Mao Zedong: Antara Modernisasi Bangsa dan Tragedi Kemanusiaan Terbesar di Abad 20

Eksistensi Mao Zedong dalam sejarah modern Tiongkok merupakan sebuah paradoks yang mendalam, sebuah narasi yang terbelah antara pencapaian besar dalam penyatuan kedaulatan bangsa dan kegagalan katastrofik yang mengakibatkan penderitaan manusia dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai figur sentral yang memimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) selama lebih dari empat dekade, Mao tidak hanya mengubah wajah politik Asia Timur, tetapi juga melakukan eksperimen sosial dan ekonomi yang secara fundamental merombak struktur masyarakat agraris kuno menjadi kekuatan industri modern. Namun, ambisinya yang besar sering kali bertabrakan dengan realitas ekonomi dan keterbatasan sistem politik otoriter, menciptakan sebuah warisan yang dievaluasi secara resmi oleh pemerintah Tiongkok sebagai “70 persen baik dan 30 persen buruk”. Laporan ini mengevaluasi dinamika kepemimpinan Mao, mulai dari akar revolusionernya hingga dampak kebijakan-kebijakan radikalnya terhadap rakyat Tiongkok dan posisi geopolitik dunia.

Akar Revolusioner dan Krisis Eksistensial Tiongkok

Mao Zedong lahir pada tanggal 26 Desember 1893 di sebuah desa kecil bernama Shaoshan di Provinsi Hunan, pada masa senja Dinasti Qing yang sedang mengalami kemunduran hebat. Berasal dari keluarga petani yang berhasil meraih kemakmuran sebagai petani kaya dan pedagang biji-bijian, Mao muda tumbuh dalam lingkungan yang masih didominasi oleh nilai-nilai Konfusianisme tradisional, namun ia segera menunjukkan semangat pemberontakan yang menjadi ciri khas kepemimpinannya di masa depan. Ayahnya, Mao Yichang, adalah seorang disipliner yang keras, sementara ibunya, Wen Qimei, adalah seorang penganut Buddha yang taat yang sering kali berusaha meredam kekakuan suaminya. Mao sendiri sempat memeluk agama Buddha sebelum akhirnya meninggalkannya di masa remaja.

Pendidikan awal Mao melibatkan penguasaan teks-teks klasik Tiongkok, namun ia lebih tertarik pada novel-novel klasik seperti Romance of the Three Kingdoms dan Water Margin, yang membentuk imajinasinya tentang kepahlawanan militer dan perlawanan rakyat. Pada usia 13 tahun, ia dipaksa masuk ke dalam pernikahan yang diatur oleh keluarganya dengan Luo Yixiu, sebuah praktik feodal yang ia tolak mentah-mentah dan kemudian menjadi salah satu pemicu kritik kerasnya terhadap sistem pernikahan tradisional Tiongkok. Setelah meninggalkan rumah untuk melanjutkan pendidikan, Mao terpapar pada ide-ide baru dari Barat melalui karya-karya pemikir seperti Adam Smith, Montesquieu, Rousseau, Darwin, dan Thomas Huxley.

Keterlibatan politik Mao mulai mengkristal selama Revolusi Xinhai tahun 1911, di mana ia bergabung singkat dengan tentara pemberontak di Changsha sebagai bentuk dukungan terhadap Sun Yat-sen dan cita-cita republikanisme. Namun, kekecewaannya terhadap ketidakstabilan pasca-revolusi dan dominasi para panglima perang (warlords) mendorongnya untuk mencari solusi yang lebih radikal bagi masalah Tiongkok. Selama bekerja sebagai asisten pustakawan di Universitas Peking, ia berada di bawah pengaruh Li Dazhao dan Chen Duxiu, yang kemudian menjadi pendiri Partai Komunis Tiongkok. Di sinilah Mao mulai mengasimilasi teori Marxis-Leninis, namun dengan sentuhan pragmatisme pedesaan yang akan membedakannya dari doktrin ortodoks Soviet.

