Pajak Minuman Berpemanis dan Makanan Padat Energi: Evaluasi Kebijakan Fiskal Kesehatan, Dampak Ekonomi, dan Dialektika Etika Publik

Transisi epidemiologi global dalam beberapa dekade terakhir telah menggeser beban penyakit utama dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM), dengan obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular berada di garda depan krisis kesehatan publik kontemporer. Sebagai respons terhadap eskalasi biaya kesehatan dan penurunan produktivitas nasional, berbagai pemerintahan di seluruh dunia mulai mengadopsi instrumen fiskal yang agresif, yang secara populer dikenal sebagai “pajak dosa” (sin taxes), untuk mengintervensi perilaku konsumsi masyarakat. Kebijakan ini secara spesifik menargetkan produk yang dianggap merusak kesehatan, terutama minuman berpemanis gula (Sugar-Sweetened Beverages atau SSB) dan makanan olahan padat energi atau junk food. Landasan utama dari kebijakan ini bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan negara, melainkan sebuah upaya sistematis untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang timbul ketika harga pasar suatu produk tidak mencerminkan biaya sosial dan ekonomi yang sebenarnya akibat dampak kesehatan yang ditimbulkan. Fenomena ini mencerminkan pengakuan global bahwa intervensi melalui edukasi dan label nutrisi saja sering kali tidak cukup untuk melawan lingkungan obesogenik yang diciptakan oleh ketersediaan produk murah dan pemasaran industri yang masif.

Paradigma Teoretis dan Mekanisme Ekonomi Pajak Kesehatan

Dasar pemikiran ekonomi di balik pengenaan pajak pada produk tidak sehat berakar pada teori pajak Pigouvian, yang dinamai menurut ekonom Arthur Pigou. Pajak ini dirancang untuk menyelaraskan biaya pribadi dengan biaya sosial, sehingga memaksa konsumen dan produsen untuk menginternalisasi beban ekonomi yang selama ini ditanggung oleh masyarakat melalui sistem kesehatan publik dan hilangnya produktivitas tenaga kerja. Dalam konteks kesehatan masyarakat, beban ini mencakup biaya langsung pengobatan penyakit kronis seperti diabetes dan biaya tidak langsung berupa penurunan kualitas hidup serta kematian dini. Selain eksternalitas, terdapat pula argumen mengenai “internalitas”, di mana individu—terutama anak-anak dan remaja—mungkin tidak sepenuhnya menyadari atau mempertimbangkan risiko kesehatan jangka panjang pada saat mengonsumsi produk tinggi gula, atau mereka mungkin memiliki bias kognitif yang meremehkan konsekuensi di masa depan.

Efektivitas instrumen pajak ini sangat bergantung pada elastisitas harga permintaan ($E_d$), sebuah konsep yang mengukur seberapa sensitif konsumen terhadap perubahan harga. Secara umum, minuman ringan dianggap memiliki permintaan yang cukup elastis; estimasi menunjukkan bahwa kenaikan harga sebesar 10% dapat memicu penurunan konsumsi antara 8% hingga 12%. Namun, elastisitas ini tidak seragam di seluruh strata sosial ekonomi. Rumah tangga berpenghasilan rendah sering kali menunjukkan sensitivitas harga yang lebih tinggi, yang berarti mereka lebih cenderung mengurangi konsumsi secara signifikan saat harga naik, sehingga secara teori mendapatkan manfaat kesehatan yang lebih besar dibandingkan kelompok kaya. Mekanisme pajak dapat diterapkan dalam dua bentuk utama: pajak ad valorem yang dihitung sebagai persentase dari harga jual, atau pajak cukai (excise tax) yang didasarkan pada volume atau kandungan bahan tertentu seperti jumlah gram gula per liter. Pajak cukai spesifik sering dianggap lebih unggul dalam perspektif kesehatan masyarakat karena memberikan tekanan harga yang konsisten pada produk yang paling berbahaya tanpa terpengaruh oleh strategi diskon harga oleh peritel atau produsen.

