Ekonomi Pandemi: Ketimpangan Keuntungan, Monopoli Pengetahuan, dan Eksploitasi Tenaga Kerja sebagai Cetak Biru Krisis Masa Depan

Krisis kesehatan global yang dipicu oleh pandemi COVID-19 telah berfungsi sebagai akselerator bagi proses dekomposisi tatanan ekonomi yang sudah rapuh, sekaligus menjadi laboratorium bagi konsolidasi kekuasaan korporasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fenomena ini bukan sekadar interupsi terhadap aktivitas komersial normal, melainkan sebuah restrukturisasi fundamental yang mendistribusikan kekayaan secara masif dari sektor riil ke industri teknologi dan farmasi. Analisis terhadap lintasan ekonomi selama krisis ini mengungkapkan bahwa kerangka hukum internasional, khususnya mengenai hak kekayaan intelektual, dan struktur pasar tenaga kerja kontemporer telah menciptakan lingkungan di mana bencana menjadi instrumen akumulasi modal yang luar biasa bagi segelintir entitas, sementara mayoritas populasi global menghadapi kemiskinan dan kerentanan yang meningkat. Estimasi kerugian ekonomi global mencapai USD 13,8 triliun pada akhir 2024, sebuah angka yang mencerminkan devastasi sistemik yang melampaui statistik pertumbuhan domestik bruto konvensional.

Arsitektur Monopoli Farmasi: Privatisasi Pengetahuan di Tengah Kedaruratan Global

Inti dari ketimpangan ekonomi selama pandemi terletak pada rezim hak kekayaan intelektual yang diatur melalui perjanjian Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). Pandemi COVID-19 menyingkap bagaimana perlindungan paten yang kaku dapat berfungsi sebagai penghambat akses terhadap intervensi medis yang menyelamatkan jiwa, sekaligus menjadi mesin keuntungan bagi industri farmasi besar (Big Pharma). Perdebatan mengenai penangguhan paten (TRIPS waiver) mencerminkan konflik fundamental antara hak asasi manusia atas kesehatan dengan kepentingan komersial monopoli.

Sosialisasi Risiko dan Privatisasi Laba dalam Pengembangan Vaksin

Fenomena yang paling mencolok dalam ekonomi farmasi pandemi adalah disproporsi antara investasi publik dan keuntungan privat. Sektor publik secara global menginvestasikan lebih dari USD 93 miliar dalam pengembangan vaksin COVID-19 hingga pertengahan 2021. Data spesifik menunjukkan bahwa penelitian dan pengembangan untuk vaksin Oxford-AstraZeneca, misalnya, didanai oleh dana publik sebesar 97% hingga 99%. Demikian pula, teknologi mRNA yang menjadi dasar vaksin Moderna sebagian besar dikembangkan melalui dukungan finansial pemerintah Amerika Serikat selama beberapa dekade.

Meskipun risiko finansial pengembangan teknologi ini ditanggung oleh pembayar pajak, hak eksklusif untuk memproduksi dan menentukan harga tetap berada di tangan korporasi swasta. Mekanisme ini menciptakan situasi di mana biaya inovasi disosialisasikan, namun keuntungan finansial diprivatisasi secara mutlak. Pfizer melaporkan pendapatan sebesar USD 3,5 miliar hanya pada kuartal pertama tahun 2021, dengan margin keuntungan yang sangat tinggi, menjadikannya generator pendapatan terbesar bagi perusahaan tersebut di tengah krisis. Kenaikan nilai saham dan dividen bagi pemegang saham farmasi mencerminkan pengalihan sumber daya publik menjadi akumulasi kekayaan privat yang sangat terkonsentrasi.

Hambatan Struktural dan Perlawanan terhadap Penangguhan Paten

Proposal penangguhan TRIPS yang diajukan oleh India dan Afrika Selatan pada Oktober 2020 bertujuan untuk memungkinkan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah memproduksi vaksin, alat diagnostik, dan obat-obatan secara mandiri. Namun, inisiatif ini menghadapi penolakan keras dari negara-negara maju yang menaungi industri farmasi besar. Industri farmasi mengerahkan lebih dari 100 pelobi untuk menentang penangguhan ini, berargumen bahwa penangguhan paten tidak akan mempercepat produksi dan justru akan menghambat inovasi di masa depan.