Kebangkitan Kekuasaan dan Perang Saudara

Kebangkitan Mao Zedong dalam hierarki Partai Komunis Tiongkok bukanlah sebuah proses yang linier, melainkan sebuah perjuangan panjang yang melibatkan intrik internal dan peperangan gerilya yang brutal. Setelah pecahnya aliansi antara PKT dan Kuomintang (KMT) pada tahun 1927, Mao memimpin Pemberontakan Panen Musim Gugur yang gagal, yang kemudian memaksanya untuk mundur ke pegunungan Jinggangshan. Di sana, ia mulai membangun pangkalan merah pertama dan mengembangkan taktik perang gerilya yang mengandalkan dukungan massa petani, sebuah strategi yang awalnya ditentang oleh kepemimpinan partai yang lebih condong pada pengorganisasian buruh perkotaan.

Momen paling krusial dalam karier Mao adalah “Mars Panjang” (Long March) pada tahun 1934-1935, sebuah pelarian epik sepanjang ribuan mil untuk menghindari pengepungan pasukan Nasionalis di bawah Chiang Kai-shek. Meskipun Mars Panjang mengakibatkan kerugian besar bagi Tentara Merah, peristiwa ini menjadi mitos pendirian yang kuat dan menetapkan Mao sebagai pemimpin tak terbantahkan dalam Konferensi Zunyi. Selama periode di Yan’an, Mao menyempurnakan teorinya tentang “perang rakyat” dan melakukan Rectification Movement untuk membersihkan rival politik serta menyatukan partai di bawah benderanya.

Invasi Jepang ke Tiongkok pada tahun 1937 memberikan peluang strategis bagi Mao. Sementara pasukan Nasionalis KMT menanggung beban utama dalam pertempuran konvensional melawan Jepang dan menderita kerugian besar, PKT di bawah Mao berfokus pada penguatan pengaruhnya di pedesaan melalui reformasi tanah yang moderat dan perang gerilya di belakang garis musuh. Hal ini meningkatkan popularitas komunis di mata para petani yang merasa diabaikan atau ditindas oleh pemerintah Nasionalis yang korup.

Perbandingan Kekuatan KMT dan PKT (1945-1949)

Kemenangan komunis dalam Perang Saudara Tiongkok pada tahun 1949 menandai berakhirnya era warlordisme dan fragmentasi nasional. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao Zedong memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Lapangan Tiananmen, Beijing, yang mengakhiri apa yang disebut rakyat Tiongkok sebagai “Abad Penghinaan” (Century of Humiliation). Chiang Kai-shek dan sisa-sisa pasukan KMT melarikan diri ke Taiwan, menciptakan kebuntuan politik yang masih berlangsung hingga hari ini.

Menghapus Penghinaan: Kedaulatan dan Kebangkitan Nasional

Salah satu klaim legitimasi terkuat Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok adalah keberhasilan mereka dalam memulihkan kedaulatan Tiongkok setelah lebih dari satu abad di bawah tekanan kolonial dan imperialis. Narasi “Abad Penghinaan” mencakup periode dari Perang Candu Pertama tahun 1839 hingga berdirinya RRT, di mana Tiongkok dipaksa menandatangani berbagai perjanjian tidak adil, menyerahkan wilayah seperti Hong Kong dan Makau, serta memberikan hak ekstrateritorial kepada kekuatan asing.

Mao dengan bangga menyatakan bahwa “Ours will no longer be a nation subject to insult and humiliation. We have stood up”. Di bawah kepemimpinannya, Tiongkok mengakhiri kontrol asing atas pelabuhan-pelabuhan utama dan menasionalisasi aset-aset asing. Keterlibatan Tiongkok dalam Perang Korea (1950-1953), di mana pasukan Tiongkok berhasil memukul mundur pasukan PBB yang dipimpin Amerika Serikat kembali ke garis lintang 38 derajat, dianggap sebagai bukti nyata bahwa Tiongkok telah menjadi kekuatan militer yang tidak boleh diremehkan.

Dalam kebijakan luar negeri, Mao awalnya menjalin hubungan erat dengan Uni Soviet melalui Perjanjian Persahabatan, Aliansi, dan Bantuan Timbal Balik tahun 1950. Uni Soviet memberikan pinjaman sebesar $300 juta dan bantuan teknis untuk industrialisasi Tiongkok. Namun, Mao tetap menjaga kemandirian strategisnya, menolak untuk menjadi negara satelit Soviet seperti negara-negara di Eropa Timur. Ketidakpuasan Mao terhadap kebijakan de-Stalinisasi Nikita Khrushchev dan keinginan Soviet untuk “koeksistensi damai” dengan Barat akhirnya memicu Perpecahan Sino-Soviet yang mendalam pada akhir 1950-an. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Mao, kedaulatan ideologis dan nasional Tiongkok berada di atas solidaritas blok komunis internasional.

