Dinamika Kleptokrasi Transnasional: Laporan Analisis Komprehensif Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB)

Skandal 1Malaysia Development Berhad, yang secara universal dikenal sebagai skandal 1MDB, merupakan salah satu konspirasi korupsi, penyuapan, dan pencucian uang paling luas dan kompleks dalam sejarah keuangan modern. Fenomena ini bukan sekadar kasus kriminal domestik di Malaysia, melainkan sebuah kegagalan sistemik yang melibatkan institusi perbankan global, aktor-aktor papan atas Hollywood, hingga pejabat tinggi di berbagai negara. Skandal ini melibatkan penggelapan dana publik yang diperkirakan melampaui US$4,5 miliar antara tahun 2009 hingga 2015, meninggalkan warisan utang yang membebani ekonomi Malaysia hingga dekade mendatang. Laporan ini menguraikan secara mendalam arsitektur kejahatan tersebut, mekanisme operasionalnya, keterlibatan aktor internasional, serta konsekuensi hukum yang terus berkembang hingga awal tahun 2026.

Fondasi dan Arsitektur Institusional 1MDB

Pembentukan 1MDB pada tahun 2009 berakar pada evolusi Otoritas Investasi Terengganu (TIA), yang kemudian diambil alih oleh pemerintah pusat Malaysia tak lama setelah Najib Razak menjabat sebagai Perdana Menteri Visi awal yang dipromosikan adalah pembentukan dana investasi strategis untuk memacu pembangunan ekonomi jangka panjang melalui kemitraan global dan investasi asing langsung (FDI). Namun, struktur tata kelola 1MDB sejak awal menunjukkan kerentanan kritis yang memungkinkan terjadinya penangkapan negara (state capture).

Najib Razak memegang otoritas absolut sebagai Perdana Menteri, Menteri Keuangan, dan Ketua Dewan Penasihat 1MDB. Posisi ganda ini memberikan kekuasaan tunggal kepada Najib untuk menyetujui semua investasi besar serta keputusan personel, tanpa adanya mekanisme pengawasan parlemen yang independen atau transparansi publik yang memadai. Dalam konteks tata kelola pasca-kolonial, kerentanan ini sering kali dieksploitasi oleh jaringan patronase elit untuk mengubah lembaga negara menjadi kendaraan pengayaan pribadi.

Di balik layar otoritas formal, muncul sosok Low Taek Jho, atau Jho Low, seorang pengusaha muda dari Penang yang tidak memiliki posisi resmi di pemerintahan maupun di dalam 1MDB. Meskipun tidak memiliki jabatan, Low diberikan akses luar biasa ke dalam operasional dana tersebut karena kedekatan pribadinya dengan keluarga Najib, khususnya melalui hubungannya dengan Riza Aziz, anak tiri Najib, serta pengaruhnya terhadap Rosmah Mansor. Jho Low bertindak sebagai perantara bayangan yang menghubungkan elit Malaysia dengan keluarga kerajaan dan investor di Timur Tengah, memfasilitasi transaksi-transaksi yang kemudian terbukti sebagai dalih untuk pengalihan dana.

Fase Eksploitasi Pertama: Skema PetroSaudi (2009-2011)

Mekanisme penyelewengan dana 1MDB pertama kali diuji melalui kesepakatan usaha patungan (joint venture) dengan PetroSaudi International, sebuah perusahaan eksplorasi minyak swasta yang diposisikan secara menyesatkan sebagai entitas yang didukung oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Pada September 2009, Najib Razak menandatangani perjanjian investasi senilai US$2,5 miliar dengan PetroSaudi setelah pertemuan awal di sebuah kapal pesiar mewah di Monako yang dihadiri oleh Jho Low, Pangeran Turki bin Abdullah Al Saud, dan Tarek Obaid.

Dalam perjanjian ini, 1MDB diwajibkan menyuntikkan modal tunai sebesar US$1 miliar untuk mendapatkan 40% saham di perusahaan patungan tersebut. Sebaliknya, PetroSaudi mengklaim menyumbangkan aset minyak senilai US$2,7 miliar yang pada kenyataannya tidak mereka miliki sepenuhnya atau nilainya telah digelembungkan secara masif. Pengadilan Federal Kriminal Swiss pada tahun 2024 menemukan bahwa Tarek Obaid dan Patrick Mahony bersalah karena menciptakan kesan palsu mengenai dukungan pemerintah Saudi untuk meyakinkan dewan direksi 1MDB.

