Arsitektur Starmerisme: Narasi Transformasi Inggris dalam Era Pasca-Konservatif dan Restrukturisasi Negara Berbasis Misi

Transisi kekuasaan di Britania Raya pada Juli 2024 tidak sekadar menandai pergantian partai penguasa, melainkan sebuah reorientasi fundamental terhadap filosofi tata kelola negara yang telah mendominasi selama empat belas tahun terakhir. Sir Keir Starmer, yang menjabat sebagai Perdana Menteri ke-58, memimpin sebuah pemerintahan yang mencoba mengawinkan disiplin teknokratis dengan ambisi redistributif melalui kerangka kerja yang ia sebut sebagai “pemerintahan berbasis misi”. Analisis mendalam terhadap lintasan karier, strategi politik, dan kebijakan awal Starmer mengungkapkan sebuah upaya sistematis untuk membangun model “Negara Aktif” yang baru, yang dirancang untuk mengatasi stagnasi ekonomi, kerapuhan layanan publik, dan fragmentasi sosial yang diwariskan oleh era Konservatif.

Landasan Biografis: Etos Kerja, Hukum, dan Pembentukan Karakter Forensik

Karakter politik Keir Starmer tidak dapat dipisahkan dari latar belakang keluarganya yang sederhana di Surrey, yang ia gunakan sebagai kompas moral dan alat komunikasi politik yang efektif. Lahir pada tahun 1962, Starmer adalah satu dari empat bersaudara dari pasangan Rodney Starmer, seorang pembuat alat di pabrik, dan Josephine Starmer, seorang perawat. Nama “Keir” sendiri diambil dari pendiri Partai Buruh, Keir Hardie, yang menunjukkan akar politik keluarga yang mendalam meskipun berada di lingkungan yang didominasi Konservatif. Pengalaman masa kecilnya melihat perjuangan ibunya melawan penyakit Still, sebuah kondisi autoimun yang parah, memberikan Starmer perspektif personal tentang pentingnya Layanan Kesehatan Nasional (NHS) dan ketabahan dalam menghadapi penderitaan.

Pendidikan Starmer mencerminkan mobilitas sosial yang menjadi inti dari janji politiknya. Ia adalah anggota pertama di keluarganya yang menempuh pendidikan universitas, lulus dari University of Leeds dengan gelar hukum sebelum melanjutkan ke St Edmund Hall, Oxford, untuk gelar Bachelor of Civil Law. Keberhasilan akademis ini membawanya ke karier hukum yang cemerlang sebagai barrister pada tahun 1987, di mana ia memfokuskan diri pada pembelaan hak asasi manusia dan tantangan hukum terhadap kekuasaan yang absolut.

Evolusi dari Advokat Hak Asasi ke Direktur Penuntutan Publik

Karier hukum Starmer dibagi menjadi dua fase utama yang kontras namun saling melengkapi dalam membentuk gaya manajerialnya. Fase pertama ditandai dengan aktivitasnya di Doughty Street Chambers, sebuah firma hukum yang ia dirikan bersama pada tahun 1990, yang dikenal karena menangani kasus-kasus yang menantang kemapanan. Pengaruhnya meluas ke luar Inggris melalui pembelaannya terhadap narapidana hukuman mati di Karibia dan kerja samanya dengan National Union of Mineworkers untuk mencegah penutupan tambang oleh pemerintahan Konservatif. Keterlibatannya dalam kasus “McLibel” yang terkenal, di mana ia membela aktivis melawan raksasa korporasi McDonald’s, mengukuhkan reputasinya sebagai pengacara yang mampu menguraikan detail teknis yang rumit untuk tujuan keadilan sosial.

Fase kedua dimulai ketika ia diangkat sebagai Direktur Penuntutan Publik (DPP) dan kepala Crown Prosecution Service (CPS) pada tahun 2008. Posisi ini menuntut Starmer untuk memimpin organisasi besar dengan ribuan karyawan di tengah periode pemotongan anggaran publik yang drastis oleh pemerintahan koalisi Konservatif-Liberal Demokrat. Selama masa jabatannya hingga 2013, ia memodernisasi CPS dengan memperkenalkan sistem penuntutan digital (“paperless hearings”) dan mengeluarkan panduan yang sensitif terhadap korban dalam kasus pelecehan seksual dan kekerasan domestik.

