok, sekaligus memberikan sarana bagi Beijing untuk melakukan pengawasan atau paksaan politik terhadap elit di negara-negara DSR. Di Nepal dan beberapa negara Afrika, Tiongkok telah menunjukkan kemampuan untuk menggunakan dominasi teknologinya untuk mencampuri urusan domestik atau memonitor aliran data sensitif.

Studi Kasus Singapura: Paternalisme, Meritokrasi, dan Living Lab Teknologi

Singapura menawarkan model modernitas alternatif yang unik, yang sering kali disebut sebagai “Model Singapura.” Di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura bertransformasi dari sebuah negara kecil tanpa sumber daya alam menjadi salah satu pusat keuangan dan teknologi paling makmur di dunia. Berbeda dengan model demokrasi liberal, Singapura mengadopsi sistem “kapitalisme negara” di mana pemerintah memainkan peran sentral dalam mengarahkan pasar namun tetap terbuka terhadap modal dan teknologi global. Keberhasilan Singapura didasarkan pada prinsip meritokrasi, di mana birokrasi yang sangat efisien dan jujur menjadi tulang punggung pembangunan.

Filosofi politik Singapura sangat dipengaruhi oleh gagasan tentang negara sebagai penjamin kelangsungan hidup bangsa. Hal ini membenarkan pembatasan terhadap kebebasan pers dan kritik politik demi menjaga harmoni di antara kelompok ras dan agama yang beragam.¹¹ Lee Kuan Yew berargumen bahwa pers harus berfungsi sebagai mitra dalam pembangunan bangsa, bukan sebagai “pilar keempat” yang mencari-cari kesalahan pemerintah. Legitimasi pemerintah Singapura tidak berasal dari prosedur demokrasi semata, melainkan dari kemampuannya untuk memberikan kemakmuran ekonomi, perumahan berkualitas, dan keamanan publik yang tak tertandingi.

Tata Kelola Adaptif dan Smart Nation

Singapura telah memposisikan dirinya sebagai “Living Lab” global untuk teknologi disrupsi melalui inisiatif “Smart Nation”. Inti dari pendekatan ini adalah “tata kelola adaptif” (adaptive governance)—sebuah kerangka kerja yang fleksibel, eksperimental, dan iteratif dalam pembuatan kebijakan. Singapura tidak menunggu regulasi yang sempurna untuk mengadopsi teknologi baru seperti kendaraan otonom (AV) atau AI, melainkan menggunakan “regulatory sandboxes” yang memungkinkan pengujian di lingkungan terkontrol dengan pengawasan ketat.

Dalam hal AI, Singapura telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti “Model AI Governance Framework” dan “AI Verify” untuk memastikan bahwa adopsi AI dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan. Pada tahun 2024 dan 2025, Singapura semakin memperkuat posisinya dengan laporan “Singapore Digital Economy (SGDE) 2025” yang menunjukkan bahwa ekonomi digital kini berkontribusi sebesar $18,6\%$ terhadap PDB nasional. Kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah untuk mengelola risiko teknologi adalah faktor kunci dalam keberhasilan adopsi ini. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Singapura memiliki tingkat penerimaan yang tinggi terhadap sistem otonom karena kepercayaan mendalam pada efektivitas regulasi negara.

Meskipun demikian, Singapura tetap mempertahankan kontrol ketat terhadap domain digital untuk mencegah apa yang disebut sebagai “friksi sosial” atau “misinformasi”. Undang-undang seperti Online Criminal Harms Act dan regulasi siber lainnya memungkinkan negara untuk melakukan intervensi paternalistik guna melindungi publik dari ancaman daring, sekaligus memastikan bahwa narasi pembangunan tetap berada dalam koridor yang ditentukan pemerintah.

Tantangan dan Tensi: Menyeimbangkan Kemajuan dengan Nilai Tradisional

Upaya untuk melakukan modernisasi tanpa westernisasi membawa sejumlah tantangan fundamental dan ketegangan sosial. Salah satu tantangan utama adalah biaya sosial dari perubahan yang sangat cepat. Modernisasi sering kali memicu erosi ikatan komunitas tradisional dan keluarga besar, yang digantikan oleh struktur keluarga inti atau atomisme sosial meskipun negara berupaya mempertahankan nilai-nilai kolektif. Urbanisasi yang masif dan penetrasi teknologi digital dapat menyebabkan kesepian, stres psikologis, dan perasaan keterasingan di antara warga yang merasa “tertinggal” oleh kemajuan mekanis.

Selain itu, terdapat risiko nyata berupa homogenisasi budaya yang dipaksakan oleh negara. Dalam upaya menciptakan stabilitas nasional, negara-negara modernis-otoriter sering kali melakukan standarisasi budaya yang menindas keragaman identitas lokal atau minoritas. Di era digital, algoritma dan kontrol informasi yang digunakan untuk menjaga harmoni sosial juga dapat digunakan untuk menekan ekspresi kreatif dan intelektual yang dianggap tidak selaras dengan agenda pembangunan negara.

Dilema Hak Asasi Manusia dan Relativisme Budaya

Perdebatan mengenai universalitas hak asasi manusia tetap menjadi titik konflik utama antara model Asia dan Barat. Banyak pemimpin Asia menggunakan argumen relativisme budaya untuk menolak kritik terhadap catatan hak asasi manusia mereka, dengan mengklaim bahwa nilai-nilai Barat tentang kebebasan individu merupakan bentuk “imperialisme budaya”. Namun, para kritikus berpendapat bahwa relativisme budaya sering kali hanyalah “alasan” (excuse) yang digunakan oleh elit penguasa untuk menjustifikasi penindasan terhadap pembangkang politik.

