Narasi Post-Development dan Kritik Terhadap Pembangunan Sebagai ‘Proyek Global’

Genealogi dan Konstruksi Diskursif ‘Keterbelakangan’

Akar dari konsep pembangunan modern dapat ditelusuri kembali ke periode pasca-Perang Dunia II, sebuah momen transisi krusial di mana tatanan dunia baru sedang dirumuskan. Pada tanggal 20 Januari 1949, dalam pidato pelantikannya, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman memperkenalkan istilah “daerah terbelakang” (underdeveloped areas) ke dalam leksikon politik global. Langkah semantik ini bukan sekadar deskripsi kondisi ekonomi, melainkan sebuah tindakan kekuasaan yang secara efektif menciptakan identitas kolektif bagi dua pertiga penduduk dunia sebagai subjek yang membutuhkan bantuan, bimbingan, dan transformasi sesuai model Barat. Sejak saat itu, “pembangunan” menjadi proyek global yang bertujuan untuk merekonstruksi masyarakat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin agar menyerupai masyarakat industri maju di Amerika Utara dan Eropa.

Dalam perspektif teori post-development (PD), keterbelakangan bukanlah kondisi alami yang inheren, melainkan sebuah “penemuan” intelektual yang sengaja dirancang untuk memfasilitasi ekspansi ekonomi Barat dan membendung pengaruh sosialisme selama era Perang Dingin. Melalui kacamata ini, masyarakat vernakular yang selama berabad-abad telah mengembangkan cara-cara hidup yang berkelanjutan, otonom, dan cukup secara materi tiba-tiba didefinisikan sebagai “miskin” hanya karena mereka tidak berpartisipasi dalam ekonomi pasar kapitalis dengan cara yang ditentukan oleh indikator-indikator Barat. Penemuan kemiskinan massa ini memberikan legitimasi bagi intervensi global yang dipimpin oleh para ahli, lembaga keuangan internasional, dan korporasi multinasional.

Teori PD yang muncul pada akhir 1980-an dan awal 1990-an, dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Arturo Escobar, Wolfgang Sachs, Gustavo Esteva, dan Majid Rahnema, menawarkan kritik radikal terhadap dasar-dasar epistemologis dari proyek pembangunan ini. Mereka berargumen bahwa pembangunan telah gagal memberikan kemakmuran yang dijanjikan dan justru memperlebar jurang pemisah antara negara kaya dan miskin, menciptakan kerusakan ekologis yang masif, serta menghancurkan keragaman budaya dunia. Kegagalan ini dianggap bukan sebagai kesalahan teknis yang bisa diperbaiki, melainkan sebagai konsekuensi logis dari sebuah ideologi yang cacat yang memandang sejarah manusia sebagai garis linear menuju satu tujuan tunggal: modernitas kapitalis.

Pembangunan sebagai Instrumen Hegemoni dan Kolonialitas Kekuasaan

Pembangunan dalam kerangka post-development dipahami bukan sebagai proses netral untuk kemajuan manusia, melainkan sebagai diskursus kekuasaan yang mendominasi cara berpikir dan bertindak di seluruh dunia. Mengacu pada konsep Michel Foucault tentang hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan, para teoretikus PD menunjukkan bagaimana pembangunan memproduksi “kebenaran” tentang dunia melalui kacamata para ahli. “Tatapan pakar” (expert gaze) ini mengubah realitas sosial yang kompleks menjadi masalah-masalah teknis yang hanya bisa diselesaikan oleh intervensi manajemen sosial, ekonomi, dan teknologi.

Mekanisme ini bekerja melalui proses profesionalisasi dan pelembagaan pembangunan. Ribuan agensi pembangunan, universitas, dan organisasi non-pemerintah (NGO) menciptakan struktur birokratis yang mendefinisikan apa yang dianggap sebagai “kebutuhan” masyarakat di negara-negara Selatan. Dengan demikian, suara-suara lokal seringkali dibungkam atau hanya diikutsertakan secara formalitas dalam apa yang disebut sebagai “partisipasi yang dikelola”. Hal ini menciptakan apa yang disebut oleh Arturo Escobar sebagai “kolonialisasi realitas”, di mana masyarakat dipaksa untuk melihat diri mereka sendiri dan lingkungan mereka melalui kategori-kategori eksternal yang asing bagi pengalaman hidup mereka.

