Paradigma Baru Keadilan Global: Infrastruktur Digital sebagai Fondasi Hak Asasi Manusia di Era Kecerdasan Buatan dan Kerja Jarak Jauh

Dunia saat ini sedang berada di ambang transformasi struktural yang paling signifikan sejak Revolusi Industri. Integrasi kecerdasan buatan (AI) ke dalam setiap lapisan kehidupan dan normalisasi kerja jarak jauh telah menggeser posisi internet dari sekadar utilitas tambahan menjadi fondasi eksistensial bagi partisipasi manusia dalam peradaban modern. Namun, di balik kemajuan ini, terdapat fenomena yang dikenal sebagai “The Great Divide” atau Kesenjangan Besar, sebuah jurang pemisah yang semakin lebar antara negara-negara yang memiliki kelimpahan infrastruktur digital dengan wilayah yang masih berjuang untuk mendapatkan konektivitas dasar. Fenomena ini bukan lagi sekadar masalah teknis atau ekonomi, melainkan telah menjadi isu hak asasi manusia yang mendalam, di mana ketiadaan akses broadband berarti pengucilan dari sistem ekonomi, pendidikan, dan layanan publik global.

Anatomi Kesenjangan Digital: Skandinavia dan Afrika Sub-Sahara

Perbandingan antara negara-negara Skandinavia dan Afrika Sub-Sahara memberikan gambaran yang paling tajam mengenai ketimpangan digital global. Di satu sisi, kawasan Skandinavia mewakili puncak pencapaian infrastruktur, di mana internet bukan hanya tersedia secara universal tetapi juga memiliki kecepatan yang melampaui kebutuhan dasar. Di sisi lain, Afrika Sub-Sahara menghadapi tantangan multidimensi yang mencakup keterbatasan kabel serat optik, biaya akses yang tidak terjangkau, dan kerentanan infrastruktur fisik yang menghambat lompatan teknologi.

Performa Kecepatan dan Penetrasi Pita Lebar

Kecepatan internet di Eropa, khususnya di wilayah Utara, terus memimpin peringkat global. Denmark, misalnya, mencatat kecepatan unduh rata-rata broadband tetap sebesar 255,82 Mbps.Islandia dan Norwegia juga menunjukkan angka yang serupa, dengan sebagian besar rumah tangga memiliki akses ke konektivitas gigabit yang mendukung aplikasi berat seperti pengolahan data AI dan kolaborasi video definisi tinggi tanpa hambatan. Kecepatan ini memungkinkan ekosistem digital yang dinamis di mana inovasi dapat berkembang secara organik.

Sebaliknya, rata-rata kecepatan internet di wilayah Afrika Sub-Sahara (SSA) hanya berkisar di angka 15 Mbps. Meskipun ada kantong-kantong performa tinggi di Afrika Selatan atau Mauritius, sebagian besar wilayah masih bergantung pada teknologi lama atau koneksi seluler yang tidak stabil. Jarak yang sangat jauh antara kecepatan 255 Mbps di Denmark dengan 15 Mbps di SSA bukan sekadar angka statistik; ini adalah perbedaan antara kemampuan untuk melatih model AI lokal dengan ketidakmampuan untuk melakukan panggilan video dasar untuk keperluan medis atau pendidikan.

Paradoks Biaya dan Afordabilitas

Kesenjangan yang paling menyakitkan terletak pada biaya akses. Di negara-negara Skandinavia, internet berkecepatan tinggi sangat terjangkau dibandingkan dengan pendapatan rata-rata penduduknya. Di Estonia, biaya bulanan untuk broadband tetap hanya sekitar 0,93% dari pendapatan nasional bruto (GNI) per kapita. Kondisi ini memastikan bahwa akses digital tidak menjadi beban finansial bagi warga negara, sehingga memperkuat inklusi sosial.

