Arsitek Polarisasi: Mengapa Dunia Memuja Sekaligus Membenci Mereka?

Fenomena kepemimpinan populis modern telah memicu pergeseran tektonik dalam lanskap politik global, mengubah demokrasi dari arena perdebatan kebijakan menjadi medan perang identitas yang eksistensial. Tokoh-tokoh seperti Donald Trump di Amerika Serikat, Viktor Orbán di Hungaria, dan Nayib Bukele di El Salvador bukan sekadar politisi yang memanfaatkan perpecahan; mereka adalah “arsitek polarisasi” yang secara metodis merancang, memperdalam, dan memobilisasi garis patahan masyarakat demi konsolidasi kekuasaan. Meskipun pengamat internasional sering memandang tokoh-tokoh ini sebagai ancaman bagi tatanan demokrasi liberal, bagi jutaan pendukung mereka, para pemimpin ini adalah perisai terakhir melawan elit yang korup dan ancaman terhadap nilai-nilai tradisional. Ketegangan antara pemujaan fanatik dan kebencian yang mendalam ini mencerminkan krisis legitimasi dalam institusi pasca-politik dan pasca-kebenaran di seluruh dunia.

Pusat dari daya tarik para pemimpin ini terletak pada kemampuan mereka untuk menciptakan “fiksi politik” yang kuat—sebuah narasi yang menyatukan berbagai ideologi ke dalam kerangka moral biner antara “rakyat yang murni” melawan “elit yang korup”. Laporan ini akan membedah mekanisme psikologi massa yang memungkinkan fenomena ini terjadi, mengevaluasi strategi komunikasi yang memicu polarisasi afektif, dan menganalisis mengapa kontroversi global yang melingkupi tokoh-tokoh ini sebenarnya merupakan cerminan dari fragmentasi nilai di dalam masyarakat itu sendiri. Melalui lensa psikologi politik dan sosiologi, kita dapat memahami bahwa kesetiaan massa sering kali bukan didorong oleh efektivitas kebijakan teknokratis, melainkan oleh kebutuhan mendalam akan pengakuan identitas, keamanan, dan rasa memiliki dalam dunia yang kian tidak menentu.

Landasan Psikologis: Mengapa Massa Merasa Terwakili?

Dukungan massa terhadap pemimpin populis yang dianggap “berbahaya” oleh komunitas internasional sering kali berakar pada dinamika psikologis yang kompleks. Salah satu mekanisme utama adalah “fusi identitas,” sebuah kondisi di mana batas-batas antara identitas pribadi individu dan identitas pemimpin atau kelompok menjadi keropos. Dalam keadaan fusi ini, setiap serangan terhadap pemimpin dirasakan sebagai serangan pribadi terhadap diri sendiri, yang memicu reaksi defensif yang agresif dan loyalitas yang tidak tergoyahkan.

Fusi Identitas dan Persepsi Ancaman Eksistensial

Fusi identitas melampaui sekadar identifikasi kelompok tradisional. Ketika seorang individu merasa “fusi” dengan seorang pemimpin seperti Donald Trump, mereka mengalami persatuan sinergis di mana keberhasilan pemimpin dianggap sebagai harga diri mereka sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki fusi identitas tinggi dengan pemimpin otoriter cenderung melihat oposisi politik bukan sebagai pesaing yang sah, melainkan sebagai ancaman eksistensial terhadap cara hidup mereka.

Fusi ini menciptakan apa yang disebut sebagai “klaster fusi,” di mana pemimpin disejajarkan dengan nilai-nilai inti seperti agama, nasionalisme, atau keamanan. Akibatnya, ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemimpin dipandang sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai suci tersebut. Hal ini menjelaskan mengapa pendukung Bukele di El Salvador tetap setia meskipun ada laporan pelanggaran hak asasi manusia; bagi mereka, Bukele adalah penjamin keamanan fisik yang sebelumnya gagal disediakan oleh sistem demokrasi liberal.

Otoritarianisme dan Orientasi Dominasi Sosial

Dukungan terhadap arsitek polarisasi juga berkorelasi kuat dengan sifat kepribadian otoritarianisme dan Orientasi Dominasi Sosial (SDO). Individu dengan tingkat otoritarianisme yang tinggi cenderung memandang dunia sebagai tempat yang berbahaya dan mengancam, sehingga mereka mencari pemimpin kuat yang menjanjikan ketertiban melalui kekuatan. Mereka menghargai ketaatan dan keseragaman, serta menunjukkan agresi terhadap kelompok luar yang dianggap menyimpang dari norma tradisional.

