Analisis Yuridis Terhadap Section 32 Salmon Act 1986: Larangan Penanganan Ikan dalam Kondisi Mencurigakan di Britania Raya

Penerbitan Salmon Act 1986 menandai titik balik krusial dalam sejarah hukum lingkungan dan hak milik di Britania Raya, yang menjembatani kesenjangan antara manajemen sumber daya era Victoria dan tata kelola ekologis modern. Di jantung kerangka legislatif ini terdapat Section 32, sebuah ketentuan yang awalnya berjudul “Handling Salmon in Suspicious Circumstances” (Penanganan Salmon dalam Kondisi Mencurigakan), yang sejak saat itu telah berkembang menjadi mekanisme yang lebih luas untuk mengawasi perdagangan ilegal berbagai spesies air tawar. Meskipun ketentuan ini sering kali dianggap sebagai keanehan hukum atau sekadar bahan lelucon di internet, pemeriksaan yang teliti mengungkapkan adanya alat canggih yang dirancang untuk mengatasi tantangan pembuktian yang unik dalam kasus pencurian ikan (poaching) dan distribusi ilegal aset liar. Analisis menunjukkan bahwa undang-undang ini bukan sekadar reaksi terhadap penipisan sumber daya, melainkan upaya strategis untuk memodernisasi beban pembuktian (burden of proof) dalam kasus-kasus di mana undang-undang pencurian tradisional terbukti tidak memadai.

Landasan Historis dan Kegagalan Legislasi Era Victoria

Munculnya Salmon Act 1986 dipicu oleh krisis yang mendalam di perikanan salmon Britania Raya selama awal 1980-an. Pada periode tersebut, populasi salmon mencapai titik terendah dalam sejarah, yang mengancam kelangsungan sektor perikanan komersial dan rekreasi. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi penangkapan ikan dengan jaring hanyut di laut dan peningkatan drastis dalam aktivitas pencurian ikan yang terorganisir. Catatan parlemen menunjukkan bahwa pencurian ikan telah berubah dari citra romantis seorang penduduk desa yang beraksi sendirian menjadi sindikat kriminal yang sangat terorganisir dan sering kali disertai dengan kekerasan.

Evolusi Legislasi dan Penggantian Hukum Lama

Sebagian besar dari Salmon Act 1986 dirancang untuk memperbarui atau mencabut undang-undang era Victoria yang dianggap sudah usang dan tidak efektif lagi dalam menghadapi teknologi penangkapan ikan ilegal yang semakin canggih. Legislasi tahun 1986 ini secara resmi mencabut atau memperbarui beberapa instrumen hukum yang sudah ada sejak abad ke-17.

Kegagalan legislasi Victoria terletak pada persyaratannya yang sangat ketat bagi jaksa penuntut untuk membuktikan bahwa ikan telah diambil di lokasi tertentu, pada waktu tertentu, dan dengan alat ilegal tertentu. Dalam praktiknya, menangkap pencuri ikan saat sedang beraksi sangatlah sulit bagi petugas pengawas (water bailiffs). Selain itu, begitu salmon meninggalkan tepian sungai dan masuk ke pasar komersial, sangat sulit untuk membuktikan bahwa ikan tersebut adalah “barang curian” di bawah Theft Act, karena hewan liar sering kali tidak diklasifikasikan sebagai milik sampai mereka dikurangi menjadi kepemilikan secara sah.

Krisis Pencurian Ikan Tahun 1980-an

Data dari Sungai Esk di Yorkshire memberikan gambaran yang jelas tentang eskalasi aktivitas ilegal selama periode ini. Peningkatan pesat dalam penemuan jaring ilegal menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum dan hukuman yang ada gagal memberikan efek jera yang kredibel bagi para pelaku.