Implementasi Global: Studi Kasus Meksiko sebagai Pionir di Amerika Latin

Meksiko menjadi pusat perhatian global ketika menerapkan pajak nasional pada minuman berpemanis dan makanan padat energi pada Januari 2014. Kebijakan ini lahir dari urgensi nasional mengingat Meksiko memiliki salah satu tingkat prevalensi obesitas dan diabetes tertinggi di dunia, dengan hampir 75% orang dewasa diklasifikasikan sebagai kelebihan berat badan atau obesitas. Pemerintah Meksiko memperkenalkan pajak cukai sebesar 1 peso per liter (sekitar 10% kenaikan harga) untuk SSB dan pajak penjualan sebesar 8% untuk makanan padat energi non-esensial atau junk food yang mengandung $\ge 275$ kalori per 100 gram.

Data empiris selama tahun-tahun awal implementasi menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Pembelian minuman manis menurun rata-rata 6% pada tahun pertama dan mencapai penurunan rata-rata 7,6% setelah dua tahun. Yang lebih menarik adalah heterogenitas dampak berdasarkan jenis toko dan kelompok pendapatan. Penurunan terbesar dalam pembelian minuman manis terjadi di pasar publik (-22,7%) dan toko lingkungan kecil (-11,4%), sementara toko kenyamanan justru mencatat kenaikan, yang menunjukkan adanya pergeseran perilaku belanja konsumen. Dari sisi kesehatan, pemodelan menggunakan “CVD Policy Model-Mexico” memproyeksikan bahwa pengurangan konsumsi SSB sebesar 10% akan mencegah sekitar 189.300 kasus baru diabetes tipe 2, 20.400 insiden penyakit kardiovaskular, dan 18.900 kematian dalam jangka waktu sepuluh tahun.

Penelitian lanjutan juga mengidentifikasi bahwa dampak kesehatan paling kuat dirasakan oleh orang dewasa muda usia 35–44 tahun, yang merupakan konsumen terbesar minuman bersoda. Hal ini memberikan optimisme bahwa intervensi fiskal dapat mengubah lintasan kesehatan generasi masa depan Meksiko jika didukung oleh kebijakan pelengkap lainnya seperti penyediaan akses air bersih di sekolah-sekolah.

Model Inggris: Keberhasilan Melalui Insentif Reformulasi Industri

Berbeda dengan Meksiko yang fokus pada pengurangan konsumsi melalui harga, Inggris mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif melalui Soft Drinks Industry Levy (SDIL) yang diumumkan pada 2016 dan diimplementasikan pada 2018. Desain SDIL sangat spesifik: pajak ini dikenakan pada produsen dan importir dengan tarif berjenjang berdasarkan kandungan gula, bukan berdasarkan harga jual. Tujuannya adalah untuk mendorong industri mengubah resep produk mereka agar mengandung lebih sedikit gula tanpa harus menaikkan harga bagi konsumen, sebuah strategi yang dikenal sebagai reformulasi.

Struktur SDIL saat ini menetapkan bahwa minuman dengan kandungan gula di bawah 5 gram per 100 ml bebas pajak, sementara yang mengandung 5–8 gram per 100 ml dikenakan tarif rendah (£1,94 per 10 liter), dan di atas 8 gram per 100 ml dikenakan tarif tinggi (£2,59 per 10 liter). Hasil dari kebijakan ini sangat mengesankan; antara tahun 2015 dan 2020, terjadi penurunan rata-rata kandungan gula dalam minuman ringan sebesar 46%. Sekitar 65% dari produk yang awalnya berada di atas ambang batas 5 gram telah direformulasi hingga di bawah ambang tersebut untuk menghindari pajak. Analisis menunjukkan bahwa lebih dari 80% pengurangan kalori yang diinduksi oleh kebijakan ini berasal dari aktivitas reformulasi produsen, sementara sisanya berasal dari perubahan perilaku konsumen terhadap harga.

Evaluasi dan Pengembangan Kebijakan Inggris ke Depan

Pada tahun 2024 dan 2025, Pemerintah Inggris melakukan tinjauan mendalam untuk memperkuat efektivitas SDIL. Berdasarkan konsultasi publik, terdapat usulan kuat untuk menurunkan ambang batas bawah dari 5 gram menjadi 4 gram gula per 100 ml guna mendorong pengurangan gula tambahan lebih lanjut. Selain itu, pengecualian bagi minuman berbahan dasar susu dan pengganti susu (seperti minuman oat atau kedelai) yang mengandung gula tambahan juga sedang dipertimbangkan untuk dihapus, meskipun dengan pemberian “tunjangan laktosa” untuk mengakomodasi gula alami dalam susu.