Pengalaman di Irlandia Utara pasca-Perjanjian Jumat Agung memberikan wawasan krusial bagi Starmer tentang bagaimana membangun jembatan antar komunitas yang terfragmentasi dan bagaimana reformasi kepolisian dapat menjadi katalisator bagi perdamaian sosial. Ia sering mengutip masa-masa ini sebagai pemicu utama keinginannya untuk terjun ke politik, dengan keyakinan bahwa perubahan sejati hanya bisa dicapai dengan mendapatkan kepercayaan dari mereka yang berada di dalam sistem.

Transformasi Partai Buruh: Dari Krisis Ideologis ke Pusat Kekuasaan

Setelah terpilih sebagai Anggota Parlemen untuk Holborn dan St Pancras pada 2015, Starmer dengan cepat naik ke jajaran kepemimpinan di bawah Jeremy Corbyn, menjabat sebagai Shadow Secretary of State untuk Keluar dari Uni Eropa. Namun, kekalahan telak Partai Buruh pada pemilihan umum 2019—yang terburuk sejak 1935—memicu kebutuhan akan pembersihan internal yang radikal. Terpilih sebagai pemimpin partai pada April 2020, Starmer menginisiasi proses transformasi yang bertujuan untuk membuat partai tersebut kembali “layak untuk memerintah” di mata pemilih Inggris.

Langkah pertama Starmer adalah menangani krisis antisemitisme yang telah merusak reputasi moral partai. Melalui tindakan tegas yang mencakup pemblokiran Jeremy Corbyn untuk mencalonkan diri kembali sebagai kandidat Partai Buruh, Starmer mengirimkan sinyal kuat kepada pemilih bahwa partai telah berubah secara fundamental. Strategi ini, yang didukung oleh kelompok pemikir seperti Labour Together, berfokus pada memenangkan kembali pemilih di “Tembok Merah” (Red Wall)—daerah-daerah industri di Midlands dan Utara Inggris yang secara tradisional mendukung Buruh namun beralih ke Konservatif pada 2019 karena isu patriotisme dan Brexit.

Transformasi ini melibatkan pergeseran dari retorika populisme sayap kiri menuju pragmatisme moderat. Starmer menekankan stabilitas ekonomi, tanggung jawab fiskal, dan ketegasan terhadap kejahatan—nilai-nilai yang secara tradisional dianggap sebagai kekuatan Partai Konservatif. Dengan “menyeret partai kembali ke tengah,” Starmer berhasil mendapatkan dukungan dari sektor bisnis dan media arus utama, termasuk dukungan bersejarah dari surat kabar The Sun.

Analisis Kemenangan Pemilihan Umum 2024

Pemilihan umum pada 4 Juli 2024 menghasilkan kemenangan telak bagi Partai Buruh, dengan perolehan 412 kursi dari 650 kursi yang tersedia. Meskipun jumlah kursi tersebut sangat besar—sebuah kemenangan yang sebanding dengan kemenangan Tony Blair pada tahun 1997—analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa mandat ini secara geografis luas namun secara statistik “dangkal”.

Kemenangan Buruh sebagian besar disebabkan oleh efisiensi distribusi suara mereka dan keruntuhan suara Konservatif yang terpecah oleh munculnya Reform UK pimpinan Nigel Farage. Rendahnya persentase suara nasional Buruh (hanya 34%) menunjukkan bahwa pemilih lebih banyak memilih untuk “menghukum” Konservatif daripada memberikan dukungan ideologis yang bulat terhadap Starmer. Hal ini menciptakan dinamika di mana pemerintahan Starmer diberikan kepercayaan secara “percobaan” oleh publik, dengan ekspektasi hasil yang cepat di tengah kelelahan nasional.

Tata Kelola Berbasis Misi: Restrukturisasi Negara dan “Securonomics”

Setelah menjabat, Starmer memperkenalkan model pemerintahan yang didorong oleh lima “misi nasional” yang bertujuan untuk memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah struktural Inggris. Misi-misi ini bukan sekadar janji manifesto, melainkan kerangka kerja yang dirancang untuk memecah silo-silo birokrasi di Whitehall dan mengintegrasikan kebijakan antar kementerian.

Lima misi utama tersebut adalah:

1. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Menargetkan pertumbuhan berkelanjutan tertinggi di G7 untuk meningkatkan standar hidup di seluruh wilayah.
2. Menjadikan Inggris Kekuatan Energi Bersih: Mencapai daya bersih pada tahun 2030 untuk menurunkan tagihan dan menciptakan lapangan kerja.
3. Mewujudkan Jalanan yang Lebih Aman: Memulihkan kepercayaan pada kepolisian dengan memangkas kejahatan kekerasan secara drastis.
4. Mematahkan Hambatan terhadap Peluang: Reformasi pendidikan dan pengasuhan anak untuk memastikan setiap anak dapat berkembang.
5. Membangun NHS yang Layak untuk Masa Depan: Mengurangi waktu tunggu dan mengubah fokus layanan kesehatan dari pengobatan ke pencegahan.

