Paradoks Biopolitik 2026: Rasialisasi Medis, Nasionalisme Vaksin, dan Rekonfigurasi Eksklusi Global

Dunia pada awal tahun 2026 berdiri di atas puing-puing tatanan kesehatan global yang belum sepenuhnya pulih dari guncangan pandemi besar awal dekade. Meskipun kemajuan dalam teknologi vaksin—khususnya platform mRNA—telah mencapai tingkat efisiensi yang belum pernah terbayangkan sebelumnya, arsitektur tata kelola kesehatan internasional justru mengalami fragmentasi yang mengkhawatirkan. Fenomena yang berkembang bukan sekadar pemulihan medis, melainkan pengukuhan kembali batas-batas identitas melalui apa yang disebut sebagai rasialisasi penyakit dan “nasionalisme vaksin.” Penyakit, yang secara biologis tidak mengenal paspor atau etnis, secara sistematis terus dikonstruksi sebagai atribut rasial oleh aktor-aktor negara untuk membenarkan kebijakan eksklusi, pembatasan mobilitas, dan penguatan dominasi Global North atas Global South.

Genealogi Rasialisasi Penyakit: Stigma sebagai Strategi Geopolitik

Upaya mengaitkan patogen dengan identitas geografis atau etnis tertentu bukanlah fenomena baru, melainkan praktik yang berakar dalam sejarah panjang biopolitik Barat. Sejak abad-abad pertengahan, penamaan penyakit sering kali digunakan sebagai senjata retoris untuk mendehumanisasi “pihak lain.” Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada abad ke-14, komunitas Yahudi dikambinghitamkan atas penyebaran Maut Hitam (Black Death) di Eropa, sebuah narasi yang memicu persekusi dan pembantaian massal di kota-kota seperti Erfurt, Jerman. Pola ini terus berulang dengan nama-nama seperti “Penyakit Prancis” atau “Penyakit Spanyol” yang digunakan secara bergantian oleh negara-negara Eropa yang berseteru untuk saling menyalahkan atas penyebaran sifilis.

Toponim dan Konstruksi “Penyakit Asing”

Di era modern, kecenderungan untuk memberikan label geografis pada penyakit terus berlanjut meskipun terdapat pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2015 yang melarang praktik tersebut. Label “Flu Spanyol” pada tahun 1918 tetap menjadi contoh paling ikonik, di mana transparansi pers Spanyol dalam melaporkan wabah dihukum dengan stigmatisasi permanen, sementara asal-usul sebenarnya yang kemungkinan besar berada di pangkalan militer Kansas, Amerika Serikat, diabaikan dari nomenklatur populer.

Analisis terhadap penamaan ini mengungkapkan bahwa penggunaan toponim (nama tempat) atau etnonim (nama etnis) berfungsi sebagai strategi retoris untuk menciptakan “rasa aman semu” bagi populasi domestik dengan menempatkan sumber ancaman di luar batas wilayah nasional. Ketika varian Omicron diidentifikasi oleh ilmuwan Afrika Selatan pada akhir 2021, respons dunia Barat yang langsung memberlakukan larangan perjalanan terhadap negara-negara Afrika—meskipun varian tersebut sudah menyebar di Eropa—menunjukkan bahwa Afrika masih dipandang melalui lensa “Heart of Darkness” atau benua kegelapan yang penuh penyakit.

Kasus Indonesia: Rasialisasi Identitas Melanesia

Di tingkat lokal, rasialisasi medis dan sosial juga bermanifestasi dalam diskursus etno-nasionalisme. Di Indonesia, ketegangan antara identitas Melayu yang dominan dan identitas Melanesia di Papua sering kali melibatkan reproduksi stereotip tentang “keterbelakangan” dan “ketidakbersihan”. Insiden rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya pada tahun 2019, yang memicu kerusuhan luas, bermula dari tuduhan penghinaan terhadap simbol negara yang kemudian dengan cepat berkembang menjadi hinaan rasial yang mendehumanisasi. Dalam konteks kesehatan, stigma semacam ini dapat menyebabkan marginalisasi akses terhadap layanan medis bagi kelompok tertentu, karena mereka dianggap sebagai kelompok yang secara budaya atau biologis “berbeda” dan “berisiko”.

Dinamika Nasionalisme Vaksin dan Ketimpangan Global

Nasionalisme vaksin muncul sebagai bentuk “egoisme negara” di mana negara-negara maju menggunakan kekuatan finansial mereka untuk mengamankan stok vaksin jauh melampaui kebutuhan populasi mereka sendiri. Strategi ini melibatkan perjanjian pembelian di muka (Advance Market Commitments) yang secara efektif memblokir akses bagi negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMICs) untuk mendapatkan pasokan dari produsen global.

