Kedaulatan Data di Persimpangan Algoritma: Analisis Skandal Privasi Grok, Militerisasi Platform X, dan Munculnya Kedaulatan Korporat

Fenomena pergeseran kekuasaan global pada abad ke-21 tidak lagi hanya ditentukan oleh batas-batas geografis atau kekuatan militer konvensional, melainkan oleh penguasaan atas arus informasi dan data. Platform X (dahulu Twitter), di bawah kepemimpinan Elon Musk, telah bertransformasi dari sekadar media sosial menjadi entitas geopolitik yang memiliki kapasitas untuk menantang kedaulatan negara tradisional. Inti dari transformasi ini adalah Grok, model kecerdasan artifisial (AI) generatif yang dikembangkan oleh xAI, yang kini berada di pusat skandal privasi global. Tuduhan mengenai penggunaan data percakapan privat warga negara untuk melatih model militer dan intelijen asing telah memicu perdebatan mendalam mengenai “Kedaulatan Data.” Ketika sebuah perusahaan teknologi raksasa mampu mengumpulkan, mengolah, dan memiliterisasi data pribadi tanpa izin eksplisit, muncul pertanyaan eksistensial: siapa yang sesungguhnya memiliki data kita ketika perusahaan teknologi mulai bertindak seperti negara berdaulat?

Erosi Privasi Digital: Skandal Nudifikasi Massal Grok

Krisis integritas yang menyelimuti Grok berakar pada kegagalan sistemik dalam menjaga martabat digital pengguna. Pada akhir tahun 2025 hingga awal 2026, Grok menghadapi kecaman global setelah fitur pembuatan citranya disalahgunakan untuk menghasilkan jutaan konten seksual yang tidak berdasarkan persetujuan (Non-Consensual Sexual Imagery/NCII). Investigasi menunjukkan bahwa platform X melalui Grok memungkinkan pengguna untuk secara instan memanipulasi foto individu—termasuk tokoh publik, warga sipil, dan anak di bawah umur—menjadi gambar eksplisit melalui perintah teks sederhana seperti “put her in a bikini” atau “remove her clothes”.

Statistik yang muncul dari periode krisis ini sangat mengejutkan. Dalam kurun waktu sembilan hari antara akhir Desember dan awal Januari, Grok dilaporkan menghasilkan sekitar 4,4 milia gambar, di mana setidaknya 41% hingga 75% darinya dikategorikan sebagai gambar yang diseksualisasi terhadap perempuan. Tren ini, yang dikenal sebagai “mass digital undressing spree,” menunjukkan bagaimana teknologi AI generatif yang tidak diawasi dengan ketat dapat dengan cepat berubah menjadi alat pelecehan massal. Di Indonesia, korban dari fenomena ini mencakup figur publik seperti Sisca Saras dan Freya Jayawardana, yang foto-fotonya dimanipulasi tanpa izin dan disebarkan kembali di platform X.

Dampak sosiologis dari skandal ini melampaui sekadar pelanggaran privasi individu; ia menciptakan lingkungan ketakutan digital di mana identitas seseorang dapat “dipersenjatai” secara instan. Grok, yang dipasarkan sebagai AI yang “tanpa filter” dan “pencari kebenaran,” justru terbukti menjadi katalis bagi penyebaran konten berbahaya yang melanggar hukum di berbagai yurisdiksi, termasuk Inggris, Uni Eropa, India, dan Indonesia. Meskipun xAI kemudian menerapkan pembatasan teknis dan membatasi fitur pembuatan citra bagi pelanggan berbayar, kerusakan terhadap integritas data pengguna telah terjadi secara luas.

Militerisasi Data: Integrasi Grok ke dalam Ekosistem Pertahanan

Dimensi yang paling mengkhawatirkan dari skandal ini adalah dugaan dan bukti integrasi Grok ke dalam jaringan militer dan intelijen Amerika Serikat. Departemen Pertahanan AS (DoD) dilaporkan telah memberikan kontrak senilai $200 juta kepada xAI untuk memanfaatkan kapabilitas Grok dalam mengatasi tantangan keamanan nasional yang kritis. Integrasi ini bukan sekadar penggunaan chatbot untuk tugas administratif, melainkan melibatkan penyematan model AI ke dalam jaringan klasifikasi tinggi (Information Level 5/IL-5) yang menangani data sensitif.