Selama perdebatan tahun 1986, dicatat bahwa petugas pengawas terpaksa bekerja dalam tim yang terdiri dari empat orang demi keselamatan mereka, karena geng pencuri menggunakan kekerasan, intimidasi, dan teknologi pengawasan yang canggih. Laporan menunjukkan adanya petugas yang ditembaki, kendaraan yang dirusak dengan penghilang cat, dan pemotongan ban mobil secara luas. Tren yang mendasari data ini menunjukkan bahwa pencurian ikan telah menjadi “bisnis besar,” dengan pendapatan yang diduga dialirkan kembali ke kejahatan serius lainnya, termasuk penyelundupan narkoba.

Struktur Yuridis Section 32: Mekanisme Kondisi Mencurigakan

Inti dari inovasi dalam Section 32 adalah apa yang disebut sebagai “suspicion clause” (klausul kecurigaan), yang memungkinkan penuntutan terhadap individu yang menangani salmon yang “terlihat atau terasa” berasal dari hasil pencurian ikan. Ketentuan ini secara eksplisit dirancang untuk menargetkan pasar sekunder, dengan memperlakukan penerima (receiver) dengan tingkat keseriusan yang sama dengan si pencuri itu sendiri.

Definisi dan Elemen Hukum

Berdasarkan Section 32, seseorang dinyatakan bersalah jika mereka menerima, menahan, atau membantu dalam pemindahan atau pembuangan ikan pada saat mereka percaya, atau pada saat yang wajar bagi mereka untuk mencurigai, bahwa “pelanggaran yang relevan” telah dilakukan terhadap ikan tersebut.

Standar “wajar untuk mencurigai” (reasonable to suspect) memperkenalkan tes objektif dalam hukum pidana. Ini berarti pengadilan tidak hanya mempertimbangkan apa yang sebenarnya diketahui oleh terdakwa, tetapi juga apa yang seharusnya dicurigai oleh orang yang berpikiran sehat dalam posisi terdakwa, mengingat keadaan yang ada. Hal ini secara efektif menutup celah di mana pelaku dapat mengklaim bahwa mereka hanya “membawa ikan untuk berjalan-jalan” atau membelinya tanpa mengajukan pertanyaan apa pun.

Kriteria Kecurigaan dalam Praktik Komersial

Selama pembacaan kedua RUU Salmon di Parlemen, beberapa kriteria spesifik diusulkan untuk mendefinisikan apa yang merupakan “kondisi mencurigakan” dalam transaksi komersial atau pribadi ⁴:

• Disparitas Harga: Salmon yang ditawarkan dengan “harga yang sangat rendah,” jauh di bawah nilai pasar untuk ikan liar atau ikan hasil budidaya.
• Waktu yang Tidak Lazim: Transaksi yang terjadi pada “jam yang sangat larat” atau di luar jam operasional bisnis normal.
• Metode Pengiriman: “Transaksi pintu belakang” (backdoor transactions) di mana ikan dikirim secara diam-diam dan bukan melalui rantai pasokan resmi.
• Bukti Fisik: Tanda-tanda pada ikan yang mengindikasikan penangkapan ilegal, seperti bekas luka jaring insang (gill net scars), yang seharusnya dikenali oleh pedagang profesional.

Ketentuan dalam Section 32(3) menyatakan bahwa adalah “imaterial” bagi penuntutan untuk membuktikan pengetahuan tentang pelanggaran hukum tertentu. Selama penuntut dapat menunjukkan adanya kecurigaan yang wajar terhadap ilegalitas, beban hukum telah terpenuhi.

Evolusi Melalui Marine and Coastal Access Act 2009

Selama lebih dari dua dekade, Salmon Act 1986 tetap fokus terutama pada spesies namanya. Namun, Marine and Coastal Access Act 2009 memperkenalkan perubahan besar pada ruang lingkup dan terminologi Section 32, yang mencerminkan pendekatan yang lebih holistik terhadap manajemen sumber daya air.

Perluasan Spesies dan Perubahan Terminologi

Undang-undang tahun 2009 memodernisasi Section 32 dengan beberapa cara kritis, terutama dengan memperluas spesies yang dilindungi dan menyesuaikan struktur hukuman untuk lebih mengutamakan denda daripada penjara dalam banyak kasus.

