Diplomasi Perangkap Utang dan Transformasi Kedaulatan: Analisis Geopolitik Pinjaman Infrastruktur dan Narasi Kolonialisme Baru dalam Relasi Kekuatan Besar

Fenomena diplomasi perangkap utang (Debt-Trap Diplomacy atau DTD) telah berevolusi dari sekadar terminologi akademis menjadi poros utama dalam diskursus hubungan internasional kontemporer, yang mencerminkan ketegangan mendalam antara kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pemeliharaan kedaulatan nasional. Istilah ini pertama kali dicetuskan oleh akademisi India, Brahma Chellaney, pada tahun 2017 untuk menggambarkan strategi di mana negara kreditur—secara spesifik merujuk pada Republik Rakyat Tiongkok (RRT)—memberikan pinjaman besar kepada negara-negara berkembang yang secara ekonomi rentan untuk proyek infrastruktur yang seringkali tidak memiliki kelayakan komersial yang memadai. Premis dasarnya menyatakan bahwa ketika negara peminjam gagal memenuhi kewajiban pembayaran, negara kreditur akan memanfaatkan beban utang tersebut untuk mengekstrak konsesi politik atau ekonomi, termasuk pengalihan aset strategis, yang pada akhirnya mengikis otonomi negara peminjam. Narasi ini telah diadopsi secara luas oleh administrasi Amerika Serikat berturut-turut, menjadikannya bagian dari leksikon resmi diplomasi publik untuk memperingatkan negara-negara berkembang tentang risiko kemitraan strategis dengan Tiongkok. Namun, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa realitas di lapangan jauh lebih kompleks, melibatkan interaksi antara ambisi geopolitik global, kebutuhan pembangunan domestik yang mendesak, dan dinamika tata kelola internal di negara-negara peminjam.

Arsitektur Teoritis: Utang sebagai Instrumen Kekuasaan dan Kolonialisme Baru

Memahami diplomasi perangkap utang memerlukan tinjauan mendalam terhadap konsep kekuasaan struktural dan teori ketergantungan dalam hubungan internasional. Kekuasaan struktural memungkinkan aktor tertentu untuk membentuk kerangka kerja di mana aktor lain beroperasi, seringkali tanpa penggunaan paksaan militer langsung. Dalam konteks pembiayaan pembangunan abad ke-21, utang berfungsi sebagai instrumen yang menciptakan ketergantungan jangka panjang, yang oleh beberapa kritikus disebut sebagai kelanjutan dari ekstraksi kolonial di mana mekanisme keuangan menggantikan pendudukan fisik.

Evolusi Neokolonialisme Finansial

Konsep “neokolonialisme” sendiri memiliki akar sejarah yang kuat, terutama dalam pidato-pidato pemimpin revolusioner seperti Thomas Sankara dari Burkina Faso. Pada tahun 1987, Sankara menyatakan bahwa utang adalah bentuk penaklukan kembali Afrika yang dikelola secara cerdas, bertujuan untuk menundukkan pertumbuhan dan perkembangannya melalui aturan asing. Dalam perspektif ini, utang bukan sekadar masalah keuangan, melainkan alat politik yang digunakan oleh lembaga keuangan internasional (LKI) dan kekuatan besar untuk mendikte kebijakan domestik melalui Program Penyesuaian Struktural (Structural Adjustment Programs/SAP).

Tabel berikut merinci perbandingan antara berbagai bentuk pengaruh eksternal terhadap kedaulatan negara berkembang berdasarkan mekanisme kontrol utamanya.

Penting untuk dicatat bahwa sementara narasi DTD berfokus pada potensi penyitaan aset fisik oleh Tiongkok, kritik neokolonialisme tradisional lebih menekankan pada “kekerasan struktural” yang ditimbulkan oleh kebijakan penghematan (austerity) IMF yang menghancurkan ekonomi lokal dan memicu ketidakstabilan sosial di negara peminjam. Dengan demikian, perdebatan tentang kolonialisme baru melibatkan dua kutub pengaruh yang berbeda: satu berbasis pada kontrol kebijakan (Barat/IMF) dan satu berbasis pada kontrol infrastruktur serta ketergantungan finansial bilateral (Tiongkok).