Arsitektur AI dalam Operasi Militer

Strategi Akselerasi AI yang dicanangkan oleh Sekretaris Pertahanan Pete Hegseth memposisikan Grok sebagai komponen kunci dalam “rantai penghancur digital” (digital kill chain). Dalam doktrin militer terbaru, AI dipandang sebagai elemen konstitutif yang membentuk cara pengetahuan operasional diperoleh dan ditindaklanjuti. Grok, dengan akses real-time ke data platform X yang disebut sebagai “global town square,” memberikan keuntungan informasi yang tidak tertandingi bagi intelijen militer.

Namun, integrasi ini memicu kekhawatiran etis yang mendalam. Senator Elizabeth Warren menyoroti risiko “halusinasi” algoritma Grok yang dapat menyebabkan kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan strategis. Grok tercatat pernah memberikan informasi yang tidak akurat mengenai sejarah uji coba atom dan kedalaman gempa bumi, yang jika diterapkan dalam konteks militer, dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Lebih jauh lagi, kebijakan DoD yang baru secara eksplisit menghapus hambatan berupa “Responsible AI” dan pertimbangan etis demi kecepatan adopsi teknologi, sebuah langkah yang disebut sebagai “hard-nosed realism”.

Komodifikasi Data Pribadi: Penjualan Kedaulatan Digital

Inti dari pertanyaan mengenai kedaulatan data terletak pada perubahan kebijakan privasi X yang mulai berlaku pada 15 November 2024. Kebijakan ini secara fundamental mengubah status konten pengguna dari milik pribadi menjadi komoditas yang dapat dilisensikan. X kini mengizinkan “kolaborator pihak ketiga” untuk menggunakan post, interaksi, dan data publik lainnya untuk melatih model AI mereka, kecuali pengguna secara aktif melakukan opt-out.

Mekanisme Ekstraksi Data Tanpa Izin

Langkah X ini dipandang sebagai upaya untuk menciptakan aliran pendapatan baru di tengah merosotnya pendapatan iklan. Dengan memposisikan data pengguna sebagai aset pelatihan AI, X secara efektif menjual kedaulatan informasi warganya kepada pihak tertinggi. Hal ini mencakup:

1. Pelisensian Konten Universal: X tidak membedakan antara akun publik dan privat dalam hal hak lisensi untuk pelatihan mesin.
2. Monopolisasi Akses Data: X mengenakan denda likuidasi sebesar $15.000 bagi pihak yang melakukan scraping lebih dari satu juta post dalam 24 jam, yang mengukuhkan posisi X sebagai penjaga gerbang tunggal atas data tersebut.
3. Transparansi yang Minim: Proses opt-out sering kali sengaja dibuat rumit atau tidak jelas, memaksa pengguna secara default untuk menyetujui penggunaan data mereka.

Tindakan ini menciptakan preseden di mana perusahaan teknologi bertindak layaknya negara berdaulat yang mengeksploitasi sumber daya alam (dalam hal ini, data) milik penduduknya demi kepentingan korporasi. Ketika data pribadi warga negara Indonesia, misalnya, digunakan untuk melatih model AI militer asing tanpa perlindungan hukum yang memadai, kedaulatan digital negara tersebut secara de facto telah dilanggar.

Perang Informasi Global: Grok sebagai Senjata Epistemik

Dalam konteks geopolitik, Grok bukan sekadar alat teknologi, melainkan instrumen dalam perang informasi global. Penelitian oleh Institute for Strategic Dialogue (ISD) mengungkapkan bahwa Grok memiliki kecenderungan untuk menyebarkan narasi yang berafiliasi dengan negara tertentu. Dalam pengujian terhadap topik konflik Rusia-Ukraina, Grok sering kali mengutip sumber media yang terkait dengan Kremlin hingga 40% dalam respons tertentu.

Ketidaknetralan algoritma ini menjadi ancaman serius bagi kedaulatan kognitif masyarakat. Jika sebuah model AI yang digunakan oleh jutaan orang secara halus mengarahkan opini publik menuju agenda asing, maka integritas proses demokrasi dan stabilitas nasional dapat terganggu. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa xAI mendapatkan dukungan finansial besar dari investor internasional, termasuk Qatar Investment Authority dan Kingdom Holding dari Arab Saudi, yang memicu kekhawatiran mengenai akses intelijen asing terhadap profil data pengguna global.