Di sisi lain, SDO mencerminkan preferensi individu terhadap hierarki sosial yang kaku. Pendukung dengan SDO tinggi tertarik pada pemimpin yang berjanji untuk memulihkan “tatanan yang benar,” yang sering kali berarti menempatkan kelompok dominan (seperti pria kulit putih di AS atau penganut Kristen di Hungaria) kembali ke puncak hierarki sosial. Para pemimpin populis memanfaatkan kecenderungan ini dengan menggunakan “dog whistles” atau kode bahasa yang memperkuat prasangka terhadap minoritas tanpa harus menyatakannya secara eksplisit, meskipun tokoh seperti Trump sering kali menggunakan retorika yang lebih terbuka dan konfrontatif.

Mekanisme Komunikasi: Membangun Lingkaran Polarisasi

Para arsitek polarisasi tidak hanya memanfaatkan perpecahan yang sudah ada, tetapi juga menggunakan teknologi komunikasi modern untuk menciptakan realitas yang terfragmentasi. Melalui media sosial, mereka dapat melewati proses verifikasi informasi tradisional dan membangun jalur komunikasi langsung dengan basis massa mereka.

Lingkaran Polarisasi (The Polarization Loop)

Hubungan antara pesan-pesan ekstrem dan reaksi massa menciptakan apa yang disebut sebagai “lingkaran polarisasi”. Mekanisme ini melibatkan hubungan siklis antara keterlibatan emosional, amplifikasi media, dan polarisasi masyarakat.

1. Pesan Ekstrem:Pemimpin menyampaikan pesan yang bermuatan emosi negatif seperti ketakutan, kemarahan, atau kebencian.
2. Keterlibatan Emosional:Pengikut merespons dengan reaksi kuat di media sosial, yang memicu algoritma platform untuk memprioritaskan konten tersebut.
3. Amplifikasi:Pesan tersebut disebarkan secara masif dalam ruang gema (echo chambers), memperkuat keyakinan pendukung dan memicu permusuhan terhadap kelompok luar.
4. Polarisasi Afektif:Hasil akhirnya adalah peningkatan kebencian terhadap lawan politik, yang membuat kompromi menjadi mustahil dan memandang pihak lain sebagai musuh.

Strategi ini sangat efektif karena emosi negatif seperti kemarahan lebih cepat menyebar dan menghasilkan tingkat keterlibatan yang lebih tinggi daripada argumen rasional. Pemimpin populis sering menggunakan nada yang absolut dan konfrontatif, menciptakan suasana “hidup atau mati” yang memaksa pengikut untuk memilih pihak secara total.

Retorika “Sistem yang Rusak” dan Alternatif Kebenaran

Strategi retoris utama yang digunakan oleh tokoh seperti Donald Trump adalah narasi “sistem yang rusak” (broken system). Dengan melabeli media arus utama sebagai “musuh rakyat” dan institusi pemerintah sebagai “rawa” (swamp), mereka menciptakan ruang bagi “kebenaran alternatif” yang hanya bisa divalidasi oleh sang pemimpin dan komunitas pengikutnya.

Penggunaan platform seperti Twitter (X) atau Instagram memungkinkan pemimpin untuk membangun citra sebagai “outsider” yang berani melawan kemapanan. Dalam narasi ini, ketidaktahuan atau kurangnya pengalaman politik sang tokoh justru dipandang sebagai aset, karena mereka dianggap belum “terkontaminasi” oleh korupsi sistemik yang diklaim melekat pada elit tradisional.

Donald Trump: Kultus Disrupsi dan Sektarianisme Amerika

Donald Trump mewakili model arsitek polarisasi yang paling menonjol dalam demokrasi Barat yang mapan. Popularitasnya tidak didasarkan pada konsistensi kebijakan, melainkan pada kemampuannya untuk menjadi wadah bagi kemarahan dan rasa keterasingan jutaan warga Amerika yang merasa ditinggalkan oleh globalisasi dan perubahan budaya.