Revolusi Sosial: Menjunjung Separuh Langit

Salah satu pencapaian yang paling sering dikutip dalam sejarah awal Republik Rakyat Tiongkok adalah transformasi status sosial perempuan dan peningkatan kualitas hidup dasar masyarakat melalui kampanye literasi dan kesehatan. Mao secara eksplisit menyatakan bahwa “perempuan menjunjung separuh langit” (Women hold up half the sky), sebuah slogan yang bukan sekadar retorika, melainkan dasar bagi reformasi hukum yang radikal.

Undang-Undang Pernikahan 1950 dan Hak Perempuan

Undang-Undang Pernikahan Baru yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1950 merupakan salah satu kebijakan paling revolusioner dalam sejarah Tiongkok. Undang-undang ini dirancang untuk menghancurkan sistem pernikahan feodal yang telah menindas perempuan selama ribuan tahun di bawah ajaran Konfusianisme.

Implementasi undang-undang ini disertai dengan kampanye propaganda besar-besaran, termasuk “Bulan Undang-Undang Pernikahan” pada tahun 1953, untuk memerangi norma budaya yang mengakar kuat di pedesaan. Meskipun menghadapi resistensi dari banyak keluarga tradisional dan bahkan beberapa kader partai, reformasi ini secara drastis meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan pendidikan. Namun, perlu dicatat bahwa beban kerja perempuan sering kali menjadi ganda; mereka diharapkan berkontribusi dalam produksi sosialis (pekerjaan publik) sambil tetap menjalankan tugas-tugas reproduksi dan domestik tradisional di rumah.

Literasi dan Kesehatan Masyarakat

Di bawah kepemimpinan Mao, Tiongkok melakukan lompatan besar dalam pendidikan dasar. Sebelum 1949, tingkat literasi di Tiongkok sangat rendah, terutama di daerah pedesaan, di mana kurang dari 20% populasi dapat membaca dan menulis. Melalui kampanye literasi massal, penyederhanaan karakter Tionghoa untuk memudahkan pembelajaran, dan penyediaan pendidikan dasar gratis secara luas, angka literasi melonjak menjadi sekitar 75% pada pertengahan 1970-an. Angka enrolmen sekolah dasar juga meningkat dari sekitar 20% menjadi 97% dalam periode yang sama.

Dalam sektor kesehatan, pemerintah Mao memperkenalkan konsep “Barefoot Doctors” (Dokter Telanjang Kaki) — praktisi kesehatan yang diberikan pelatihan medis dasar untuk melayani daerah pedesaan yang tidak terjangkau oleh rumah sakit kota. Kampanye kesehatan patriotik berhasil membasmi penyakit menular seperti kolera dan pes melalui peningkatan sanitasi dan eliminasi hama pembawa penyakit. Dampak paling nyata dari kebijakan ini adalah peningkatan dramatis dalam harapan hidup rata-rata orang Tiongkok, yang naik dari sekitar 35 tahun pada tahun 1949 menjadi 65 tahun pada tahun 1976.

Modernisasi Ekonomi dan Rencana Lima Tahun Pertama

Setelah periode konsolidasi, Mao mengalihkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi dengan mengadopsi model pembangunan industri berat dari Uni Soviet. Rencana Lima Tahun Pertama (1953-1957) bertujuan untuk meletakkan dasar bagi industrialisasi Tiongkok dengan fokus pada sektor-sektor strategis seperti baja, batu bara, tenaga listrik, dan mesin.

Selama periode ini, Tiongkok mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang mengesankan. Produksi industri meningkat lebih dari dua kali lipat, dan porsi industri dalam GDP nasional mulai menggeser dominasi sektor pertanian. Proyek-proyek infrastruktur raksasa diluncurkan, termasuk pembangunan jembatan-jembatan besar di atas Sungai Yangtze, perluasan jaringan rel kereta api dari 21.800 km menjadi cakupan nasional yang lebih luas, dan pembangunan puluhan bendungan untuk pengendalian banjir dan tenaga listrik.