Argumen industri bahwa kekayaan intelektual bukan merupakan hambatan bagi pasokan vaksin bertentangan dengan realitas di lapangan, di mana negara-negara kaya mengamankan mayoritas pasokan melalui kontrak pembelian di muka, meninggalkan negara-negara berkembang dalam apa yang disebut sebagai “apartheid vaksin”. Monopoli ini memungkinkan produsen untuk membatasi transfer teknologi, bahkan ketika terdapat kapasitas manufaktur yang tidak terpakai di negara-negara seperti India atau Brasil. Ketimpangan akses ini tidak hanya memperpanjang durasi pandemi secara global tetapi juga memastikan bahwa keuntungan tetap terkonsentrasi pada pemegang paten di Global North.

Era Baru Oligarki Digital: Lonjakan Kekayaan di Tengah Pembatasan Fisik

Selama mobilitas fisik manusia dibatasi melalui kebijakan karantina dan lockdown, ekonomi digital mengalami periode ekspansi paksa. Perubahan perilaku konsumen yang beralih secara masif ke layanan daring menciptakan keuntungan luar biasa bagi perusahaan teknologi raksasa (Big Tech), yang sering disebut sebagai “pemenang pandemi”. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pertumbuhan bisnis yang sehat, tetapi juga konsolidasi pasar yang bersifat kanibalistik terhadap sektor riil.

Akumulasi Kekayaan Ekstrem Miliarder Teknologi

Data dari berbagai lembaga pemantau ketimpangan menunjukkan lonjakan kekayaan yang tidak masuk akal bagi para pemilik platform digital. Antara Maret 2020 hingga awal 2021, kekayaan gabungan miliarder dunia meningkat sekitar 68%, dari USD 8 triliun menjadi lebih dari USD 13 triliun. Di Amerika Serikat, kekayaan miliarder melonjak sebesar USD 1,3 triliun atau 44,6% hanya dalam satu tahun pertama pandemi. Hingga Maret 2024, total kekayaan miliarder AS telah meningkat sebesar 87,6% selama empat tahun terakhir.

Elon Musk mencatatkan kenaikan kekayaan yang paling dramatis, tumbuh dari sekitar USD 24,6 miliar pada Maret 2020 menjadi puncaknya yang melebihi USD 400 miliar pada awal 2025, sebelum mengalami fluktuasi pasar. Jeff Bezos melihat kekayaannya meningkat lebih dari USD 70 miliar selama tahun 2020 saja, didorong oleh dominasi Amazon dalam ritel daring. Sementara jutaan bisnis kecil dipaksa tutup secara permanen, Amazon memperluas pangsa pasarnya, menciptakan konsentrasi kekuasaan ekonomi yang semakin tidak tertandingi.

Quaran-tech dan Kapitalisme Platform

Istilah “Quaran-tech” menggambarkan bagaimana teknologi menjadi infrastruktur wajib bagi kehidupan selama pandemi. Perusahaan seperti Zoom Video Communications, yang sebelumnya merupakan pemain menengah, melihat kekayaan pendirinya, Eric Yuan, melonjak lebih dari 300% karena layanannya menjadi standar global untuk komunikasi bisnis dan pendidikan. Laba Zoom meningkat lebih dari 4.000% dalam setahun, namun perusahaan tersebut dilaporkan tidak membayar pajak penghasilan federal AS atas keuntungan sebesar USD 660 juta pada tahun tersebut.

Ekosistem digital ini juga diuntungkan oleh kebijakan moneter dan stimulus pemerintah. Suku bunga rendah dan suntikan likuiditas ke pasar modal mendorong valuasi saham teknologi ke tingkat yang tidak berhubungan dengan realitas ekonomi masyarakat umum. Di saat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan bergantung pada bantuan makanan, indeks pasar modal yang didominasi perusahaan teknologi mencapai rekor tertinggi baru.

*Data per September 2024. **Data per Oktober 2020.

Eksploitasi Tenaga Kerja Garis Depan: Paradoks “Pahlawan” dan Realitas Kerentanan

Di balik kenyamanan kelas atas yang dapat memesan kebutuhan sehari-hari dari balik layar komputer, terdapat jutaan tenaga kerja garis depan yang menanggung risiko fisik dan ekonomi demi menjaga fungsionalitas masyarakat. Label “pekerja esensial” yang diberikan oleh pemerintah sering kali berfungsi sebagai perangkat retoris untuk menjustifikasi paparan risiko tanpa disertai dengan kompensasi atau perlindungan hukum yang setara.