Ada kontradiksi yang mendalam ketika sebuah negara merangkul aspek-aspek modernitas Barat seperti kapitalisme global dan teknologi siber namun menolak perlindungan hak individu yang merupakan respons logis terhadap kekuatan negara modern. Hak asasi manusia, dalam perspektif sosiologis, adalah mekanisme perlindungan bagi individu yang telah tercerabut dari struktur perlindungan tradisional (seperti klan atau keluarga besar) akibat proses modernisasi itu sendiri. Oleh karena itu, menolak hak asasi manusia sambil mendorong modernisasi kapitalistik dapat menciptakan kerentanan yang ekstrem bagi warga negara di hadapan kekuatan negara yang semakin absolut.

Masa Depan Model Asia: Keberlanjutan, Replikabilitas, dan Dinamika Geopolitik

Keberlanjutan model pembangunan Asia saat ini tengah diuji oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Di Tiongkok, era pertumbuhan dua digit telah berakhir, digantikan oleh tantangan “normal baru” yang ditandai oleh tingkat utang yang tinggi, penurunan permintaan perumahan, dan krisis demografi. Populasi Tiongkok yang menua dengan cepat akan memberikan beban berat pada sistem jaminan sosial dan mengurangi keunggulan kompetitif dalam hal tenaga kerja murah. Selain itu, peningkatan ketegangan perdagangan dengan Barat (deglobalisasi) memaksa Tiongkok untuk melakukan pergeseran besar menuju ekonomi yang didorong oleh konsumsi domestik dan inovasi teknologi mandiri, yang hasilnya masih belum pasti.

Singapura juga menghadapi tantangan serupa dalam hal ketergantungan pada ekonomi global yang semakin terfragmentasi. Meskipun terus memimpin dalam indeks kesiapan AI dan kota cerdas, Singapura harus terus menyeimbangkan tekanan untuk liberalisasi sosial dari generasi muda yang lebih terdidik dengan keinginan pemerintah untuk mempertahankan kontrol paternalistik.

Replikabilitas Model Asia di Negara Lain

Pertanyaan mengenai apakah model otoritarianisme pembangunan Asia dapat direplikasi di wilayah lain seperti Afrika atau Asia Tenggara daratan menjadi topik hangat dalam studi pembangunan. Negara-negara seperti Vietnam, Rwanda, dan Ethiopia sering disebut sebagai kandidat yang mencoba mengikuti jejak “Macan Asia”. Namun, para pakar memperingatkan bahwa keberhasilan model ini sangat bergantung pada “kapasitas kebijakan” dan sejarah institusional yang spesifik, seperti tradisi birokrasi meritokratis yang kuat. Tanpa sistem birokrasi yang cakap, upaya untuk melakukan kontrol negara yang mendalam terhadap ekonomi sering kali hanya menghasilkan “kapitalisme kroni” dan korupsi yang meluas.

Selain itu, model pembangunan Asia Timur tidak bersifat universal dan sulit dipisahkan dari konteks budaya Konfusianisme yang menekankan pendidikan dan disiplin kolektif. Upaya untuk mengekspor model ini ke masyarakat dengan struktur sosial yang berbeda mungkin akan menghadapi resistensi yang lebih besar atau kegagalan fungsional. Munculnya Tiongkok sebagai penyedia alternatif bagi bantuan pembangunan dan teknologi melalui DSR memang memberikan inspirasi bagi banyak pemimpin otoriter di seluruh dunia, namun hal ini juga dapat memperburuk perpecahan global antara blok demokrasi liberal dan blok otoriter-digital.

Menuju Keseimbangan Baru di Abad ke-21

Pada akhirnya, fenomena modernisasi tanpa westernisasi menunjukkan bahwa dunia sedang bergerak menuju tatanan yang lebih pluralistik. Keyakinan Barat bahwa kemajuan ekonomi akan secara otomatis membawa demokratisasi politik telah terbukti keliru dalam banyak kasus di Asia. Sebaliknya, apa yang kita saksikan adalah kemunculan berbagai bentuk modernitas yang berakar pada identitas budaya yang berbeda.

Tantangan bagi komunitas internasional adalah menemukan cara untuk berkoordinasi dalam isu-isu global—seperti perubahan iklim, keamanan siber, dan etika AI—di tengah sistem nilai yang bersaing. Tiongkok telah mulai mengambil langkah dengan mempromosikan “keuangan hijau” (green finance) dan standar keberlanjutan untuk proyek-proyek internasionalnya, menunjukkan upaya untuk menyelaraskan diri dengan norma global tertentu tanpa harus mengubah sistem politik domestiknya. Sementara itu, keberhasilan berkelanjutan dari negara-negara seperti Singapura dalam mengelola teknologi disrupsi dengan tata kelola adaptif memberikan pelajaran penting bagi semua negara tentang bagaimana menavigasi masa depan digital yang kompleks.

Modernitas Asia adalah pengingat bahwa tidak ada satu pun jalur yang benar menuju kemajuan. Setiap masyarakat harus menemukan keseimbangannya sendiri antara inovasi teknologi, stabilitas politik, dan pelestarian nilai-nilai budaya. Di abad ke-21, kemampuan untuk mentoleransi dan berinteraksi dengan keragaman model pembangunan ini akan menjadi kunci bagi perdamaian dan kemakmuran global. Jalur “modernisasi tanpa westernisasi” bukan sekadar alternatif, melainkan realitas geopolitik yang akan terus membentuk peta kekuatan dunia dalam dekade-dekade mendatang.