Namun, di Afrika Sub-Sahara, biaya internet sering kali bersifat eksorsif. Republik Demokratik Kongo (DRC) memegang rekor sebagai negara dengan biaya broadband paling tidak terjangkau di dunia, di mana paket broadband tetap termurah menghabiskan 318,6% dari rata-rata pendapatan bulanan penduduknya. Ini setara dengan bekerja selama lebih dari tiga bulan hanya untuk membayar satu bulan akses internet. Burundi mengikuti dengan biaya sebesar 296,5% dari pendapatan bulanan. Secara rata-rata, penduduk di Afrika Sub-Sahara membayar 2,4% dari pendapatan bulanan mereka untuk hanya 1 GB data seluler, melampaui ambang batas 2% yang direkomendasikan oleh PBB untuk akses yang terjangkau.

Ketimpangan biaya ini menciptakan “kemiskinan digital” yang bersifat turun-temurun. Ketika seorang siswa di Denmark dapat mengakses perpustakaan digital dunia secara gratis atau murah, seorang siswa di Burundi harus memilih antara membeli data internet atau kebutuhan pokok lainnya. Dalam konteks AI, biaya ini menjadi hambatan utama bagi pengembangan talenta lokal, karena melatih atau menggunakan model AI membutuhkan konsumsi data yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh mayoritas penduduk di negara berkembang.

Fondasi Fisik: Kabel Serat Optik dan Kerentanan Backbone

Infrastruktur internet global sangat bergantung pada jaringan fisik kabel serat optik yang melintasi samudera dan benua. Ketersediaan kabel ini menentukan kapasitas dan latensi data sebuah negara. Di Skandinavia, kepadatan jaringan serat optik telah mencapai tingkat di mana hampir setiap rumah tangga dan bisnis memiliki akses langsung ke kabel tersebut. Sebaliknya, peta infrastruktur Afrika menunjukkan realitas yang sangat berbeda.

Tantangan Terestrial di Afrika Sub-Sahara

Sekitar 45% populasi Afrika tinggal lebih dari 10 km dari infrastruktur kabel serat optik terestrial, persentase tertinggi dibandingkan benua mana pun.¹⁰ Ketiadaan jaringan “tulang punggung” (backbone) ini berarti bahwa menara seluler di daerah pedesaan sering kali harus mengandalkan tautan gelombang mikro (microwave) atau satelit tradisional yang memiliki kapasitas jauh lebih rendah, sehingga hanya mampu memberikan layanan setara 2.5G yang tidak memenuhi standar broadband modern.

Negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut (landlocked countries) seperti Ethiopia menghadapi beban biaya tambahan yang signifikan. Ethiopia memiliki sekitar 22,000 km kabel serat optik, namun untuk terhubung ke jaringan internasional, mereka harus bergantung pada negara tetangga seperti Djibouti yang memiliki stasiun pendaratan kabel bawah laut. Ketergantungan ini menciptakan kerentanan ekonomi dan teknis, di mana gangguan di wilayah tetangga dapat langsung memutus akses digital nasional.

Kerentanan Kabel Bawah Laut

Meskipun investasi pada kabel bawah laut terus meningkat, kerentanan fisik tetap menjadi ancaman nyata. Pada Maret 2024, kerusakan pada empat kabel bawah laut utama (WACS, ACE, MainOne, dan SAT-3) menyebabkan gangguan internet masif di sepuluh negara di Afrika Barat dan Selatan. Gangguan ini, yang disebabkan oleh aktivitas seismik di dasar laut, mengakibatkan kerugian ekonomi yang luar biasa; di Nigeria saja, kerugian mencapai $590 juta hanya dalam waktu empat hari.

Situasi ini menonjolkan perlunya redundansi dan diversifikasi rute. Di Eropa, jaringan kabel yang sangat padat memungkinkan data untuk dialihkan secara otomatis jika terjadi kerusakan pada satu jalur. Di Afrika, ketiadaan rute alternatif membuat negara-negara tersebut sangat rentan terhadap “pemadaman digital” total yang dapat melumpuhkan layanan pemerintahan, perbankan, dan pendidikan.