Perluasan ke spesies seperti belut dan lamprey sangat signifikan karena spesies tersebut sering kali menjadi target perdagangan ilegal untuk pasar internasional dan memiliki nilai konservasi yang tinggi. Dengan memasukkan mereka ke dalam kerangka kerja “kecurigaan,” pemerintah menggunakan mekanisme hukum yang sudah ada untuk memerangi kejahatan lingkungan modern.

Dampak Terhadap Penegakan Hukum

Amandemen ini juga memperkuat kekuatan petugas pengawas air (water bailiffs). Berdasarkan perubahan tersebut, petugas memiliki kewenangan yang lebih luas untuk memeriksa alat tangkap atau umpan tanpa perlu kecurigaan awal akan adanya pelanggaran, yang memungkinkan pengawasan proaktif terhadap penggunaan alat tangkap ilegal yang tersembunyi. Peningkatan denda maksimal untuk pelanggaran berat, seperti penggunaan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan, juga meningkat drastis dari $\pounds 5.000$ menjadi $\pounds 50.000$.

Perbandingan Yurisdiksi: Skotlandia vs. Inggris dan Wales

Salmon Act 1986 berlaku di seluruh Britania Raya, tetapi implementasinya berbeda antara sistem hukum Inggris/Wales dan Skotlandia. Section 32 menyediakan kerangka kerja untuk Inggris dan Wales, sementara Section 22 memperkenalkan ketentuan paralel ke dalam hukum Skotlandia dengan mengamandemen Salmon and Freshwater Fisheries (Protection) (Scotland) Act 1951.

Kekhususan Hukum Skotlandia (Section 22)

Salah satu perbedaan yang paling mencolok dalam penerapan undang-undang ini di Skotlandia adalah persyaratan pembuktian. Di bawah hukum Skotlandia (Section 7A dari UU 1951 yang baru), seseorang dapat dipidana secara sah berdasarkan kesaksian dari “satu saksi tunggal” (single witness). Ini merupakan penyimpangan signifikan dari persyaratan umum tentang “koroborasi” (corroboration) dalam hukum pidana Skotlandia, yang menggambarkan prioritas tinggi yang diberikan untuk mengamankan hukuman dalam industri salmon.

Ketentuan di Skotlandia juga memberikan wewenang luas kepada konstabel untuk menggeledah tempat dan kendaraan tanpa surat perintah jika terdapat alasan yang wajar untuk mencurigai adanya pelanggaran dan jika masalah tersebut bersifat mendesak.  Hal ini mencerminkan kekuatan petugas pengawas di Inggris dan Wales, yang bertindak sebagai konstabel untuk tujuan penegakan undang-undang dan memiliki hak untuk melintasi tanah di dekat perairan untuk menyita alat tangkap dan ikan ilegal.

Analisis Kasus Kontemporer: Stephen Samuel (2024)

Bertentangan dengan persepsi bahwa Section 32 adalah hukum yang kuno atau tidak pernah digunakan, ketentuan ini terus ditegakkan di era modern. Contoh menonjol terjadi pada 12 Juli 2024, yang melibatkan penuntutan Stephen Samuel, pria berusia 64 tahun, di Wales Barat. Kasus ini memberikan contoh nyata tentang bagaimana “kondisi mencurigakan” diidentifikasi dan dituntut oleh agen penegak hukum modern seperti Natural Resources Wales (NRW).

Rincian Insiden dan Penemuan

Samuel tertangkap di perikanan Asosiasi Pancing Llandysul di Sungai Teifi. Kondisi penemuannya tidak dapat disangkal merupakan “mencurigakan” menurut definisi statuter. Ketika dikonfrontasi oleh pemancing lain, kepala salmon berukuran 79 cm terlihat menonjol dari lengan jaket yang disampirkan di bahunya.