Meskipun sukses secara statistik, model Soviet ini menciptakan ketidakseimbangan antara kota dan desa. Surplus pertanian diekstraksi secara paksa dari petani untuk mendanai pertumbuhan industri perkotaan, sebuah kebijakan yang oleh beberapa ekonom disebut sebagai “permainan nol-sum” yang mengorbankan kesejahteraan petani demi kemajuan industri. Mao sendiri mulai merasa bahwa Tiongkok terlalu bergantung pada model asing dan birokrasi yang kaku, yang kemudian mendorongnya untuk mencari jalan pintas radikal menuju komunisme melalui Lompatan Jauh ke Depan.

Lompatan Jauh ke Depan: Visi Utopis dan Bencana Kelaparan Hebat

Pada tahun 1958, Mao meluncurkan Lompatan Jauh ke Depan (Great Leap Forward), sebuah kampanye ambisius untuk mengubah Tiongkok menjadi negara industri maju dalam waktu singkat melalui mobilisasi massa dan semangat revolusioner. Kebijakan ini didasarkan pada keyakinan Mao bahwa “kemauan manusia” dapat menaklukkan keterbatasan materi dan teknologi.

Pilar utama dari Lompatan Jauh ke Depan adalah pembentukan “Komune Rakyat,” unit sosial dan ekonomi raksasa yang menggabungkan pertanian, industri kecil, pendidikan, dan administrasi militer. Kepemilikan pribadi atas lahan pertanian dihapus sepenuhnya, dapur umum komunal didirikan, dan pengerjaan tanah dilakukan dalam skala besar di bawah komando pusat. Untuk memacu produksi industri, Mao mendorong pembuatan “tungku baja halaman belakang” di mana setiap desa dan lingkungan diminta memproduksi baja dengan melelehkan peralatan pertanian, panci, dan perabotan logam mereka sendiri.

Anatomi Kegagalan dan Dampak Ekologis

Namun, visi utopis ini segera berubah menjadi bencana karena kombinasi dari teori ilmiah yang salah, mismanajemen, dan budaya ketakutan politik.

1. Lysenkoisme dan Teknik Pertanian Salah:Mengikuti arahan pseudosains dari Uni Soviet, petani dipaksa melakukan penanaman rapat (close planting) dan pembajakan dalam (deep plowing), yang justru merusak struktur tanah dan mematikan tanaman.
2. Kampanye Pembasmian Burung Gereja:Sebagai bagian dari “Kampanye Empat Hama,” jutaan burung gereja dibunuh karena dianggap memakan biji-bijian. Hal ini menyebabkan ledakan populasi belalang dan serangga perusak tanaman karena predator alaminya hilang, mengakibatkan gagal panen total di banyak daerah.
3. Pengabaian Pertanian demi Industri:Jutaan tenaga kerja pria dialihkan dari sawah untuk bekerja di proyek irigasi yang tidak terencana dengan baik atau membuat baja yang akhirnya terbukti tidak berguna (karena kualitasnya sangat rendah). Hal ini menyebabkan hasil panen membusuk di ladang karena tidak ada yang memanennya.
4. Budaya Pelaporan Palsu:Karena takut dituduh sebagai “elemen kanan” atau penghambat revolusi, kader lokal melaporkan angka hasil panen yang sangat dilebih-lebihkan. Pemerintah pusat, yang percaya pada angka-angka palsu ini, mengambil porsi gandum yang lebih besar sebagai pajak ekspor, meninggalkan petani tanpa makanan untuk diri mereka sendiri.

Kelaparan Besar: Tragedi Kemanusiaan Terbesar

Hasil dari kebijakan ini adalah Kelaparan Besar Tiongkok (1959-1961), yang secara luas dianggap sebagai bencana kelaparan paling mematikan dalam sejarah manusia. Meskipun pemerintah awalnya menyalahkan faktor cuaca, konsensus ilmiah menyatakan bahwa sekitar 70% dari bencana tersebut disebabkan oleh kegagalan kebijakan.

Penderitaan rakyat di daerah pedesaan sangat ekstrem. Di provinsi-provinsi seperti Anhui dan Sichuan, angka kematian mencapai puncaknya hingga 18% dari populasi. Selain kelaparan, terjadi juga penindasan fisik terhadap petani yang berusaha menyembunyikan makanan; mereka dipukuli, disiksa, atau dipenjara. Proyek infrastruktur yang dilakukan secara terburu-buru selama periode ini juga membawa dampak jangka panjang yang mematikan, seperti kegagalan Bendungan Banqiao pada tahun 1975 (yang dibangun selama GLF) yang menewaskan hingga 240.000 orang.