Analisis forensik terhadap aliran dana menunjukkan bahwa dari US$1 miliar yang disetorkan 1MDB, sebanyak US$700 juta dialihkan ke rekening perusahaan Good Star Ltd di Swiss. Good Star adalah perusahaan cangkang yang dikendalikan secara eksklusif oleh Jho Low. Pengalihan ini disamarkan sebagai pembayaran kembali utang yang diklaim oleh PetroSaudi dari perusahaan patungan tersebut, padahal utang tersebut tidak pernah ada. Sisa dana sebesar US$300 juta yang tetap berada di rekening perusahaan patungan akhirnya juga hanya memberikan manfaat bagi kepentingan PetroSaudi, bukan bagi rakyat Malaysia

Keberhasilan fase pertama ini menunjukkan betapa mudahnya sistem keuangan internasional dimanipulasi melalui penggunaan entitas cangkang dan narasi diplomatik palsu. Xavier Justo, seorang mantan karyawan PetroSaudi, kemudian menjadi sosok kunci yang membocorkan data internal yang mengungkap penipuan ini kepada jurnalis Clare Rewcastle Brown.

Peran Goldman Sachs dan Manipulasi Pasar Obligasi (2012-2013)

Skala penggelapan 1MDB mencapai puncaknya pada periode 2012-2013 ketika bank investasi raksasa Wall Street, Goldman Sachs, mengatur tiga penerbitan obligasi dengan total nilai US$6,5 miliar. Proyek-proyek yang dikenal secara internal di Goldman sebagai Project Magnolia, Project Maximus, dan Project Catalyze ini secara resmi ditujukan untuk akuisisi aset energi dan pembangunan infrastruktur seperti Bandar Malaysia

Namun, investigasi Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengungkapkan bahwa Goldman Sachs, melalui eksekutifnya Tim Leissner dan Roger Ng, berkolaborasi dengan Jho Low untuk memastikan bank tersebut mendapatkan mandat sebagai penjamin emisi melalui penyuapan terhadap pejabat di Malaysia dan Abu Dhabi. Goldman Sachs mengenakan biaya dan pendapatan yang tidak lazim sebesar US$606 juta untuk layanan ini, jauh di atas standar pasar, yang oleh dewan direksi bank tersebut kemudian diakui sebagai “kegagalan institusional”.

Dari dana US$6,5 miliar yang dihimpun, lebih dari US$2,7 miliar diselewengkan melalui perusahaan cangkang dan digunakan untuk membayar suap serta mendanai gaya hidup mewah para konspirator. Tim Leissner kemudian mengaku bersalah atas konspirasi pencucian uang dan pelanggaran undang-undang praktik korupsi asing (FCPA), sementara Roger Ng dijatuhi hukuman 10 tahun penjara di Amerika Serikat pada tahun 2023. Goldman Sachs sendiri mencapai penyelesaian global senilai lebih dari US$5 miliar dengan berbagai regulator pada tahun 2020 untuk mengakhiri investigasi terhadap peran mereka dalam skandal ini.

Fase Eksploitasi Ketiga: Aabar-BVI dan Tanore (2013-2014)

Fase ketiga penggelapan dana 1MDB melibatkan taktik yang sangat menyesatkan, yaitu pembuatan entitas dengan nama yang hampir identik dengan institusi sah milik negara asing untuk mengaburkan jejak dana. Para konspirator mendirikan “Aabar Investments PJS Limited” di British Virgin Islands (BVI), yang secara visual mirip dengan Aabar Investments PJS yang merupakan anak perusahaan sah dari International Petroleum Investment Company (IPIC) di Abu Dhabi.