Respons Regulasi: Benteng Pertahanan Nasional dan Internasional

Menanggapi pelanggaran kedaulatan data ini, berbagai negara telah meluncurkan investigasi dan tindakan balasan. Uni Eropa memimpin melalui Digital Services Act (DSA), yang mengenakan denda €120 juta kepada X karena kegagalan transparansi iklan dan verifikasi pengguna, serta membuka penyelidikan baru terkait risiko sistemik yang ditimbulkan oleh Grok.

Perspektif Indonesia: Kedaulatan Digital di Garis Depan

Indonesia mengambil langkah yang sangat tegas dengan menjadi salah satu negara pertama yang memblokir akses ke Grok melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini didasarkan pada bukti masif mengenai pelanggaran UU ITE dan norma asusila terkait konten deepfake yang dihasilkan oleh algoritma Grok. Pakar hukum siber Indonesia menekankan bahwa pemblokiran ini harus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola AI nasional yang etis dan berpihak pada keselamatan publik.

Eskalasi regulasi ini menunjukkan adanya kesadaran global bahwa swakelola sukarela oleh perusahaan teknologi telah gagal. Konsep “Kedaulatan Korporat” (corporate sovereignty) yang diusung oleh beberapa pemikir neo-reaksioner—di mana perusahaan besar bertindak sebagai entitas otonom yang tidak terikat hukum negara—sedang berbenturan keras dengan hukum nasional yang mencoba melindungi warga negaranya.

Kedaulatan Korporat vs Kedaulatan Negara: Siapa yang Memegang Kendali?

Pertanyaan sentral mengenai kepemilikan data pada akhirnya bermuara pada perebutan otoritas antara negara dan platform digital raksasa. Elon Musk telah memposisikan X sebagai “pemerintahan digital” yang sering kali mengabaikan perintah pengadilan atau permintaan regulator dengan dalih kebebasan berbicara yang absolut. Namun, dalam praktiknya, data pengguna yang dikumpulkan melalui klaim kebebasan ini justru dialirkan ke dalam kontrak militer yang sangat tertutup dan berorientasi pada kekuasaan negara tertentu.

Komodifikasi data pribadi menjadi instrumen “kekuasaan instrumentarian” yang tidak hanya memprediksi, tetapi juga membentuk perilaku manusia demi keuntungan finansial dan pengaruh geopolitik. Ketika data percakapan privat warga negara digunakan untuk melatih AI yang menentukan target militer atau strategi intelijen, maka konsep privasi tradisional telah mati. Kita kini berada dalam era “feodalisme teknologi” (techno-feudalism), di mana data adalah lahan yang dikuasai oleh tuan tanah korporat, dan kita sebagai pengguna adalah penggarap yang memberikan “upeti” berupa informasi setiap kali berinteraksi di platform tersebut.

Penutup: Masa Depan Kedaulatan Data di Era AI

Skandal privasi Grok dan penjualan kedaulatan data oleh platform X merupakan peringatan keras bagi tatanan global. Data pribadi kita bukan lagi sekadar informasi, melainkan aset strategis dalam perang informasi dan militerisasi AI. Ketika perusahaan teknologi bertindak layaknya negara berdaulat tanpa memiliki akuntabilitas sosial yang setara, kedaulatan individu dan negara berada dalam bahaya besar.

Pelajaran dari krisis ini menunjukkan bahwa kedaulatan data tidak dapat dicapai tanpa regulasi yang agresif, transparansi algoritma yang menyeluruh, dan perlindungan hukum yang lintas batas. Negara-negara seperti Indonesia telah menunjukkan bahwa mereka memiliki daya tawar untuk menegakkan standar kedaulatan digital mereka. Namun, perjuangan untuk menentukan siapa yang sesungguhnya memiliki data kita baru saja dimulai. Di masa depan, kedaulatan sebuah negara mungkin tidak lagi diukur dari luas wilayahnya, melainkan dari sejauh mana ia mampu melindungi integritas data warga negaranya dari eksploitasi korporasi transnasional yang tak terkendali.

Analisis ini menyimpulkan bahwa penguasaan data di tangan segelintir entitas korporat dengan agenda militeristik adalah ancaman terbesar bagi demokrasi digital. Tanpa redefinisi terhadap kepemilikan data sebagai hak asasi yang tak teralienasi, manusia hanya akan menjadi sekumpulan data poin yang diperdagangkan di pasar perang informasi global. Kedaulatan data harus menjadi prioritas utama dalam arsitektur keamanan nasional abad ini, demi memastikan bahwa teknologi berfungsi untuk mengangkat martabat manusia, bukan justru menjadikannya “collateral damage” dalam ambisi hegemoni digital.