Model Bukele: Mengapa Rakyat Rela Menukar Demokrasi dengan Rasa Aman?

Fenomena politik yang terjadi di El Salvador di bawah kepemimpinan Presiden Nayib Bukele telah menjadi studi kasus paling provokatif dalam ilmu politik kontemporer, terutama mengenai dikotomi antara keamanan publik dan kebebasan sipil. El Salvador, yang selama puluhan tahun menyandang predikat sebagai salah satu negara paling mematikan di dunia, kini tengah menjalani transformasi struktural yang drastis melalui kebijakan “Iron Fist” atau Mano Dura yang diimplementasikan melalui keadaan darurat (state of exception) yang berkepanjangan. Perubahan ini bukan sekadar pergeseran taktis dalam penegakan hukum, melainkan sebuah dekonstruksi total terhadap tatanan demokrasi liberal yang telah dibangun sejak berakhirnya perang saudara pada tahun 1992. Analisis mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan statistik dalam menurunkan angka pembunuhan telah memberikan legitimasi politik bagi Bukele untuk melakukan sentralisasi kekuasaan, melemahkan institusi peradilan, dan menciptakan sistem penahanan massal yang tidak tertandingi secara global dalam hal skala dan intensitas.

Akar Sejarah dan Kegagalan Demokrasi Pasca-Perang Saudara

Memahami munculnya “Bukelisme” memerlukan tinjauan kritis terhadap sejarah kegagalan institusional di El Salvador. Setelah penandatanganan Kesepakatan Damai 1992, El Salvador berusaha membangun demokrasi yang inklusif, namun transisi ini dibarengi dengan kekosongan kekuasaan di tingkat lokal yang segera diisi oleh geng-geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18. Geng-geng ini, yang memiliki akar di California Selatan dan berkembang pesat setelah deportasi massal dari Amerika Serikat, mulai mendominasi kehidupan sosial dan ekonomi, mengendalikan hingga 80% wilayah nasional melalui sistem pemerasan dan kekerasan yang sistematis. Selama tiga dekade, partai-partai tradisional seperti ARENA yang beraliran kanan dan FMLN yang beraliran kiri gagal memberikan solusi permanen, seringkali terjebak antara kebijakan penindasan yang tidak efektif dan negosiasi rahasia yang justru memperkuat posisi tawar geng.

Kegagalan kebijakan Mano Dura pada awal tahun 2000-an di bawah Presiden Francisco Flores menunjukkan bahwa pendekatan militeristik tanpa reformasi struktural hanya memicu eskalasi kekerasan. Data historis mengonfirmasi bahwa tingkat pembunuhan bulanan justru 54% lebih tinggi selama periode kebijakan keras tersebut dibandingkan dengan periode gencatan senjata, karena geng merespons dengan struktur organisasi yang lebih militeristik. Puncaknya terjadi pada tahun 2015, ketika tingkat pembunuhan mencapai angka mengerikan yaitu 106,3 per 100.000 penduduk, menjadikan El Salvador sebagai episentrum kekerasan global. Frustrasi kolektif terhadap ketidakmampuan negara untuk menjamin hak hidup paling dasar inilah yang menjadi pupuk bagi bangkitnya sosok Nayib Bukele pada tahun 2019, yang memposisikan dirinya sebagai disrupsi terhadap sistem yang dianggap korup dan tidak kompeten.

Revolusi Keamanan: Mekanisme Keadaan Darurat 2022

Titik balik paling krusial dalam pemerintahan Bukele terjadi pada 27 Maret 2022, ketika gelombang pembunuhan massal mengakibatkan 87 kematian hanya dalam tiga hari, yang merupakan hari paling mematikan dalam sejarah negara itu sejak perang saudara berakhir. Kejadian ini memicu Majelis Legislatif, yang didominasi oleh partai Nuevas Ideas milik Bukele, untuk mengumumkan keadaan darurat yang menangguhkan hak-hak konstitusional utama, termasuk hak untuk berserikat, kerahasiaan komunikasi, dan hak untuk segera diberitahu tentang alasan penangkapan. Kebijakan ini, yang awalnya dimaksudkan sebagai tindakan darurat 30 hari, telah diperpanjang lebih dari 38 kali hingga tahun 2025, secara efektif menjadikannya hukum permanen di El Salvador.