Melalui struktur ini, dana hasil obligasi Goldman Sachs dialihkan ke rekening Aabar-BVI di Swiss dengan dalih sebagai jaminan atau pembayaran bunga. Dari sana, uang tersebut mengalir ke berbagai arah, termasuk ke Tanore Finance Corporation, sebuah perusahaan cangkang yang dikendalikan oleh Eric Tan, rekan dekat Jho Low Investigasi mengungkap bahwa US$681 juta (setara dengan RM2,6 miliar pada saat itu) ditransfer dari Tanore langsung ke rekening bank pribadi Najib Razak di Malaysia tak lama sebelum pemilihan umum tahun 2013.

Praktik pencucian uang ini menggunakan teknik “layering” yang intensif, di mana dana bergerak melalui serangkaian transaksi melingkar untuk menciptakan ilusi bahwa investasi 1MDB menghasilkan keuntungan, padahal dana tersebut sebenarnya hanyalah modal asli yang diputar kembali melalui perantara seperti Amicorp Group. Pada akhir 2024, 1MDB mengajukan gugatan senilai lebih dari US$1 miliar terhadap Amicorp di British Virgin Islands atas peran mereka dalam memfasilitasi transaksi-transaksi fiktif ini.

Proliferasi Global dan Kegagalan Kepatuhan Perbankan

Keberhasilan skema 1MDB selama bertahun-tahun tidak terlepas dari peran bank-bank internasional yang gagal menerapkan protokol anti-pencucian uang (AML) dan prosedur Know Your Customer (KYC) terhadap individu yang terpapar secara politik (Politically Exposed Persons/PEP). Bank-bank ini menjadi saluran vital yang menghubungkan dana hasil kejahatan dengan sistem ekonomi legal.

Kegagalan sistemik ini menunjukkan bahwa keuntungan dari biaya transaksi besar sering kali mengalahkan kewajiban moral dan hukum untuk melaporkan aktivitas mencurigakan. Skandal ini memicu reformasi regulasi besar-besaran di pusat-pusat keuangan seperti Singapura dan Swiss, yang berusaha memulihkan integritas sistem mereka setelah terekspos sebagai surga bagi dana kleptokrasi.

Hollywood, Budaya Populer, dan Komodifikasi Dana Negara

Aspek yang paling provokatif dari skandal 1MDB adalah bagaimana uang yang seharusnya digunakan untuk pengentasan kemiskinan di Malaysia berakhir di jantung industri hiburan global. Riza Aziz, anak tiri Najib Razak, menggunakan dana yang dialihkan dari 1MDB untuk mendirikan Red Granite Pictures di Hollywood bersama Joey McFarland.

Perusahaan ini memproduksi beberapa film berbiaya besar, termasuk The Wolf of Wall Street (2013), Daddy’s Home, dan Dumb and Dumber To. Ironisnya, film The Wolf of Wall Street yang menggambarkan kerakusan dan penipuan di Wall Street, didanai oleh salah satu skandal penipuan keuangan terbesar di dunia nyata. Jho Low, yang bertindak sebagai “penyedia dana” di balik layar, bahkan mendapatkan ucapan terima kasih khusus dalam kredit penutup film tersebut.

Koneksi Jho Low di Hollywood tidak terbatas pada produksi film. Ia menggunakan dana 1MDB untuk membangun citra sebagai jetsetter internasional, mengadakan pesta-pesta mewah yang dihadiri oleh selebritas seperti Paris Hilton, Lindsay Lohan, dan Jamie Foxx. Ia memberikan hadiah-hadiah spektakuler kepada teman-temannya di kalangan selebritas, yang kemudian menjadi target penyitaan oleh otoritas Amerika Serikat dalam upaya pemulihan aset.

• Leonardo DiCaprio: Sang aktor menerima lukisan karya Picasso senilai US$3,2 juta dan lukisan Basquiat, serta patung Oscar asli milik Marlon Brando sebagai hadiah dari Red Granite. Setelah investigasi DOJ terkuak, DiCaprio bekerja sama sepenuhnya dengan pihak berwenang dan mengembalikan semua hadiah tersebut untuk dilelang bagi kepentingan pemulihan dana 1MDB.
• Miranda Kerr: Model asal Australia ini menerima perhiasan berlian senilai total £6 juta dan sebuah piano kristal transparan dari Jho Low. Meskipun Kerr telah mengembalikan perhiasan tersebut, piano kristal tersebut dilaporkan tetap berada di kediamannya karena kendala logistik untuk mengeluarkannya dari ruangan tempat ia dipasang.
• Kim Kardashian dan Britney Spears: Low memberikan US$200.000 hasil kemenangan kasino kepada Kardashian dan membayar Britney Spears sebesar £800.000 untuk tampil sebentar dalam acara ulang tahunnya yang mewah di Las Vegas.