Tindakan penyembunyian ini merupakan pemicu utama bagi dakwaan berdasarkan Section 32. Meskipun Samuel mengklaim bahwa ia mengira ikan tersebut adalah sea trout, ia mengakui bahwa ia menyadari ilegalitas menyimpan salmon yang tertangkap (pelanggaran terhadap undang-undang tangkap-dan-lepas wajib) dan sengaja mencoba menyembunyikan ikan tersebut.

Konsekuensi Hukum dan Penalti

Pelanggaran hukum yang dilakukan Samuel mencakup beberapa lapisan yang memicu regulasi perikanan spesifik dan Section 32 dari Salmon Act

• Alat Tangkap Ilegal: Penggunaan umpan spinning besar dengan kait treble berduri, yang dilarang untuk ikan migrasi di sungai Wales.
• Pelanggaran Hukum Konservasi: Gagal mematuhi hukum tangkap-dan-lepas wajib untuk salmon.
• Upaya Penyembunyian: Tindakan sengaja menyembunyikan ikan di dalam lengan jaket.

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Magistrat Llanelli mencerminkan keseriusan pelanggaran perikanan modern dan biaya penegakan hukum yang tinggi.

Kasus ini mengilustrasikan bahwa Section 32 tidak hanya tentang “perdagangan” dalam arti komersial, tetapi juga dapat berlaku bagi individu yang mencoba melewati hukum konservasi melalui penanganan yang menipu. Penggunaan kerangka kerja “kecurigaan” memungkinkan lembaga penegak hukum untuk menangani tindakan penyembunyian sebagai pelanggaran hukum yang berbeda di samping pencurian ikan itu sendiri.

Kritik Sosio-Legal: Prioritas Negara dan Hak Sipil

Analisis yang lebih mendalam terhadap Salmon Act 1986 mengungkapkan kontras yang mencolok antara urgensi legislatif yang diberikan kepada industri perikanan dan gejolak sosial di pertengahan 1980-an. Para kritikus menunjukkan bahwa pemerintah mendedikasikan waktu parlemen yang signifikan—termasuk perdebatan lima jam di House of Lords—untuk perlindungan stok salmon pada saat Britania Raya sedang bergulat dengan masalah sistemik seperti ketidaksetaraan rasial dan dampak dari Kerusuhan Brixton 1981.

Kontras dengan Isu Rasial dan Stop-and-Search

Argumen tersebut menunjukkan bahwa Salmon Act memprioritaskan “keuntungan ekonomi dan integritas bisnis” di atas kekhawatiran hak asasi manusia yang mendesak. Terdapat ironi yang dicatat dalam fakta bahwa hukum “stop-and-search,” yang memicu profil rasial dan ketegangan sosial, diperdebatkan bersamaan dengan hukum “kecurigaan” untuk ikan yang memberikan kekuasaan diskresioner yang serupa kepada petugas pengawas dan polisi.

Beberapa poin kritik utama meliputi:

• Prioritas Ekonomi: Pemerintah dianggap lebih serius menangani pencurian dalam bisnis perikanan daripada menangani akar penyebab kerusuhan sosial.
• Beban Pembuktian: Kekhawatiran bahwa undang-undang ini mengompromikan standar “tanpa keraguan yang wajar” (beyond reasonable doubt) demi kemudahan penuntutan.
• Potensi Profiling: Kekhawatiran bahwa kekuasaan untuk mencurigai penanganan ikan dapat digunakan secara tidak proporsional terhadap kelompok minoritas atau mereka yang dianggap “mencurigakan” berdasarkan penampilan fisik daripada tindakan nyata.

Perspektif ini mengklasifikasikan Salmon Act sebagai produk dari era politik tertentu yang memprioritaskan hak milik dan industri tradisional, sering kali dengan mengorbankan reformasi sosial yang lebih luas.

