Ambisi “Greenland” Donald Trump: Diplomasi atau Pemerasan? Analisis Strategis Mengenai Kedaulatan, Transaksionalisme, dan Geopolitik Arktik 2026

Dunia internasional pada awal tahun 2026 diguncang oleh salah satu manuver diplomasi paling agresif dan tidak konvensional dalam sejarah modern. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dalam masa jabatan keduanya, menghidupkan kembali ambisi lama untuk mengakuisisi Greenland dari Kerajaan Denmark. Krisis ini bukan sekadar upaya perluasan wilayah secara geografis, melainkan perwujudan dari apa yang disebut sebagai “Diplomasi Transaksional” yang ekstrem, di mana kedaulatan negara diperlakukan sebagai aset real estat dalam skala global. Dengan ancaman tarif impor sebesar 25% terhadap sekutu-sekutu terdekatnya di Eropa dan NATO, pemerintahan Trump memicu konfrontasi yang menguji batas-batas kesetiaan transatlantik dan mendefinisikan ulang arsitektur keamanan di kawasan Arktik. Laporan ini akan menganalisis secara mendalam dinamika krisis ini, mulai dari latar belakang psikologis kepemimpinan, kepentingan sumber daya strategis, hingga perlawanan terorganisir dari negara-negara Nordik dan Uni Eropa.

Anatomi Krisis Januari 2026: Kronologi dan Eskalasi

Ketegangan dimulai pada awal Januari 2026 ketika Presiden Trump secara terbuka menolak untuk mengesampingkan penggunaan kekuatan militer guna mencaplok Greenland jika kesepakatan pembelian tidak tercapai. Retorika ini diperparah dengan ancaman pemberlakuan pajak impor sebesar 25% terhadap barang-barang dari Uni Eropa, sebuah langkah yang segera memicu kekhawatiran akan pecahnya perang dagang transatlantik yang melumpuhkan. Motivasi di balik langkah ini bersifat kompleks, melibatkan perpaduan antara ambisi geopolitik jangka panjang dan keluhan pribadi sang Presiden. Laporan intelijen menyiratkan bahwa kemarahan Trump atas kegagalannya meraih Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2025 menjadi salah satu katalisator utama. Dalam pesan singkat kepada Perdana Menteri Norwegia, Trump menyatakan bahwa dirinya tidak lagi merasa memiliki kewajiban untuk “hanya memikirkan perdamaian” setelah merasa diremehkan oleh komite Nobel.

Puncak eskalasi terjadi pada pertengahan Januari 2026, ketika Trump membagikan meme yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) yang menunjukkan dirinya menancapkan bendera AS di Greenland dengan tulisan “Greenland. US Territory. Est. 2026”. Di tengah gempuran retorika ini, delapan negara anggota NATO—Denmark, Inggris, Prancis, Finlandia, Jerman, Belanda, Norwegia, dan Swedia—menanggapi dengan mengirimkan sejumlah kecil pasukan ke Greenland sebagai simbol solidaritas. Trump merespons pengerahan pasukan sekutu ini dengan amarah, menyebut negara-negara tersebut sebagai target utama tarif ekonomi jika mereka terus menghalangi ambisinya.

Tabel 1: Garis Waktu Krisis Greenland Awal 2026

Diplomasi Transaksional: Kedaulatan sebagai Aset Real Estat

Landasan kebijakan luar negeri Trump pada masa jabatan kedua ini adalah pengabaian terhadap hukum internasional, perjanjian, dan konvensi tradisional demi kekuatan nasional yang murni. Dalam wawancara dengan New York Times, Trump menjelaskan pandangannya mengenai Greenland dalam istilah real estat yang sangat eksplisit, menekankan bahwa “kepemilikan” secara psikologis diperlukan untuk kesuksesan. Pendekatan ini secara mendasar bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah menjadi dasar tatanan dunia pasca-Perang Dunia II. Bagi Trump, Greenland bukan sekadar wilayah otonom yang dihuni oleh orang-orang dengan identitas budaya yang kuat, melainkan sebuah properti strategis yang kurang dimanfaatkan oleh Denmark.