Mekanisme Pinjaman Tiongkok: Inisiatif Sabuk dan Jalan (BRI)

Republik Rakyat Tiongkok telah muncul sebagai kreditur bilateral terbesar di dunia, dengan klaim luar biasa yang melebihi 5% dari PDB global pada tahun 2020. Melalui Belt and Road Initiative (BRI) yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013, Tiongkok telah menyalurkan lebih dari USD 1 triliun dalam bentuk pinjaman dan investasi untuk proyek-proyek yang menghubungkan Asia, Afrika, dan Eropa. BRI bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi besar untuk meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi Tiongkok serta mengamankan rantai pasokan globalnya.

Karakteristik Unik Pinjaman Tiongkok

Pinjaman Tiongkok, yang sebagian besar disalurkan melalui bank kebijakan seperti China Development Bank (CDB) dan Export-Import Bank of China (Exim Bank), memiliki fitur teknis yang sangat berbeda dari standar Paris Club atau lembaga multilateral Barat.

1. Suku Bunga dan Sifat Pinjaman: Berbeda dengan bantuan pembangunan tradisional, sebagian besar pembiayaan Tiongkok bersifat komersial. Suku bunga rata-rata untuk pinjaman Tiongkok adalah sekitar 3,2%, jauh lebih tinggi dibandingkan suku bunga IMF (sekitar 1,05%) atau pinjaman lunak Bank Dunia. Namun, pinjaman ini masih lebih kompetitif dibandingkan Eurobond yang rata-rata mencapai 6,9%.
2. Kerahasiaan Kontrak (Opacity): Kontrak pinjaman Tiongkok seringkali mengandung klausul kerahasiaan yang ketat. Klausul ini melarang negara peminjam untuk mengungkapkan persyaratan pinjaman kepada publik, yang menciptakan tantangan bagi transparansi fiskal dan analisis keberlanjutan utang oleh pihak ketiga.
3. Agunan dan Jaminan: Banyak pinjaman Tiongkok didukung oleh aset atau ekspor komoditas (misalnya minyak di Venezuela atau tembaga di Zambia). Hal ini memberikan jaminan bagi kreditur Tiongkok tetapi meningkatkan risiko bagi peminjam jika terjadi fluktuasi harga komoditas atau gagal bayar.
4. Klausul Hukum yang Tidak Biasa: Kontrak-kontrak tersebut seringkali mencakup klausul “cross-default” yang luas, yang memungkinkan bank Tiongkok menuntut pembayaran segera jika peminjam gagal bayar kepada kreditur lain, serta mekanisme rekening cadangan yang dikendalikan oleh kreditur.

Dampak terhadap Kelangsungan Hidup Pemimpin (Leader Survival)

Salah satu aspek yang jarang dibahas dalam diskursus DTD adalah bagaimana pinjaman Tiongkok mempengaruhi dinamika politik internal. Karena Tiongkok menganut prinsip non-interferensi dan tidak menuntut reformasi demokrasi atau transparansi, para pemimpin di negara berkembang seringkali lebih memilih pinjaman Tiongkok untuk membiayai proyek-proyek besar yang meningkatkan popularitas mereka dalam jangka pendek. Penelitian menunjukkan bahwa pinjaman Tiongkok secara positif mempengaruhi kelangsungan hidup pemimpin petahana, terutama di rezim yang lebih korup, di mana dana tersebut dapat digunakan untuk mendanai proyek di daerah kelahiran pemimpin atau untuk skema “kickback” yang menguntungkan elit.

Dekonstruksi Mitos Pelabuhan Hambantota: “Exhibit A” yang Kontroversial

Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka telah menjadi poster utama dalam narasi diplomasi perangkap utang. Narasi populer yang sering diulang di media Barat menyatakan bahwa Tiongkok menjebak Sri Lanka dalam utang yang tidak berkelanjutan untuk membangun pelabuhan tersebut, dan kemudian memaksa negara itu untuk menyerahkan aset tersebut melalui sewa selama 99 tahun sebagai bentuk penyitaan aset (asset seizure). Namun, analisis data keuangan dan sejarah proyek ini memberikan gambaran yang jauh lebih nuansa.

