Transformasi Paradigmatik Britania Raya: Analisis Komprehensif Era Thatcherisme, Restrukturisasi Ekonomi, dan Fragmentasi Sosial (1979–1990)

Ekonomi Britania Raya pada akhir dekade 1970-an sering kali digambarkan oleh para sejarawan ekonomi sebagai periode “sklerosis industrial” yang parah. Fenomena ini ditandai dengan stagflasi kronis, ketidakstabilan hubungan industrial yang memuncak pada “Winter of Discontent” (1978-79), dan ketergantungan yang berlebihan pada subsidi negara untuk industri-industri yang tidak lagi kompetitif secara global. Dalam konteks kegagalan sistemik model Keynesianisme pasca-perang inilah Margaret Thatcher naik ke tampuk kekuasaan pada Mei 1979, membawa mandat radikal untuk melakukan dekonstruksi terhadap negara kesejahteraan dan merekayasa ulang fondasi ekonomi Britania melalui prinsip-prinsip neoliberalisme. Laporan ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana kebijakan Thatcherisme—yang mencakup monetarisme, privatisasi massal, deregulasi keuangan, dan penghancuran sistematis kekuatan serikat buruh—berhasil mengubah struktur ekonomi Inggris namun secara bersamaan menciptakan kesenjangan sosial dan regional yang tetap menjadi fitur permanen dalam masyarakat Britania kontemporer.

Genealogi Krisis: Britania Sebelum 1979

Untuk memahami kedalaman transformasi Thatcher, sangat penting untuk meninjau kembali kondisi disarray ekonomi yang mendahului pemilihannya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, Britania Raya beroperasi di bawah “Konsensus Pasca-Perang” yang menekankan pada keterlibatan aktif negara, lapangan kerja penuh, dan sistem kesejahteraan yang ekstensif. Namun, pada tahun 1970-an, model ini mulai runtuh di bawah beban guncangan harga minyak eksternal dan inefisiensi internal.

Laju inflasi di Britania mencapai puncaknya pada 24,2% pada tahun 1975, sebuah angka yang mencerminkan hilangnya kendali moneter dan tekanan upah yang kuat dari serikat buruh yang terorganisir dengan baik. Pertumbuhan PDB yang lambat dan defisit anggaran yang membengkak memaksa pemerintah Partai Buruh di bawah James Callaghan untuk memohon pinjaman sebesar £2,3 miliar dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada tahun 1976—sebuah penghinaan nasional yang mengharuskan pemotongan belanja publik secara drastis sebagai syarat pinjaman.

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan PDB pulih secara singkat pada awal 1979, ketidakstabilan struktural tetap ada. Winter of Discontent, yang melibatkan aksi pemogokan luas oleh pekerja sektor publik, memberikan bukti visual bagi narasi Konservatif bahwa Britania tidak lagi dapat diperintah di bawah pengaruh serikat buruh yang dominan.

Fondasi Intelektual dan Eksperimen Monetarisme

Margaret Thatcher tidak bertindak dalam kekosongan intelektual. Kebijakannya sangat dipengaruhi oleh pemikir liberal klasik dan neoliberal seperti Friedrich Hayek dan Milton Friedman, serta penasihat kunci seperti Keith Joseph. Inti dari filosofi Thatcher adalah keyakinan bahwa kebebasan individu tidak dapat dipisahkan dari kebebasan ekonomi, dan bahwa peran negara harus dibatasi untuk menjamin stabilitas moneter dan penegakan hukum.

Implementasi Monetarisme dan Disiplin Fiskal

Begitu menjabat, Thatcher segera meninggalkan tujuan tradisional pemerintah untuk mempertahankan lapangan kerja penuh dan menggantinya dengan prioritas tunggal: pengendalian inflasi melalui pengendalian jumlah uang yang beredar. Melalui Medium Term Financial Strategy (MTFS), pemerintah menetapkan target yang ketat untuk pertumbuhan moneter dan pengurangan pinjaman sektor publik.

Mekanisme utama yang digunakan adalah kenaikan suku bunga yang agresif. Pada November 1979, suku bunga dasar dinaikkan menjadi 17%. Langkah ini dimaksudkan untuk mengekang permintaan, namun efek sampingnya adalah apresiasi poundsterling yang tajam (sebagian didorong oleh pendapatan minyak Laut Utara), yang menghancurkan daya saing sektor manufaktur Inggris di pasar global. Akibatnya, Britania jatuh ke dalam resesi yang dalam pada tahun 1980-1981, di mana output manufaktur turun 12,5% hanya dalam satu tahun pertama jabatannya.