Pandangan transaksional ini menciptakan ketidakpastian yang mendalam di kalangan sekutu NATO. Jika seorang Presiden AS bersedia mengancam integritas wilayah salah satu sekutunya demi kepuasan ego pribadi dan warisan sejarah, maka jaminan pertahanan kolektif di bawah Pasal 5 NATO menjadi diragukan. Negara-negara Baltik dan Skandinavia yang berbatasan langsung dengan Rusia mulai mempertanyakan apakah AS akan tetap membela wilayah yang tidak “dimiliki” secara langsung oleh Washington. Krisis ini menunjukkan bahwa di bawah “Doktrin Trump 2026”, aliansi hanya berharga sejauh mereka melayani kepentingan nasional AS yang didefinisikan secara sempit dan mendesak.

Kepentingan Strategis: Mineral Kritis dan Arsitektur Pertahanan Arktik

Ambisi Trump terhadap Greenland didorong oleh realitas geostrategis yang tidak dapat diabaikan: posisi pulau tersebut sebagai “benteng” di Arktik dan gudang mineral kritis yang belum dimanfaatkan. Seiring dengan mencairnya es di kutub akibat perubahan iklim, akses terhadap sumber daya alam dan jalur pelayaran baru menjadi pusat persaingan kekuatan besar antara AS, Rusia, dan Tiongkok.

Kekayaan Mineral Kritis dan Keunggulan AI

Greenland mengandung deposit logam tanah jarang (Rare Earth Elements/REE) yang sangat besar, yang penting untuk teknologi tinggi, transisi energi bersih, dan industri pertahanan modern. Dengan Tiongkok yang saat ini mendominasi rantai pasokan REE global, Washington memandang Greenland sebagai kunci untuk mencapai kemandirian strategis.

Tabel 2: Potensi Sumber Daya Mineral Strategis Greenland 2026

Selain mineral, keunggulan komparatif Greenland terletak pada iklimnya. Drew Horn, mantan ajudan Mike Pence, merencanakan proyek pusat data AI bernilai miliaran dolar di wilayah Kangerlussuaq. Lingkungan Arktik Greenland dapat memangkas hampir 40% konsumsi energi pusat data melalui pendinginan alami, sebuah faktor kritis mengingat konsumsi listrik global untuk AI diprediksi akan melonjak 50% pada tahun 2027. Proyek ini menunjukkan bahwa penguasaan atas Greenland bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang mengamankan infrastruktur untuk revolusi kecerdasan buatan.

Proyek “Golden Dome” dan Keamanan Belahan Bumi Barat

Alasan keamanan nasional yang paling sering dikutip oleh pemerintahan Trump adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan Greenland ke dalam sistem pertahanan rudal “Golden Dome”. Sistem ini dirancang untuk melindungi daratan Amerika Serikat dari ancaman balistik dan hipersonik yang mungkin datang dari Rusia atau Tiongkok melalui rute kutub utara. Pangkalan Ruang Angkasa Pituffik (sebelumnya Thule) di Greenland sudah menjadi rumah bagi radar peringatan dini AN/FPS-132 yang sangat canggih. Trump berpendapat bahwa kepemilikan penuh diperlukan karena sistem pertahanan yang kompleks tersebut tidak dapat dioperasikan secara maksimal hanya di bawah perjanjian sewa atau kontrak pertahanan yang sudah ada sejak tahun 1951.

Perlawanan Skandinavia: NB8 dan Solidaritas Eropa

Ancaman ekonomi Washington tidak membuahkan kepatuhan, melainkan memicu persatuan yang jarang terjadi di antara negara-negara Nordik dan Baltik. Kelompok yang dikenal sebagai NB8 (Nordic-Baltic Eight) dengan cepat mengoordinasikan respons diplomatik dan operasional untuk mendukung kedaulatan Denmark. Strategi mereka berfokus pada menjaga isu Greenland tetap dalam kerangka hukum internasional dan kewajiban NATO, sambil menolak tekanan bilateral dari Gedung Putih.