Kekuasaan pembangunan juga bersifat produktif; ia menciptakan subjek-subjek baru. Melalui program-program pembangunan, masyarakat didorong untuk menjadi individu-individu yang berorientasi pada pasar, konsumen produk industri, dan warga negara yang patuh pada standar-standar efisiensi global. Dalam proses ini, bentuk-bentuk otonomi tradisional, sistem pengetahuan vernakular, dan jaringan solidaritas komunitas dianggap sebagai hambatan bagi kemajuan yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, post-development memandang pembangunan sebagai kelanjutan dari kolonialisme dengan cara-cara yang lebih halus dan terlembagakan, yang sering disebut sebagai “kolonialitas kekuasaan” atau “kolonialisasi pikiran”.

Perbandingan Karakteristik Hegemoni Pembangunan vs Otonomi Post-Development

Kritik Epistemologis Terhadap Model Ekonomi Barat

Kritik utama teori post-development diarahkan pada obsesi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai indikator tunggal kemajuan. Indikator standar seperti Produk Domestik Bruto (PDB) dianggap cacat secara fundamental karena mengabaikan dimensi-dimensi non-material dari kesejahteraan manusia, seperti hubungan sosial, kesehatan mental, kebebasan politik, dan integritas lingkungan. Lebih jauh lagi, penekanan pada PDB justru mempromosikan komodifikasi segala aspek kehidupan, termasuk alam dan hubungan antarmanusia, yang sebelumnya berada di luar jangkauan logika pasar.

Modernisasi, yang merupakan jantung dari proyek pembangunan, mempromosikan industrialisasi dan urbanisasi yang seringkali bersifat destruktif bagi ekosistem lokal. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa sumber daya alam tidak terbatas dan dapat diekstraksi secara terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan konsumsi global yang tak terpuaskan. Para pengkritik pembangunan menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “kemajuan” di Utara seringkali dibangun di atas penderitaan ekologis dan sosial di Selatan, melalui proses ekstraktivisme yang agresif.

Selain itu, pembangunan dikritik karena memaksakan estetika dan gaya hidup Barat sebagai standar universal. Hal ini mengakibatkan homogenisasi budaya di mana keragaman cara hidup di seluruh dunia ditekan untuk mengikuti satu pola konsumsi dan produksi yang seragam. Dalam pandangan post-development, transisi menuju masa depan yang berkelanjutan memerlukan de-centring ekonomi dari definisi kehidupan sosial dan pengakuan bahwa keberlanjutan yang sesungguhnya tidak mungkin dicapai tanpa “degrowth” (penurunan pertumbuhan) di negara-negara industri maju.

Dampak Sistemik dari Paradigma Pertumbuhan Ekonomi

1. Ekstraktivisme:Pengurasan sumber daya alam besar-besaran yang seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat pribumi dan merusak keanekaragaman hayati.
2. Ketimpangan Sosial:Pertumbuhan ekonomi seringkali tidak menetes ke bawah (trickle-down), melainkan justru memperkaya segelintir elit sambil meminggirkan kelompok rentan.
3. Krisis Ekologis:Polusi, hilangnya habitat, dan perubahan iklim merupakan konsekuensi langsung dari model produksi dan konsumsi yang tidak berkelanjutan.
4. Erosi Budaya:Hilangnya bahasa, tradisi, dan pengetahuan lokal akibat dominasi narasi kemajuan Barat.
5. Patriarki:Model pembangunan seringkali mengabaikan kerja reproduksi dan domestik perempuan, serta memperkuat struktur kekuasaan yang maskulinis.

Menuju Pluriverse: Dunia yang Menampung Banyak Dunia

Sebagai tanggapan terhadap hegemoni pembangunan global, muncul konsep “Pluriverse” sebagai visi alternatif untuk masa depan. Pluriverse didefinisikan sebagai dunia di mana banyak dunia dapat berdampingan dengan damai dan martabat tanpa satu narasi pun yang mendominasi atau mengeksploitasi yang lain. Konsep ini menantang klaim modernitas atas kebenaran universal dan menawarkan ruang bagi pluralitas ontologi, epistemologi, dan praktik kehidupan.

Buku “Pluriverse: A Post-Development Dictionary” (2019) menjadi tonggak penting dalam mendokumentasikan ribuan inisiatif dan pandangan dunia yang sudah ada di luar jalur pembangunan konvensional. Di dalam Pluriverse, kemajuan tidak lagi diukur dengan akumulasi kekayaan, melainkan dengan “kesukupan” (sufficiency), kemandirian (autonomy), dan solidaritas. Ini mencakup praktik-praktik seperti commoning—di mana sumber daya dikelola bersama oleh komunitas—dan ekonomi hadiah (gift economy) yang mengedepankan resiprositas daripada keuntungan.