Red Granite Pictures akhirnya mencapai penyelesaian perdata senilai US$60 million dengan pemerintah AS pada tahun 2018 untuk menyelesaikan klaim bahwa aset mereka diperoleh melalui pencucian uang.

Simbol Kemewahan: Yacht Equanimity dan Koleksi Seni

Penyalahgunaan dana 1MDB juga mewujud dalam kepemilikan aset-aset fisik yang melambangkan kemewahan tanpa batas. Jho Low menggunakan dana yang diselewengkan untuk membeli kapal pesiar super (superyacht) bernama Equanimity seharga US$250 juta. Kapal sepanjang 300 kaki ini dilengkapi dengan fasilitas spa, gimnasium, dan helipad, menjadikannya salah satu aset paling mencolok yang pernah dibeli dengan uang rakyat Malaysia.

Setelah perburuan internasional, kapal tersebut disita oleh otoritas Indonesia di perairan Bali pada tahun 2018 atas permintaan FBI, sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah Malaysia. Malaysia kemudian menjual kapal tersebut kepada perusahaan kasino Genting seharga US$126 juta pada tahun 2019, yang kemudian mengganti namanya menjadi Tranquility

Selain kapal pesiar, para konspirator mengumpulkan koleksi seni rupa bernilai jutaan dolar. Jho Low dan Jasmine Loo (mantan pengacara 1MDB) membeli karya-karya master dunia seperti:

1. Lukisan Claude Monet (“Nympheas”) senilai US$35 juta.
2. Lukisan Vincent Van Gogh seharga US$5,5 juta.
3. Karya-karya dari Pablo Picasso, Henri Matisse, Jean-Michel Basquiat, dan Diane Arbus.³

Hingga Desember 2025, DOJ telah memfasilitasi pengembalian koleksi seni senilai lebih dari US$30 juta ke Malaysia, termasuk potongan-potongan karya Matisse dan Picasso yang disita dari rumah-rumah lelang di Amerika Serikat.[30] Total nilai aset seni dan perhiasan yang berhasil dipulihkan dari jaringan Low dan Loo diperkirakan mencapai US$85 juta.

Skandal Berlian Merah Muda dan Peran Rosmah Mansor

Salah satu poin paling kontroversial dalam narasi 1MDB adalah keterlibatan istri Najib Razak, Rosmah Mansor, dalam penggunaan dana hasil penggelapan untuk pembelian barang-barang mewah. Rosmah, yang dikenal karena kegemarannya pada tas tangan Hermès Birkin dan perhiasan kelas atas, sering kali dianggap sebagai simbol dekadensi rezim Najib yang memicu kemarahan publik.

Investigasi DOJ mengungkap bahwa sekitar US$30 juta dana yang dicuri digunakan untuk membeli perhiasan bagi istri “Malaysian Official 1” (kode yang digunakan untuk merujuk pada Najib Razak). Item yang paling menonjol adalah kalung berlian merah muda 22 karat yang dirancang oleh desainer perhiasan New York, Lorraine Schwartz Catatan menunjukkan bahwa Jho Low menghubungi Schwartz pada Juni 2013 untuk memesan kalung tersebut dengan batu berbentuk hati di tengahnya. Perhiasan tersebut dilaporkan diserahkan secara pribadi kepada Rosmah di atas sebuah kapal pesiar di Monako.

Meskipun faktur untuk kalung senilai US$23 juta tersebut diajukan sebagai bukti dalam persidangan Roger Ng di Brooklyn, perhiasan tersebut tidak ditemukan dalam penggerebekan besar-besaran di kediaman Najib pada Mei 2018. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita 12.000 keping perhiasan, 567 tas tangan mewah, 423 jam tangan, dan uang tunai berbagai mata uang senilai RM114 juta. Hingga awal 2026, status keberadaan berlian merah muda tersebut tetap menjadi misteri, di mana Rosmah dan tim hukumnya secara konsisten membantah pernah menerima atau memiliki barang tersebut, serta mengeklaim bahwa isu tersebut adalah upaya pencemaran nama baik secara politik.