Transformasi Menjadi Sektarianisme Politik

Di bawah kepemimpinan Trump, polarisasi di Amerika Serikat telah bergeser dari perbedaan kebijakan menjadi bentuk “sektarianisme Amerika”. Dalam kondisi ini, pendukung Partai Republik dan Demokrat tidak lagi melihat satu sama lain sebagai sesama warga negara yang berbeda pendapat, melainkan sebagai musuh yang mengancam identitas dasar mereka. Penelitian dari Beyond Conflict menunjukkan bahwa Amerika cenderung meremehkan apa yang mereka miliki bersama dan terjebak dalam mentalitas “Kami vs. Mereka” yang destruktif.

Retorika Trump yang sering menyerang institusi demokrasi, seperti sistem pemilu dan peradilan, telah memperkuat persepsi pengikutnya bahwa mereka sedang dalam pertempuran untuk menyelamatkan negara. Peristiwa 6 Januari 2021 di Capitol AS dipandang sebagai puncak dari akumulasi disinformasi dan retorika yang memicu agresi massa, di mana pendukung merasa tindakan mereka dibenarkan oleh klaim kecurangan pemilu yang terus menerus ditiupkan melalui media sosial.

Penggunaan Media Sosial sebagai Senjata

Trump secara konsisten menggunakan media sosial untuk meluncurkan serangan terhadap individu dan institusi yang kritis terhadapnya. Analisis terhadap ribuan cuitannya menunjukkan bahwa lebih dari setengahnya merupakan serangan langsung, yang secara drastis mengubah norma retorika kepresidenan. Tindakan ini tidak hanya merusak etos kepresidenan tetapi juga menciptakan rasa tidak aman yang konstan bagi lawan-lawannya, yang sering kali menjadi sasaran pelecehan oleh pendukung fanatiknya di dunia maya.

Meskipun dikritik karena menyebarkan disinformasi, bagi pendukungnya, cara komunikasi Trump dianggap sebagai bentuk transparansi dan keberanian. Mereka melihat serangan terhadap Trump oleh media arus utama sebagai bukti bahwa dia benar-benar berjuang untuk mereka melawan elit yang ingin mempertahankan status quo.

Viktor Orbán: Arsitektur Demokrasi Iliberal dan Nasionalisme Kristen

Di Hungaria, Viktor Orbán telah melangkah lebih jauh dengan membangun model pemerintahan yang ia sebut sebagai “demokrasi iliberal”. Berbeda dengan Trump yang sering kali tampak impulsif, Orbán bekerja secara sistematis untuk mengubah struktur hukum dan budaya Hungaria demi memastikan dominasi politik jangka panjang partainya, Fidesz.

Tiga Pilar Ideologi Orbán

Rezim Orbán didasarkan pada tiga modul ideologis utama yang saling memperkuat: konservatisme iliberal, etnosentrisme peradaban, dan populisme paternalistik.

Orbán menggunakan narasi “nasionalisme Kristen” untuk membedakan Hungaria dari apa yang ia sebut sebagai Barat yang “tersesat” dalam sekularisme dan progresivisme. Dalam pidatonya, ia sering kali menggambarkan Uni Eropa sebagai kekuatan kekaisaran baru yang mencoba memaksakan nilai-nilai asing pada rakyat Hungaria, mirip dengan penjajahan di masa lalu.

Kontrol Budaya dan Media

Salah satu strategi kunci Orbán adalah membangun hegemoni budaya melalui kontrol terhadap pendidikan dan media. Dengan menempatkan loyalis partai di posisi-posisi penting dalam institusi budaya dan mengubah kurikulum sekolah untuk mencerminkan nilai-nilai nasionalis, ia berusaha untuk membentuk pandangan dunia generasi muda agar sesuai dengan agenda iliberalnya.

Pendukung Orbán sering kali melihatnya sebagai pemimpin visioner yang melindungi identitas nasional Hungaria dari ancaman globalisasi dan perubahan demografis. Mereka menghargai kebijakan yang memberikan keuntungan materi nyata bagi keluarga tradisional, seperti pembebasan pajak dan bantuan perumahan, yang dipandang sebagai pengakuan negara atas kontribusi mereka terhadap keberlangsungan bangsa. Bagi mereka, “demokrasi” berarti menjalankan kehendak mayoritas, bukan melindungi hak-hak minoritas atau mengikuti norma-norma liberal internasional yang dianggap dekaden.