Denmark sendiri telah memperkuat posisinya jauh sebelum krisis 2026 mencapai puncaknya. Pemerintah Kopenhagen menginvestasikan $13,7 miliar dalam paket pertahanan Arktik yang mencakup pesawat tempur F-35, drone jarak jauh, dan peningkatan kehadiran militer permanen di Nuuk. Investasi ini merupakan pesan jelas kepada Washington bahwa Denmark mampu dan berkomitmen untuk mengamankan wilayahnya sendiri sebagai anggota NATO yang bertanggung jawab.

Respon Uni Eropa: “Trade Bazooka” dan Otonomi Strategis

Uni Eropa, yang sering dianggap lamban dalam bertindak, merespons dengan ketegasan yang mengejutkan. Di bawah kepemimpinan Komisi Eropa, blok tersebut bersiap untuk mengaktifkan Instrumen Anti-Pemaksaan (Anti-Coercion Instrument/ACI). Alat ini memungkinkan Uni Eropa untuk memberlakukan sanksi balasan yang proporsional jika kekuatan asing mencoba menggunakan tekanan ekonomi untuk merusak kedaulatan negara anggotanya.

Rencana pembalasan Eropa, yang dijuluki sebagai “trade bazooka”, diperkirakan bernilai sekitar $93 miliar dan menargetkan sektor-sektor strategis AS, termasuk jasa dan produk teknologi. Ketegasan Eropa ini, yang didukung oleh sentimen publik yang mengeras terhadap Trump, menciptakan risiko nyata bagi pasar keuangan Amerika Serikat. Ketakutan akan perang dagang skala penuh menyebabkan penurunan signifikan pada indeks saham Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq pada 20 Januari 2026, yang akhirnya menjadi faktor kunci yang memaksa Trump untuk melunakkan posisinya di Davos.

Greenland sebagai “Real Estate” Baru: Kolonialisme Modern di Era Iklim

Pertanyaan sentral yang muncul dari krisis ini adalah apakah Greenland telah menjadi medan pertempuran bagi bentuk kolonialisme baru. Bagi masyarakat Inuit, yang mencakup mayoritas penduduk Greenland, ambisi Trump dipandang sebagai kelanjutan dari pola penjarahan sumber daya oleh kekuatan besar. Pengabaian terhadap keinginan penduduk setempat dalam diskusi mengenai masa depan wilayah mereka memicu kemarahan luas. Sara Olsvig, ketua Dewan Sirkumpolar Inuit, secara tegas menyatakan bahwa tidak ada yang namanya “penjajah yang lebih baik” dan menolak mentah-mentah upaya AS untuk memperlakukan tanah leluhur mereka sebagai bidak catur geopolitik.

Tabel 3: Hasil Pemilu Greenland 11 Maret 2025

Hasil pemilu 2025 menunjukkan mandat yang kuat bagi kemerdekaan Greenland. Kemenangan partai Democrats di bawah Jens-Frederik Nielsen memberikan pesan yang jelas kepada dunia: masyarakat Greenland ingin menentukan nasib mereka sendiri, bukan menjadi bagian dari Amerika Serikat atau selamanya bergantung pada Kopenhagen. Trump, bagaimanapun, mencoba merayu penduduk setempat dengan janji untuk membuat mereka “kaya” melalui investasi pertambangan dan infrastruktur, sebuah strategi yang oleh para kritikus disebut sebagai “pembelian kedaulatan”.

Dinamika perubahan iklim menambah urgensi pada perdebatan ini. Mencairnya lapisan es yang menutupi 81% wilayah Greenland telah memudahkan akses ke deposit REE dan minyak bumi yang sebelumnya tidak terjangkau. Dalam logika kolonialisme modern, perubahan iklim bukan dipandang sebagai krisis ekologi yang harus dimitigasi, melainkan sebagai peluang komersial yang harus dieksploitasi secepat mungkin. Hal ini menciptakan ketegangan antara pemerintah lokal Greenland yang ingin melindungi cara hidup tradisional Inuit dan dorongan global untuk transisi energi hijau yang membutuhkan mineral dari tanah mereka.

