Paradigma Gross National Happiness dan Konservasi Ekosistem Abadi: Analisis Komprehensif Model Pembangunan Bhutan

Filosofi Gross National Happiness (GNH) atau Kebahagiaan Nasional Bruto merupakan pilar fundamental yang memandu seluruh kebijakan pembangunan di Kerajaan Bhutan. Sejak dicetuskan oleh Raja Keempat, Jigme Singye Wangchuck pada akhir 1970-an, konsep ini secara eksplisit menyatakan bahwa kesejahteraan psikologis, sosial, dan lingkungan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan sekadar pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB). Pendekatan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan telah diinstitusionalisasikan ke dalam konstitusi negara, instrumen hukum, dan perencanaan strategis lima tahunan. Salah satu manifestasi paling nyata dari komitmen ini adalah mandat konstitusional yang mewajibkan Bhutan untuk mempertahankan minimal 60% wilayahnya sebagai tutupan hutan untuk selamanya, sebuah langkah yang menjadikan negara ini salah satu dari sedikit negara karbon negatif di dunia.

Fondasi Filosofis dan Evolusi Gross National Happiness

Konsep GNH berakar pada nilai-nilai spiritual dan budaya Bhutan yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Buddha, di mana kebahagiaan sejati tidak hanya berasal dari kepuasan material tetapi juga dari kedamaian batin dan keharmonisan dengan alam. Raja Keempat menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan harus mengambil pendekatan holistik terhadap gagasan kemajuan. Pada masa itu, Bhutan mulai membuka diri terhadap dunia luar, namun dengan kehati-hatian yang besar agar identitas budaya dan integritas ekosistemnya tidak terkikis oleh arus modernisasi yang liar.

Pernyataan visioner bahwa “Gross National Happiness lebih penting daripada Gross Domestic Product” menandai pergeseran paradigma dari model ekonomi ortodoks menuju model yang menempatkan manusia dan alam sebagai pusat dari segala kebijakan. GNH berfungsi sebagai jembatan antara nilai-nilai fundamental seperti kebaikan, kesetaraan, dan kemanusiaan dengan pengejaran pertumbuhan ekonomi yang diperlukan. Sejak tahun 2008, dengan transisi Bhutan menuju monarki konstitusional yang demokratis, komitmen terhadap GNH secara resmi dimasukkan ke dalam Pasal 9 Ayat 2 Konstitusi, yang mengarahkan negara untuk mempromosikan kondisi-kondisi yang memungkinkan pengejaran kebahagiaan nasional bruto.

Prinsip GNH mengakui bahwa kemajuan material memang diperlukan, namun tidak boleh menjadi tujuan akhir. Sebaliknya, ekonomi harus melayani tujuan yang lebih besar, yaitu memfasilitasi pencapaian kebahagiaan bagi seluruh makhluk hidup. Hal ini menciptakan orientasi kebijakan di mana pemerintah tidak hanya berfokus pada statistik moneter, tetapi juga pada waktu yang dihabiskan warga bersama keluarga, kualitas lingkungan udara, dan ketahanan praktik budaya tradisional. Dalam jangka panjang, model ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tangguh dan berkelanjutan yang tidak terjebak dalam siklus konsumsi yang merusak batas-batas planet.

Kerangka Konstitusional: Hutan sebagai Warisan Abadi

Konstitusi Bhutan tahun 2008 sering disebut sebagai salah satu konstitusi “paling hijau” di dunia. Pasal 5 menetapkan tanggung jawab setiap warga negara sebagai wali (trustee) atas sumber daya alam dan lingkungan kerajaan demi kepentingan generasi sekarang dan mendatang. Pemerintah secara hukum berkewajiban untuk memastikan pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati melalui berbagai langkah protektif.

Mandat Tutupan Hutan 60 Persen

Hukum tertinggi negara mewajibkan pemeliharaan minimal 60% dari total luas daratan Bhutan sebagai tutupan hutan untuk sepanjang masa. Kebijakan ini merupakan pengaman konstitusional permanen yang tidak dapat dikompromikan oleh tekanan ekonomi atau politik jangka pendek. Mandat ini bukan sekadar target kebijakan sementara, melainkan hambatan hukum jangka panjang terhadap deforestasi, urbanisasi yang tidak berkelanjutan, dan eksploitasi sumber daya.