Visi Pluriverse menekankan pentingnya saling ketergantungan antara manusia dan alam. Hal ini tercermin dalam gerakan yang mengadvokasi hak-hak alam sebagai subjek hukum, serta pengakuan terhadap spiritualitas bumi yang menghormati kesucian semua makhluk. Pluriversalitas juga berarti dekolonisasi pengetahuan, di mana ilmu pengetahuan modern tidak lagi dipandang sebagai satu-satunya cara yang valid untuk memahami dunia, melainkan harus berdialog secara setara dengan pengetahuan tradisional dan lokal.

Alternatif Terhadap Pembangunan: Buen Vivir, Swaraj, dan Ubuntu

Di berbagai belahan dunia Selatan, masyarakat telah menghidupkan kembali dan memodifikasi filosofi kuno mereka untuk merumuskan masa depan yang melampaui paradigma pembangunan Barat. Alternatif-alternatif ini bukanlah sekadar “pilihan pembangunan”, melainkan “alternatif terhadap pembangunan” itu sendiri.

Buen Vivir (Amerika Latin)

Buen Vivir, yang diterjemahkan sebagai “hidup dengan baik”, berakar pada kosmologi masyarakat pribumi Andean seperti Quechua (Sumak Kawsay) dan Aymara (Suma Qamana). Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat dicapai melalui keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Buen Vivir menolak ide pertumbuhan ekonomi yang tak terbatas dan sebaliknya mempromosikan model konsumsi yang bertanggung jawab serta redistribusi kekayaan yang adil. Secara politik, Ekuador dan Bolivia telah memasukkan prinsip ini ke dalam konstitusi mereka, memberikan hak hukum kepada Pachamama (Bunda Bumi) dan mengarahkan kebijakan publik menuju kemandirian pangan serta energi.

Swaraj dan Radical Ecological Democracy (India)

Di India, konsep Swaraj (kemandirian) yang dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi telah bertransformasi menjadi Ecological Swaraj atau Demokrasi Ekologis Radikal. Prinsip utamanya adalah otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan dan lingkungan mereka. Ini melibatkan penolakan terhadap proyek-proyek pembangunan besar yang dikontrol oleh negara atau korporasi dan sebaliknya mendorong kedaulatan komunitas atas tanah, air, dan benih. Swaraj menekankan bahwa kebebasan politik tidak berarti apa-apa tanpa kemandirian ekonomi dan tanggung jawab ekologis.

Ubuntu (Afrika)

Ubuntu adalah landasan filosofis bagi banyak masyarakat di Afrika bagian selatan, yang berfokus pada kemanusiaan kolektif dan solidaritas. Dalam konteks post-development, Ubuntu menawarkan kerangka kerja untuk mengatasi kemiskinan dan ketidakadilan tanpa harus mengandalkan model kapitalisme yang individualistik. Kesejahteraan seseorang dilihat sebagai tidak terpisahkan dari kesejahteraan seluruh komunitas, termasuk generasi mendatang dan lingkungan hidup. Prinsip ini mendorong ekonomi solidaritas di mana kerja sama menggantikan kompetisi.

Inisiatif Pluriversal Lainnya

Selain tiga konsep besar tersebut, terdapat berbagai inisiatif lain yang memperkaya permadani Pluriverse. Di Rwanda, konsep Agaciro menekankan martabat dan harga diri bangsa sebagai penggerak kemajuan mereka sendiri. Di Amerika Utara, masyarakat Anishinaabe mempraktikkan Minobimaatisiiwin yang berarti “kehidupan yang baik” melalui hubungan yang benar dengan segala sesuatu di alam semesta. Gerakan Zapatista di Meksiko membangun otonomi mereka sendiri, menolak bantuan pemerintah dan mengelola sistem pendidikan serta kesehatan secara mandiri di bawah prinsip “memerintah dengan mematuhi” (mandar obedeciendo).

Otonomi Komunitas dan Ketahanan Lokal: Studi Kasus Perlawanan

Ketahanan terhadap proyek pembangunan global seringkali muncul dalam bentuk perlawanan langsung dari komunitas yang wilayahnya terancam oleh industri ekstraktif dan infrastruktur besar. Studi menunjukkan bahwa setidaknya 34% dari konflik lingkungan di seluruh dunia melibatkan masyarakat pribumi yang mempertahankan tanah mereka dari pertambangan, bahan bakar fosil, dan proyek bendungan. Perlawanan ini bukan hanya tentang mempertahankan aset material, melainkan tentang mempertahankan cara hidup, kedaulatan teritorial, dan hubungan spiritual dengan tanah.