Securonomics: Paradigma Ekonomi Pasca-Neoliberal

Inti dari misi ekonomi Starmer adalah konsep “Securonomics,” istilah yang diciptakan oleh Kanselir Rachel Reeves. Securonomics menandai berakhirnya era globalisasi tanpa batas yang dianggap telah melemahkan fondasi industri Inggris. Pendekatan ini menarik inspirasi dari “Bidenomics” di Amerika Serikat, menekankan pada ketahanan nasional, keamanan rantai pasok, dan peran aktif negara dalam mengarahkan pasar menuju kepentingan nasional.

Securonomics beroperasi melalui kemitraan antara negara yang aktif dan pasar yang dinamis. Dalam model ini, pemerintah tidak lagi hanya berdiri di samping (“stand-aside state”), melainkan menjadi pembentuk pasar melalui investasi strategis dalam infrastruktur dan keterampilan. Hal ini tercermin dalam peluncuran Strategi Industri Modern pada Juni 2025, yang memprioritaskan delapan sektor pertumbuhan tinggi di mana Inggris memiliki keunggulan kompetitif.

Strategi industri ini juga mencakup upaya untuk menurunkan biaya listrik bagi manufaktur hingga 25% mulai tahun 2027, sebuah langkah krusial untuk memulihkan daya saing industri Inggris yang telah lama terpuruk akibat harga energi yang fluktuatif.

Great British Energy: Nasionalisasi Strategis dan Transisi Hijau

Salah satu langkah paling nyata dari pemerintahan Starmer adalah pembentukan Great British Energy (GBE), sebuah perusahaan energi nasional milik publik yang bertujuan untuk menjadikan Inggris sebagai “kekuatan energi bersih”. GBE bukan merupakan perusahaan distribusi ritel, melainkan pengembang dan pemilik aset energi yang bekerja sama dengan sektor swasta untuk mempercepat penempatan teknologi energi terbarukan.

Undang-Undang Great British Energy yang menerima Royal Assent pada Mei 2025 menetapkan kerangka kerja statuter bagi GBE untuk beroperasi secara independen namun tetap selaras dengan prioritas strategis pemerintah. Dengan alokasi dana sebesar £8,3 miliar melalui Tinjauan Pengeluaran 2025, GBE memulai operasinya dari kantor pusat di Aberdeen, Skotlandia.

Rencana Strategis 5 Tahun GBE (2025-2030)

Narasi pembangunan GBE difokuskan pada tiga area prioritas utama yang dirancang untuk memberikan dampak lokal dan nasional secara bersamaan :

1. GBE Local: Berkolaborasi dengan otoritas lokal dan kelompok komunitas untuk mengembangkan proyek energi mikro dan terbarukan di tingkat akar rumput. Melalui “Local Power Plan,” GBE menargetkan dukungan bagi lebih dari 1.000 proyek energi komunitas pada tahun 2030.
2. Energi Onshore: Membuka lahan publik untuk pengembangan turbin angin dan panel surya, serta melakukan investasi strategis untuk stabilitas jaringan listrik.
3. Energi Offshore: Menjelajahi batas baru dalam turbin angin terapung di laut dalam, khususnya di Laut Celtic dan pesisir Skotlandia, dengan tujuan mengamankan kepemimpinan teknologi global bagi Inggris.

GBE juga meluncurkan program “Energy, Engineered in the UK” senilai £1 miliar untuk memperkuat rantai pasok domestik. Fokusnya adalah memastikan bahwa transisi energi tidak hanya berarti mengimpor teknologi dari luar negeri, melainkan menciptakan lapangan kerja manufaktur di kota-kota pelabuhan dan pusat industri Inggris yang telah lama mengalami deindustrialisasi.

Reformasi NHS: Integrasi Struktural dan Digitalisasi

Pemerintahan Starmer menghadapi krisis yang mendalam di National Health Service (NHS), yang digambarkan oleh laporan-laporan independen sebagai berada dalam kondisi “kritis”. Strategi Buruh untuk NHS bukan hanya tentang peningkatan pendanaan, tetapi tentang reformasi struktural yang fundamental untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi.

Langkah paling berani yang diumumkan pada Maret 2025 adalah pembubaran NHS England sebagai entitas yang terpisah dan pengintegrasian kembali fungsinya ke dalam Departemen Kesehatan dan Perawatan Sosial (DHSC). Restrukturisasi ini bertujuan untuk mengakhiri duplikasi peran di mana dua organisasi seringkali mengerjakan hal yang sama, sehingga menciptakan lapisan birokrasi yang menghambat pelayanan pasien.