Keberhasilan SDIL di Inggris memberikan bukti kuat bagi negara lain bahwa desain pajak yang cerdas dapat mengubah perilaku industri secara kolektif. Penurunan asupan gula ini diperkirakan telah mencegah ribuan kasus obesitas pada anak-anak, terutama pada anak perempuan di daerah yang paling tertinggal, serta mengurangi admisi rumah sakit akibat kerusakan gigi pada anak usia 0–9 tahun secara signifikan.

Analisis Komparatif Kebijakan di Negara-Negara Eropa

Eropa menunjukkan keragaman yang kaya dalam pendekatan pajak kesehatan, mencerminkan prioritas politik dan tradisi administratif yang berbeda. Selain Inggris, negara-negara seperti Prancis, Hungaria, dan negara-negara Nordik telah menerapkan berbagai bentuk pajak atas produk tidak sehat.

Prancis: Evolusi dari Pajak Flat ke Skala Geser

Prancis pertama kali memperkenalkan cukai minuman berpemanis pada tahun 2012 sebagai bagian dari upaya menutup defisit asuransi kesehatan nasional dan memerangi obesitas. Awalnya, pajak ini bersifat flat untuk semua minuman ringan, termasuk yang menggunakan pemanis buatan. Namun, pada Juli 2018, Prancis melakukan reformasi kebijakan dengan menerapkan pajak skala geser (sliding-scale) yang nilainya meningkat secara progresif sesuai dengan kandungan gula. Misalnya, minuman dengan 5 gram gula per liter dikenakan pajak sebesar EUR 0,055, sementara yang mengandung 10 gram gula per liter dikenakan EUR 0,135. Pendekatan ini terbukti efektif dalam memberikan insentif berkelanjutan bagi produsen untuk mengurangi setiap gram gula tambahan, daripada sekadar berhenti di satu ambang batas tertentu seperti pada model awal Inggris.

Hungaria: Pajak Spektrum Luas (NETA)

Hungaria mengadopsi salah satu model pajak paling komprehensif di dunia melalui Public Health Product Tax (NETA) pada tahun 2011. Berbeda dengan negara lain yang fokus pada minuman, NETA mencakup berbagai produk seperti minuman energi, camilan asin, bumbu penyedap, manisan, dan buah yang diawetkan. Pajak ini dikenakan berdasarkan berat atau volume produk. Evaluasi oleh WHO menunjukkan bahwa pajak ini berhasil mengubah perilaku konsumen; sekitar 20-35% konsumen produk kena pajak beralih ke alternatif yang lebih sehat atau mengurangi konsumsi secara keseluruhan. Selain itu, pendapatan dari NETA (sekitar USD 436 juta dalam periode 2011–2016) secara eksplisit dialokasikan untuk mendanai sistem perawatan kesehatan, termasuk kenaikan gaji bagi 100.000 petugas medis, yang memberikan legitimasi politik kuat bagi kebijakan tersebut.

Negara-Negara Nordik dan Tantangan Belanja Lintas Batas

Negara-negara Nordik seperti Norwegia dan Finlandia memiliki sejarah panjang dalam pengenaan pajak gula. Norwegia, misalnya, telah mengenakan pajak cokelat sejak 1922 dan memperluasnya ke minuman manis pada 1981. Namun, pengalaman Nordik menyoroti tantangan unik berupa belanja lintas batas (cross-border shopping). Ketika Norwegia menaikkan pajak gula secara drastis sebesar 83% pada tahun 2018, banyak warga Norwegia beralih membeli soda dan permen di Swedia yang harganya jauh lebih murah. Hal ini menciptakan dilema ekonomi bagi produsen lokal dan sering kali merusak tujuan kesehatan asli jika konsumen tetap mengonsumsi jumlah yang sama dengan harga yang lebih rendah di luar negeri. Hal serupa terjadi di Finlandia, di mana pajak gula yang diterapkan pada tahun 2011 terus disesuaikan untuk menyeimbangkan antara tujuan kesehatan dan daya saing industri domestik.