Kejatuhan Politik dan Investigasi Domestik

Skandal 1MDB menjadi katalisator utama bagi perubahan lanskap politik Malaysia yang paling radikal sejak kemerdekaan tahun 1957. Pada pemilihan umum ke-14 bulan Mei 2018, koalisi Barisan Nasional pimpinan Najib Razak secara mengejutkan dikalahkan oleh aliansi oposisi Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahathir Mohamad. Kemenangan ini membuka pintu bagi penyelidikan hukum yang sebelumnya terhambat oleh intervensi politik dan pemecatan pejabat-pejabat kritis oleh Najib.

Penyelidikan internal Malaysia yang sempat dibekukan pada 2015 diaktifkan kembali oleh satuan tugas khusus (Task Force) Pasukan ini melakukan penggeledahan di berbagai kantor pemerintah dan properti terkait Najib, yang mengungkap skala kekayaan yang tidak masuk akal yang dimiliki oleh mantan pemimpin tersebut. Pada Juli 2018, Najib Razak secara resmi ditangkap dan didakwa atas korupsi terkait SRC International, mantan unit 1MDB Langkah ini diikuti oleh pembekuan lebih dari 400 rekening bank yang terkait dengan 81 orang dan 55 perusahaan dengan total saldo RM1,1 miliar.

Proses Hukum Najib Razak: Kasus SRC dan 1MDB-Tanore

Proses hukum terhadap Najib Razak terbagi menjadi beberapa persidangan besar yang berlangsung selama bertahun-tahun, menjadi ujian bagi independensi peradilan Malaysia.

Kasus SRC International (2020-2022)

Persidangan pertama berfokus pada pengalihan RM42 juta dari SRC International ke rekening pribadi Najib. Pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi menyatakan Najib bersalah atas tujuh tuduhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan dan pencucian uang. Ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Setelah melalui proses banding yang panjang, Mahkamah Federal menolak banding terakhirnya pada 23 Agustus 2022, menjadikannya mantan Perdana Menteri Malaysia pertama yang dipenjara. Pada tahun 2024, hukuman penjaranya dikurangi menjadi 6 tahun oleh Lembaga Pengampunan, sebuah keputusan yang menuai kontroversi luas.

Vonis Kasus Utama 1MDB-Tanore (Desember 2025)

Pada 26 Desember 2025, babak hukum paling signifikan dalam skandal ini mencapai puncaknya ketika Pengadilan Tinggi memberikan vonis dalam kasus utama 1MDB, yang melibatkan dana sebesar RM2,3 miliar. Hakim Collin Lawrence Sequerah menghabiskan waktu hampir lima jam untuk membacakan putusan setebal ratusan halaman yang menyatakan Najib bersalah atas 25 tuduhan: 4 tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 tuduhan pencucian uang.

Hakim Sequerah menolak argumen pembelaan bahwa Najib adalah korban manipulasi Jho Low, menegaskan bahwa ada “ikatan yang tidak terbantahkan” antara keduanya, di mana Low bertindak sebagai fasilitator atas nama Najib. Hakim juga menyimpulkan bahwa surat-surat dari Arab Saudi yang diajukan oleh Najib untuk membuktikan dana tersebut adalah donasi merupakan dokumen palsu. Dengan vonis ini, masa tinggal Najib di penjara Kajang dipastikan akan berlangsung jauh melampaui tahun 2028.

Status Pemulihan Aset dan Beban Fiskal Malaysia (2026)

Hingga awal Januari 2026, upaya pemulihan aset 1MDB terus menunjukkan kemajuan yang terukur namun belum mampu menutupi seluruh kerugian negara. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Malaysia, total dana publik yang telah dipulihkan dari kasus 1MDB dan SRC mencapai RM31,2 miliar per akhir tahun 2025.