Rencana 10 Tahun Kesehatan dan Desain Ulang “Ground-Up”

Reformasi ini dipimpin oleh Sekretaris Kesehatan Wes Streeting dan CEO NHS Sir Jim Mackey, dengan tujuan membangun DHSC baru “dari bawah ke atas” (from the ground up). Mulai 3 November 2025, sebuah tim eksekutif gabungan mulai mengelola direktorat terkait, menyatukan kebijakan dengan pelaksanaan secara langsung.

Restrukturisasi ini juga mencakup pengurangan jumlah Integrated Care Boards (ICBs) dan pemotongan biaya administrasi mereka hingga 50%, sebagai bagian dari upaya untuk mengalihkan sumber daya ke garis depan. Di tengah tantangan ini, pemerintah tetap berkomitmen untuk merekrut ribuan staf medis tambahan dan memperbaiki sistem penggajian dokter untuk mengakhiri siklus pemogokan yang melumpuhkan layanan.

Keamanan Perbatasan dan Migrasi: Pendekatan Berbasis Hukum

Salah satu tindakan pertama Starmer sebagai Perdana Menteri adalah membatalkan skema Rwanda yang kontroversial, yang ia sebut sebagai “gimmick” yang mahal dan tidak efektif. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan Undang-Undang Keamanan Perbatasan, Suaka, dan Imigrasi 2025 yang berfokus pada penghancuran geng penyelundup manusia melalui kekuatan intelijen dan hukum.

Pusat dari strategi ini adalah pembentukan Border Security Command (BSC) yang baru, yang dipimpin oleh seorang Komandan Keamanan Perbatasan dengan wewenang lintas lembaga. BSC bertugas mengoordinasikan respon dari Border Force, National Crime Agency (NCA), kepolisian, dan dinas intelijen (MI5) untuk mendeteksi dan menghentikan penyelundupan manusia sebelum mereka mencapai Selat Inggris.

Undang-undang baru ini juga memperkenalkan delik pidana baru bagi mereka yang membahayakan nyawa di laut dan memperkuat Serious Crime Prevention Orders (SCPO) untuk memungkinkan pemantauan elektronik terhadap mereka yang dicurigai terlibat dalam kejahatan terorganisir. Meskipun ada fokus pada penegakan hukum, pemerintah juga berupaya memperbaiki sistem suaka dengan mengurangi backlog aplikasi sebesar 5% dalam satu tahun pertama dan mulai menutup hotel-hotel suaka yang mahal.

Diplomasi Global: Navigasi Antara Amerika Serikat dan Uni Eropa

Dalam urusan luar negeri, Starmer mencoba menyeimbangkan “Hubungan Spesial” dengan Amerika Serikat di bawah Donald Trump sambil melakukan “reset” hubungan dengan Uni Eropa pasca-Brexit. Starmer berargumen bahwa Inggris tidak perlu memilih antara Eropa dan Amerika, melainkan dapat menjadi jembatan yang kuat di antara keduanya.

Kemitraan Ekonomi dengan AS (Trump 2025)

Pada Mei 2025, Starmer dan Trump menandatangani U.S.-UK Economic Prosperity Deal (EPD). Kesepakatan ini mencerminkan pendekatan pragmatis Starmer untuk mengamankan akses pasar di tengah retorika tarif Trump. EPD mencakup konsesi timbal balik yang signifikan, termasuk penghapusan tarif daging sapi AS oleh Inggris dan alokasi kuota 100.000 kendaraan impor Inggris ke AS dengan tarif rendah. Kedua negara juga menyepakati Technology Prosperity Deal (TPD) untuk bekerja sama dalam AI, komputasi kuantum, dan energi nuklir.

Reset Hubungan dengan Uni Eropa

Di Eropa, Starmer memimpin upaya untuk memperbaiki hubungan yang retak akibat tahun-tahun negosiasi Brexit yang bermusuhan. Fokus utamanya adalah pada keamanan dan pertahanan, di mana ia mengusulkan pakta keamanan baru untuk melengkapi NATO.

Meskipun Starmer tetap bersikukuh bahwa Inggris tidak akan kembali ke Pasar Tunggal atau Serikat Pabean selama masa hidupnya, tekanan dari komunitas bisnis (seperti British Chambers of Commerce) terus meningkat agar pemerintah melakukan integrasi ekonomi yang lebih dalam guna memulihkan volume ekspor yang menurun.