Sejarah mandat ini dapat ditelusuri kembali ke Kebijakan Hutan pertama tahun 1974, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Hutan 1969. Saat ini, realitas di lapangan menunjukkan bahwa Bhutan telah melampaui ambang batas konstitusional tersebut. Data statistik menunjukkan bahwa luas hutan saat ini jauh di atas kewajiban minimum, yang mencerminkan dedikasi nasional terhadap konservasi lingkungan.

Keberlanjutan tutupan hutan ini didukung oleh sistem kawasan lindung yang sangat luas, yang mencakup lima taman nasional, empat suaka margasatwa, dan satu cagar alam ketat, yang semuanya dihubungkan oleh sembilan koridor biologis. Koridor-koridor ini memungkinkan satwa liar, termasuk harimau Bengal yang terancam punah dan macan tutul salju, untuk bergerak bebas di seluruh negeri tanpa terfragmentasi oleh pembangunan manusia.

Penegakan Hukum dan Instrumen Kebijakan Lingkungan

Selain Konstitusi, Bhutan memiliki National Environment Protection Act (NEPA) 2007 yang berfungsi sebagai tulang punggung hukum untuk mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab. NEPA menetapkan standar kualitas udara, air, dan pengelolaan limbah, serta mewajibkan Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) untuk semua proyek besar. Hal ini memastikan bahwa proyek industri atau infrastruktur tidak membuat keputusan tanpa mempertimbangkan konsekuensi ekologis.

Kebijakan Hutan Nasional (National Forest Policy) tahun 2011 juga mewajibkan setiap hutan memiliki rencana pengelolaan yang fokus pada pasokan berkelanjutan produk hutan atau layanan ekosistem. Strategi ini melibatkan masyarakat lokal melalui program perhutanan sosial (community forestry), yang memberdayakan warga untuk mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan guna mencapai manfaat sosio-ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Hingga akhir 2019, terdapat 804 hutan komunitas operasional yang mencakup luas 40 ribu hektar di seluruh negeri. Pergeseran ini menunjukkan transisi dari fokus perlindungan murni ke arah keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan yang dikelola secara desentralisasi.

Metodologi dan Struktur Indeks Gross National Happiness

Untuk mengubah filosofi GNH menjadi alat kebijakan yang praktis dan terukur, Bhutan mengembangkan Indeks GNH yang diukur secara berkala. Indeks ini berbeda dari pengukuran kesejahteraan subjektif tradisional karena mencakup elemen objektif dari tata kelola, lingkungan, dan penggunaan waktu.

Empat Pilar dan Sembilan Domain

Struktur GNH didasarkan pada empat pilar utama yang kemudian dijabarkan menjadi sembilan domain multidimensi. Kesembilan domain ini memastikan bahwa kemajuan tidak hanya diukur dari segi ekonomi, tetapi juga dari segi sosial, budaya, dan spiritual.

Metodologi Pengukuran Alkire-Foster

Perhitungan Indeks GNH menggunakan metode Alkire-Foster, sebuah metodologi pengukuran multidimensi yang kuat. Dalam sistem ini, indeks berjalan dari 0 hingga 1, di mana nilai yang mendekati 1 menunjukkan tingkat kebahagiaan nasional yang sempurna. Setiap dari sembilan domain diberi bobot yang sama karena masing-masing dianggap memiliki kepentingan intrinsik yang setara.

Metodologi ini mengklasifikasikan individu ke dalam empat kelompok berdasarkan tingkat “kecukupan” mereka dalam 33 indikator yang ada:

• Sangat Bahagia (Deeply Happy): Individu yang memiliki kecukupan dalam 77% hingga 100% indikator.
• Cukup Bahagia (Extensively Happy): Individu dengan kecukupan antara 66% hingga 76,9%.
• Bahagia Sempit (Narrowly Happy): Individu dengan kecukupan antara 50% hingga 65,9%.
• Tidak Bahagia (Unhappy): Individu dengan kecukupan kurang dari 50%.