Revolusi Satelit: Starlink dan Harapan Konektivitas Pedesaan

Di tengah tantangan penggelaran kabel fisik, teknologi satelit Orbit Bumi Rendah (LEO) seperti Starlink muncul sebagai solusi “leapfrogging” yang potensial bagi Afrika. Berbeda dengan satelit geostasioner tradisional yang memiliki latensi tinggi, satelit LEO mengorbit lebih dekat ke bumi, memungkinkan kecepatan yang bersaing dengan jaringan kabel di beberapa area.

Pada kuartal pertama 2025, Starlink mencatat kecepatan unduh median di atas 75 Mbps di negara-negara seperti Botswana, Rwanda, dan Ghana. Di Botswana, kecepatan Starlink mencapai 106,36 Mbps, jauh melampaui ISP lokal yang rata-rata hanya memberikan 9,36 Mbps. Dampak ini sangat terasa di daerah pedesaan di mana kabel serat optik mungkin tidak akan pernah sampai dalam satu dekade ke depan.

Namun, latensi tetap menjadi tantangan, meskipun Starlink telah melakukan langkah strategis dengan membangun Points of Presence (PoP) lokal di Nigeria dan Kenya untuk menurunkan waktu perjalanan data. Selain itu, kemitraan antara Airtel Africa dan SpaceX untuk layanan Direct-to-Cell mulai memberikan harapan bagi 174 juta pelanggan Airtel untuk mendapatkan koneksi internet langsung ke ponsel pintar standar tanpa perangkat tambahan pada tahun 2026. Ini merupakan langkah krusial dalam mendemokratisasi akses internet bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Infrastruktur digital bukan sekadar fasilitas; ia adalah katalisator pertumbuhan PDB. Data Bank Dunia menunjukkan hubungan positif yang kuat antara penetrasi internet dengan PDB per kapita. Di negara berkembang, peningkatan 10% dalam penetrasi broadband dikaitkan dengan peningkatan pertumbuhan PDB sebesar 1,38%. Lebih jauh lagi, melipatgandakan kecepatan broadband dapat meningkatkan pertumbuhan PDB suatu ekonomi sebesar 0,3%.

Ekonomi Seluler Afrika

Industri seluler telah menjadi mesin utama ekonomi Afrika. Pada tahun 2024, teknologi dan layanan seluler menghasilkan 7,7% dari PDB Afrika, memberikan kontribusi nilai ekonomi sebesar $220 miliar.²⁰ Angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi $270 miliar pada tahun 2030, didorong oleh ekspansi jaringan 4G, 5G, dan adopsi AI.

Namun, potensi ini terhambat oleh apa yang disebut sebagai “Usage Gap” atau kesenjangan penggunaan. Meskipun 84% penduduk di SSA tinggal di daerah yang memiliki jangkauan sinyal 3G, hanya 22% yang benar-benar menggunakan layanan internet seluler. Faktor utama yang menghambat adalah harga perangkat (handset) yang mahal—di mana biaya ponsel pintar tingkat pemula rata-rata mencapai 25,2% dari PDB per kapita bulanan—serta kurangnya keterampilan digital.

Inovasi AI dan Startup Lokal

Di era AI, konektivitas menentukan apakah sebuah negara akan menjadi pencipta atau sekadar konsumen teknologi. Saat ini terdapat lebih dari 2.400 perusahaan rintisan (startup) yang berfokus pada AI di Afrika, dengan pusat inovasi utama di Afrika Selatan, Nigeria, Kenya, dan Mesir. Di Kenya, pusat yang dikenal sebagai “Silicon Savannah” mulai menerapkan AI dalam layanan keuangan seluler untuk meningkatkan inklusi finansial.

Namun, tanpa infrastruktur komputasi awan (cloud computing) lokal, startup ini menghadapi biaya operasional yang sangat tinggi. Wilayah Timur Tengah dan Afrika (MEA) hanya menguasai 9% dari pasar komputasi awan global, dibandingkan dengan 39% di Amerika Utara. Ketergantungan pada penyedia cloud asing bukan hanya masalah biaya, tetapi juga masalah kedaulatan data dan kemampuan untuk mengembangkan model AI yang relevan dengan konteks bahasa dan budaya lokal.