Kasus Kegagalan: Mengapa Pajak Lemak Denmark Dihapuskan?

Salah satu titik balik penting dalam sejarah pajak kesehatan global adalah pengenalan pajak lemak jenuh di Denmark pada Oktober 2011, yang merupakan pajak pertama di dunia yang menargetkan lemak. Namun, kebijakan ini hanya bertahan selama 15 bulan sebelum akhirnya dihapuskan pada Januari 2013. Kegagalan ini memberikan pelajaran krusial bagi para pembuat kebijakan di seluruh dunia.

Pajak Denmark dikenakan pada semua produk makanan dengan kandungan lemak jenuh di atas 2,3%, termasuk mentega, keju, daging, dan produk olahan lainnya. Kegagalan ini disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor:

1. Beban Administrasi dan Kompleksitas: Industri makanan mengeluhkan kerumitan dalam menghitung kandungan lemak jenuh di setiap tahap produksi, yang meningkatkan biaya operasional secara signifikan.
2. Belanja Lintas Batas yang Masif: Seperti di Norwegia, konsumen Denmark secara rutin menyeberang ke Jerman untuk membeli produk makanan berlemak dengan harga jauh lebih rendah, yang merugikan peritel domestik dan memicu kekhawatiran mengenai hilangnya lapangan kerja.
3. Lobi Industri yang Agresif: Perwakilan industri makanan menggunakan berbagai taktik, termasuk ancaman tuntutan hukum di tingkat Uni Eropa dan kampanye media yang mempertanyakan bukti ilmiah hubungan antara lemak jenuh dan kesehatan masyarakat dalam konteks pajak tersebut.
4. Kurangnya Dukungan Publik dan Profesional: Pajak tersebut akhirnya kehilangan dukungan dari para profesional kesehatan dan politisi karena dianggap lebih sebagai instrumen pendapatan negara daripada inisiatif kesehatan masyarakat yang tulus.

Meskipun demikian, penelitian pasca-penghapusan menunjukkan bahwa pajak tersebut sebenarnya efektif; konsumsi lemak jenuh di Denmark sempat menurun selama periode pajak tersebut berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan pajak lemak Denmark bukanlah kegagalan dari sisi efektivitas kesehatan, melainkan kegagalan dalam desain kebijakan, komunikasi publik, dan manajemen dampak ekonomi lintas batas.

Dialektika Kontroversi: Isu Regresivitas dan Ekuitas Kesehatan

Kritik paling tajam terhadap pajak soda dan junk food adalah argumen bahwa kebijakan ini bersifat regresif, yang berarti memberikan beban finansial yang tidak proporsional kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Secara absolut, rumah tangga miskin menghabiskan persentase yang lebih besar dari pendapatan tahunan mereka untuk produk-produk ini. Analisis ekonomi menunjukkan bahwa kelompok berpenghasilan rendah membayar sekitar 0,10% hingga 1,0% dari pendapatan rumah tangga mereka untuk pajak SSB, dibandingkan dengan hanya 0,03% hingga 0,60% pada kelompok berpenghasilan tinggi.

Namun, para pendukung kebijakan ini mengajukan argumen “progresivitas kesehatan” sebagai tandingan. Karena prevalensi obesitas, diabetes, dan penyakit kardiovaskular sering kali lebih tinggi di kalangan masyarakat ekonomi bawah, kelompok inilah yang paling banyak menderita akibat dampak kesehatan dari diet buruk. Oleh karena itu, ketika mereka mengurangi konsumsi akibat kenaikan harga, mereka juga mendapatkan keuntungan kesehatan paling besar dalam bentuk umur panjang dan penghematan biaya medis jangka panjang.

Selain itu, dampak finansial sebenarnya dari pajak ini sering kali sangat kecil jika dibandingkan dengan total belanja rumah tangga. Di Inggris, kenaikan harga akibat pajak 20% diperkirakan hanya meningkatkan pengeluaran tahunan sebesar 2,1% bagi kelompok termiskin, sebuah jumlah yang dianggap “moderat” jika dibandingkan dengan keuntungan dari “internalitas” yang terhindar—yakni biaya kesehatan masa depan yang tidak disadari oleh konsumen saat ini.