Seseorang dianggap “bahagia” secara resmi menurut standar GNH jika mereka mencapai ambang kecukupan minimal 66% dari indikator yang diboboti. Keunggulan metode ini adalah pluralisme; seorang individu tetap bisa dikategorikan bahagia meskipun mereka tidak memiliki kecukupan di semua bidang (misalnya memiliki pendapatan rendah tetapi memiliki kesehatan mental dan hubungan komunitas yang sangat kuat).

Implementasi GNH dalam Kebijakan Publik: Alat Penapis Kebijakan

Salah satu inovasi paling konkret dalam model Bhutan adalah penggunaan GNH Policy Screening Tool atau Alat Penapis Kebijakan GNH. Alat ini memastikan bahwa visi GNH tidak hanya berhenti pada tingkat filosofis, tetapi benar-benar diintegrasikan ke dalam setiap keputusan pemerintahan.

Mekanisme Kerja Alat Penapis

Setiap kebijakan, program, atau proyek yang diusulkan oleh lembaga pemerintah harus melewati proses evaluasi sistematis oleh Komisi GNH (sekarang bertransformasi seiring reformasi birokrasi). Alat penapis ini menggunakan kuesioner berbasis nilai yang menilai dampak potensial usulan kebijakan terhadap indikator GNH.

Sistem penilaian biasanya mengikuti skala sederhana:

• Dampak Negatif (Skor 1): Kebijakan diperkirakan akan memperburuk kondisi indikator GNH tertentu.
• Dampak Tidak Diketahui (Skor 2): Data tidak mencukupi untuk memprediksi hasil.
• Dampak Netral (Skor 3): Tidak ada perubahan signifikan yang diharapkan.
• Dampak Positif (Skor 4): Kebijakan akan memperkuat kondisi kesejahteraan rakyat.

Hanya kebijakan yang mendapatkan skor akumulatif di atas 50% yang diizinkan untuk dilanjutkan. Jika sebuah kebijakan ditemukan memiliki dampak negatif pada aspek krusial—seperti integritas budaya atau kelestarian lingkungan—pemerintah harus merancang langkah-langkah mitigasi atau membatalkan proyek tersebut sama sekali. Contoh nyata penggunaan alat ini termasuk evaluasi terhadap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (hydropower) dan kebijakan pengembangan sektor pariwisata.

Dampak pada Tata Kelola dan Keadilan Sosial

Penggunaan alat penapis ini diyakini telah berkontribusi pada penurunan ketimpangan di Bhutan. Meskipun hubungan kausalitas langsung sulit dibuktikan secara statistik murni, indeks Gini Bhutan menurun dari 40,9 pada 2003 menjadi 37,4 pada 2017. Pangsa pendapatan dari 10% penduduk terkaya juga menunjukkan tren penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berorientasi pada GNH cenderung mempromosikan pembangunan yang lebih inklusif dan merata dibandingkan model yang murni mengejar pertumbuhan ekonomi makro.

Status Karbon Negatif: Kepemimpinan Ekologis Global

Bhutan telah menarik perhatian internasional sebagai negara pertama dan satu-satunya yang secara resmi menyandang status karbon negatif. Ini merupakan pencapaian luar biasa di tengah krisis iklim global, di mana sebagian besar negara berjuang hanya untuk mencapai netralitas karbon.

Mekanisme Penyerapan Karbon dan Sink Geografis

Keberhasilan Bhutan menjadi karbon negatif dimungkinkan oleh luasnya tutupan hutan yang bertindak sebagai “bank karbon” masif. Hutan-hutan ini menyerap lebih banyak karbon dioksida () daripada yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas ekonomi negara tersebut.