Revolusi Kebudayaan: Dekade Kekacauan dan Pembersihan Ideologis

Setelah kegagalan Lompatan Jauh ke Depan, Mao sempat mundur dari manajemen ekonomi harian, memberikan ruang bagi pemimpin moderat seperti Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping untuk melakukan pemulihan melalui insentif pasar terbatas. Namun, Mao khawatir bahwa Tiongkok sedang kehilangan semangat revolusionernya dan bahwa PKT mulai terinfiltrasi oleh “elemen borjuis” yang akan mengembalikan kapitalisme.

Pada tahun 1966, Mao meluncurkan Revolusi Kebudayaan Proletar Besar (1966-1976). Tujuannya adalah untuk menghidupkan kembali revolusi secara terus-menerus dan menghancurkan semua struktur otoritas tradisional serta lawan politiknya di dalam partai. Mao memobilisasi pemuda Tiongkok — yang diorganisir sebagai Garda Merah (Red Guards) — untuk menyerang para pejabat, intelektual, dan “Empat Tua” (Four Olds): ide-ide lama, budaya lama, adat istiadat lama, dan kebiasaan lama.

Dampak Sosial dan Budaya

Revolusi Kebudayaan mengakibatkan kekacauan sosial yang meluas dan kerusakan warisan budaya Tiongkok yang tak ternilai.

• Vandalisme Budaya:Ribuan kuil kuno, teks-teks sejarah, karya seni, dan monumen keagamaan dihancurkan oleh Garda Merah dalam upaya menghapus masa lalu feodal.
• Persekusi Intelektual:Guru, akademisi, dan seniman dipermalukan di depan umum, dipukuli, atau dikirim ke kamp kerja paksa di pedesaan untuk “direformasi melalui tenaga kerja”.
• Lumpuhnya Sistem Pendidikan:Universitas ditutup selama bertahun-tahun, dan ujian masuk nasional baru diadakan kembali pada tahun 1973. Sekitar 16 juta pemuda kota dikirim ke desa-desa terpencil untuk belajar dari petani, sebuah kebijakan yang menciptakan “generasi yang hilang” dalam hal pendidikan formal.
• Korban Jiwa:Estimasi kematian selama dekade ini berkisar antara 500.000 hingga 3 juta orang, banyak di antaranya akibat kekerasan antarfaksi Garda Merah atau penindasan militer ketika Mao akhirnya mengirim tentara (PLA) untuk memulihkan ketertiban pada tahun 1968.

Meskipun secara resmi bertujuan untuk kesetaraan proletar, Revolusi Kebudayaan sering kali digunakan sebagai alat untuk memurnikan kekuasaan pribadi Mao. Para pemimpin seperti Liu Shaoqi meninggal dalam tahanan, sementara Deng Xiaoping dikirim ke sebuah pabrik traktor untuk bekerja sebagai buruh. Kultus individu terhadap Mao mencapai puncaknya selama periode ini, di mana kepatuhan mutlak pada ajarannya menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup secara politik.

Pragmatisme Internasional: Rapprochement dengan Amerika Serikat

Di tengah kekacauan domestik Revolusi Kebudayaan, Tiongkok menghadapi tantangan keamanan eksternal yang serius. Perpecahan Sino-Soviet telah meningkat menjadi konflik bersenjata di perbatasan, dan Mao mulai memandang Uni Soviet sebagai ancaman yang lebih besar bagi kedaulatan Tiongkok daripada Amerika Serikat. Hal ini mendorong Mao untuk melakukan langkah diplomatik yang paling pragmatis dalam sejarah RRT: normalisasi hubungan dengan musuh ideologis utamanya, Amerika Serikat.

Kunjungan Presiden Richard Nixon ke Tiongkok pada Februari 1972 menandai titik balik geopolitik abad ke-20. Meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik selama lebih dari dua dekade, Mao dan Perdana Menteri Zhou Enlai menyadari bahwa Tiongkok memerlukan aliansi strategis untuk mengimbangi pengaruh Soviet.

Langkah ini membuktikan bahwa di balik retorika revolusionernya, Mao adalah seorang realis geopolitik yang ulung. Dengan membawa Tiongkok keluar dari isolasi diplomatik, ia memastikan bahwa negaranya tidak akan hancur oleh tekanan Soviet dan memberikan dasar bagi integrasi ekonomi Tiongkok ke dunia luar di masa depan.