Inisiatif Domestik vs Paksaan Eksternal

Pembangunan pelabuhan di Hambantota adalah inisiatif yang didorong oleh pemerintah Sri Lanka sendiri, khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Mahinda Rajapaksa, yang ingin mengubah daerah asalnya menjadi pusat ekonomi baru. Proyek ini telah direncanakan sejak awal 2000-an, jauh sebelum BRI ada. Meskipun studi kelayakan awal meragukan nilai komersialnya, pemerintah Sri Lanka tetap bersikeras melanjutkan proyek tersebut dan secara aktif mencari pendanaan dari berbagai sumber sebelum akhirnya Tiongkok setuju untuk memberikan pinjaman.

Hakikat Transaksi Sewa 2017

Sewa Pelabuhan Hambantota kepada China Merchants Port (CMPort) pada tahun 2017 bukanlah sebuah pertukaran utang-ke-ekuitas (debt-for-equity swap). Berdasarkan bukti dokumenter, kontrak pinjaman asli untuk pembangunan pelabuhan tetap terpisah dari perjanjian sewa tersebut. Pemerintah Sri Lanka yang baru, di bawah Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe, memutuskan untuk menyewakan pelabuhan tersebut guna mendapatkan dana tunai sebesar USD 1,12 miliar. Dana ini digunakan bukan untuk membayar utang pelabuhan kepada Tiongkok, melainkan untuk memperkuat cadangan devisa Sri Lanka dan memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur komersial Barat (International Sovereign Bonds/ISB) yang memiliki suku bunga jauh lebih tinggi.

Tabel berikut menunjukkan komposisi utang luar negeri Sri Lanka pada saat krisis mulai memuncak, yang menyoroti bahwa Tiongkok bukanlah kreditur tunggal yang mendominasi.

Analisis ini menunjukkan bahwa krisis utang Sri Lanka lebih disebabkan oleh akumulasi pinjaman komersial yang mahal dari pasar modal internasional dan kegagalan manajemen fiskal domestik, daripada rencana jahat Tiongkok untuk menyita aset. Namun, persepsi global tentang “perangkap utang” tetap bertahan karena opasitas kontrak asli dan nilai strategis lokasi pelabuhan tersebut dalam kontestasi geopolitik di Samudra Hindia.

Pakistan dan CPEC: Kedaulatan dalam Bayang-bayang Koridor Ekonomi

Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC) mewakili investasi bilateral terbesar di bawah BRI, dengan nilai proyek yang mencapai USD 65 miliar. Bagi Pakistan, CPEC adalah peluang transformatif untuk mengatasi kekurangan energi yang kronis dan membangun infrastruktur modern. Namun, besarnya proyek ini telah menciptakan tingkat ketergantungan yang luar biasa, yang mulai mengubah struktur kedaulatan dan tata kelola keamanan nasional Pakistan.

Ketergantungan Finansial dan Risiko Gagal Bayar

Pakistan menghadapi beban utang luar negeri yang sangat besar, melebihi USD 130 miliar pada akhir 2023. Utang kepada Tiongkok sendiri mencapai sekitar USD 26,6 miliar, atau lebih dari 72% dari total utang bilateral Pakistan. Ketergantungan ini membuat Pakistan terjebak dalam siklus di mana mereka harus meminjam dari satu pihak untuk membayar pihak lain. Sebagai contoh, Pakistan baru-baru ini harus mendapatkan paket penyelamatan sebesar USD 7 miliar dari IMF untuk menghindari kebangkrutan, yang hanya dapat dilakukan setelah Tiongkok setuju untuk memberikan “rollover” (perpanjangan) pada utang-utang yang jatuh tempo.

Transformasi Tata Kelola Keamanan: Erosi Otonomi

Pengaruh Tiongkok terhadap kedaulatan Pakistan paling nyata terlihat dalam sektor keamanan. Akibat meningkatnya serangan terhadap pekerja dan infrastruktur Tiongkok oleh kelompok separatis, Beijing telah menekan Islamabad untuk meningkatkan standar keamanannya.