Status ini bukan kebetulan geografis semata, melainkan hasil dari kebijakan sengaja yang mencakup:

1. Penyediaan Listrik Gratis untuk Petani: Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan pada kayu bakar untuk memasak di pedesaan, yang merupakan salah satu pendorong utama degradasi hutan di masa lalu.
2. Subsidi Teknologi Hijau: Pemerintah memberikan subsidi untuk lampu LED dan memfasilitasi kemitraan dengan perusahaan otomotif seperti Nissan untuk mempromosikan kendaraan listrik.
3. Pemanfaatan Hydropower: Bhutan memanfaatkan sungai-sungai deras dari gletser Himalaya untuk menghasilkan listrik bersih, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik tetapi juga menjadi ekspor utama yang membantu mengurangi ketergantungan energi fosil di negara tetangga.

Bhutan berkomitmen untuk tetap karbon netral untuk selamanya, sebuah janji yang ditegaskan kembali dalam berbagai konferensi perubahan iklim PBB (COP). Negara ini juga memimpin aliansi dengan negara-negara karbon negatif lainnya seperti Panama dan Suriname untuk memperkuat suara mereka di panggung internasional.

Analisis Hasil Survei GNH 2022: Kemajuan dan Tantangan Pasca-Pandemi

Survei GNH tahun 2022, yang melibatkan lebih dari 11.000 responden, memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana populasi Bhutan berkembang setelah menghadapi tantangan global COVID-19.

Tren Peningkatan Kesejahteraan

Meskipun terjadi pandemi, Indeks GNH 2022 menunjukkan nilai 0,781, meningkat dari 0,756 pada tahun 2015. Ini merupakan pertumbuhan sebesar 3,3%, yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan antara tahun 2010 dan 2015.

Beberapa indikator yang menunjukkan perbaikan signifikan meliputi:

• Standar Hidup dan Perumahan: Terjadi peningkatan kualitas tempat tinggal dan pendapatan rumah tangga.
• Layanan dan Aksesibilitas: Perbaikan dalam penyampaian layanan publik dan akses ke fasilitas dasar.
• Literasi dan Persekolahan: Kemajuan berkelanjutan dalam domain pendidikan.
• Emosi Positif: Secara mengejutkan, emosi positif warga meningkat meskipun berada dalam tekanan pandemi, yang mungkin mencerminkan ketangguhan psikologis yang dipupuk melalui nilai-nilai budaya dan spiritual.

Indikator yang Mengalami Penurunan

Namun, survei juga menyoroti area yang memerlukan perhatian mendesak:

• Kesehatan Mental dan Hari Sehat: Terjadi penurunan dalam persepsi kesehatan diri dan stabilitas mental, yang mungkin merupakan dampak jangka panjang dari isolasi pandemi dan tekanan ekonomi.
• Keterlibatan Budaya dan Politik: Partisipasi dalam festival tradisional (Driglam Namzha) dan kegiatan politik menurun.
• Vitalitas Komunitas: Terjadi penurunan dalam rasa memiliki terhadap komunitas dan hubungan antar-tetangga di beberapa daerah.

Data ini mengonfirmasi intuisi bahwa seiring kemajuan pembangunan ekonomi, dimensi non-moneter dari kesejahteraan seringkali mengalami tekanan. Fenomena ini menjadi perdebatan inti di Bhutan mengenai kecepatan pembangunan yang optimal agar nilai-nilai sosial dan budaya tidak tertinggal.

Tantangan Modernisasi: Pengangguran Pemuda dan Urbanisasi

Meskipun model GNH telah memberikan stabilitas dan perlindungan lingkungan yang luar biasa, Bhutan menghadapi tantangan struktural yang signifikan di abad ke-21.

Krisis Ketenagakerjaan Pemuda

Salah satu masalah paling mendesak adalah meningkatnya angka pengangguran pemuda. Laporan Tenaga Kerja kuartal ketiga tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran pemuda (usia 15-24 tahun) meningkat menjadi 17,8%, naik dari 17,3% pada kuartal sebelumnya.

Tantangan ini memicu gelombang migrasi besar-besaran generasi muda ke luar negeri, khususnya ke Australia dan Kanada, untuk mencari peluang karir dan pendidikan yang lebih baik. Fenomena “brain drain” ini mengancam keberlangsungan visi GNH karena hilangnya tenaga profesional muda yang seharusnya menjadi penggerak inovasi di dalam negeri.