Keadaan darurat ini memberikan kekuasaan yang hampir tak terbatas kepada Polisi Nasional Sipil (PNC) dan Angkatan Bersenjata untuk melakukan penangkapan massal tanpa surat perintah. Sejak Maret 2022 hingga akhir 2025, pihak berwenang telah menahan lebih dari 91.000 orang yang diduga berafiliasi dengan geng. Skala operasi ini sangat masif sehingga mencakup sekitar 2% dari seluruh populasi dewasa negara tersebut, sebuah proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern. Meskipun pemerintah mengeklaim bahwa ini adalah “perang melawan teroris,” organisasi hak asasi manusia melaporkan bahwa ribuan orang yang tidak bersalah telah terjaring dalam razia sembarangan, seringkali hanya berdasarkan penampilan fisik, tempat tinggal di lingkungan miskin, atau laporan anonim yang tidak diverifikasi.

Statistik Keberhasilan dan Problem Transparansi Data

Daya tarik utama Model Bukele terletak pada angka-angka yang sangat mengesankan bagi populasi yang trauma oleh kekerasan. Di bawah kepemimpinannya, tingkat pembunuhan resmi turun dari 18,1 per 100.000 penduduk pada tahun 2021 menjadi hanya 1,3 per 100.000 pada tahun 2025. Transformasi ini memungkinkan Bukele untuk mengeklaim bahwa El Salvador kini merupakan negara paling aman di Belahan Bumi Barat, melampaui standar keamanan di banyak negara maju. Penurunan tingkat pembunuhan yang mencapai lebih dari 98% sejak tahun 2015 telah mengubah dinamika harian warga, memungkinkan bisnis kecil untuk beroperasi tanpa diperas dan warga dapat melintasi wilayah yang sebelumnya dikuasai geng tanpa rasa takut.

Namun, keberhasilan statistik ini dibayangi oleh tuduhan manipulasi data dan kurangnya transparansi. Analisis independen menunjukkan bahwa pemerintah telah mengubah kriteria pencatatan homicide, dengan mengecualikan kematian akibat konfrontasi dengan aparat keamanan, penemuan mayat di kuburan massal (clandestine graves), dan kematian tahanan di dalam penjara dari statistik resmi. Jika kategori-kategori ini disertakan, beberapa ahli memperkirakan bahwa tingkat pembunuhan sebenarnya bisa 47% lebih tinggi dari angka yang dilaporkan. Selain itu, penurunan pembunuhan beriringan dengan peningkatan laporan orang hilang, yang menunjukkan kemungkinan bahwa pola kekerasan telah bergeser menjadi lebih tersembunyi.

Arsitektur Penjara Massal dan Pusat Konfinasi Terorisme (CECOT)

Salah satu pilar visual dari kebijakan Bukele adalah pembangunan “Terrorism Confinement Center” (CECOT), sebuah mega-penjara di Tecoluca yang diresmikan pada Januari 2023 dengan kapasitas 40.000 narapidana. CECOT dirancang sebagai simbol kekuatan negara, sebuah fasilitas keamanan maksimum yang dikelilingi oleh ribuan tentara dan sensor canggih, di mana para tahanan dilaporkan hidup dalam kondisi yang sangat minim, termasuk ruang sel rata-rata hanya 0,6 meter persegi per orang. Fasilitas ini telah menjadi pusat perhatian global karena citra barisan ribuan pria bertato yang hampir telanjang dan diborgol, sebuah pertunjukan kekuatan kedaulatan yang ditujukan baik untuk musuh domestik maupun audiens internasional.

Lonjakan penahanan telah memaksa El Salvador memiliki tingkat inkaserasi tertinggi di dunia, mencapai 1.659 tahanan per 100.000 penduduk pada tahun 2024. Dengan populasi penjara total melebihi 110.000 orang, sistem pemasyarakatan El Salvador beroperasi jauh melampaui kapasitas resminya yang hanya sekitar 67.289 tempat tidur, menciptakan kondisi hunian yang mencapai 160% hingga 300% di beberapa fasilitas. Kondisi ini telah memicu laporan sistematis mengenai penyiksaan, kelaparan, dan pengabaian medis, yang mengakibatkan setidaknya 427 kematian dalam tahanan hingga pertengahan 2025, banyak di antaranya tidak pernah diselidiki secara memadai oleh otoritas peradilan.