Menimbang Warisan: Antara Modernisator dan Tiran

Evaluasi terhadap warisan Mao Zedong tetap menjadi topik yang sangat sensitif dan kompleks, baik di dalam maupun di luar Tiongkok. Bagi pendukungnya, Mao adalah “Bapak Bangsa” yang berhasil menyatukan Tiongkok, mengakhiri feodalisme, meningkatkan harapan hidup, dan menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan nuklir. Bagi pengecamnya, ia adalah diktator yang bertanggung jawab atas kematian puluhan juta orang melalui kebijakan ekonomi yang tidak kompeten dan kampanye politik yang brutal.

Penilaian Resmi 70/30

Pada tahun 1981, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan “Resolusi tentang Pertanyaan Tertentu dalam Sejarah Partai Sejak Berdirinya Republik Rakyat Tiongkok”. Dokumen ini merupakan upaya hati-hati oleh Deng Xiaoping untuk mengevaluasi Mao tanpa meruntuhkan legitimasi partai yang ia dirikan.

1. Sisi Positif (Utama):Resolusi memuji kontribusi Mao dalam memimpin revolusi, mendirikan RRT, dan mengembangkan “Pemikiran Mao Zedong” yang diintegrasikan dengan praktik nyata Tiongkok. Jasanya dianggap “primer”.
2. Sisi Negatif (Sekunder):Resolusi mengakui “kesalahan kiri” yang serius selama Lompatan Jauh ke Depan dan secara eksplisit menyalahkan Mao atas “kekeliruan komprehensif” dalam menginisiasi Revolusi Kebudayaan. Kesalahan ini dianggap sebagai “kekeliruan seorang revolusioner proletar besar”.

Formula ini, yang kemudian dikenal secara populer sebagai “70% baik, 30% buruk,” tetap menjadi garis resmi pemerintah Tiongkok hingga hari ini. Penghormatan terhadap Mao dipandang sebagai bagian dari “harga diri kolektif” masyarakat Tiongkok, di mana meruntuhkan citranya sepenuhnya dianggap akan membahayakan stabilitas nasional.

Perbandingan Perkembangan Sosial-Ekonomi Era Mao (1949-1976)

Kesimpulan: Dialektika Sejarah Tiongkok

Mao Zedong berdiri di panggung sejarah abad ke-20 sebagai sosok yang tidak dapat dipisahkan dari penciptaan Tiongkok modern. Melalui kemauan politik yang luar biasa dan mobilisasi massa yang belum pernah terjadi sebelumnya, ia berhasil membangkitkan sebuah “raksasa yang sedang tidur” dari keterpurukan kolonial. Peningkatan standar kesehatan dasar, literasi, dan status perempuan di bawah pemerintahannya memberikan fondasi sosial yang penting bagi pembangunan Tiongkok di masa depan.

Namun, tragedi besar yang menyertai kepemimpinannya — terutama Kelaparan Hebat yang dipicu oleh Lompatan Jauh ke Depan dan dekade kegelapan Revolusi Kebudayaan — membuktikan bahaya dari kekuasaan absolut yang dijalankan berdasarkan ideologi utopis yang kaku. Pengabaian terhadap realitas ekonomi dan penghancuran tatanan sipil demi pemurnian politik mengakibatkan kehilangan nyawa manusia dalam skala yang menyakitkan, yang dampaknya masih dirasakan dalam memori kolektif rakyat Tiongkok hingga hari ini.

Pada akhirnya, sejarah Mao Zedong adalah sejarah tentang ketegangan antara aspirasi nasional yang agung dan realitas kemanusiaan yang rapuh. Meskipun kebijakan ekonominya kemudian digantikan oleh reformasi pasar Deng Xiaoping, struktur politik dan identitas nasional Tiongkok tetap berakar kuat pada apa yang dibangun oleh Mao. Ia tetap menjadi simbol kontradiktif: sang pembebas yang menyatukan bangsa, namun sekaligus sang pemimpin yang melalui ambisinya, menciptakan salah satu tragedi kemanusiaan terbesar di abad ke-20. Laporan ini menunjukkan bahwa memahami Tiongkok modern tidak mungkin dilakukan tanpa mengakui kedua sisi dari koin sejarah Mao Zedong tersebut.