Pendidikan: Memutus Rantai Ketimpangan Generasional

Pendidikan adalah sektor di mana “The Great Divide” memiliki dampak jangka panjang yang paling merusak. Secara global, dua pertiga anak usia sekolah—sekitar 1,3 miliar anak—tidak memiliki akses internet di rumah. Di Afrika Sub-Sahara, situasi ini mencapai titik krisis, di mana 87% anak usia 10 tahun tidak dapat membaca teks sederhana, dan 89% siswa tidak memiliki akses ke komputer di rumah.

AI dalam Kelas: Skandinavia vs Afrika

Di negara-negara Skandinavia, AI mulai diintegrasikan ke dalam sistem manajemen sekolah dan proses pembelajaran untuk memberikan pengalaman belajar yang dipersonalisasi. Siswa di wilayah ini telah tumbuh dalam lingkungan digital sejak usia dini; data menunjukkan bahwa pada tahun 2003, lebih dari 80% anak berusia 15 tahun di Skandinavia sudah terkoneksi ke internet di rumah.

Sebaliknya, di banyak bagian Afrika, pengenalan teknologi di sekolah masih terhambat oleh masalah dasar seperti akses listrik yang tidak stabil (hanya dinikmati oleh 43% populasi) dan biaya data yang tinggi. Meskipun terdapat inisiatif inovatif seperti penggunaan chatbot AI melalui aplikasi pesan singkat di Sierra Leone yang mengonsumsi data 87% lebih sedikit daripada pencarian web tradisional, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terinstitusionalisasi dalam kebijakan pemerintah secara luas.

Ancaman Brain Drain Digital

Kesenjangan infrastruktur juga memicu pelarian talenta (brain drain). Talenta teknologi terbaik di Afrika sering kali meninggalkan benua tersebut untuk mencari peluang di negara-negara maju yang memiliki infrastruktur pendukung yang lebih baik. Tanpa ekosistem lokal yang mampu menyerap keahlian mereka, negara-negara berkembang akan terus kehilangan aset paling berharga mereka dalam persaingan ekonomi AI global.

Sudut Pandang Normatif: Apakah Internet adalah Hak Asasi Manusia?

Perdebatan mengenai status hukum akses internet telah berkembang pesat dalam dekade terakhir. Argumen utama yang mendukung internet sebagai hak asasi manusia (HAM) universal didasarkan pada kenyataan bahwa internet kini merupakan prasyarat mutlak untuk menikmati hak-hak dasar lainnya.

Evolusi Menjadi “Enabler” Hak-Hak Dasar

Akses internet tidak lagi dianggap sebagai kemewahan, melainkan sebagai “hak atas hak lainnya” (right to other rights). Dr. Merten Reglitz, ahli filsafat dari University of Birmingham, berpendapat bahwa internet sangat penting untuk pelaksanaan kebebasan berekspresi, hak atas pendidikan, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan di era digital. Tanpa internet, individu kehilangan kemampuan untuk mencari, menerima, dan membagikan informasi—sebuah hak yang dijamin oleh Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Lebih jauh lagi, internet berperan dalam pemenuhan kebutuhan dasar lainnya:

• Kesehatan: Melalui telemedis, internet menyelamatkan nyawa di daerah terpencil yang kekurangan tenaga medis.
• Ekonomi: Akses internet memungkinkan partisipasi dalam pasar kerja global melalui kerja jarak jauh, memberikan peluang ekonomi bagi mereka yang berada di wilayah terisolasi.
• Transparansi: Platform digital memungkinkan warga untuk memantau kinerja pemerintah dan menuntut akuntabilitas, yang sangat krusial dalam memerangi korupsi.

Perlawanan dan Realitas “Soft Law”

Meskipun Dewan HAM PBB telah mengeluarkan resolusi yang mengutuk tindakan pemerintah yang mengganggu akses internet, resolusi ini masih bersifat “soft law” atau hukum yang tidak mengikat secara paksa. Negara-negara seperti Rusia, China, India, dan bahkan Afrika Selatan pernah menyatakan keberatan terhadap bahasa yang mengecam gangguan akses internet, sering kali dengan alasan keamanan nasional atau pelestarian nilai-nilai lokal.