Dana yang dipulihkan ini dikelola melalui Akun Amanah Pemulihan Aset (AA MKA) dan dialokasikan secara eksklusif untuk melunasi utang-utang 1MDB yang tersisa guna memastikan tidak ada beban tambahan pada anggaran operasional negara. Meskipun jumlah yang dipulihkan cukup besar, Malaysia masih menghadapi kewajiban finansial yang signifikan.

Perbedaan antara sisa dana tunai di akun amanah (RM5,29 miliar) dan sisa utang (RM24,46 miliar) menunjukkan adanya defisit pendanaan yang harus ditutup melalui upaya pemulihan lebih lanjut atau subsidi pemerintah di masa depan. Beberapa obligasi jangka panjang 1MDB masih akan jatuh tempo hingga tahun 2039, menjadikannya beban antargenerasi bagi rakyat Malaysia.

Perburuan Internasional Jho Low: Update 2026

Meskipun banyak pelaku kunci telah diadili, sosok sentral skandal ini, Jho Low, tetap menjadi buronan yang lihai. Selama lebih dari satu dekade, Low berhasil menghindari penangkapan melalui penggunaan beberapa paspor, identitas palsu, dan diduga memanfaatkan perlindungan di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Malaysia.

Laporan terbaru dari jurnalis investigasi pada Juli 2025 mengklaim telah melacak keberadaan Low di Shanghai, Cina. Menurut laporan tersebut, Low tinggal di lingkungan elit “Green Hills” menggunakan nama samaran Constantinos Achilles Veis dengan paspor Australia palsu. Penemuan ini memicu tekanan baru pada pemerintah Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meningkatkan diplomasi dengan Beijing guna membawa pulang Low. Cina sendiri secara konsisten membantah memberikan perlindungan kepada Low, namun kompleksitas geopolitik sering kali menghambat proses penegakan hukum lintas batas dalam kasus-kasus kleptokrasi besar.

Kesimpulan dan Implikasi Tata Kelola Global

Skandal 1MDB berdiri sebagai monumen kegagalan tata kelola yang memadukan kelemahan institusi domestik dengan ambisi tanpa kendali dari elit politik dan fasilitator finansial global. Kasus ini memberikan beberapa pelajaran fundamental bagi sistem keuangan internasional:

Pertama, ia mengekspos betapa mudahnya mekanisme “dana kekayaan negara” (sovereign wealth funds) disalahgunakan menjadi celengan pribadi ketika tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara pembuat kebijakan dan pengelola dana. Otoritas absolut Najib Razak tanpa pengawasan adalah akar penyebab yang memungkinkan penipuan ini berlangsung selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi oleh otoritas domestik.

Kedua, keterlibatan bank-bank papan atas seperti Goldman Sachs dan JPMorgan menunjukkan bahwa kepatuhan anti-pencucian uang sering kali bersifat formalitas semata ketika berhadapan dengan transaksi yang menjanjikan biaya (fees) yang sangat besar. Skandal ini telah memaksa regulator global untuk memperketat aturan mengenai transaksi PEP dan penggunaan entitas cangkang di yurisdiksi offshore.

Ketiga, keberhasilan pemulihan aset senilai miliaran dolar menunjukkan pentingnya kerja sama hukum timbal balik (mutual legal assistance) antarnegara. Tanpa keterlibatan DOJ Amerika Serikat, otoritas Singapura, dan pengadilan Swiss, banyak dari dana yang dicuri mungkin tidak akan pernah terlacak atau dikembalikan ke rakyat Malaysia.

Meskipun vonis penjara 15 tahun tambahan bagi Najib Razak pada akhir 2025 memberikan rasa keadilan, warisan skandal 1MDB tetap akan menjadi pengingat pahit bagi Malaysia tentang biaya tinggi dari korupsi sistemik. Upaya untuk menangkap Jho Low dan melunasi sisa utang puluhan miliar ringgit akan terus menjadi agenda prioritas pemerintah Malaysia hingga tahun-tahun mendatang, sebagai bagian dari proses panjang pemulihan integritas nasional dan kepercayaan investor global. Laporan ini menegaskan bahwa dalam perang melawan kleptokrasi transnasional, transparansi institusional dan koordinasi internasional bukan sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak untuk melindungi kekayaan negara dari eksploitasi predator finansial.