Kemenangan Suku Dongria Kondh di Niyamgiri

Salah satu studi kasus paling signifikan dalam gerakan post-development adalah perjuangan suku Dongria Kondh di India melawan raksasa pertambangan Vedanta Resources. Vedanta berencana membangun tambang bauksit terbuka di puncak Gunung Niyam Dongar yang dianggap suci oleh suku Dongria sebagai kediaman dewa mereka, Niyam Raja. Tambang tersebut tidak hanya akan menghancurkan situs suci, tetapi juga mengancam ratusan aliran air yang menopang pertanian dan kebutuhan hidup 8.000 anggota suku.

Setelah perjuangan selama satu dekade yang melibatkan aksi langsung, kampanye internasional, dan tekanan ekonomi terhadap investor Vedanta, Mahkamah Agung India mengeluarkan keputusan bersejarah pada tahun 2013. Pengadilan memerintahkan agar keputusan mengenai pertambangan harus diserahkan kepada Gram Sabhas (majelis desa) suku Dongria. Dalam apa yang dianggap sebagai referendum lingkungan pertama di India, 12 desa dengan suara bulat menolak proyek pertambangan tersebut, menegaskan bahwa martabat dan identitas mereka tidak bisa dibeli dengan janji “pembangunan”. Kasus ini menunjukkan kekuatan otonomi komunitas dalam menghadapi kepentingan korporasi global yang didukung oleh negara.

Otonomi di Amerika Latin dan Afrika

Di Ekuador dan Peru, komunitas pribumi telah membentuk federasi seperti Fundacion Runacanapac Yachana Wasi untuk mengelola sistem pendidikan multibahasa mereka sendiri, memastikan bahwa pengetahuan leluhur diteruskan kepada generasi muda tanpa digantikan oleh kurikulum negara yang homogen. Di Bolivia, organisasi tradisional Ayllu terus mengatur kehidupan sosial dan ekonomi di banyak wilayah pedesaan, membuktikan bahwa struktur komunitas kuno seringkali lebih fleksibel dan adil daripada model birokrasi modern. Di Afrika Utara, sistem Agdals—manajemen sumber daya alam berbasis komunitas—terus menjadi benteng pertahanan terhadap degradasi lahan dan komersialisasi air.

Dekolonisasi Pengetahuan: Kearifan Lokal sebagai Masa Depan

Teori post-development menekankan bahwa dekolonisasi intelektual adalah prasyarat bagi transformasi sosial dan ekologis. Pengetahuan lokal atau pengetahuan pribumi (IK) bukan sekadar artefak budaya masa lalu, melainkan sistem pengetahuan yang dinamis dan esensial untuk pembangunan berkelanjutan di masa kini. IK mencakup keahlian mendalam tentang keanekaragaman hayati, teknik pertanian yang tahan iklim, serta sistem hukum dan etika yang memprioritaskan harmoni kolektif.

Konflik sering terjadi ketika narasi pembangunan teknokratis bertabrakan dengan ontologi pribumi. Sebagai contoh, konsep “hutan rimba” (wilderness) dalam kebijakan konservasi Barat seringkali secara salah mengasumsikan bahwa lanskap yang berharga secara ekologis adalah lanskap yang tidak berpenghuni. Padahal, banyak ekosistem yang paling beragam di dunia justru merupakan hasil dari pengelolaan aktif oleh masyarakat adat selama ribuan tahun. Mengusir penduduk asli demi “perlindungan alam” bukan hanya pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merusak ketahanan ekosistem itu sendiri.

Oleh karena itu, integrasi pengetahuan lokal ke dalam kebijakan publik harus dilakukan melalui kemitraan yang setara, bukan sekadar “inkorporasi” yang dipimpin oleh para ahli luar. Ini memerlukan perubahan paradigma dari melihat masyarakat lokal sebagai “penerima bantuan” menjadi melihat mereka sebagai “pemegang hak” dan “pakar” di wilayah mereka sendiri. Penguatan jaringan pertukaran pengetahuan antar-komunitas di tingkat regional dan global menjadi kunci untuk menyebarkan praktik-praktik yang berhasil dan membangun kekuatan tawar kolektif.