Perbandingan Global: Standar Skandinavia dan Amerika Utara

Meskipun pendekatan Britania Raya melalui Section 32 unik dalam rumusannya, negara-negara penghasil salmon utama lainnya seperti Norwegia dan Kanada telah mengembangkan rezim regulasi mereka sendiri yang sering kali jauh lebih ketat. Kerangka kerja internasional ini memberikan tolok ukur yang berguna untuk mengevaluasi efektivitas Salmon Act 1986.

Sistem “Lampu Lalu Lintas” Norwegia

Norwegia secara luas dianggap memiliki regulasi budidaya dan salmon liar yang paling ketat di dunia. Berbeda dengan fokus Britania Raya pada “penanganan mencurigakan” ikan liar, sistem Norwegia sangat diarahkan pada dampak salmon hasil budidaya terhadap populasi liar.

• Standar Teknis: Norwegia menerapkan standar teknis yang komprehensif untuk peralatan guna mencegah pelarian ikan, yang merupakan ancaman besar bagi integritas genetik stok liar.
• Regulasi Kutu Laut: Norwegia memberlakukan batas kutu laut absolut (0,5 per ikan dewasa), yang turun menjadi 0,1 selama periode migrasi smolt liar untuk melindungi ikan muda.
• Sistem Lampu Lalu Lintas: Pantai Norwegia dibagi menjadi 13 wilayah. Area diberikan lampu hijau, kuning, atau merah berdasarkan risiko kematian ikan liar. “Lampu merah” mengharuskan pengurangan kapasitas produksi sebesar 6% secara otomatis.

Regionalisme Kanada

Di Kanada, regulasi salmon terfragmentasi antara otoritas federal dan provinsi. Di British Columbia, keputusan pengadilan tahun 2009 memindahkan tanggung jawab budidaya ke pemerintah federal, sedangkan di Kanada Atlantik, hal tersebut sebagian besar tetap menjadi urusan provinsi. Kontras yang menonjol dengan Britania Raya adalah status hukum “paradoks” dari ikan budidaya yang lepas di Kanada Timur; mereka dianggap sebagai salmon liar di bawah hukum federal, yang mempersulit upaya penangkapan kembali karena membatasi siapa yang boleh menangkap mereka secara sah.

Analisis menunjukkan bahwa sementara Salmon Act Britania Raya efektif dalam menargetkan distribusi ilegal ikan liar, undang-undang tersebut kurang maju dibandingkan model Norwegia dalam mengelola risiko ekologis yang ditimbulkan oleh industri budidaya.

Fenomena Budaya: Antara “Fish Jenga” dan Realitas Hukum

Tidak ada ulasan lengkap tentang Salmon Act 1986 yang dapat mengabaikan kehadirannya dalam budaya populer. Frasa “Handling Salmon in Suspicious Circumstances” telah menjadi bahan pokok dalam daftar “hukum aneh” selama beberapa dekade, sering kali dikutip tanpa konteks untuk menyiratkan bahwa Britania Raya melarang seseorang untuk “terlihat mencurigakan” saat memegang ikan.

Meme dan Miskonsepsi Digital

Fascinasi internet terhadap undang-undang ini secara signifikan didorong oleh media digital dan kreator konten, yang menjadikan referensi “Fish Jenga” sebagai singkatan viral untuk absurditas yang dirasakan dari undang-undang tersebut. Humor ini berasal dari makna ganda kata “handling.”

1. Interpretasi Awam: Menyentuh atau memegang sesuatu secara fisik dengan cara yang aneh (misalnya, mengenakan jas panjang dan berbisik pada salmon).
2. Interpretasi Hukum: Pemrosesan komersial atau logistik dari barang curian atau ilegal (menerima, menyimpan, atau menjual).

Analisis menunjukkan bahwa “absurditas” tersebut terutama merupakan artefak linguistik. Dalam terminologi hukum Britania Raya, “handling” adalah istilah standar untuk menangani barang curian. Undang-undang tersebut hanya menerapkan konsep mapan ini pada masalah spesifik pencurian ikan. Meskipun lelucon tentang “Fish Jenga” kemungkinan besar tidak akan berhenti, hal itu menggarisbawahi tema yang lebih luas: kesulitan menerjemahkan bahasa legislatif khusus ke dalam pemahaman publik.