Mekanisme Hoarding dan Dampak Epidemiologis

Pada puncak pandemi COVID-19, distribusi vaksin menunjukkan jurang yang sangat dalam: sementara negara-negara berpenghasilan tinggi telah memvaksinasi satu dari empat penduduknya, negara-negara termiskin hanya mampu memvaksinasi satu dari lima ratus penduduknya. Nasionalisme ini bukan hanya masalah ketidakadilan moral, tetapi juga kegagalan strategi kesehatan masyarakat yang fatal. Kegagalan untuk memvaksinasi populasi global secara merata memberikan ruang bagi virus untuk bermutasi, yang pada akhirnya melahirkan varian-varian baru yang dapat menembus perlindungan vaksin di negara-negara kaya itu sendiri.

Penelitian dari RAND Europe menegaskan bahwa meskipun negara kaya berhasil mengimunisasi populasinya, mereka tetap akan menderita secara ekonomi karena penurunan permintaan asing dari negara-negara berkembang yang ekonominya hancur akibat pandemi yang berkepanjangan. Nasionalisme vaksin, dengan demikian, merupakan tindakan yang secara epidemiologis merugikan diri sendiri (self-defeating) dan secara klinis kontraproduktif.

HypoVax Global dan Upaya Menutup Celah Data

Memasuki tahun 2025 dan 2026, muncul kesadaran bahwa solusi terhadap nasionalisme vaksin memerlukan lebih dari sekadar donasi dosis; ia memerlukan kemandirian data dan teknologi. Inisiatif seperti HypoVax Global di Leiden University Medical Center (LUMC) berupaya menjawab tantangan “hyporesponsiveness” atau rendahnya efektivitas vaksin tertentu pada populasi di Global South. Sering kali, vaksin dikembangkan dan diuji hanya pada populasi di Eropa atau Amerika Utara, sehingga gagal mempertimbangkan faktor lingkungan, nutrisi, dan genetika populasi di Afrika atau Asia.

HypoVax Global bekerja dengan cara:

1. Harmonisasi Data: Menghubungkan dataset imunologi dari Utara dan Selatan untuk memahami perbedaan respons imun secara holistik.
2. Kedaulatan Data: Melatih peneliti dari Global South untuk menganalisis data mereka sendiri menggunakan teknologi yang terjangkau (seperti laptop berkualitas tinggi) daripada bergantung pada laboratorium mahal di negara maju.
3. Infrastruktur Lokal: Mendukung pendirian pusat-pusat riset regional seperti African Medicines Agency (AMA) untuk memastikan standar kesehatan tidak lagi ditentukan secara sepihak oleh lembaga Barat.

Kebijakan Perbatasan 2026: Kesehatan sebagai Alat Kontrol Manusia

Sisi paling nyata dari rasialisasi penyakit di era pasca-pandemi 2026 adalah penggunaan standar kesehatan sebagai justifikasi untuk membatasi pergerakan manusia berdasarkan asal-usul etnis. Kebijakan karantina dan larangan perjalanan sering kali diterapkan secara tidak proporsional terhadap warga negara dari Global South, bahkan ketika tingkat transmisi di negara-negara Barat secara statistik lebih tinggi.

Proklamasi Presidensial 10998 dan Larangan Perjalanan AS 2026

Pada 16 Desember 2025, Presiden Amerika Serikat mengeluarkan Proklamasi 10998 yang secara signifikan memperluas pembatasan masuk bagi warga negara dari 39 negara, yang mayoritas besar berada di Afrika, Karibia, dan sebagian Asia. Meskipun justifikasi resminya adalah keamanan nasional dan kekurangan prosedur penyaringan (vetting), banyak pihak melihat ini sebagai kelanjutan dari pola “health bordering” atau penggunaan alasan kesehatan dan keamanan untuk menyaring migran dari wilayah yang dianggap “tidak diinginkan”.

Kebijakan ini mencabut pengecualian bagi kerabat dekat warga negara AS dan peserta program visa imigran khusus, menciptakan beban psikologis dan sosial yang berat bagi keluarga transnasional. Yang kontroversial adalah bahwa alasan yang dikutip sering kali berkaitan dengan “ketidakmampuan pemerintah pusat untuk berbagi informasi” atau “tingkat overstay visa,” namun dalam praktiknya, hal ini menciptakan label kolektif terhadap seluruh bangsa sebagai entitas yang “berisiko”.