Krisis Popularitas dan Tahun Pembuktian (2026)

Meskipun memiliki mayoritas parlemen yang sangat besar, pemerintahan Starmer memasuki tahun 2026 dalam kondisi yang genting secara politik. Peringkat popularitas Perdana Menteri merosot ke level terendah dalam sejarah, mencapai -46% pada November 2025. Penurunan ini disebabkan oleh apa yang disebut sebagai “krisis biaya hidup yang berkepanjangan,” di mana kenaikan upah belum mampu mengejar lonjakan harga pangan, energi, dan sewa rumah.

Dinamika ini diperparah oleh skandal “freebies” (pemberian gratifikasi) yang melibatkan Starmer dan donor partai Lord Alli, yang merusak citra “integritas” yang ia bangun selama kampanye. Selain itu, pertempuran internal antara staf senior di Downing Street (seperti antara Sue Gray dan Morgan McSweeney) menciptakan kesan ketidakteraturan di pusat kekuasaan.

Narasi “Year of Proof” dan Ancaman Reform UK

Dalam pesan Tahun Baru 2026, Starmer mencoba merebut kembali kendali narasi dengan menyatakan bahwa 2026 akan menjadi “Tahun Pembuktian” (Year of Proof). Ia mengakui bahwa bagi banyak orang, kehidupan masih terasa lebih sulit daripada seharusnya, namun ia berjanji bahwa hasil dari kebijakan jangka panjangnya akan segera terlihat.

Target-target spesifik untuk awal 2026 meliputi:

• Peningkatan jumlah polisi di jalanan pada bulan Maret.
• Penurunan tagihan energi rata-rata sebesar £150 mulai April.
• Pembukaan gelombang pertama “Health Hubs” baru untuk mengurangi beban rumah sakit.
• Implementasi kenaikan upah minimum nasional dan pemotongan biaya penitipan anak.

Tantangan terbesar Starmer di tahun 2026 bukan datang dari Partai Konservatif yang sedang dalam proses pembangunan kembali di bawah Kemi Badenoch, melainkan dari Reform UK. Partai pimpinan Nigel Farage tersebut telah memimpin dalam banyak jajak pendapat nasional selama setahun terakhir, memanfaatkan ketidakpuasan pemilih terhadap imigrasi dan stagnasi ekonomi. Pemilihan lokal dan pemilihan untuk parlemen Skotlandia dan Wales pada Mei 2026 dianggap sebagai ujian eksistensial bagi kepemimpinan Starmer; kekalahan besar di sana dapat memicu tantangan kepemimpinan dari dalam partainya sendiri.

Analisis Penutup: Paradoks Starmerisme

Kepemimpinan Keir Starmer mewakili sebuah paradoks politik yang unik: seorang pemimpin dengan kekuasaan parlementer yang hampir absolut namun dengan dukungan publik yang sangat rapuh. Strategi “managerial centrism” yang ia terapkan telah berhasil menstabilkan Partai Buruh dan membawanya ke kekuasaan, namun strategi yang sama kini menghadapi tantangan besar dalam mengelola harapan publik yang tidak sabar dalam era populisme.

Starmerisme mencoba membangun kembali peran negara sebagai penjamin keamanan ekonomi dan sosial melalui model “pemerintahan berbasis misi.” Jika model ini berhasil—jika Great British Energy dapat menurunkan tagihan, jika NHS dapat dipulihkan, dan jika pertumbuhan ekonomi kembali—Starmer mungkin akan dikenang sebagai arsitek era baru Inggris yang stabil dan makmur. Namun, jika pendekatan teknokratis ini gagal menyentuh “hati dan saku” rakyat Inggris di tengah tekanan biaya hidup, maka kemenangan 412 kursi pada tahun 2024 mungkin hanya akan dicatat sebagai anomali sejarah sebelum Inggris beralih ke bentuk politik yang lebih radikal.

Di tahun 2026, Starmer harus membuktikan bahwa ia bukan sekadar “pengelola penurunan” (manager of decline), melainkan agen pembaruan nasional yang ia janjikan. Fokus pemerintah pada detail teknis, reformasi struktural, dan diplomasi pragmatis menunjukkan sebuah komitmen terhadap “permainan panjang,” namun dalam politik modern yang serba cepat, waktu mungkin merupakan kemewahan yang tidak dimiliki oleh Keir Starmer. Masa depan Inggris pasca-Konservatif kini bergantung pada kemampuan sang mantan jaksa penuntut ini untuk mengubah “rencana untuk perubahan” menjadi realitas yang dapat dirasakan oleh setiap rumah tangga di seluruh Britania Raya.