1. Global Security Initiative (GSI): Tiongkok mendorong Pakistan untuk mengadopsi kerangka kerja GSI-nya, yang mengutamakan kerja sama keamanan kolektif untuk melindungi investasi.
2. Latihan dan Operasi Bersama: Pakistan telah setuju untuk melakukan latihan paramiliter dan polisi bersama dengan Tiongkok, termasuk pelatihan polisi Pakistan di Xinjiang. Ini dipandang sebagai langkah awal menuju kehadiran personel keamanan Tiongkok yang lebih permanen di tanah Pakistan.
3. Perusahaan Keamanan Swasta (PSC) Tiongkok: Terdapat tekanan bagi Pakistan untuk mengizinkan perusahaan keamanan swasta Tiongkok mengelola “grid keamanan dalam” (inner security grid) di lokasi-lokasi proyek CPEC, sementara pasukan keamanan Pakistan hanya mengawasi “grid luar”.
4. Alokasi Anggaran Khusus: Di tengah krisis ekonomi, pemerintah Pakistan baru-baru ini menyetujui anggaran tambahan sebesar PKR 45 miliar khusus untuk perlindungan kepentingan Tiongkok, yang menunjukkan prioritas kebijakan nasional yang semakin didikte oleh kebutuhan untuk memuaskan kreditur utama.

Dilema Pelabuhan Gwadar: Antara Komersialisme dan Militerisme

Pelabuhan Gwadar, yang dikelola oleh perusahaan milik negara Tiongkok, sering dikritik karena kurangnya aktivitas komersial. Pelabuhan ini belum menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi Pakistan, namun nilai strategisnya sebagai gerbang ke Samudra Hindia sangat besar bagi angkatan laut Tiongkok. Spekulasi mengenai pembangunan pangkalan angkatan laut Tiongkok di Gwadar terus berlanjut, dan mengingat ketergantungan utang yang mendalam, Pakistan mungkin akan merasa sangat sulit untuk menolak permintaan akses militer tersebut di masa depan.

IMF dan Tantangan Penyesuaian Struktural: “Perangkap Kebijakan” Barat

Meskipun kritik terhadap Tiongkok mendominasi berita utama, pengaruh lembaga donor tradisional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) juga menghadirkan tantangan signifikan terhadap kedaulatan negara peminjam. Jika Tiongkok mempengaruhi kedaulatan melalui kontrol aset fisik dan ketergantungan strategis, IMF melakukannya melalui kontrol langsung terhadap kebijakan ekonomi dan sosial domestik.

Mekanisme Kontrol IMF

Pinjaman IMF biasanya datang dalam paket penyelamatan untuk negara yang menghadapi krisis neraca pembayaran. Sebagai imbalan atas pendanaan, negara peminjam harus menandatangani Letter of Intent yang berisi serangkaian kondisionalitas kebijakan yang ketat.

• Austeritas (Pengetatan Fiskal): IMF sering menuntut pengurangan pengeluaran publik, termasuk pemotongan subsidi energi dan pangan, yang secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat miskin.
• Reformasi Struktural: Ini mencakup privatisasi perusahaan milik negara (BUMN), liberalisasi perdagangan, dan devaluasi mata uang untuk meningkatkan daya saing ekspor.
• Transparansi dan Audit: IMF menuntut akses penuh ke data keuangan negara, termasuk rincian pinjaman dari pihak lain (seperti Tiongkok), sebagai syarat untuk memberikan bantuan.

Perdebatan “Struktur Kekerasan”

Kritikus seperti Thomas Sankara dan para akademisi dari Global South berpendapat bahwa kebijakan IMF menciptakan siklus kemiskinan dan ketergantungan yang permanen Mereka menyebutnya sebagai “kekerasan struktural” karena kebijakan penghematan yang dipaksakan seringkali menyebabkan pembongkaran layanan kesehatan dan pendidikan publik, yang pada akhirnya melumpuhkan potensi pembangunan jangka panjang suatu bangsa demi membayar utang kepada kreditur internasional.

Dalam konteks Pakistan, IMF menuntut reformasi pajak yang luas, kenaikan tarif listrik untuk menutupi “utang sirkuler” di sektor energi, dan pemotongan belanja federal, yang semuanya membatasi ruang bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan diskresioner.