Biopolitik Perbatasan Digital di Eropa (EES dan ETIAS)

Eropa juga memperketat perbatasannya melalui sistem digital yang akan beroperasi penuh pada tahun 2026. Entry/Exit System (EES) menggantikan stempel paspor manual dengan verifikasi biometrik (sidik jari dan citra wajah) untuk warga non-EU. Meskipun bertujuan untuk efisiensi, integrasi data kesehatan ke dalam sistem perbatasan digital ini memungkinkan negara-negara untuk memberlakukan “karantina otomatis” atau penolakan masuk berdasarkan profil risiko kesehatan yang sering kali tumpang tindih dengan profil etnis.

Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai “Conduct of Conduct” atau kontrol terhadap perilaku individu melalui infrastruktur biopolitik. Dalam skenario ini, mobilitas tidak lagi dianggap sebagai hak, melainkan hak istimewa yang diberikan berdasarkan kepatuhan medis dan asal-usul geografis yang “bersih”.

Kontroversi “Genetika Rasial” dan Kebangkitan Sains Rasis

Salah satu perkembangan paling berbahaya di tahun 2026 adalah kembalinya diskursus tentang perbedaan biologis mendasar antar ras dalam efektivitas obat-obatan dan kerentanan terhadap penyakit. Meskipun konsensus ilmiah modern menyatakan bahwa ras adalah konstruksi sosiopolitik tanpa dasar genetik yang kokoh, bidang farmakogenetika terkadang secara tidak hati-hati menghidupkan kembali esensialisme rasial.

Paradoks Kedokteran Presisi

Kedokteran presisi menjanjikan terapi yang disesuaikan dengan profil genetik individu. Namun, karena data genetik yang tersedia saat ini sangat bias terhadap populasi keturunan Eropa, kategori ras sering digunakan sebagai proksi kasar (proxy) untuk keragaman genetik. Penggunaan ras sebagai variabel biologis dalam algoritma medis—seperti dalam penilaian risiko penyakit ginjal atau kardiovaskular—telah terbukti menghasilkan bias sistemik.

Sebagai contoh, praktik “koreksi ras” dalam tes fungsi ginjal (eGFR) telah lama digunakan dengan asumsi bahwa orang kulit hitam memiliki massa otot yang lebih besar secara inheren. Di tahun 2025, penelitian menunjukkan bahwa praktik ini justru menunda akses pasien kulit hitam ke daftar tunggu transplantasi ginjal karena ginjal mereka secara artifisial tampak “lebih sehat” dalam hasil tes. Meskipun ada gerakan untuk menghapus algoritma rasis ini, resistensi tetap ada dalam komunitas medis yang masih memegang teguh “mitos biologis”.

Bahaya Eugenika Baru

Wacana tentang “genetika rasial” membawa risiko besar menghidupkan kembali eugenika—teori pseudosains tentang perbaikan kualitas ras melalui seleksi genetik. Dalam konteks modern, eugenika tidak lagi bermanifestasi sebagai sterilisasi paksa yang kasar, melainkan melalui teknologi reproduksi yang memungkinkan pemilihan embrio berdasarkan sifat-sifat yang dianggap unggul. Jika teknologi ini diintegrasikan dengan narasi bahwa ras tertentu memiliki “keunggulan biologis” dalam melawan penyakit tertentu, hal ini akan memperkuat hierarki rasial yang telah lama coba diruntuhkan oleh sains modern.

Beberapa poin krusial dalam debat ini meliputi:

• Akses Data: Sebagian besar riset genomik berasal dari Global North, menciptakan kesenjangan pengetahuan tentang variasi genetik yang sebenarnya di Global South.
• Etika Riset: Kasus Suku Havasupai, di mana sampel darah yang dikumpulkan untuk studi diabetes digunakan tanpa izin untuk studi genomik lainnya, menjadi pengingat akan eksploitasi yang masih terjadi atas nama kemajuan medis.
• Reifikasi Ras: Penggunaan kategori ras dalam studi farmakogenetika sering kali memperkuat keyakinan publik bahwa ras adalah entitas biologis yang nyata, bukan hasil dari proses sejarah dan sosial.

Dampak Psikososial dan Populisme Medis

Rasialisasi penyakit tidak hanya berhenti pada kebijakan makro, tetapi meresap ke dalam kesejahteraan psikologis individu dan dinamika politik domestik. Penyakit yang diberi label etnis menciptakan beban ganda bagi kelompok marjinal: beban penyakit itu sendiri dan beban stigma sosial yang menyertainya.

Kesehatan Mental dan Trauma Kolonial

Bagi masyarakat di Afrika, kebijakan larangan perjalanan “Varian Afrika” pada tahun 2021 memicu kembali trauma kolektif masa kolonial. Narasi yang menggambarkan Afrika sebagai sumber ancaman biologis dirasakan sebagai serangan terhadap martabat bangsa dan pengabaian terhadap kontribusi ilmiah mereka. Di tingkat individu, imigran di negara-negara Barat melaporkan tingkat kecemasan dan depresi yang lebih tinggi akibat diskriminasi medis.