Menenun Tapestry Global: Jaringan Perlawanan dan Harapan

Meskipun inisiatif alternatif terhadap pembangunan seringkali bersifat lokal, ada kebutuhan mendesak untuk menghubungkan mereka dalam skala global guna melawan tekanan sistemik dari kapitalisme dan statisme. Global Tapestry of Alternatives (GTA) yang diluncurkan pada tahun 2019 merupakan upaya konkret untuk menciptakan jaringan solidaritas strategis ini. GTA bekerja melalui struktur yang horizontal, demokratis, dan inklusif, menghubungkan gerakan di India, Meksiko, Kolombia, dan banyak negara lainnya.

Prinsip kerja GTA adalah “menenun” (weaving) berbagai inisiatif tanpa menghilangkan keunikan dan otonomi masing-masing. Dialog antar-pandangan dunia, ontologi, dan epistemologi didorong untuk menciptakan pemahaman bersama tentang krisis polikrisis saat ini dan mencari solusi sistemik yang melampaui “perbaikan teknologi” yang dangkal. GTA menunjukkan bahwa ada puluhan ribu upaya di seluruh dunia untuk membangun realitas alternatif—mulai dari kedaulatan pangan di Bangladesh hingga ekonomi solidaritas di Indonesia.

Melalui jaringan ini, narasi post-development menemukan bentuk praktisnya sebagai gerakan global yang tidak lagi terpusat di Barat. Harapan dibangun bukan melalui visi utopis tunggal, melainkan melalui pengakuan bahwa “dunia lain itu mungkin” karena dunia-dunia itu sudah ada dan sedang dipraktikkan oleh jutaan orang setiap harinya. Transformasi menuju masa depan yang pluriversal melibatkan pembongkaran hierarki, asumsi kecukupan, dan komitmen mendalam untuk menjaga kehidupan serta Bumi.

Dimensi Transformasi dalam Global Tapestry of Alternatives

1. Ekonomi Lokal:Mengalihkan kontrol alat produksi, distribusi, dan pertukaran kembali ke tangan komunitas lokal, menggantikan indikator pertumbuhan dengan indikator kesejahteraan kolektif.
2. Kedaulatan Pangan dan Air:Menjamin akses dan kontrol komunitas atas sumber daya dasar hidup melalui praktik agroekologi dan manajemen air yang adil.
3. Integritas Ekologis:Menghormati batas-batas ekologis lokal dan global serta mengakui hak-hak alam sebagai bagian integral dari etika manusia.
4. Demokrasi Langsung:Menggantikan struktur pemerintahan yang sentralistik dengan proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan inklusif.
5. Keadilan Sosial dan Gender:Menangani struktur penindasan seperti patriarki, rasisme, dan kasta sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan melawan pembangunan hegemonik.

Kesimpulan: Pembongkaran Mitos Pembangunan dan Masa Depan Pluriversal

Post-development bukan sekadar kritik terhadap efektivitas pembangunan, melainkan sebuah penolakan mendasar terhadap paradigma pembangunan itu sendiri sebagai instrumen hegemoni Barat. Dengan mengungkap bagaimana “keterbelakangan” diciptakan sebagai alat kontrol, teori ini membuka jalan bagi pengakuan terhadap keragaman cara hidup manusia yang selama ini dipinggirkan. Kritik terhadap PDB dan model modernisasi linear menunjukkan bahwa mengejar “kemajuan” versi Barat adalah jalan buntu yang membawa dunia ke jurang krisis ekologis dan sosial yang parah.

Masa depan tidak lagi harus dilihat sebagai satu garis lurus menuju gaya hidup industri-kapitalis. Sebaliknya, masa depan adalah sebuah Pluriverse—sebuah mosaik dari banyak dunia yang masing-masing mendefinisikan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai intrinsik, kearifan lokal, dan kapasitas ekologis wilayah mereka. Melalui otonomi komunitas, kedaulatan atas pengetahuan, dan jaringan solidaritas global seperti Global Tapestry of Alternatives, masyarakat di seluruh dunia mulai mengambil kembali hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Kemenangan suku Dongria Kondh dan bertahannya gerakan otonom seperti Zapatista menjadi bukti kuat bahwa kekuatan masyarakat akar rumput mampu menghentikan laju ekstraktivisme dan memaksakan pengakuan atas nilai-nilai non-ekonomi. Tantangan bagi para pemikir dan aktivis di masa depan adalah untuk terus “membongkar” sisa-sisa mentalitas pembangunan dalam diri kita sendiri dan secara aktif mendukung proses menenun alternatif-alternatif yang adil, berkelanjutan, dan penuh martabat. Pada akhirnya, melampaui Barat berarti mengakui bahwa kemanusiaan sejati tidak ditemukan dalam keseragaman konsumsi, melainkan dalam kekayaan perbedaan dan harmoni kolektif dengan Bumi.