Erosi Hak Peradilan dan Normalisasi Penahanan Tanpa Pengadilan

Harga dari keamanan di bawah Model Bukele adalah penghapusan sistematis terhadap prinsip due process. Reformasi hukum yang diadopsi bersamaan dengan keadaan darurat mencakup perluasan penggunaan penahanan pra-sidang dan pengenalan “persidangan massal” di mana hingga 900 individu dapat diadili secara kolektif tanpa pemeriksaan bukti individual. Dalam model peradilan baru ini, beban pembuktian seolah-olah berpindah kepada terdakwa, sementara hakim yang loyal kepada eksekutif sering kali memberikan putusan berdasarkan kriteria umum seperti afiliasi teritorial atau catatan kepolisian yang diragukan.

Lebih jauh lagi, pemerintah telah menurunkan usia pertanggungjawaban pidana menjadi 12 tahun bagi mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan geng, sebuah langkah yang dikritik tajam oleh Komite Hak Anak PBB. Akses terhadap pengacara bela negara hampir mustahil bagi ribuan tahanan, sementara pihak keluarga seringkali tidak diberi tahu di mana anggota keluarga mereka ditahan atau apakah mereka masih hidup. Statistik menunjukkan bahwa dari lebih dari 7.000 petisi habeas corpus yang diajukan ke Kamar Konstitusi Mahkamah Agung, hanya sekitar 1,4% yang diputuskan secara menguntungkan bagi pemohon, menunjukkan runtuhnya fungsi pengawasan yudisial terhadap penyalahgunaan kekuasaan eksekutif.

Sentralisasi Kekuasaan dan Mutasi Konstitusional

Keberhasilan di bidang keamanan telah memberikan modal politik bagi Bukele untuk membongkar mekanisme checks and balances dalam sistem politik El Salvador. Sejak partainya memenangkan kendali mutlak atas legislatif, langkah pertama yang diambil adalah memecat seluruh hakim Kamar Konstitusi Mahkamah Agung dan Jaksa Agung untuk digantikan oleh loyalis pemerintah. Penguasaan institusional ini memungkinkan Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan kontroversial pada September 2021 yang mengizinkan pemilihan kembali presiden secara berturut-turut, sebuah tindakan yang sebelumnya dianggap inkonstitusional oleh enam pasal berbeda dalam Konstitusi 1983.

Pada Juli 2025, Majelis Legislatif mengonsolidasikan kontrol ini dengan menyetujui reformasi konstitusi yang lebih radikal, termasuk penghapusan putaran kedua dalam pemilihan presiden dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi enam tahun. Reformasi ini juga menghapus konsekuensi bagi mereka yang mempromosikan pemilihan kembali presiden, yang sebelumnya merupakan dasar bagi pencabutan hak kewarganegaraan. Para ahli hukum internasional menyebut proses ini sebagai “otoritarianisme konstitusional”, di mana prosedur hukum formal digunakan untuk memberikan legitimasi pada penghapusan substansi demokrasi, yaitu rotasi kekuasaan.

Eksperimen Ekonomi: Risiko Bitcoin dan Ketergantungan Remitansi

Di balik narasi keamanan yang sukses, stabilitas ekonomi El Salvador berada dalam kondisi yang sangat rentan. Bukele mencoba memposisikan El Salvador sebagai pusat inovasi keuangan global dengan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran sah pada tahun 2021. Namun, data menunjukkan bahwa eksperimen ini gagal mencapai tujuannya untuk meningkatkan inklusi keuangan; hingga tahun 2024, sekitar 92% warga Salvador masih tidak menggunakan Bitcoin untuk transaksi harian mereka. Pemerintah telah menghabiskan ratusan juta dolar dana publik untuk membeli Bitcoin dan mensubsidi infrastruktur dompet digital “Chivo”, yang seringkali terganggu oleh masalah teknis dan kerentanan keamanan data.