Masa Depan Penegakan Hukum Lingkungan

Saat kita melihat ke masa depan penegakan hukum perikanan di Britania Raya, Section 32 tetap menjadi alat yang vital, meskipun terus berevolusi. Transisi Badan Lingkungan Hidup (Environment Agency) dan Natural Resources Wales menuju penggunaan “penalti moneter variabel” sebagai sanksi perdata menunjukkan pergeseran dari penuntutan pidana murni menuju pendekatan regulasi yang lebih fleksibel.

Tren Baru dalam Pengawasan

Lanskap penegakan hukum saat ini ditandai oleh beberapa tren utama:

• Pengawasan Teknologi: Penggunaan pelacakan radio dan drone untuk memantau pergerakan salmon dan mendeteksi aktivitas pencurian ikan.
• Sanksi Perdata: Kemampuan untuk menjatuhkan “restoran notice” atau “stop notice” memungkinkan remediasi lingkungan segera tanpa penundaan persidangan pidana penuh.
• Perlindungan Biodiversitas Terintegrasi: Perluasan undang-undang untuk mencakup spesies seperti belut mengindikasikan masa depan di mana kerangka kerja “kecurigaan” dapat digunakan untuk melindungi spesies akuatik apa pun yang menjadi target perdagangan liar ilegal.

Implikasi yang lebih luas adalah bahwa “suspicion clause” bukan lagi sekadar tentang salmon. Ini adalah cikal bakal penegakan hukum lingkungan modern, di mana beban pembuktian disesuaikan untuk mengakomodasi tantangan unik dalam melindungi sumber daya liar yang bersifat mobile.

Kesimpulan: Logika Abadi dari Salmon Act

Salmon Act 1986, dan Section 32 pada khususnya, berfungsi sebagai bukti ketahanan hukum hak milik khusus. Jauh dari sekadar peninggalan kuno, ketentuan ini merupakan tanggapan fungsional yang diperlukan terhadap kegagalan historis legislasi pencurian umum untuk melindungi dunia alam. Krisis pencurian ikan tahun 1980-an menunjukkan bahwa ketika imbalan untuk kejahatan lingkungan tinggi dan risiko penangkapan rendah, hukum harus beradaptasi dengan menargetkan pasar daripada hanya pencuri ikan individu.

Meskipun frasa “kondisi mencurigakan” mungkin terus memberikan bahan bagi media sosial, inti hukumnya—standar kecurigaan objektif dan kewajiban untuk bertanya—tetap menjadi mekanisme yang kuat untuk konservasi sumber daya. Baik diterapkan pada seorang nelayan yang menyembunyikan salmon di lengannya pada tahun 2024 atau pedagang komersial yang membeli stok yang tidak dapat dilacak pada tengah malam, Section 32 memastikan bahwa ilegalitas tindakan tersebut tidak dapat dihapuskan begitu saja oleh perpindahan ikan dari tepian sungai ke pasar. Warisan sejati dari undang-undang ini adalah perannya dalam mempelopori bentuk yurisprudensi lingkungan yang memprioritaskan integritas ekosistem di atas celah pembuktian yang dulunya memungkinkan pencurian ikan terorganisir berkembang pesat.

Penerapan standar kecurigaan yang wajar ini mencerminkan kebutuhan akan pragmatisme dalam hukum pidana. Dengan mengalihkan sebagian beban kepada individu yang menangani aset yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi ilegal, negara menciptakan sistem pengawasan mandiri di dalam pasar. Meskipun hal ini sering kali diperdebatkan dari sudut pandang kebebasan sipil, keberhasilannya dalam memberikan dasar hukum bagi penuntutan yang sebelumnya mustahil dilakukan tetap menjadi alasan utama mengapa undang-undang ini tidak hanya tetap ada, tetapi juga diperluas jangkauannya ke masa depan.