Pedang Bermata Dua: Bagaimana Sanksi Ekonomi AS Mendorong Lahirnya Tatanan Keuangan Dunia Baru

Eksordium: Transformasi Dolar dari Fasilitator Dagang Menjadi Instrumen Statecraft

Dominasi dolar Amerika Serikat (AS) sejak berakhirnya Perang Dunia II bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan fondasi bagi tatanan geopolitik kontemporer. Melalui sistem Bretton Woods, dolar ditetapkan sebagai mata uang cadangan utama dunia, memberikan Washington keuntungan struktural yang unik dalam apa yang disebut sebagai “hak istimewa yang selangit” (exorbitant privilege). Namun, dalam tiga dekade terakhir, dan secara drastis sejak peristiwa 11 September, peran dolar telah bergeser dari sekadar unit hitung dan media pertukaran yang netral menjadi instrumen kekuasaan negara yang paling ampuh. Fenomena ini, yang secara luas dikenal sebagai “weaponization of the dollar” atau persenjataan dolar, melibatkan pemanfaatan kendali AS atas infrastruktur keuangan global untuk memaksakan kepatuhan politik, menghukum musuh, dan membatasi akses aktor-aktor yang tidak sejalan ke dalam sirkuit modal internasional.

Persenjataan keuangan ini beroperasi pada tingkat yang jauh melampaui sanksi perdagangan tradisional. Ia memanfaatkan interkoneksi sistem keuangan global di mana hampir setiap transaksi dolar—di mana pun ia terjadi di dunia—pada akhirnya akan melewati bank koresponden di New York atau melalui mekanisme kliring Federal Reserve. Dengan kontrol ini, Washington memiliki kemampuan untuk memutus hubungan negara, bank, atau individu dari ekonomi global hampir seketika. Namun, efektivitas instrumen ini mulai menciptakan dialektika yang merusak: semakin sering AS menggunakan dolar sebagai senjata untuk mencapai tujuan keamanan domestiknya, semakin besar insentif bagi negara-negara lain untuk mencari alternatif yang bebas dari pengaruh Washington.

Peristiwa tahun 2022, di mana Amerika Serikat dan sekutu G7 membekukan sekitar $300 miliar cadangan devisa Rusia, menandai titik balik bersejarah. Untuk pertama kalinya, aset berdaulat dari anggota ekonomi utama dunia diblokir, mengirimkan pesan yang tidak ambigu kepada seluruh manajer cadangan devisa di dunia: aset yang disimpan dalam denominasi dolar bukan lagi aset yang sepenuhnya “bebas risiko”. Analisis mendalam terhadap tren ini menunjukkan bahwa kebijakan keamanan AS, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas melalui tekanan ekonomi, secara tidak sengaja telah mempercepat fragmentasi tatanan ekonomi global dan mendorong lahirnya sistem keuangan multipolar.

Arsitektur Teknis Persenjataan Keuangan: SWIFT, CHIPS, dan Fedwire

Untuk memahami bagaimana dolar dipersenjatai, sangat penting untuk membedah infrastruktur teknis yang menopang pergerakan uang global. Sistem ini sering dianggap sebagai jaringan pipa yang netral, namun dalam praktiknya, ia memiliki titik-titik kontrol yang sangat terkonsentrasi di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

Sistem Pesan SWIFT dan Kekuatan Pengucilan

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) sering disalahpahami sebagai sistem transfer uang. Faktanya, SWIFT adalah jaringan pesan aman yang menghubungkan lebih dari 11.500 lembaga keuangan di lebih dari 200 negara. Tanpa pesan SWIFT, instruksi pembayaran lintas batas menjadi lambat, tidak aman, dan sangat mahal. Meskipun SWIFT adalah koperasi yang berbasis di Belgia, ketergantungan operasional dan integrasi hukumnya dengan sistem keuangan Barat berarti ia harus tunduk pada perintah sanksi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Penggunaan SWIFT sebagai senjata dimulai secara signifikan pada tahun 2012 ketika bank-bank Iran diputus sambungannya dari jaringan tersebut. Hal ini melumpuhkan kemampuan Iran untuk menerima pembayaran ekspor minyak, yang menyebabkan krisis inflasi dan devaluasi mata uang yang parah di dalam negeri. Pada tahun 2022, pengusiran tujuh bank besar Rusia dari SWIFT kembali menegaskan peran sistem ini sebagai “gerbang masuk” yang bisa ditutup kapan saja oleh Washington dan sekutunya.