Urbanisasi dan Tekanan Sosial

Pergeseran demografis dari desa ke kota juga mengubah lanskap sosial Bhutan. Saat ini, 60% penduduk Bhutan berusia di bawah 34 tahun. Urbanisasi yang cepat menyebabkan penurunan jumlah “penjaga tanah” di daerah pedesaan, yang berpotensi melemahkan upaya konservasi lingkungan di tingkat akar rumput. Di kota-kota besar seperti Thimphu, tantangan baru muncul dalam bentuk polusi, masalah sampah, dan tekanan mental yang lebih tinggi dibandingkan dengan kehidupan tradisional di desa.

Transformasi Ekonomi: Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-13

Untuk merespons tantangan-tantangan tersebut, Bhutan meluncurkan Rencana Pembangunan Lima Tahun (FYP) ke-13 (Juli 2024 – Juni 2029). Rencana ini menandai pergeseran strategis ke arah “penyeimbangan kembali GNH” dengan memberikan penekanan yang lebih kuat pada transformasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan abad ke-21.

Visi Ekonomi GNH Berpenghasilan Tinggi 2034

Tujuan jangka panjang Bhutan adalah menjadi “High-Income GNH Economy” pada tahun 2034. Target ambisiusnya adalah meningkatkan PDB sepuluh kali lipat dari Nu. 185 miliar pada 2023 menjadi Nu. 1.850 miliar pada 2050.

Strategi FYP ke-13 didasarkan pada pilar “3Ps”:

1. People (Rakyat): Menciptakan masyarakat yang sehat dan produktif melalui pendidikan dan kesehatan berkualitas tinggi.
2. Progress (Kemajuan): Menghasilkan negara berpenghasilan tinggi yang didorong oleh inovasi dan keberlanjutan.
3. Prosperity (Kemakmuran): Membangun ekonomi yang tangguh dan terdiversifikasi yang dipimpin oleh sektor swasta.

Pemerintah juga berfokus pada modernisasi sektor pertanian yang menyerap 43,5% tenaga kerja tetapi hanya menyumbang sekitar 15% dari PDB. Targetnya adalah meningkatkan kontribusi sektor agrifood secara signifikan melalui komersialisasi skala besar dan peningkatan ketahanan petani kecil.

Gelephu Mindfulness City: Model Urbanisme Masa Depan

Salah satu proyek paling visioner dalam sejarah modern Bhutan adalah pembangunan Gelephu Mindfulness City (GMC). Proyek ini digagas oleh Yang Mulia Raja Kelima sebagai respons terhadap tantangan migrasi dan kebutuhan untuk menciptakan pusat ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai GNH.

Karakteristik dan Filosofi Desain

Gelephu Mindfulness City dirancang sebagai Wilayah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) dengan sistem hukum dan peraturan mandiri yang bertujuan untuk menarik investasi dan bakat internasional. Kota ini bukan sekadar pusat bisnis, melainkan eksperimen dalam “economies-in-society-in-mindfulness”.

Beberapa fitur masterplan yang menonjol meliputi:

• Prinsip Mandala: Lingkungan kota dirancang dalam bentuk mandala yang mengutamakan kedekatan manusia dengan alam dan ruang spiritual.
• Jembatan yang Dapat Dihuni: Kota ini akan dihubungkan oleh “inhabitable bridges” di atas 35 sungai dan aliran air, yang berfungsi sebagai pusat aktivitas sosial sekaligus penghubung fisik.
• Konektivitas Ekologis: Sebelum membangun gedung, tim perencana memetakan koridor migrasi satwa liar dari Himalaya ke India untuk memastikan bahwa pembangunan tidak memutus jalur alami hewan.
• Material Lokal dan Berkelanjutan: Pembangunan memprioritaskan penggunaan kayu struktural hasil rekayasa dan batu lokal, dengan membatasi penggunaan beton dan baja untuk meminimalkan jejak karbon.
• Klaster Ekonomi Strategis: GMC akan menaungi tujuh sektor kunci: Kesehatan & Kesejahteraan, Pendidikan, Energi Hijau, Penerbangan, Agriteknik, Spiritualitas, dan Pariwisata.