Studi Kasus Zambia: Restrukturisasi Utang dan Persimpangan Kepentingan

Zambia memberikan contoh paling terkini tentang bagaimana persaingan antara Tiongkok dan kreditur Barat mempengaruhi kemampuan sebuah negara untuk memulihkan stabilitas ekonominya. Zambia gagal bayar pada utang Eurobond-nya pada tahun 2020, menjadikannya test case utama untuk Kerangka Kerja Bersama (Common Framework) G20 dalam restrukturisasi utang.

Kompleksitas Utang Zambia

Zambia memiliki profil utang yang sangat kompleks, yang mencakup pinjaman bilateral dari Tiongkok (sekitar 30-40% dari total utang), obligasi Eurobond komersial, dan pinjaman multilateral. Tiongkok telah mendanai proyek-proyek besar di sektor transportasi dan energi, namun banyak dari pinjaman ini dilakukan dengan tingkat transparansi yang rendah.

Kebuntuan Negosiasi Multilateral

Selama bertahun-tahun, proses restrukturisasi Zambia terhambat karena ketidaksepakatan antara Tiongkok dan kreditur Paris Club. Tiongkok awalnya bersikeras melakukan negosiasi secara bilateral dan menolak untuk memberikan “haircut” (penghapusan sebagian pokok utang) kecuali lembaga multilateral seperti Bank Dunia juga ikut menanggung kerugian. Di sisi lain, kreditur Barat menuduh Tiongkok sengaja menghambat proses tersebut untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Pada tahun 2023, terjadi terobosan di mana Tiongkok setuju untuk menjadi ketua bersama komite kreditur Zambia bersama Prancis. Hal ini menunjukkan pergeseran pragmatis di pihak Beijing, yang mulai menyadari bahwa tanpa kerja sama internasional, kegagalan sistemik di negara-negara peminjam akan merugikan semua pihak. Namun, kedaulatan Zambia tetap terbelenggu selama bertahun-tahun dalam proses negosiasi yang berlarut-larut, yang menghentikan investasi baru dan memperburuk krisis ekonomi domestik.

Geopolitik Narasi: Diplomasi Perangkap Utang sebagai Alat Kekuatan Lunak

Penting untuk menganalisis istilah “Diplomasi Perangkap Utang” bukan hanya sebagai fenomena ekonomi, tetapi juga sebagai konstruksi ideologis dalam persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Motivasi di Balik Narasi DTD

Para ahli berpendapat bahwa promosi gencar narasi DTD oleh Amerika Serikat dan sekutunya bertujuan untuk merusak reputasi internasional Tiongkok dan menghalangi negara-negara berkembang untuk bergabung dengan BRI. Dengan membingkai investasi Tiongkok sebagai tindakan “predator” atau “imperialisme kreditur,” Barat mencoba memposisikan kembali dirinya sebagai mitra pembangunan yang lebih aman dan transparan.

Namun, narasi ini seringkali dianggap patronizing oleh negara-negara di Global South. Para pemimpin di Afrika dan Asia sering berargumen bahwa mereka memiliki agensi untuk mengevaluasi risiko sendiri dan bahwa pinjaman Tiongkok mengisi kesenjangan infrastruktur yang selama ini diabaikan oleh lembaga keuangan Barat. Sebagai contoh, sementara Bank Dunia beralih fokus ke proyek-proyek peningkatan kapasitas (pendidikan, kesehatan), Tiongkok tetap bersedia mendanai proyek fisik besar seperti pelabuhan dan rel kereta api yang dianggap vital bagi pertumbuhan ekonomi.

Dampak terhadap Perilaku Internasional dan Voting di PBB

Ketergantungan utang juga memiliki implikasi nyata pada perilaku diplomatik di forum internasional seperti Majelis Umum PBB (UNGA). Penelitian menunjukkan bahwa negara-negara dengan beban utang tinggi cenderung menyelaraskan posisi politik mereka dengan kreditur utama mereka untuk mengamankan bantuan atau restrukturisasi utang. Menariknya, selama krisis utang, negara-negara yang berutang besar kepada Tiongkok seringkali justru bergerak mendekati posisi kebijakan Barat di UNGA, kemungkinan besar sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan dari IMF dan kreditur Barat guna menyeimbangkan tekanan dari Tiongkok.