Kondisi fiskal negara semakin diperburuk oleh hutang publik yang mencapai hampir 90% dari PDB, yang oleh IMF disebut berada pada “jalur yang tidak berkelanjutan”. Meskipun El Salvador menerima dana talangan $1,4 miliar dari IMF pada tahun 2024, lembaga tersebut memberikan persyaratan ketat termasuk pengurangan partisipasi pemerintah dalam pasar mata uang kripto dan peningkatan transparansi anggaran keamanan yang selama ini bersifat sangat rahasia. Ekonomi Salvador tetap sangat bergantung pada remitansi dari diaspora di Amerika Serikat, yang menyumbang 24% dari PDB, sebuah ketergantungan yang membatasi ruang lingkup kebijakan moneter negara yang sudah ter-dolarisasi sepenuhnya.

Biaya Sosial dan Generasi yang Terpinggirkan

Salah satu dampak paling tragis namun jarang dibahas dari Model Bukele adalah konsekuensi sosial jangka panjang terhadap struktur keluarga. Diperkirakan sekitar 40.000 anak di El Salvador kini kehilangan satu atau kedua orang tua mereka akibat penahanan massal di bawah keadaan darurat. Fenomena “yatim piatu negara” ini menciptakan risiko sosiologis baru, di mana anak-anak dari latar belakang miskin ditinggalkan tanpa pengasuh utama, pendidikan yang terganggu, dan trauma psikologis yang mendalam. Tanpa investasi sosial yang signifikan dalam program rehabilitasi dan dukungan keluarga, kebijakan penindasan saat ini justru berisiko menciptakan bibit-bibit kekerasan baru di masa depan.

Kritikus berargumen bahwa kebijakan Bukele secara sistematis mengkriminalisasi kemiskinan. Di bawah model penegakan hukum berbasis kuota, polisi dan tentara sering kali merasa tertekan untuk melakukan jumlah penangkapan tertentu setiap hari, yang mengarah pada penggerebekan sembarangan di lingkungan marjinal. Hal ini menciptakan iklim ketakutan di mana menjadi muda dan miskin di El Salvador secara otomatis dianggap sebagai kecurigaan kriminal, memperdalam polarisasi sosial dan stigmatisasi terhadap komunitas yang paling rentan.

Penularan Regional: Ekspor Bukelisme di Amerika Latin

Model Bukele tidak lagi terbatas pada perbatasan El Salvador. Frustrasi global terhadap ketidakmampuan demokrasi liberal untuk mengatasi kejahatan terorganisir telah menciptakan pasar bagi gaya kepemimpinan otoriter yang “efektif”. Di Ekuador, Presiden Daniel Noboa telah secara terbuka mengadopsi elemen-elemen dari strategi Bukele, termasuk deklarasi “konflik bersenjata internal” dan rencana untuk membangun penjara keamanan maksimum yang meniru CECOT. Noboa, seperti Bukele, menggunakan krisis keamanan untuk mengonsolidasikan kekuasaan eksekutif dan memarginalkan oposisi politik.

Di Honduras, Presiden Xiomara Castro, meskipun berasal dari spektrum politik kiri, juga telah menerapkan keadaan darurat yang menangguhkan hak-hak konstitusional untuk memerangi geng. Namun, penelitian menunjukkan bahwa penyebaran model ini seringkali bersifat simbolis daripada praktis; banyak pemimpin di kawasan ini mengadopsi retorika Bukele untuk mendapatkan popularitas domestik tanpa memiliki kontrol institusional yang sama kuatnya dengan yang dimiliki Bukele di El Salvador. Sebaliknya, negara-negara seperti Guatemala di bawah Presiden Bernardo Arévalo secara eksplisit menolak model ini, menekankan bahwa keamanan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui penguatan supremasi hukum dan institusi demokrasi, bukan penghancurannya.