Nayib Bukele: Keamanan vs Kebebasan dalam “Model El Salvador”

Nayib Bukele mewakili varian populisme modern yang sangat pragmatis dan berbasis hasil, di mana janji akan keamanan fisik menjadi pembenaran utama bagi erosi demokrasi. Dengan memposisikan dirinya sebagai “diktator paling keren di dunia,” Bukele memanfaatkan savviness media sosial dan citra milenial untuk menarik dukungan kaum muda yang kecewa dengan kegagalan pemerintah tradisional.

Paradoks Dukungan Massa di Tengah Pelanggaran HAM

Kasus El Salvador menyajikan dilema moral yang tajam. Meskipun organisasi hak asasi manusia mendokumentasikan ribuan penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan kematian dalam tahanan, tingkat persetujuan publik terhadap Bukele tetap sangat tinggi, mencapai lebih dari 90% dalam beberapa jajak pendapat.

Penyebab utamanya adalah keberhasilan nyata Bukele dalam menekan angka pembunuhan dan pemerasan oleh geng-geng kriminal seperti MS-13. Bagi warga yang selama puluhan tahun hidup dalam ketakutan dan trauma, pemulihan keamanan dasar dianggap jauh lebih berharga daripada prinsip-prinsip abstrak seperti proses peradilan yang adil atau pemisahan kekuasaan.

Rapuhnya Fondasi Otoritarianisme Pragmatis

Meskipun populer, para analis memperingatkan bahwa “kekuatan” Bukele berada di atas fondasi yang sangat rapuh. Fokus utamanya pada keamanan fisik belum diimbangi dengan perbaikan ekonomi yang signifikan bagi rakyat jelata. Seiring memburuknya situasi ekonomi dan meningkatnya biaya hidup, ada kemungkinan besar Bukele akan semakin bergantung pada penindasan dan militerisasi untuk mempertahankan kekuasaannya.

Dukungan masyarakat terhadap Bukele mencerminkan “keputusasaan institusional.” Ketika sistem demokrasi gagal memberikan kebutuhan dasar seperti keselamatan nyawa, rakyat sering kali bersedia menukar kebebasan sipil mereka dengan stabilitas yang ditawarkan oleh seorang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap demokrasi sering kali bukan berasal dari ambisi pemimpin itu sendiri, melainkan dari kegagalan sistem sebelumnya dalam memberikan hasil nyata bagi kehidupan sehari-hari masyarakat.

Akar Sosiologis: Perpecahan Nilai di Dalam Masyarakat

Fenomena arsitek polarisasi tidak dapat dipisahkan dari fragmentasi nilai yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Perpecahan ini sering kali dipicu oleh perubahan ekonomi yang mendalam, pergeseran demografis, dan dampak teknologi terhadap pasar kerja.

Kesenjangan Nilai Urban vs Rural

Salah satu garis patahan yang paling konsisten di seluruh dunia adalah kesenjangan politik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Wilayah perkotaan cenderung lebih liberal, sekuler, progresif, dan multikultural, sementara wilayah pedesaan lebih konservatif, religius, dan nasionalis-populis.

1. Nilai Progresif vs Tradisional:Di kota-kota besar, terdapat toleransi yang lebih tinggi terhadap keragaman etnis, budaya, dan orientasi seksual. Penduduk kota lebih mengutamakan nilai-nilai ekspresi diri dan otonomi individu.
2. Dampak Ekonomi:Wilayah pedesaan sering kali mengalami deindustrialisasi, penurunan layanan publik, dan kehilangan populasi muda ke kota. Hal ini menciptakan perasaan “ditinggalkan” dan kebencian terhadap elit kota yang dianggap tidak peduli dengan nasib mereka.
3. Nasionalisme vs Globalisme:Penduduk kota cenderung melihat diri mereka sebagai “warga dunia” yang diuntungkan oleh globalisasi, sementara penduduk pedesaan lebih menekankan kedaulatan nasional dan perlindungan budaya lokal dari pengaruh asing.

Para arsitek polarisasi mahir dalam memanfaatkan “resentimen geografis” ini. Mereka membingkai diri mereka sebagai pembela “rakyat sejati” di pedalaman melawan “elit kosmopolitan” yang dianggap mengkhianati nilai-nilai luhur bangsa demi agenda global.