Retorika Pengorbanan dan Realitas Material

Penggunaan metafora militeristik seperti “frontline” (garis depan) dan narasi “pahlawan” menciptakan ekspektasi pengorbanan diri yang ekstrem bagi pekerja di sektor logistik, ritel, dan kesehatan. Analisis sosiologis menunjukkan bahwa narasi ini sering kali digunakan untuk menutupi kegagalan struktural dalam menyediakan peralatan pelindung diri (APD) dan upah yang layak. Pekerja esensial sering kali merasa “di-liyan-kan” (othered), di mana mereka dianggap sebagai komponen infrastruktur yang dapat dibuang daripada subjek hukum yang memiliki hak.

Data dari Community Service Society mengungkapkan kondisi memprihatinkan pekerja esensial di Amerika Serikat: 27% dari mereka harus bergantung pada bantuan makanan, dan lebih dari 12% menghadapi krisis perumahan. Kasus Navara, seorang pekerja di Fresh Direct dan kemudian Amazon, mengilustrasikan ketimpangan ini; meskipun melakukan kerja fisik yang melelahkan di tengah risiko infeksi tinggi, ia hanya menerima bonus sebesar USD 75, yang sebagian besar habis untuk pajak dan biaya hidup dasar.

Kerentanan di Sektor Ekonomi Gig dan Kurir

Ekonomi gig, yang menjadi tulang punggung sistem pengiriman selama pandemi, mengeksploitasi celah hukum dalam klasifikasi tenaga kerja. Di Indonesia dan banyak negara lain, pengemudi ojek daring dan kurir diklasifikasikan sebagai “mitra” bukan sebagai pekerja formal. Status ini memungkinkan perusahaan platform untuk menghindari kewajiban jaminan sosial, perlindungan keselamatan kerja, dan standar upah minimum.

Selama pandemi, beban kerja kurir meningkat drastis seiring dengan lonjakan pesanan daring, namun pendapatan mereka tetap tidak pasti karena kontrol algoritma yang tidak transparan. Ketidaktransparanan ini menciptakan ketidakadilan di mana algoritma dapat menurunkan insentif atau menaikkan target kerja tanpa pemberitahuan, memaksa pekerja untuk bekerja lebih lama dalam kondisi yang berbahaya bagi kesehatan mereka. Di Inggris, persaingan harga antar aplikasi pengiriman makanan memicu “perlombaan ke bawah” (race to the bottom), di mana upah kurir terus ditekan demi mempertahankan harga rendah bagi konsumen.

Risiko Perbudakan Modern dalam Rantai Pasok

Krisis global juga meningkatkan risiko perbudakan modern dan eksploitasi tenaga kerja migran. Di sektor-sektor yang mengalami lonjakan permintaan mendadak, seperti manufaktur alat kesehatan dan logistik, terdapat indikasi kuat penggunaan tenaga kerja paksa atau kondisi kerja di bawah standar kemanusiaan. Penutupan perbatasan dan pembatasan perjalanan membuat pekerja migran terjebak dalam situasi yang sangat rentan tanpa akses ke bantuan hukum. Organisasi internasional mencatat peningkatan 52% dalam potensi korban perbudakan modern di beberapa wilayah karena berkurangnya pengawasan selama pandemi.

Devastasi Sektor Riil: Kehancuran UMKM dan Industri Konvensional

Berlawanan dengan sektor digital yang berkembang pesat, sektor riil menghadapi kehancuran yang sistemik. Industri pariwisata, penerbangan, perhotelan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami kontraksi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Depresi Besar. Di Indonesia, sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional adalah yang paling pertama dan paling parah terdampak.

Krisis Perhotelan dan Pariwisata Global

Sektor pariwisata adalah korban paling nyata dari pembatasan mobilitas global. World Travel and Tourism Council memperkirakan bahwa 50 juta pekerjaan di sektor ini berada dalam risiko langsung akibat pandemi. Tingkat okupansi hotel di kota-kota besar jatuh ke tingkat satu digit; di Roma, tingkat hunian hanya mencapai 6%, sementara di Jerman terjadi penurunan sebesar 36%. Vietnam melaporkan penurunan wisatawan dari China sebesar 644.000 hanya dalam satu bulan.