Diplomasi Davos: Kerangka Kerja yang Rapuh

De-eskalasi mendadak pada 21 Januari 2026 di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos mengejutkan banyak pengamat. Setelah bertemu dengan Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, Trump mengumumkan “kerangka kerja kesepakatan masa depan” yang menghilangkan ancaman tarif. Meskipun Gedung Putih mengklaim telah mencapai tujuan strategisnya, banyak rincian dari “kesepakatan” ini yang tetap kabur. Rutte tampaknya berhasil menggunakan pendekatan “pujian dan penegasan” terhadap Trump, meyakinkannya bahwa AS dapat mencapai tujuannya melalui penguatan kehadiran NATO di Arktik tanpa perlu memiliki tanah tersebut secara langsung.

Namun, kerangka kerja ini sangat rapuh. Trump tetap bersikeras bahwa AS membutuhkan peran yang lebih besar di Greenland, termasuk akses tak terbatas ke pangkalan militer dan hak penambangan mineral. Dia juga mengusulkan pembentukan “Board of Peace” (Dewan Perdamaian), sebuah badan global baru yang diketuainya sendiri sebagai alternatif bagi PBB, di mana negara-negara yang ingin bergabung harus membayar biaya keanggotaan sebesar $1 miliar untuk periode tiga tahun. Inisiatif ini semakin menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Trump, perdamaian dan keamanan internasional adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Dampak Jangka Panjang terhadap NATO dan Persatuan Barat

Meskipun ancaman militer dan ekonomi terhadap Greenland telah ditarik kembali, kerusakan pada hubungan transatlantik mungkin bersifat permanen. Pejabat Eropa sekarang secara terbuka merujuk pada Amerika Serikat sebagai “mantan sekutu” di balik pintu tertutup. Krisis ini telah menunjukkan bahwa ketergantungan asimetris Eropa pada payung keamanan AS adalah kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh administrasi yang bersifat predator.

Tabel 4: Analisis Risiko Geopolitik Pasca-Krisis Greenland

Bagi aliansi NATO, krisis ini menandai titik terendah dalam sejarahnya. Meskipun Mark Rutte berhasil bertindak sebagai penengah, fakta bahwa seorang Presiden AS bersedia memecah aliansi keamanan terkuat di dunia demi properti real estat telah mengguncang fondasi kerja sama Barat. Di sisi lain, Tiongkok dan Rusia menjadi pemenang secara tidak langsung, karena krisis ini memberikan peluang bagi mereka untuk memperdalam pengaruh di kawasan Nordik dengan memposisikan diri sebagai alternatif bagi perilaku hegemonik AS.

Kesimpulan: Warisan Geopolitik dari Sebuah Ambisi

Krisis Greenland 2026 adalah studi kasus yang tajam tentang tantangan yang dihadapi kedaulatan nasional di abad ke-21. Di tengah ancaman perubahan iklim yang membuka perbatasan baru, wilayah-wilayah yang sebelumnya terpencil kini menjadi pusat perebutan kekuasaan global. Ambisi Donald Trump terhadap Greenland menunjukkan bahwa diplomasi transaksional bukan sekadar gaya retoris, melainkan strategi yang secara aktif mencari cara untuk membongkar tatanan internasional demi keuntungan sepihak.

Upaya pemerasan ekonomi melalui tarif impor sebesar 25% gagal karena adanya perlawanan terpadu dari negara-negara Skandinavia dan Uni Eropa. Namun, kegagalan ini tidak menghentikan tren ke arah kolonialisme modern yang didorong oleh kebutuhan akan mineral kritis dan keunggulan teknologi. Greenland tetap berada di persimpangan jalan: antara aspirasi penduduknya untuk kemerdekaan dan keinginan kekuatan besar untuk menguasai sumber dayanya. Pertanyaan sentralnya tetap ada: apakah dunia akan kembali ke logika imperium di mana yang kuat mengambil apa yang mereka inginkan, atau apakah hukum internasional dan hak menentukan nasib sendiri bagi penduduk asli akan tetap dijunjung tinggi dalam menghadapi tekanan ekonomi yang luar biasa. Laporan ini menyimpulkan bahwa meskipun krisis Januari 2026 telah mereda, persaingan untuk Arktik baru saja dimulai, dan dampaknya akan menentukan bentuk hubungan internasional selama dekade-dekade mendatang.