Mekanisme Kliring: CHIPS dan Dominasi Perbankan Koresponden

Jika SWIFT adalah sistem pengiriman pesan, maka Clearing House Interbank Payments System (CHIPS) adalah mesin penyelesaiannya. CHIPS memproses sekitar $1,8 triliun transaksi setiap hari, yang mewakili sebagian besar perdagangan valuta asing dan pembayaran komersial dalam dolar di seluruh dunia. Karena hampir semua transaksi dolar internasional harus diselesaikan melalui bank di AS, regulator Amerika memiliki jangkauan ekstrateritorial yang luar biasa.

Melalui Office of Foreign Assets Control (OFAC) di Departemen Keuangan AS, pemerintah dapat memberikan sanksi kepada bank mana pun di dunia yang memfasilitasi transaksi bagi entitas yang dilarang. Jika sebuah bank di Singapura atau Jerman melanggar sanksi AS, mereka berisiko kehilangan akses ke sistem kliring dolar, yang berarti mereka tidak lagi dapat melayani nasabah internasional mereka secara efektif. Risiko “kehilangan akses dolar” inilah yang memaksa kepatuhan global terhadap hukum AS, bahkan jika hukum tersebut tidak diakui oleh pemerintah negara bank tersebut berada.

Tabel berikut menyajikan struktur infrastruktur keuangan utama yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Amerika Serikat:

Studi Kasus Pembekuan Aset Rusia 2022: Runtuhnya Kesucian Cadangan Devisa

Langkah Amerika Serikat dan sekutu Baratnya untuk membekukan sekitar $300 miliar cadangan devisa Bank Sentral Rusia setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022 sering digambarkan sebagai “momen nuklir” dalam sejarah keuangan dunia. Sebelum tindakan ini, terdapat konsensus yang tak terucapkan di kalangan manajer cadangan devisa bahwa aset bank sentral adalah “sacrosanct” atau suci dan dilindungi oleh kekebalan kedaulatan (sovereign immunity).

Transformasi Aset Aman Menjadi Kewajiban Politik

Keputusan untuk memblokir akses Rusia ke kepemilikan dolar, euro, dan emasnya telah mengubah paradigma fundamental mengenai apa itu “aset aman”. Cadangan devisa yang disimpan di institusi Barat sekarang dipandang bukan lagi sebagai kekayaan yang tersimpan, melainkan sebagai kewajiban (liabilities) yang dapat dibatalkan secara sepihak oleh negara penerbit berdasarkan pertimbangan politik. Rusia, yang sebelumnya telah melakukan strategi dedolarisasi secara bertahap sejak 2014, tetap terjebak karena sebagian besar cadangannya masih disimpan dalam euro dan instrumen keuangan Barat lainnya.

Tindakan ini menciptakan risiko sistemik terhadap kepercayaan global. Jika sebuah negara dengan kekuatan ekonomi sebesar Rusia—anggota G20 dan eksportir energi utama—dapat diputus dari cadangannya sendiri, maka negara mana pun yang tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik AS akan merasa terancam. Dampaknya terlihat pada data IMF yang menunjukkan bahwa pangsa dolar dalam cadangan devisa global telah menurun di bawah 58%, level terendah dalam beberapa dekade, seiring dengan percepatan diversifikasi oleh bank-bank sentral ke mata uang lain dan emas.

Debat Mengenai Penyitaan dan Reparasi (2024-2025)

Memasuki tahun 2024 dan 2025, kontroversi meningkat dari sekadar “pembekuan” menuju wacana “penyitaan” permanen aset tersebut untuk mendanai Ukraina. Di bawah kerangka REPO Act yang disahkan di AS, eksekutif diberikan wewenang untuk menyita aset Rusia yang dibekukan di yurisdiksi AS. Namun, sebagian besar aset Rusia berada di Eropa, khususnya di Euroclear (Belgia), yang memegang sekitar €190 miliar.