Bagi pekerja harian di industri perhotelan, dampaknya adalah kehilangan pendapatan seketika tanpa jaring pengaman. Perusahaan besar seperti Marriott dan Hilton harus merumahkan puluhan ribu staf mereka, namun mereka juga harus meminjam miliaran dolar hanya untuk menjaga likuiditas operasional. Kehancuran ini merembet ke seluruh ekosistem pariwisata, termasuk pemandu wisata, transportasi lokal, dan industri kerajinan tangan.

Dampak pada UMKM Indonesia

Di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60% PDB dan menyerap 97% tenaga kerja nasional. Pandemi menghancurkan kejayaan ini melalui dua sisi: penurunan permintaan karena jatuhnya daya beli masyarakat, dan gangguan pasokan karena penutupan wilayah. Sekitar 57% unit usaha kecil melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku, sementara omzet penjualan merosot tajam karena pembatasan jam operasional fisik.

Meskipun terdapat dorongan untuk digitalisasi, realitasnya menunjukkan kesenjangan kapasitas. Banyak pelaku UMKM tidak memiliki literasi digital yang cukup untuk bersaing di ekosistem e-commerce yang didominasi oleh algoritma yang memihak pada penjual besar dengan modal iklan kuat. Digitalisasi paksa ini sering kali tidak memberikan solusi jangka panjang bagi UMKM yang produknya tidak cocok untuk distribusi daring atau yang menghadapi biaya logistik yang tidak kompetitif.

Ketimpangan Global dan Meningkatnya Kemiskinan Ekstrem

Pandemi COVID-19 telah membalikkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan global yang telah dicapai selama tiga dekade terakhir. Peningkatan ketimpangan tidak hanya terjadi di dalam negara, tetapi juga antar-negara, menciptakan jalur pemulihan “dua kecepatan” di mana negara-negara kaya pulih jauh lebih cepat daripada negara-negara berkembang.

Lonjakan Angka Kemiskinan dan Gini Index

Bank Dunia mencatat bahwa pandemi menyebabkan peningkatan kemiskinan ekstrem global pertama kalinya dalam abad ke-21. Diperkirakan 77 juta hingga 90 juta orang tambahan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem (hidup dengan kurang dari USD 2,15 per hari) dibandingkan dengan skenario tanpa pandemi. Pandemi juga meningkatkan Indeks Gini global sebesar 0,7 poin, yang mencerminkan peningkatan ketimpangan pendapatan yang signifikan secara statistik.

Di Indonesia, krisis ini mendorong 2,7 juta orang tambahan ke bawah garis kemiskinan antara tahun 2019 dan 2020. Meskipun program bantuan sosial pemerintah mampu menjangkau 80% keluarga, dampaknya tetap tidak merata. Keluarga dengan anak-anak, penyandang disabilitas, dan pekerja informal di perkotaan menghadapi tekanan paling berat dalam memenuhi kebutuhan nutrisi harian mereka.

Jurang Digital (Digital Divide) sebagai Determinan Sosial Baru

Ketergantungan pada infrastruktur digital menciptakan bentuk ketimpangan baru yang memperparah stratifikasi sosial. Digital Divide (Jurang Digital) bukan hanya masalah akses ke internet (Level Pertama), tetapi juga masalah kemampuan untuk mengekstrak nilai ekonomi dari teknologi tersebut (Level Kedua). Di Indonesia, kesenjangan ini sangat nyata antara wilayah urban dan rural.

Pekerjaan manual yang tidak dapat didigitalisasi semakin terpinggirkan, sementara pekerjaan yang memerlukan keterampilan digital tinggi menikmati kenaikan upah premium. Bagi generasi muda di daerah terpencil yang tidak memiliki akses ke pendidikan daring yang berkualitas, pandemi berarti hilangnya kesempatan belajar yang dapat berdampak pada penurunan akumulasi modal manusia seumur hidup. Kesenjangan ini berisiko menciptakan kelas bawah permanen yang secara struktural tidak mampu berpartisipasi dalam ekonomi pasca-pandemi yang semakin berbasis data.