GMC diproyeksikan untuk tumbuh menampung hingga satu juta penduduk, menjadi gerbang bagi Bhutan untuk berinteraksi dengan ekonomi global tanpa mengorbankan integritas budayanya yang unik. India memainkan peran strategis sebagai mitra dalam investasi dan pengembangan infrastruktur untuk proyek besar ini.

Analisis Komparatif: Bhutan di Panggung Dunia

Dalam konteks pembangunan global, Bhutan sering dibandingkan dengan negara-negara tetangga atau negara berkembang lainnya yang memiliki tantangan geografis serupa, seperti Nepal atau negara bagian di pegunungan India.

Kesehatan dan Pendidikan: Hasil yang Berbasis GNH

Meskipun memiliki sumber daya yang sangat terbatas, Bhutan telah mencapai kemajuan luar biasa dalam indikator pembangunan manusia.

Dibandingkan dengan Nepal, Bhutan dianggap lebih berhasil dalam mengelola ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya. Di Nepal, fenomena “brain drain” jauh lebih parah, dan adaptasi modalitas pendidikan asing kurang terintegrasi dengan nilai-nilai lokal dibandingkan dengan pendekatan Bhutan yang secara sadar memasukkan prinsip GNH ke dalam kurikulum sekolah.

Kritik dan Paradoks Pembangunan

Meskipun sukses dalam banyak aspek, model GNH tidak lepas dari kritik. Salah satu temuan yang paling menonjol adalah konfirmasi atas “Easterlin Paradox” di pegunungan Himalaya: pertumbuhan pendapatan nasional yang pesat di Bhutan hanya memiliki asosiasi yang lemah dengan peningkatan tingkat kebahagiaan yang diukur secara berkala. Ini menunjukkan bahwa pada titik tertentu, penambahan materi tidak lagi memberikan kontribusi linier terhadap kesejahteraan psikologis.

Kritikus lain menunjukkan bahwa promosi GNH di forum internasional terkadang digunakan sebagai instrumen “soft power” untuk menempatkan Bhutan di peta diplomatik PBB, sementara masalah domestik seperti kekerasan rumah tangga (di mana survei 2010 menunjukkan tingkat penerimaan yang cukup tinggi di kalangan perempuan tertentu) dan keterbatasan kebebasan politik masih menjadi catatan yang perlu diperbaiki.

Kesimpulan: Implikasi Bagi Masa Depan Global

Model Bhutan menawarkan pelajaran berharga bagi dunia yang sedang menghadapi krisis ganda yaitu kerusakan lingkungan dan krisis kesehatan mental. GNH membuktikan bahwa adalah mungkin untuk menjalankan pemerintahan dengan menempatkan kesejahteraan manusia dan alam di pusat pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai produk sampingan dari kebijakan ekonomi.

Prinsip-prinsip yang dapat diadopsi secara universal meliputi:

• Institusionalisasi Keberlanjutan: Mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam hukum tertinggi (konstitusi) untuk mencegah perubahan kebijakan jangka pendek.
• Pengukuran Multidimensi: Menggunakan indeks seperti GNH untuk melengkapi PDB guna mendapatkan gambaran kemajuan yang lebih jujur dan komprehensif.
• Alat Penapis Nilai: Menggunakan kriteria non-ekonomi dalam mengevaluasi proyek pembangunan untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai sosial.
• Visi Karbon Negatif: Membuktikan bahwa pemulihan ekosistem dan penggunaan energi terbarukan dapat menjadi mesin penggerak ekonomi yang stabil.

Seiring Bhutan melangkah menuju status negara berpenghasilan tinggi pada 2034 melalui proyek-proyek seperti Gelephu Mindfulness City, tantangannya adalah mempertahankan esensi GNH—yaitu kesederhanaan, kasih sayang, dan harmoni dengan alam—di tengah kemakmuran material yang lebih besar. Keberhasilan atau kegagalan eksperimen “penyeimbangan kembali” ini akan menjadi studi kasus penting bagi peradaban manusia dalam mencari model pembangunan yang benar-benar berkelanjutan di era antroposen.