Eropa menghadapi dilema yang lebih akut: menyita aset tersebut secara langsung berisiko merusak status internasional euro dan memicu pelarian modal dari negara-negara non-Barat. Sebagai kompromi, Uni Eropa mulai menggunakan keuntungan bunga dari aset tersebut (yang mencapai sekitar €5-7 miliar per tahun) untuk mendukung Ukraina, sebuah langkah yang dianggap Rusia sebagai pencurian legal dan telah memicu ancaman pembalasan terhadap aset Barat di Rusia.

Tekanan Terhadap Tiongkok dan Iran: Persenjataan Rantai Pasokan dan Teknologi

Persenjataan dolar tidak terbatas pada pembekuan aset bank sentral, tetapi juga merambah ke pengendalian teknologi kritis dan rantai pasokan global. Strategi ini sangat jelas terlihat dalam kampanye AS terhadap Iran dan sektor teknologi Tiongkok.

Iran dan Efektivitas Sanksi Sekunder

Iran telah menjadi laboratorium bagi sanksi finansial AS yang paling agresif. Sejak AS menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018, Washington telah menerapkan sanksi sekunder yang memaksa perusahaan-perusahaan di seluruh dunia untuk memilih antara berbisnis dengan Iran atau mempertahankan akses ke sistem perbankan AS. Meskipun sanksi ini telah menyebabkan krisis ekonomi yang parah di Iran, para analis mencatat bahwa mereka belum berhasil mengubah perilaku strategis pemerintah Iran secara fundamental, yang justru semakin mempererat hubungan ekonomi dengan Tiongkok dan Rusia.

Tiongkok: Menghadapi “Choke Points” Finansial dan Tekno-Nasionalisme

Terhadap Tiongkok, AS menggunakan sanksi finansial untuk menargetkan perusahaan-perusahaan yang dianggap sebagai ancaman keamanan nasional, seperti Huawei, SMIC, dan berbagai entitas yang terkait dengan program militer. Dengan memasukkan perusahaan-perusahaan ini ke dalam “Entity List” atau Daftar SDN, AS secara efektif melarang penggunaan teknologi Amerika dan transaksi dalam dolar oleh entitas tersebut.

Tiongkok merespons dengan kebijakan “tekno-nasionalisme” dan percepatan pembangunan infrastruktur keuangan yang independen dari AS. Hal ini mencakup pengembangan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) sebagai alternatif SWIFT untuk penyelesaian transaksi dalam yuan. Selain itu, Tiongkok telah memanfaatkan ketergantungan AS pada rantai pasokan bahan baku tertentu, seperti elemen tanah jarang (rare earth), sebagai alat tekan balik, menciptakan dinamika perang ekonomi yang saling merugikan.

Lahirnya Tatanan Keuangan Multipolar: CIPS, SPFS, dan mBridge

Reaksi global terhadap persenjataan dolar telah memicu percepatan pembangunan infrastruktur keuangan alternatif. Jika sebelumnya dolar dianggap sebagai satu-satunya jalur yang layak, kini muncul jalur-jalur paralel yang dirancang untuk menjadi “kebal sanksi” (sanctions-proof).

CIPS: Tulang Punggung Internasionalisasi Yuan

China’s Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) telah tumbuh pesat sejak peluncurannya. Meskipun saat ini volumenya masih jauh di bawah SWIFT, CIPS menawarkan jalur langsung untuk penyelesaian transaksi dalam yuan tanpa melalui bank koresponden AS. Pada tahun 2024, CIPS memproses sekitar 8,2 juta transaksi dengan nilai total RMB 175,49 triliun ($24,47 triliun), meningkat 42% dari tahun sebelumnya.