Pemerintah Thatcher menunjukkan keteguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi resesi ini. Meskipun ada surat terbuka dari 364 ekonom terkemuka yang mengecam kebijakan tersebut, Anggaran 1981 justru meningkatkan pajak di tengah resesi untuk mengurangi defisit. Thatcher secara terkenal menyatakan di konferensi partai bahwa “wanita ini tidak akan berbalik” (the lady’s not for turning), sebuah pernyataan yang secara efektif mengakhiri era “U-turn” politik dalam manajemen ekonomi Inggris.

Hasil Monetarisme dan Pergeseran Sektoral

Eksperimen monetarisme memberikan hasil yang kontradiktif. Di satu sisi, inflasi berhasil diturunkan dari 18% pada 1980 menjadi 4,6% pada 1983. Namun, biaya sosialnya adalah lonjakan pengangguran yang melampaui 3 juta orang pada tahun 1982—tingkat tertinggi sejak Depresi Besar 1930-an. Hal ini menandai dimulainya pergeseran permanen ekonomi Inggris dari basis manufaktur menuju sektor jasa dan keuangan.

Privatisasi: Rekayasa Ulang Kepemilikan Negara

Privatisasi merupakan pilar kedua yang paling tahan lama dari warisan Thatcher. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi industri melalui persaingan pasar, mengurangi beban keuangan negara, dan menciptakan masyarakat pemilik saham melalui “kapitalisme populer”.

Evolusi dan Metode Privatisasi

Awalnya, privatisasi dilakukan secara berhati-hati dengan penjualan aset minoritas seperti British Aerospace pada 1981. Namun, setelah memenangkan masa jabatan kedua pada 1983, skala privatisasi meluas ke utilitas publik besar yang sebelumnya dianggap sebagai monopoli alami negara.

Metode yang paling menonjol adalah Penawaran Umum Perdana (IPO) massal. Privatisasi British Telecom (BT) pada tahun 1984 melibatkan kampanye iklan besar-besaran untuk menarik jutaan pemegang saham ritel pertama kali. Keberhasilan BT diikuti oleh British Gas (1986) dengan kampanye ikonik “Tell Sid,” serta privatisasi air dan listrik pada akhir 1980-an.

Dampak dari privatisasi ini terhadap produktivitas sering kali diperdebatkan. Data menunjukkan bahwa perusahaan seperti British Airways dan British Steel mengalami lonjakan produktivitas yang signifikan setelah tenaga kerja mereka dipangkas secara drastis sebelum dan sesudah penjualan. Di sektor listrik dan gas, produktivitas tenaga kerja meningkat dua kali lipat dalam satu dekade setelah privatisasi. Namun, kritikus berpendapat bahwa di sektor utilitas seperti air, privatisasi menyebabkan kenaikan harga bagi konsumen dan penumpukan utang perusahaan untuk membayar dividen pemegang saham daripada investasi infrastruktur jangka panjang.

Kapitalisme Populer dan Realitas Kepemilikan

Visi Thatcher untuk menciptakan negara pemilik saham memang berhasil meningkatkan jumlah pemegang saham individu dari 3 juta menjadi 12 juta orang. Namun, tren jangka panjang menunjukkan bahwa banyak investor ritel kecil segera menjual saham mereka untuk keuntungan jangka pendek, sehingga kepemilikan saham secara bertahap kembali terkonsentrasi di tangan lembaga keuangan besar.

Penghancuran Serikat Buruh dan Deregulasi Pasar Tenaga Kerja

Bagi Thatcher, kekuasaan serikat buruh adalah hambatan utama bagi fleksibilitas ekonomi dan kedaulatan pemerintah. Belajar dari kegagalan pemerintahan Edward Heath yang dijatuhkan oleh aksi mogok penambang pada 1974, Thatcher mengadopsi strategi hukum yang bertahap untuk melemahkan posisi serikat buruh.

Pengetatan Hukum melalui Rangkaian Employment Acts

Antara tahun 1980 dan 1990, pemerintah Konservatif mengeluarkan serangkaian undang-undang yang secara sistematis membatasi hak untuk melakukan aksi industrial:

1. Employment Act 1980 & 1982: Membatasi aksi piket hanya di tempat kerja masing-masing karyawan, melarang secondary action(aksi mogok simpati terhadap perusahaan lain), dan menghapus kekebalan hukum serikat buruh dari tuntutan ganti rugi perdata.
2. Trade Union Act 1984: Mewajibkan pemungutan suara rahasia (secret ballots) bagi anggota serikat sebelum aksi mogok dapat dianggap sah secara hukum.
3. Employment Act 1988 & 1990: Memberikan perlindungan bagi pekerja yang menolak untuk ikut serta dalam pemogokan dan secara efektif menghapus praktik closed shop(keharusan menjadi anggota serikat untuk bekerja di perusahaan tertentu).