Hingga saat ini, hanya segelintir negara yang secara formal mencantumkan akses internet dalam kerangka hukum atau konstitusi mereka sebagai hak dasar. Finlandia menjadi pionir pada tahun 2010 dengan mewajibkan setiap operator untuk menyediakan koneksi minimum 1 Mbps bagi seluruh warga negara. Estonia juga telah lama mengintegrasikan akses digital sebagai bagian dari kewarganegaraan modern mereka melalui inisiatif “Tiger’s Leap”.

Studi Kasus: Model Transformasi Skandinavia

Keberhasilan negara-negara Skandinavia dalam membangun masyarakat digital yang inklusif memberikan cetak biru bagi wilayah lain, meskipun dengan tantangan yang berbeda.

Estonia: Negara Digital Pertama Dunia

Estonia melakukan transformasi radikal setelah kemerdekaannya pada tahun 1991. Pemerintah memutuskan untuk tidak mengandalkan sistem lama dan langsung beralih ke teknologi terbaru. Melalui program “Tiger’s Leap” (1997-2000), Estonia memprioritaskan keterampilan komputer di sekolah dan membangun infrastruktur digital nasional.⁴⁴ Hasilnya, pada tahun 2002, Estonia telah memiliki jaringan Wi-Fi gratis yang mencakup sebagian besar area berpenduduk dan memperkenalkan identitas digital (e-ID) wajib bagi semua warga. Saat ini, 99% layanan publik di Estonia tersedia secara online, menghemat waktu kerja penduduknya sekitar 820 tahun setiap tahunnya.

Swedia: Strategi “Completely Connected” 2025

Swedia memiliki visi untuk menjadi negara yang sepenuhnya terkoneksi pada tahun 2025. Targetnya adalah 98% penduduk memiliki akses ke broadband dengan kecepatan minimal 1 Gbps di rumah dan tempat kerja. Pemerintah Swedia menekankan peran sektor publik dan swasta dalam pembangunan ini, dengan menyediakan dana bantuan khusus untuk area pedesaan yang secara komersial tidak menguntungkan.⁹ Model Swedia menunjukkan bahwa intervensi negara yang cerdas dan dukungan terhadap pasar dapat menciptakan cakupan universal bahkan di wilayah geografis yang sulit.

Dinamika dan Harapan di Afrika Sub-Sahara

Meskipun tantangannya besar, Afrika Sub-Sahara menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang pesat melalui inovasi lokal dan dukungan internasional.

Silicon Savannah dan Kepemimpinan Regional

Kenya telah menjadi pemimpin regional dalam ekonomi digital. Melalui “Digital Economy Blueprint,” Kenya bertujuan untuk menghubungkan area terpencil dan mendorong pertumbuhan inklusif. Kehadiran Starlink di Kenya telah meningkatkan jumlah pelanggan internet satelit sebesar 133% hanya dalam waktu enam bulan. Selain itu, sekitar 42% pengguna internet di Kenya telah merangkul alat AI, angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan rekan-rekan regionalnya.

Nigeria juga menunjukkan potensi besar dengan awards dari Google.org sebesar 2,8 miliar Naira untuk meningkatkan talenta AI di kalangan pemuda.Sektor perbankan di Nigeria telah mengintegrasikan chatbot AI secara luas, menunjukkan bahwa adopsi teknologi dapat terjadi sangat cepat di sektor-sektor tertentu meskipun infrastruktur dasarnya masih berkembang.

Kemitraan Infrastruktur Lintas Batas

Upaya untuk memperkuat redundansi fisik mulai terlihat melalui proyek-proyek kolaboratif. Inisiatif “Horizon Fibre” bertujuan untuk menciptakan tautan serat optik darat yang redundan antara Ethiopia, Djibouti, dan Sudan. Selain itu, Tanzania dan DRC sedang merencanakan perluasan jaringan tulang punggung serat optik melalui Danau Tanganyika untuk meningkatkan akses di provinsi Kalemie, DRC, pada tahun 2027. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada satu jalur kabel bawah laut yang rentan.