Namun, tantangan utama CIPS adalah bahwa sekitar 80% transaksinya masih menggunakan standar pesan SWIFT. Untuk benar-benar mandiri, CIPS harus membangun jaringan pesan fungsionalnya sendiri yang diadopsi secara luas secara global, sebuah proses yang sedang berlangsung melalui kemitraan dengan negara-negara di bawah inisiatif Belt and Road.

SPFS: Strategi Ketahanan Rusia

Rusia telah mengembangkan System for Transfer of Financial Messages (SPFS) sebagai respons terhadap ancaman pengusiran dari SWIFT sejak 2014. Hingga akhir 2024, SPFS telah menghubungkan 584 organisasi, termasuk 177 non-residen dari 24 negara. Meskipun SPFS telah berhasil menjaga stabilitas transaksi domestik Rusia setelah pengusiran dari SWIFT, jangkauan internasionalnya tetap terbatas pada sekutu dekat dan negara-negara di kawasan Eurasia.

mBridge: Inovasi CBDC dan Akhir Intermediasi Dolar

Proyek mBridge, sebuah inisiatif mata uang digital bank sentral (CBDC) multi-negara yang melibatkan Tiongkok, Hong Kong, Thailand, UEA, dan Arab Saudi, mewakili tantangan teknis paling serius terhadap hegemoni dolar. Platform ini menggunakan teknologi blockchain untuk memungkinkan bank sentral melakukan penyelesaian transaksi lintas batas secara instan tanpa memerlukan bank koresponden AS atau sistem kliring dolar.

Keunggulan mBridge meliputi:

• Penyelesaian Real-Time:Transaksi yang biasanya memakan waktu berhari-hari dalam sistem tradisional dapat selesai dalam hitungan detik.
• Transparansi dan Keamanan:Penggunaan buku besar terdistribusi (distributed ledger) memastikan catatan transaksi yang tidak dapat diubah.
• Kedaulatan Moneter:Negara-negara dapat bertransaksi langsung dalam mata uang mereka sendiri tanpa risiko konversi mata uang ketiga (seperti dolar).

Hingga tahun 2025, volume transaksi mBridge telah mencapai $55,49 miliar, dengan yuan digital (e-CNY) menyumbang porsi dominan sebesar 95%. Ini menandakan pergeseran dari sekadar eksperimen laboratorium menuju implementasi komersial yang nyata.

Dedolarisasi dan Strategi BRICS+: Dari Ambisi Menuju Implementasi

Aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan), yang kini telah berkembang menjadi BRICS+ dengan masuknya anggota seperti Mesir, Ethiopia, Iran, UEA, dan Indonesia, telah menempatkan dedolarisasi di puncak agenda mereka. Meskipun wacana tentang “mata uang tunggal BRICS” masih jauh dari kenyataan karena perbedaan struktur ekonomi, strategi mereka telah bergeser ke arah yang lebih praktis: peningkatan perdagangan dalam mata uang lokal dan pembangunan “BRICS Pay”.

BRICS Pay dan Jaringan Pembayaran Terdesentralisasi

BRICS Pay dikembangkan sebagai sistem pesan keuangan terdesentralisasi yang bertujuan menjadi alternatif SWIFT. Sistem ini dirancang untuk menghubungkan jaringan pembayaran nasional yang sudah ada, seperti UPI di India, Mir di Rusia, dan Alipay/WeChat Pay di Tiongkok. Dengan mengintegrasikan sistem-system ini, BRICS berharap dapat menciptakan ekosistem pembayaran yang mulus bagi warganya dan perusahaan di seluruh blok tanpa perlu menggunakan dolar sebagai perantara.

Pada KTT Rio de Janeiro tahun 2025, para pemimpin BRICS mengumumkan bahwa 90% perdagangan antar anggota kini dilakukan dalam mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal ini secara dramatis mengurangi permintaan terhadap dolar dan meminimalkan kerentanan terhadap sanksi AS.

Peran Emas sebagai Jangkar Stabilitas

Di tengah ketidakpastian nilai mata uang fiat dan risiko pembekuan aset, emas telah kembali menjadi aset cadangan yang paling diminati. Bank-bank sentral BRICS telah menjadi pembeli emas terbesar di dunia, menyumbang lebih dari 50% pembelian global antara 2020 dan 2024. Emas dipandang sebagai aset yang tidak memiliki risiko counterparty dan tidak dapat disita secara digital.