Undang-undang ini tidak hanya mempersulit pengorganisasian pemogokan tetapi juga mengalihkan fokus konflik industrial dari jalanan ke ruang pengadilan, di mana perusahaan dapat dengan mudah memperoleh perintah pengadilan (injunctions) untuk menghentikan aksi yang dianggap tidak sah.

Titik Balik: Pemogokan Penambang 1984-1985

Konfrontasi paling ikonik terjadi dengan National Union of Mineworkers (NUM) yang dipimpin oleh Arthur Scargill. Pemerintah telah bersiap selama bertahun-tahun dengan menimbun stok batu bara dan mempersiapkan polisi untuk menghadapi piket terbang. Pengumuman penutupan 20 tambang yang dianggap tidak ekonomis memicu pemogokan yang berlangsung selama 11 bulan.

Kekalahan penambang pada Maret 1985 tanpa satu pun konsesi dari pemerintah menandai berakhirnya era di mana serikat buruh memiliki kekuatan veto atas kebijakan nasional. Dampak jangka panjangnya adalah penurunan drastis kepadatan anggota serikat buruh dan jumlah hari yang hilang akibat pemogokan.

Penghancuran serikat buruh ini memfasilitasi “fleksibilisasi” pasar tenaga kerja Inggris, yang menurut pendukungnya meningkatkan daya saing, namun menurut kritikus menyebabkan ketidakamanan pekerjaan dan penekanan upah riil bagi pekerja berketerampilan rendah.

“Big Bang” 1986: Deregulasi dan Ledakan Finansial

Di saat sektor manufaktur merosot, Thatcher mengalihkan mesin pertumbuhan ekonomi ke arah sektor keuangan melalui kebijakan deregulasi radikal. Peristiwa “Big Bang” pada Oktober 1986 merombak struktur City of London dengan menghapus komisi tetap, mengakhiri pemisahan antara pialang dan agen saham, serta mengizinkan kepemilikan asing atas bank-bank Inggris.

Deregulasi ini memicu banjir modal asing ke London dan mengubahnya menjadi pusat keuangan global yang menyaingi New York. Sektor keuangan tumbuh dua kali lebih cepat dibandingkan sektor manufaktur sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an. Namun, fokus yang berlebihan pada City of London juga dituduh menciptakan ketidakseimbangan struktural dalam ekonomi Inggris, di mana kemakmuran finansial di wilayah Selatan mengabaikan kemerosotan industri di wilayah Utara.

Hingga tahun 1995, kontribusi sektor jasa terhadap PDB meningkat dari 56% pada 1970 menjadi 67%, sementara lapangan kerja di sektor jasa mencakup tiga perempat dari total tenaga kerja. Pertumbuhan ini menciptakan kelas baru “yuppies” (profesional muda perkotaan) yang menjadi simbol kemakmuran era Thatcher, namun juga memperdalam jurang pemisah dengan komunitas yang ditinggalkan oleh deindustrialisasi.

Kesenjangan Sosial, Regional, dan Krisis Perumahan

Keberhasilan makroekonomi Thatcherisme memiliki sisi gelap berupa peningkatan tajam dalam ketimpangan sosial dan fragmentasi wilayah. Data menunjukkan bahwa meskipun PDB per kapita secara agregat tumbuh, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata.

North-South Divide dan Deindustrialisasi Regional

Kebijakan ekonomi Thatcher yang mengutamakan nilai tukar poundsterling yang kuat dan suku bunga tinggi demi memerangi inflasi secara tidak proporsional menghantam wilayah utara Inggris, Wales, dan Skotlandia yang bergantung pada manufaktur. Sebaliknya, wilayah Tenggara dan London berkembang pesat karena dominasi sektor jasa dan keuangan.

Pengangguran di wilayah utara mencapai tingkat yang merusak. Di Skotlandia dan Wales, tingkat pengangguran mencapai 14% pada pertengahan 1980-an, sementara di South East angkanya tetap jauh lebih rendah. Deindustrialisasi ini bukan sekadar hilangnya pekerjaan, tetapi juga hilangnya identitas dan kohesi sosial di kota-kota pertambangan dan baja.

Ketimpangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai “Divided Kingdom,” di mana peluang hidup dan kesejahteraan individu sangat ditentukan oleh lokasi geografis mereka.

“Right to Buy” dan Transformasi Perumahan

Kebijakan perumahan Thatcher, melalui Housing Act 1980, memberikan hak kepada penyewa rumah dewan untuk membeli rumah mereka dengan diskon hingga 70%. Secara politis, ini adalah langkah jenius yang mengubah jutaan pemilih kelas pekerja menjadi pemilik properti Konservatif.