Belajar dari Krisis: Menuju Model Penanggulangan Bencana Masa Depan

Pengalaman pahit selama pandemi COVID-19 harus menjadi dasar bagi perumusan kebijakan yang lebih adil dan tangguh untuk menghadapi krisis masa depan, baik itu pandemi penyakit baru maupun dampak perubahan iklim. Pelajaran utama adalah bahwa kesiapsiagaan tidak hanya masalah teknis medis, tetapi masalah keadilan distributif dan perlindungan sosial.

Reformasi Perlindungan Sosial: UBI dan UBS

Krisis menunjukkan bahwa sistem jaminan sosial berbasis hubungan kerja formal tidak lagi memadai di era ekonomi gig dan sektor informal yang besar. Dua model utama yang muncul dalam perdebatan kebijakan adalah:

1. Universal Basic Income (UBI): Pemberian tunjangan tunai tanpa syarat kepada semua warga negara. Eksperimen selama pandemi menunjukkan bahwa bantuan tunai langsung sangat efektif dalam menjaga konsumsi rumah tangga dan mengurangi stres psikologis akibat ketidakpastian ekonomi.
2. Universal Basic Services (UBS): Penyediaan layanan dasar gratis seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, dan internet. UBS dianggap lebih berkelanjutan dan mampu menjamin standar hidup minimum tanpa harus bergantung pada daya beli individu di pasar yang volatil.

Di masa depan, integrasi antara bantuan tunai dan layanan publik yang kuat menjadi kunci untuk membangun resiliensi masyarakat terhadap guncangan ekonomi mendadak.

Kedaulatan Kesehatan dan Transparansi Finansial

Negara-negara harus mengurangi ketergantungan pada monopoli farmasi global dengan membangun kapasitas produksi domestik dan regional. Penguatan BUMN Farmasi, seperti yang dilakukan Bio Farma di Indonesia, harus disertai dengan kedaulatan riset agar negara tidak hanya menjadi tempat “manufaktur kontrak” tetapi juga pemegang kendali atas teknologi kesehatan.

Selain itu, transparansi dalam aliran dana krisis sangat krusial. Temuan Oxfam bahwa hingga USD 41 miliar dana iklim Bank Dunia tidak dapat dilacak secara akurat memberikan peringatan bahwa dalam krisis apa pun, mekanisme akuntabilitas sering kali melemah. Tanpa transparansi, dana bantuan darurat berisiko hanya menjadi subsidi terselubung bagi korporasi besar daripada bantuan bagi masyarakat terdampak.

Rekomendasi Strategis bagi Pembuat Kebijakan

• Pajak Keuntungan Luar Biasa (Windfall Tax): Pemerintah harus mempertimbangkan pajak tambahan bagi sektor-sektor yang meraup keuntungan berlebih selama krisis untuk mendanai pemulihan sosial dan kesehatan.
• Regulasi Ekonomi Gig: Mengubah klasifikasi hukum pekerja platform untuk memastikan mereka mendapatkan hak jaminan sosial, upah minimum, dan hak berorganisasi.
• Reformasi Hak Kekayaan Intelektual: Menciptakan mekanisme otomatis untuk menangguhkan paten pada teknologi esensial selama kedaruratan kesehatan global yang dideklarasikan oleh WHO.
• Penutupan Jurang Digital: Investasi masif dalam infrastruktur internet perdesaan dan program literasi digital sebagai hak dasar warga negara, bukan sekadar komoditas pasar.
• Pendekatan “One Health”: Mengintegrasikan kesehatan lingkungan dan manusia untuk mencegah munculnya pandemi baru yang dipicu oleh kerusakan ekosistem dan perdagangan satwa liar.

Pandemi COVID-19 telah membuktikan bahwa dalam sistem ekonomi saat ini, krisis dapat menjadi mesin ketimpangan yang efisien. Namun, krisis juga memberikan kesempatan bagi “The Great Reset” yang berorientasi pada manusia (People’s Recovery), di mana kesejahteraan pekerja esensial dan akses terhadap kebutuhan dasar menjadi prioritas di atas akumulasi modal tanpa batas. Tanpa perubahan struktural yang fundamental, bencana masa depan hanya akan mengulang pola yang sama: mereka yang paling berkuasa akan menang, sementara mereka yang paling rentan akan menanggung bebannya.