Masa Depan Pembiayaan Pembangunan dan Perlindungan Kedaulatan

Evolusi perdebatan tentang diplomasi perangkap utang mengarah pada kebutuhan akan standar global baru dalam pemberian pinjaman berdaulat. Baik model Tiongkok maupun Barat memiliki kelebihan dan kekurangan yang harus dinavigasi oleh negara berkembang.

Menuju Transparansi yang Lebih Besar

Kritik terhadap opasitas kontrak Tiongkok telah mendorong gerakan menuju transparansi yang lebih besar. Beberapa negara mulai menuntut agar kontrak pinjaman infrastruktur ditinjau oleh parlemen dan tersedia untuk publik guna mencegah korupsi dan memastikan akuntabilitas. Tiongkok sendiri mulai menyempurnakan praktiknya dengan memberikan lebih banyak bantuan likuiditas melalui jaringan swap line bank sentralnya (PBOC), yang berfungsi mirip dengan fungsi penyelamatan IMF namun tanpa kondisionalitas politik yang sama.

Agensi Negara Peminjam dan Strategi Hedging

Kedaulatan nasional paling baik dilindungi bukan dengan menolak satu kutub kekuatan, melainkan dengan mempraktikkan diplomasi yang lincah atau hedging. Negara-negara yang sukses adalah mereka yang mampu menggunakan persaingan antara Tiongkok dan Barat untuk mendapatkan persyaratan pinjaman terbaik, sambil tetap menjaga disiplin fiskal domestik dan integritas kelembagaan. Pelajaran dari Hambantota dan Gwadar menunjukkan bahwa kegagalan kedaulatan seringkali dimulai dari kegagalan tata kelola domestik—studi kelayakan yang buruk, korupsi elit, dan ketergantungan pada pinjaman komersial jangka pendek—daripada sekadar jebakan yang dipasang oleh kekuatan asing.

Kesimpulan: Realitas Multipolar dalam Arsitektur Utang Global

Analisis komprehensif ini menunjukkan bahwa fenomena “Diplomasi Perangkap Utang” adalah realitas yang jauh lebih kompleks daripada sekadar narasi kolonialisme baru. Meskipun terdapat kasus di mana utang digunakan sebagai tuas pengaruh geopolitik, klaim tentang strategi penyitaan aset yang sistematis dan disengaja oleh Tiongkok belum didukung oleh bukti empiris yang konsisten di semua wilayah. Sebaliknya, apa yang terjadi adalah munculnya sistem kreditur baru yang menantang dominasi Barat, yang membawa peluang pembangunan sekaligus risiko ketergantungan baru.

Kolonialisme baru dalam konteks utang abad ke-21 tidak bermanifestasi sebagai pendudukan militer, melainkan sebagai erosi otonomi di dua front:

1. Front Infrastruktur dan Keamanan (Model Tiongkok): Di mana kedaulatan dikompromikan melalui kontrol fisik atas aset strategis dan integrasi dalam arsitektur keamanan kreditur (seperti yang terlihat di Pakistan).
2. Front Kebijakan dan Legislasi (Model IMF/Barat): Di mana kedaulatan dikompromikan melalui pendiktean kebijakan fiskal, moneter, dan sosial domestik yang mengutamakan kepentingan sistem moneter internasional di atas kesejahteraan warga negara.

Bagi negara berkembang, tantangan utamanya bukanlah memilih antara Tiongkok atau IMF, melainkan membangun kapasitas domestik untuk mengelola utang secara transparan dan akuntabel. Kedaulatan sejati di era utang global hanya dapat dicapai melalui diversifikasi sumber pendanaan, penguatan pengawasan parlemen terhadap perjanjian internasional, dan yang paling penting, memastikan bahwa setiap dolar yang dipinjam menghasilkan pertumbuhan produktif yang melampaui biaya utang tersebut. Dalam dunia yang semakin multipolar, utang akan terus menjadi instrumen utama dalam diplomasi kekuatan besar, namun bagaimana instrumen tersebut digunakan—sebagai tangga menuju pembangunan atau rantai menuju ketergantungan—sangat bergantung pada agensi dan integritas negara peminjam itu sendiri.