Namun, kegagalan pemerintah untuk mengizinkan pemerintah daerah menggunakan hasil penjualan untuk membangun rumah baru menyebabkan penipisan stok perumahan sosial secara masif. Stok rumah sosial turun dari 6,5 juta pada 1979 menjadi hanya 2 juta pada 2017. Konsekuensi jangka panjangnya adalah lonjakan harga rumah dan krisis tunawisma yang melanda Inggris di dekade-dekade berikutnya. Sekitar 40% dari rumah yang dibeli melalui Right to Buy akhirnya berakhir di tangan tuan tanah swasta, yang kemudian menyewakannya kembali dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi—seringkali kembali kepada penyewa yang dibiayai oleh tunjangan perumahan negara.

Kemiskinan dan Kebijakan Kesejahteraan

Thatcher mengadopsi pendekatan “death by a thousand cuts” terhadap negara kesejahteraan. Meskipun ia tidak berani membubarkan National Health Service (NHS) karena popularitasnya, ia memotong nilai tunjangan sosial relatif terhadap pendapatan rata-rata.

Angka kemiskinan relatif meningkat tiga kali lipat selama masa jabatannya, dari 8% pada pertengahan 1970-an menjadi 25% pada tahun 1990. Ketimpangan pendapatan juga melonjak tajam; sementara pendapatan 10% teratas naik secara signifikan karena pemotongan pajak pendapatan, pendapatan 10% terbawah stagnan atau bahkan menurun secara riil setelah memperhitungkan biaya perumahan.

Analisis Kritis: Apakah Ada “Keajaiban Ekonomi”?

Pertanyaan apakah Thatcher benar-benar merevolusi ekonomi Inggris tetap menjadi perdebatan intens di kalangan akademisi. Pendukungnya menunjuk pada peningkatan produktivitas dan pemulihan profitabilitas perusahaan sebagai bukti keberhasilan. Pangsa pendapatan nasional yang masuk ke perusahaan swasta sebagai laba naik dari 17,0% pada 1980 menjadi 26,4% pada 1989, sementara pangsa untuk karyawan turun ke rekor terendah pasca-perang sebesar 52,4%.

Namun, data pertumbuhan PDB menunjukkan bahwa kinerja Britania di bawah Thatcher tidak secara konsisten melampaui tren jangka panjang atau kinerja tetangga Eropanya. Pertumbuhan ekonomi tahunan rata-rata pada 1980-an (2,2%) serupa dengan tahun 1970-an. Peningkatan produktivitas manufaktur sebagian besar merupakan “efek seleksi”—perusahaan yang paling tidak efisien bangkrut, sehingga rata-rata produktivitas perusahaan yang bertahan tampak meningkat.

Pertumbuhan di akhir 1980-an, yang sering disebut sebagai “Lawson Boom,” ternyata tidak berkelanjutan dan berujung pada resesi hebat lainnya pada awal 1990-an akibat inflasi yang kembali naik dan keanggotaan Inggris yang gagal dalam European Exchange Rate Mechanism (ERM).

Kesimpulan dan Warisan Jangka Panjang

Margaret Thatcher secara fundamental mengubah lintasan sejarah Britania Raya. Melalui kombinasi kemauan politik yang keras dan ideologi neoliberal yang teguh, ia berhasil mengakhiri model korporatisme pasca-perang dan memperkenalkan kedisplinan pasar ke hampir setiap aspek kehidupan publik Inggris.

Warisan utamanya meliputi:

1. Restrukturisasi Ekonomi: Pergeseran permanen dari manufaktur ke jasa keuangan yang menjadikan London sebagai hub global namun menciptakan kerentanan terhadap krisis finansial.
2. Kedaulatan Negara atas Serikat Buruh: Penurunan permanen kekuatan tawar kolektif pekerja yang menyebabkan fleksibilitas pasar tenaga kerja yang tinggi namun disertai dengan ketimpangan pendapatan yang lebar.
3. Individualisme dan Kepemilikan: Promosi kepemilikan rumah dan saham yang mengubah psikologi sosial masyarakat Inggris dari kolektivisme menuju individualisme ekonomi.
4. Konsensus Politik Baru: Keberhasilan Thatcher yang paling signifikan mungkin adalah pengaruhnya terhadap lawan politiknya. “New Labour” di bawah Tony Blair menerima sebagian besar reformasi pasar Thatcher, yang menunjukkan bahwa Thatcher telah berhasil mendefinisikan ulang batas-batas perdebatan politik Inggris untuk satu generasi.

Namun, biaya dari transformasi ini berupa “Divided Kingdom”—sebuah negara yang terbelah secara geografis dan sosial—tetap menjadi tantangan utama bagi setiap pemerintahan Britania sejak saat itu. Deindustrialisasi yang tidak dikelola dengan baik di wilayah Utara dan krisis perumahan yang berakar pada kebijakan 1980-an adalah bukti bahwa “keajaiban ekonomi” Thatcher memiliki harga sosial yang sangat mahal yang masih dibayar oleh masyarakat Britania hingga hari ini.