Beberapa proposal dalam BRICS bahkan menyarankan sistem penyelesaian perdagangan yang didasarkan pada unit akun yang didukung oleh emas atau keranjang komoditas. Meskipun implementasi penuh masih dalam tahap pilot, tren ini menunjukkan kerinduan global akan jangkar nilai yang lebih stabil dan netral daripada dolar AS.

Otonomi Strategis ASEAN: Pragmatisme Melampaui Geopolitik

Asia Tenggara memberikan contoh menarik tentang dedolarisasi yang didorong oleh kebutuhan pragmatis dan stabilitas ekonomi makro, bukan sekadar konfrontasi politik. Negara-negara ASEAN menyadari bahwa ketergantungan yang berlebihan pada dolar membuat mereka terpapar pada fluktuasi kebijakan moneter Federal Reserve dan potensi guncangan eksternal.

Local Currency Settlement (LCS) dan Konektivitas QR

ASEAN telah menjadi pionir dalam Regional Payment Connectivity (RPC). Melalui standardisasi kode QR lintas batas, warga di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Singapura kini dapat melakukan pembayaran instan dalam mata uang lokal saat bepergian di wilayah tersebut. Sistem ini secara efektif melewati infrastruktur keuangan AS dan konversi mata uang ketiga.

Pada tahun 2025, perdagangan lintas batas ASEAN menggunakan mata uang lokal melonjak 112%, mencapai $14,1 miliar dalam tujuh bulan pertama. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi, tetapi juga memperdalam pasar keuangan regional dan memperkuat otonomi strategis blok tersebut.

Hubungan dengan BRICS dan Multipolaritas

Meskipun ASEAN tetap mempertahankan hubungan ekonomi yang kuat dengan Amerika Serikat, langkah Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRICS pada tahun 2025 menunjukkan tren pergeseran menuju multipolaritas. Negara-negara ASEAN memilih untuk tidak terjebak dalam persaingan blok, melainkan membangun “multipolaritas fungsional” di mana mereka dapat menggunakan sistem keuangan apa pun yang paling menguntungkan bagi kepentingan nasional mereka.

Krisis Petrodollar: Mitos vs. Pergeseran Paradigma Energi

Narasi mengenai “berakhirnya perjanjian petrodollar” antara AS dan Arab Saudi telah menjadi topik hangat yang dipenuhi dengan misinformasi. Sangat penting untuk membedakan antara klaim sensasional di media sosial dan pergeseran struktural yang sebenarnya terjadi di pasar energi global.

Meluruskan Fakta Sejarah Perjanjian 1974

Klaim bahwa “perjanjian rahasia 50 tahun” berakhir pada Juni 2024 terbukti tidak akurat secara faktual. Komisi Gabungan AS-Arab Saudi tahun 1974 memang ada, namun ia lebih berfokus pada kerja sama ekonomi dan teknis daripada mandat eksklusif harga minyak dalam dolar. Pada kenyataannya, Arab Saudi telah menerima mata uang lain untuk minyaknya di masa lalu, dan keputusan untuk mematok minyak pada dolar didasarkan pada kepentingan bersama dalam stabilitas moneter dan jaminan keamanan AS.

Pergeseran Struktural ke Arah Petroyuan

Meskipun tidak ada “kontrak yang kedaluwarsa,” Arab Saudi dan negara-negara Teluk lainnya secara aktif melakukan diversifikasi kemitraan mereka. Tiongkok sekarang menjadi importir minyak terbesar dari Arab Saudi, dan kedua negara telah mulai mengeksplorasi pembayaran dalam yuan untuk sebagian transaksi. Saudi Arabia juga telah bergabung secara resmi dengan BRICS pada tahun 2024, sebuah langkah simbolis yang menandakan kesiapan mereka untuk beroperasi dalam sistem keuangan yang lebih luas.