Masa Depan: Kecerdasan Buatan dan Konvergensi Digital 2030

Menuju tahun 2030, arah perkembangan infrastruktur digital akan ditentukan oleh konvergensi antara jaringan seluler 5G, satelit LEO, dan integrasi AI yang mendalam.

Lompatan Teknologi Menuju 5G dan 6G

Di Afrika, diproyeksikan bahwa 80% koneksi seluler akan berada pada jaringan 4G dan 5G pada tahun 2030. Transisi ini sangat penting karena AI membutuhkan bandwidth yang besar dan latensi yang sangat rendah untuk berfungsi secara optimal. Namun, transisi ini memerlukan kebijakan spektrum yang menguntungkan dan kemampuan operator untuk membantu pengguna bermigrasi ke perangkat yang kompatibel.

Peran AI dalam Mengatasi Kesenjangan Digital

Ironisnya, AI itu sendiri dapat menjadi alat untuk menjembatani kesenjangan digital. AI dapat digunakan untuk:

• Optimasi Jaringan: Mengelola trafik data secara lebih efisien di daerah dengan infrastruktur terbatas.
• Penerjemahan Bahasa: Alat pemrosesan bahasa alami (NLP) yang mendukung dialek lokal dapat meruntuhkan hambatan bahasa bagi masyarakat yang tidak menguasai bahasa Inggris atau Perancis, sehingga memperluas inklusi digital.
• Aplikasi Ringan: Inovasi pada aplikasi AI yang “ringan” yang dapat berjalan pada ponsel pintar dengan spesifikasi rendah dan koneksi internet yang terbatas akan menjadi kunci sukses di pasar negara berkembang.

Kesimpulan: Urgensi Komitmen Global

Analisis mengenai “The Great Divide” ini menegaskan bahwa infrastruktur digital bukan lagi sekadar masalah teknis atau ekonomi pilihan. Di dunia yang didominasi oleh AI dan kerja jarak jauh, akses internet adalah prasyarat bagi kehidupan yang bermartabat dan partisipasi yang adil dalam masyarakat.

Perbandingan antara kemakmuran digital Skandinavia dan perjuangan Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa kesenjangan ini adalah hasil dari akumulasi investasi infrastruktur, kebijakan regulasi, dan kondisi ekonomi selama puluhan tahun. Namun, kehadiran teknologi baru seperti satelit LEO dan inisiatif “Direct-to-Cell” memberikan peluang unik untuk melakukan lompatan teknologi.

Untuk menjadikan internet sebagai hak asasi manusia universal yang nyata, diperlukan langkah-langkah konkret:

1. Pengakuan Internasional yang Mengikat: Menggeser status hak internet dari “soft law” menjadi standar yang memiliki konsekuensi hukum internasional untuk mencegah pemutusan akses oleh rezim otoriter.
2. Subsidi Infrastruktur Global: Negara-negara maju dan organisasi internasional harus memperlakukan pembangunan tulang punggung serat optik di negara berkembang sebagai proyek kemanusiaan global, setara dengan pengadaan vaksin atau air bersih.
3. Mendemokratisasi Perangkat: Fokus kebijakan harus bergeser dari sekadar “jangkauan sinyal” menjadi “afordabilitas perangkat,” memastikan bahwa setiap individu memiliki alat yang mampu mengakses potensi penuh dari ekonomi digital.
4. Literasi Digital sebagai Pendidikan Dasar: Keterampilan digital harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan global sebagai hak dasar setiap anak, guna mencegah lahirnya generasi yang “buta huruf secara digital” di era AI.

Tanpa tindakan yang tegas dan kolaboratif, “The Great Divide” tidak hanya akan terus berlanjut, tetapi akan berkembang menjadi bentuk ketimpangan baru yang lebih permanen. Menjamin akses internet broadband bagi semua orang bukan lagi tentang kenyamanan; ini adalah tentang memastikan bahwa tidak ada satu pun manusia yang ditinggalkan dalam kegelapan di tengah cahaya terang revolusi digital. Dunia tidak dapat mencapai kemajuan yang sejati jika hanya separuh dari populasinya yang dapat berkontribusi pada masa depan kolektif kita.