Studi tentang “Afrozensus” di Jerman menunjukkan bahwa rasialisasi sehari-hari (microaggressions) dalam sistem kesehatan berkontribusi pada penurunan kesehatan mental anak-anak kulit hitam sejak usia dini. Ketakutan akan perlakuan tidak adil membuat banyak warga dari kelompok minoritas menghindari fasilitas kesehatan, yang pada akhirnya memperburuk disparitas kesehatan nasional.

Populisme Medis: Rakyat vs. Elit (dan Asing)

Fenomena “populisme medis” menjadi semakin dominan di tahun 2025-2026. Pemimpin populis menggunakan krisis kesehatan untuk membangun narasi antagonistik antara “rakyat yang murni” dan “elit yang korup” atau “ancaman asing”. Dalam gaya politik ini, sains sering kali dipolitisasi; rekomendasi medis diterima jika mendukung agenda nasionalis dan ditolak jika dianggap sebagai campur tangan asing atau globalis.

Contoh manifestasi populisme medis meliputi:

1. Simplifikasi: Menawarkan solusi sederhana untuk masalah kesehatan yang kompleks (misalnya, mengklaim bahwa obat tertentu yang tidak teruji dapat menyembuhkan penyakit secara instan).
2. Dramatisasi: Melebih-lebihkan ancaman yang dibawa oleh migran atau kelompok “lain” untuk membenarkan kontrol perbatasan yang ketat.
3. Klaim Kekebalan: Menyatakan bahwa populasi nasional memiliki ketahanan biologis yang lebih unggul dibandingkan bangsa lain.

Masa Depan Tata Kelola Kesehatan Global: Menuju Kedaulatan dan Solidaritas

Dunia di tahun 2026 berada pada titik balik. Di satu sisi, ada tekanan kuat untuk kembali ke isolasionisme dan rasialisasi medis. Di sisi lain, muncul gerakan kuat dari Global South untuk membangun infrastruktur kesehatan yang mandiri dan tidak bergantung pada belas kasihan negara-negara maju.

Kebangkitan Kedaulatan Kesehatan Global South

Kekecewaan terhadap skema multilateral seperti COVAX telah mendorong negara-negara berkembang untuk membentuk aliansi regional baru. Pembentukan African Medicines Agency (AMA) dan kesepakatan Accra Compact menunjukkan upaya serius benua Afrika untuk mengatur standar obat-obatan dan vaksin mereka sendiri. Demikian pula, kerja sama antara negara-negara OSE (Organisation of Eastern Caribbean States) untuk menurunkan harga insulin secara kolektif menjadi model bagi solidaritas ekonomi kesehatan yang tidak lagi berbasis pada bantuan donor, melainkan pada kekuatan tawar kolektif.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Laporan ini menyimpulkan bahwa rasialisasi penyakit dan nasionalisme vaksin bukan sekadar fenomena medis, melainkan alat politik yang sengaja dipelihara untuk menjaga hierarki global. Label medis digunakan untuk memberikan legitimasi ilmiah pada kebijakan eksklusi yang, jika dibiarkan, akan membawa dunia kembali ke era “sains rasis” yang kelam.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah transformatif berikut:

1. Dekolonisasi Nomenklatur Medis: Memastikan bahwa penamaan penyakit di masa depan sepenuhnya mematuhi pedoman WHO dan tidak lagi memberikan ruang bagi toponim yang stigmatis.
2. Transparansi Algoritma Medis: Menghapus variabel ras dari algoritma klinis dan menggantinya dengan data leluhur (ancestry) yang valid secara genetik serta mempertimbangkan determinan sosial kesehatan.
3. Redistribusi Kapasitas Manufaktur: Mendukung pendirian pusat produksi vaksin di Global South untuk memutus siklus kelangkaan yang memicu nasionalisme vaksin.
4. Kebijakan Perbatasan Berbasis Bukti: Meninjau kembali larangan perjalanan seperti Proklamasi 10998 agar didasarkan pada data epidemiologis yang objektif, bukan pada penilaian risiko etno-geografis yang bias.

Hanya dengan mengakui bahwa kesehatan global adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi berdasarkan garis ras atau batas negara, dunia dapat benar-benar bersiap menghadapi ancaman kesehatan di masa depan. Kegagalan untuk melakukannya tidak hanya akan merusak keadilan sosial, tetapi juga akan melemahkan ketahanan biologis seluruh umat manusia.