Alasan Arab Saudi untuk tetap menggunakan dolar saat ini adalah karena mata uang mereka (Riyal) dipatok terhadap dolar (currency peg). Mengabaikan dolar secara total akan mengharuskan mereka untuk melepaskan peg tersebut, yang dapat memicu volatilitas ekonomi yang besar. Namun, kesediaan mereka untuk menerima yuan dalam jumlah terbatas untuk membiayai impor dari Tiongkok adalah bukti bahwa monopoli absolut dolar dalam pasar energi mulai retak.

Risiko Fiskal dan Keberlanjutan Hegemoni Ekonomi AS

Ancaman terbesar bagi dominasi dolar mungkin tidak datang dari luar, melainkan dari dalam sistem ekonomi Amerika Serikat sendiri. Persenjataan dolar terjadi pada saat posisi fiskal AS berada pada tingkat yang paling rentan dalam sejarah.

Beban Utang dan Suku Bunga yang Meningkat

Pada kuartal kedua 2025, utang federal AS telah melonjak menjadi $36,2 triliun, atau sekitar 119% dari PDB. Pertumbuhan utang sebesar 8% per tahun ini jauh melampaui pertumbuhan PDB nominal yang rata-rata hanya 4,6%. Yang lebih mengkhawatirkan adalah beban pembayaran bunga bersih, yang mencapai $841 miliar dalam sepuluh bulan pertama tahun fiskal 2025, melebihi anggaran untuk Medicaid dan hampir menyamai anggaran pertahanan.

Suku bunga rata-rata pada utang AS telah meningkat menjadi 3,4% pada pertengahan 2025, tertinggi sejak akhir 2008. Peningkatan suku bunga ini secara langsung disebabkan oleh kebijakan moneter Federal Reserve untuk menjinakkan inflasi, namun ia juga mencerminkan penurunan selera investor asing terhadap obligasi AS.

Konsekuensi Dedolarisasi Terhadap Biaya Pinjaman AS

Hegemoni dolar selama ini memungkinkan AS untuk membiayai defisitnya dengan biaya rendah karena bank-bank sentral di seluruh dunia harus membeli obligasi AS untuk cadangan devisa mereka. Namun, jika proses dedolarisasi berlanjut dan bank sentral mengurangi kepemilikan dolar mereka karena ketakutan akan sanksi, permintaan terhadap obligasi AS akan menurun.

Menurut model ekonomi terbaru, setiap peningkatan 1 poin persentase dalam rasio utang-terhadap-PDB meningkatkan suku bunga jangka panjang sebesar 3 basis poin. Dengan proyeksi utang mencapai 156% dari PDB pada tahun 2055, AS menghadapi risiko krisis fiskal di mana beban bunga akan melahap sebagian besar pendapatan pemerintah. Dalam skenario ini, kemampuan Washington untuk terus menggunakan sanksi ekonomi tanpa menderita kerugian domestik yang parah akan sangat terbatas.

Rlong​=α+β(GDPDebt​)+γπe+ϵ

Di mana Rlong​ adalah suku bunga jangka panjang dan πe adalah ekspektasi inflasi. Seiring dengan meningkatnya rasio GDPDebt​, premi risiko yang diminta oleh investor global akan meningkat, terutama jika dolar tidak lagi dipandang sebagai “safe haven” yang mutlak.

Analisis Strategis: Kebijakan Keamanan yang Menjadi Bumerang

Kebijakan Amerika Serikat untuk memprioritaskan keamanan domestik dan tujuan geopolitik jangka pendek melalui sanksi ekonomi seringkali mengabaikan konsekuensi jangka panjang terhadap stabilitas sistem keuangan global.

Peringatan Janet Yellen dan Pengakuan Overreach

Menteri Keuangan Janet Yellen telah berulang kali memperingatkan bahwa penggunaan sanksi finansial yang berlebihan dapat merusak hegemoni dolar. Dalam wawancaranya, ia mengakui bahwa sanksi menciptakan keinginan bagi negara-negara yang ditargetkan untuk mencari alternatif. Meskipun Yellen tetap percaya bahwa infrastruktur institusional AS (seperti pasar modal yang dalam dan supremasi hukum) sulit untuk ditiru, pengakuan ini menunjukkan adanya ketegangan di dalam pemerintahan AS mengenai batas-batas kekuatan finansial.