Etika dan Filosofi: Otonomi Individu vs. Peran “Nanny State”

Perdebatan mengenai pajak kesehatan juga menyentuh aspek fundamental mengenai hubungan antara negara dan individu. Kritikus sering menggunakan istilah “Negara Pengasuh” (Nanny State) untuk mencitrakan intervensi pemerintah sebagai tindakan paternalistik yang merendahkan otonomi orang dewasa dan membatasi kebebasan memilih. Argumen libertarian menekankan bahwa individu harus bebas untuk mengejar kesenangan mereka sendiri, termasuk mengonsumsi makanan yang tidak sehat, selama risiko tersebut ditanggung sendiri. Mereka berargumen bahwa tidak ada prinsip pembatasi (limiting principle) yang jelas; jika pemerintah memajaki soda hari ini, apa yang menghentikan mereka memajaki kopi mewah, daging merah, atau bahkan mewajibkan pola tidur tertentu di masa depan?.

Namun, perspektif bioetika yang dikembangkan oleh institusi seperti Nuffield Council on Bioethics menawarkan “Model Penatalayanan” (Stewardship Model). Dalam model ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan warganya menjadi sehat, terutama untuk melindungi kelompok rentan dan anak-anak dari manipulasi pasar dan eksternalitas negatif. Argumen ini menyatakan bahwa pilihan konsumen saat ini sering kali tidak sepenuhnya “bebas” karena dipengaruhi secara mendalam oleh iklan yang manipulatif, desain produk yang memicu kecanduan, dan lingkungan di mana makanan sehat jauh lebih mahal dan sulit didapat daripada makanan olahan—fenomena yang dikenal sebagai “gurun makanan” (food deserts). Dengan demikian, pajak kesehatan dipandang bukan sebagai pembatasan kebebasan, melainkan sebagai alat untuk menyeimbangkan lapangan bermain ekonomi yang selama ini sangat miring mendukung produk tidak sehat.

Dampak terhadap Industri dan Risiko Substitusi Pemanis Buatan

Sektor industri makanan dan minuman merespons pajak kesehatan dengan strategi adaptasi yang luas, yang paling utama adalah penggunaan pemanis rendah atau tanpa kalori (Low and No Calorie Sweeteners atau LNCS) seperti aspartam, sucralose, dan stevia. Meskipun langkah ini efektif dalam menurunkan asupan kalori secara drastis—seperti yang terlihat pada pertumbuhan penjualan merek “Zero Sugar” milik Coca-Cola (14%) dan PepsiCo (30,8%) pada tahun 2025—muncul kekhawatiran baru mengenai dampak kesehatan jangka panjang dari substitusi ini.

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa pemanis buatan, terutama sakarin dan sucralose, dapat mengubah komposisi mikrobiota usus, yang berpotensi memengaruhi metabolisme glukosa dan sensitivitas insulin. Meskipun belum ada bukti konklusif yang menghubungkan pemanis ini dengan kanker pada manusia dalam dosis harian yang disarankan (ADI), beberapa studi observasional menunjukkan adanya asosiasi antara konsumsi tinggi minuman berpemanis buatan dengan peningkatan risiko stroke, penyakit jantung, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Hal ini menciptakan tantangan bagi regulator: pajak yang dirancang untuk mengurangi gula mungkin secara tidak sengaja mendorong populasi menuju konsumsi pemanis kimia secara massal yang konsekuensi biologisnya belum sepenuhnya dipahami. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan mulai bergeser ke arah desain pajak yang mempromosikan pengurangan “tingkat kemanisan” secara keseluruhan, bukan sekadar penggantian gram gula dengan miligram pemanis buatan.

Tata Kelola Pendapatan: Pentingnya Alokasi Dana (Earmarking)

Salah satu faktor penentu keberhasilan politik dan penerimaan publik terhadap pajak kesehatan adalah bagaimana pendapatan yang dihasilkan digunakan. Banyak yurisdiksi di Amerika Serikat dan di seluruh dunia telah mengadopsi praktik “earmarking”, yaitu mengalokasikan pendapatan pajak secara khusus untuk program-program sosial dan kesehatan masyarakat.