Dimensi Geopolitik: Hubungan dengan Amerika Serikat dan Komunitas Global

Kebijakan Bukele telah menciptakan dilema diplomatik bagi Amerika Serikat. Di satu sisi, pemerintahan Biden telah menyatakan keprihatinan mendalam mengenai pelanggaran hak asasi manusia dan erosi demokrasi, bahkan menahan sebagian bantuan ekonomi dan melarang pendanaan militer asing untuk El Salvador. Di sisi lain, penurunan kekerasan geng telah mengurangi salah satu pendorong utama migrasi ilegal ke perbatasan AS, sebuah hasil yang disambut baik oleh banyak politisi di Washington.

Dengan kembalinya Donald Trump ke kekuasaan di Amerika Serikat pada tahun 2025, hubungan bilateral tampaknya bergeser menuju kerja sama yang lebih erat berdasarkan pragmatisme keamanan. Bukele telah menawarkan diri untuk menerima pendaratan pesawat deportasi massal dari AS dan bahkan menawarkan untuk “menyewa” sistem penjaranya bagi narapidana asing dengan biaya tertentu. Perubahan ini menandakan pergeseran dalam kebijakan luar negeri AS di kawasan tersebut, di mana stabilitas keamanan dan kontrol migrasi mulai diprioritaskan di atas promosi norma-norma demokrasi liberal dan hak asasi manusia.

Tantangan Keberlanjutan: Masa Depan Model Bukele

Meskipun saat ini menikmati popularitas yang sangat tinggi—mencapai 92% dalam beberapa survei—keberlanjutan Model Bukele menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Pertama adalah biaya finansial dari sistem inkaserasi massal. Menjaga lebih dari 110.000 orang di penjara membutuhkan anggaran yang sangat besar yang bisa dialihkan dari layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Kedua adalah risiko bahwa geng-geng tersebut, meskipun saat ini lumpuh secara operasional, masih mempertahankan kekayaan dan jaringan yang tidak tersentuh sepenuhnya, yang dapat meledak kembali jika kesepakatan rahasia atau represi negara melemah.

Terakhir, ada pertanyaan mengenai apa yang terjadi ketika janji keamanan tidak lagi cukup untuk menutupi kegagalan ekonomi. Jika pengangguran tetap tinggi dan biaya hidup terus meningkat, masyarakat mungkin mulai mempertanyakan harga dari hilangnya kebebasan sipil mereka. Para analis memprediksi bahwa seiring menurunnya popularitas, Bukele mungkin akan semakin bergantung pada militer dan represi politik untuk mempertahankan kekuasaannya, sebuah pola yang lazim dalam sejarah otoritarianisme di Amerika Latin.

Kesimpulan: Pelajaran dari El Salvador untuk Demokrasi Global

Model Bukele adalah peringatan keras bagi demokrasi global mengenai kerapuhan institusi di hadapan krisis keamanan yang akut. Pengalaman El Salvador menunjukkan bahwa masyarakat yang putus asa akan dengan rela menyerahkan hak-hak hukum mereka kepada seorang pemimpin karismatik yang mampu memberikan hasil nyata dalam hal keselamatan fisik.¹⁰ Namun, keamanan yang dicapai melalui penghapusan checks and balances, penahanan massal tanpa proses, dan manipulasi konstitusi adalah keamanan yang sangat rapuh dan bergantung pada kemauan satu individu.

Pencapaian Bukele dalam menghancurkan hegemoni geng adalah sebuah prestasi yang tidak dapat diabaikan, namun metode yang digunakan telah menciptakan preseden berbahaya di mana “efektivitas” digunakan sebagai pembenaran untuk otoritarianisme. Bagi komunitas internasional, tantangannya adalah bagaimana membantu negara-negara yang dilanda kekerasan untuk mencapai keamanan tanpa harus mengorbankan fondasi dasar hak asasi manusia. Di El Salvador, eksperimen ini masih berlangsung, dan hasil akhirnya akan menentukan apakah “Model Bukele” adalah solusi masa depan bagi ketertiban atau sekadar babak baru dalam sejarah panjang ketidakstabilan dan kediktatoran di Amerika Tengah. Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari jalanan yang tenang hari ini, tetapi dari kemampuan negara untuk memberikan keadilan bagi yang tidak bersalah dan membangun ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya, sesuatu yang hingga kini masih menjadi tanda tanya besar dalam kepemimpinan Nayib Bukele.