Faktanya, sekitar seperempat dari populasi global kini tinggal di negara-negara yang berada di bawah sanksi AS. Skala pengenaan sanksi ini telah mencapai titik jenuh di mana sanksi tersebut tidak lagi berfungsi sebagai alat pencegah (deterrent), melainkan menjadi kondisi operasi bisnis yang harus diadaptasi melalui pembangunan sistem paralel.

Fragmentasi dan Risiko “Law of the Jungle”

Pembekuan aset Rusia telah memicu pergeseran dari hukum internasional yang berbasis aturan menuju apa yang disebut oleh beberapa kritikus sebagai kembali ke “hukum rimba,” di mana kekuatan besar dapat mengubah aturan secara sepihak untuk keuntungan mereka sendiri. Keputusan Uni Eropa untuk menggunakan Pasal 122 Perjanjian Uni Eropa—yang awalnya dimaksudkan untuk bantuan bencana alam—sebagai dasar hukum untuk mengelola aset kedaulatan asing dianggap sebagai distorsi hukum yang berbahaya.

Dampaknya adalah fragmentasi global di mana dunia terbagi menjadi beberapa blok keuangan:

1. Blok Dolar/SWIFT (Barat):Masih dominan namun semakin defensif.
2. Blok BRICS+:Berupaya membangun kemandirian melalui mata uang lokal dan teknologi digital.
3. Aktor Hub Netral:Negara-negara seperti Singapura, UEA, dan Indonesia yang berusaha untuk tetap terhubung dengan kedua sistem.

Kesimpulan: Navigasi di Tengah Transisi Tatanan Dunia

Fenomena “Weaponization of the Dollar” telah membuktikan diri sebagai pedang bermata dua yang paling tajam dalam sejarah modern ekonomi politik. Di satu sisi, ia memberikan Amerika Serikat kekuatan tanpa tanding untuk melumpuhkan musuh-musuhnya tanpa perlu melepaskan satu peluru pun. Namun di sisi lain, penggunaan yang agresif dan seringkali unilateral telah menghancurkan kepercayaan global yang merupakan fondasi utama dari kekuatan dolar itu sendiri.

Peristiwa tahun 2022-2025 telah menunjukkan bahwa dunia tidak lagi bersedia menerima tatanan moneter unipolar yang dapat digunakan sebagai alat pemaksaan geopolitik. Kebangkitan platform digital seperti mBridge, penguatan aliansi BRICS+, dan langkah pragmatis ASEAN untuk menggunakan mata uang lokal adalah sinyal kuat bahwa transisi menuju tatanan keuangan multipolar sedang berlangsung.

Bagi Amerika Serikat, tantangan ke depan adalah melakukan kalibrasi ulang antara kepentingan keamanan nasional dan pemeliharaan integritas sistem keuangan global. Jika Washington terus menggunakan dolar sebagai senjata tanpa mempertimbangkan erosi kepercayaan dan beban utang domestik yang meningkat, ia berisiko mempercepat keruntuhan hegemoni ekonomi yang selama ini ingin dilindunginya. Tatanan dunia baru kemungkinan besar tidak akan melihat “kematian” dolar secara mendadak, melainkan pengecilan perannya menjadi salah satu dari beberapa kutub kekuatan dalam sistem global yang jauh lebih terfragmentasi dan kompleks.

Transisi ini menuntut kebijakan yang lebih fleksibel dari semua pihak. Negara-negara berkembang harus terus membangun ketahanan melalui diversifikasi aset dan konektivitas regional, sementara kekuatan Barat harus menyadari bahwa dominasi keuangan bukanlah hak yang diberikan secara permanen, melainkan amanah yang bergantung pada persepsi netralitas dan stabilitas global. Pedang bermata dua ini telah ditarik; bagaimana ia digunakan dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan wajah ekonomi dunia untuk sisa abad ke-21.