Di Seattle, misalnya, pendapatan sekitar USD 20 juta per tahun dialokasikan untuk meningkatkan akses makanan sehat di komunitas berpenghasilan rendah, bank makanan, serta program beasiswa bagi lulusan SMA. Di Philadelphia, dana pajak soda digunakan untuk mendanai ribuan kursi di pendidikan anak usia dini (Pre-K) dan renovasi taman serta perpustakaan umum. Di Meksiko, pendapatan pajak telah digunakan untuk memasang stasiun pengisian air minum di sekolah-sekolah umum guna menyediakan alternatif sehat bagi soda. Transparansi dalam penggunaan dana ini sangat krusial; ketika masyarakat melihat bahwa uang pajak mereka kembali dalam bentuk layanan publik yang nyata dan bermanfaat bagi anak-anak, resistensi terhadap kenaikan harga cenderung menurun.

Proyeksi Masa Depan dan Inisiatif WHO “3 by 35”

Melihat ke depan, tren pengenaan pajak kesehatan tampaknya akan terus menguat dan meluas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah meluncurkan inisiatif “3 by 35” yang sangat ambisius, mendesak pemerintah di seluruh dunia untuk meningkatkan harga riil tembakau, alkohol, dan minuman manis sebesar setidaknya 50% pada tahun 2035. Target globalnya adalah mengumpulkan pendapatan tambahan sebesar USD 1 triliun dalam sepuluh tahun ke depan untuk mendanai kesehatan dan perlindungan sosial.

Negara-negara seperti Kolombia dan Filipina memimpin gelombang baru dengan mengenakan pajak pada kategori produk yang lebih luas. Kolombia, mulai Januari 2025, memberlakukan pajak 20% pada makanan kemasan yang tinggi gula, natrium, atau lemak jenuh, yang pendapatannya telah melampaui ekspektasi finansial awal. Di Filipina, pemodelan menunjukkan bahwa pajak 20% pada makanan olahan yang tidak sehat dapat mencegah hampir 3.000 kematian prematur dan puluhan ribu kasus penyakit kronis selama dua dekade. Masa depan pajak kesehatan kemungkinan akan melibatkan desain yang lebih canggih, seperti pajak berbasis kepadatan nutrisi atau sistem pelabelan peringatan yang terintegrasi dengan tarif pajak, guna menciptakan insentif yang lebih kuat bagi sistem pangan global yang lebih sehat.

Kesimpulan Strategis

Pajak atas minuman manis dan makanan tidak sehat telah berevolusi dari sekadar eksperimen kebijakan menjadi alat fiskal utama dalam tata kelola kesehatan global. Melalui analisis kasus di Meksiko, Inggris, dan berbagai negara Eropa, terlihat jelas bahwa meskipun tantangan politik dan ekonomi seperti isu regresivitas dan belanja lintas batas tetap ada, potensi keuntungan kesehatan masyarakat dan penghematan biaya ekonomi sangatlah signifikan. Keberhasilan kebijakan ini tidak dapat berdiri sendiri; ia memerlukan desain pajak yang cerdas (seperti model berjenjang untuk mendorong reformulasi), tata kelola pendapatan yang transparan melalui alokasi dana sosial, serta integrasi dengan kebijakan kesehatan lainnya.

Pelajaran dari kegagalan Denmark mengingatkan kita bahwa dukungan publik dan kemudahan administrasi sama pentingnya dengan bukti ilmiah kesehatan. Di sisi lain, pergeseran industri menuju pemanis buatan menuntut kewaspadaan baru dari otoritas kesehatan untuk memastikan bahwa perbaikan diet tidak sekadar berpindah dari satu risiko ke risiko lainnya. Pada akhirnya, pajak kesehatan bukan hanya tentang harga sebotol soda atau sebungkus camilan; ini adalah tentang penggunaan kedaulatan negara untuk melindungi modal manusia, mengurangi ketimpangan kesehatan, dan membangun masa depan di mana pilihan yang lebih sehat adalah pilihan yang paling mudah dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.