Globalisme dan Perlawanan Nasionalistik

Revolusi informasi telah menggeser poros politik dari kiri-kanan tradisional menjadi pertentangan antara globalisme dan nasionalisme. Nasionalisme menekankan bahwa kemanusiaan paling baik diorganisir dalam negara-bangsa yang berdaulat, sementara globalisme mendorong integrasi ekonomi dan politik lintas batas.

Para pemimpin populis sering menggunakan istilah “globalis” sebagai ejekan untuk menggambarkan elit kaya yang dianggap ingin menghapus identitas nasional demi keuntungan korporasi multinasional. Ketegangan ini diperparah oleh isu migrasi massal, yang bagi kaum nasionalis dipandang sebagai ancaman terhadap kohesi budaya dan keamanan ekonomi kelas pekerja.

Dinamika Representasi: Mengapa Dunia Memuja Sekaligus Membenci?

Keberhasilan arsitek polarisasi terletak pada kemampuan mereka untuk memberikan rasa “kedaulatan” kembali kepada masyarakat yang merasa tidak berdaya. Kontroversi yang menyelimuti mereka adalah hasil dari tabrakan dua pandangan dunia yang fundamental berbeda.

Bagi yang Memuja: Pemimpin sebagai Penyelamat

Bagi jutaan orang, para pemimpin ini bukan “berbahaya,” melainkan “berani”. Mereka dipuja karena:

• Otentisitas yang Menentang Arus:Kesediaan mereka untuk melanggar norma-norma “kebenaran politik” (political correctness) dipandang sebagai kejujuran yang langka di dunia yang penuh kepura-puraan elit.
• Perlindungan Identitas:Mereka diakui karena memberikan validasi moral kepada kelompok yang merasa nilai-nilainya (seperti agama atau patriotisme) telah diejek atau dipinggirkan oleh budaya arus utama.
• Hasil Nyata di Tengah Krisis:Dalam situasi krisis seperti pandemi COVID-19 atau gelombang kriminalitas, tindakan tegas dan pesan-pesan yang menyederhanakan kompleksitas memberikan rasa tenang dan kepastian.

Bagi yang Membenci: Pemimpin sebagai Ancaman Eksistensial

Sebaliknya, bagi mereka yang memegang nilai-nilai demokrasi liberal dan hak asasi manusia, para pemimpin ini adalah ancaman karena:

• Erosi Institusi:Tindakan mereka yang melemahkan sistem check and balances dan independensi peradilan dipandang sebagai langkah menuju kediktatoran.
• Diskursus Kebencian:Strategi “Kami vs. Mereka” dianggap merusak kohesi sosial dan meningkatkan risiko kekerasan politik serta diskriminasi terhadap minoritas.
• Penyebaran Disinformasi:Penggunaan media sosial untuk menyebarkan klaim palsu dan menyerang jurnalisme independen dianggap merusak landasan kebenaran faktual yang diperlukan untuk fungsi masyarakat yang sehat.

Kesimpulan: Cermin dari Masyarakat yang Terbelah

Arsitek polarisasi bukanlah penyebab utama dari perpecahan dunia saat ini; mereka adalah katalisator dan simbol dari krisis nilai yang sudah mendalam. Popularitas mereka yang luar biasa menunjukkan bahwa banyak masyarakat di dunia lebih menghargai keamanan, identitas, dan pengakuan budaya daripada prosedur demokrasi liberal yang sering kali dianggap lamban dan tidak adil.

Kontroversi yang melingkupi tokoh-tokoh seperti Trump, Orbán, dan Bukele pada akhirnya bukan tentang perilaku pribadi mereka, melainkan tentang ketidakmampuan demokrasi modern untuk menciptakan narasi bersama yang inklusif di tengah perubahan global yang cepat. Selama masih ada kelompok yang merasa identitasnya terancam atau keamanannya diabaikan, arsitek polarisasi akan terus mendapatkan panggung. Tantangan bagi masa depan bukan hanya tentang bagaimana menentang pemimpin seperti ini, melainkan bagaimana membangun kembali “perbaikan moral” dan dialog publik yang mampu menjembatani jurang pemisah antara “Kami” dan “Mereka” sebelum polarisasi afektif menghancurkan struktur sosial secara permanen.