Pajak Atas Otomasi dan Robotika: Transformasi Fiskal, Keadilan Distribusi, dan Navigasi Disrupsi Ketenagakerjaan Global

Kebijakan pajak atas robot, atau yang secara luas dikenal sebagai Robot Tax, telah bergeser dari sekadar diskursus teoretis dalam literatur ekonomi menjadi agenda prioritas bagi para pengambil kebijakan di tingkat global. Secara fundamental, konsep ini muncul sebagai respons terhadap fenomena di mana kemajuan teknologi tidak lagi sekadar melengkapi kapasitas manusia, melainkan secara aktif menggantikan peran manusia dalam skala yang masif. Inti dari kebijakan ini adalah kewajiban bagi perusahaan untuk membayar kontribusi fiskal yang setara dengan pajak penghasilan yang seharusnya dihasilkan oleh pekerja manusia yang digantikan oleh sistem otomasi atau kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Jika sebuah pabrik memutuskan untuk memecat 100 pekerja dan menggantinya dengan lengan robotik, maka perusahaan tersebut memikul beban untuk membayar “pajak penghasilan” kolektif dari 100 orang tersebut kepada negara.

Paradigma ini bersifat unik karena secara eksplisit mengakui bahwa teknologi, meskipun merupakan simbol kemajuan peradaban, juga membawa ancaman nyata bagi stabilitas sosial dan ekonomi rakyat. Pendapatan yang dikumpulkan melalui mekanisme ini direncanakan untuk didistribusikan kembali guna mendanai program pelatihan ulang (retraining) dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja yang terdampak, guna memastikan transisi yang berkeadilan di tengah badai disrupsi. Namun, langkah ini memicu kontroversi global yang tajam, menciptakan ketegangan antara negara-negara yang mengejar efisiensi teknologi murni dengan negara-negara yang memprioritaskan perlindungan tenaga kerja dan stabilitas basis pajak mereka.

Landasan Filsofis dan Evolusi Konseptual Pajak Robot

Akar dari debat mengenai pajak robot dapat ditarik kembali pada kekhawatiran klasik mengenai “pengangguran teknologi” yang pernah dikemukakan oleh John Maynard Keynes, namun mendapatkan momentum baru pada tahun 2017 ketika Bill Gates mengemukakan argumen populernya. Gates menekankan bahwa saat ini sistem perpajakan global sangat bergantung pada tenaga kerja manusia sebagai sumber utama pendapatan negara melalui pajak penghasilan dan kontribusi jaminan sosial. Ketika robot mengambil alih pekerjaan tersebut, robot tidak membayar pajak, tidak memerlukan pensiun, dan tidak berkontribusi pada sistem kesehatan, yang pada gilirannya mengakibatkan erosi basis pajak yang signifikan bagi pemerintah.

Data dari OECD menunjukkan bahwa risiko otomasi bersifat nyata di seluruh dunia, dengan perkiraan bahwa 14% pekerjaan di negara-negara anggota dapat sepenuhnya diotomasi, sementara 32% lainnya akan mengalami perubahan struktur tugas yang radikal. Di tengah realitas ini, pajak robot muncul bukan sekadar sebagai instrumen pendapatan, melainkan sebagai alat moral dan etis untuk memastikan bahwa keuntungan dari produktivitas mesin tidak hanya menumpuk pada pemilik modal, tetapi juga dibagikan kepada masyarakat yang menanggung risiko disrupsi tersebut.

Dilema Netralitas Pajak dan Bias terhadap Modal

Salah satu argumen ekonomi paling kuat yang mendukung pajak robot adalah perlunya menciptakan netralitas dalam sistem perpajakan. Saat ini, banyak yurisdiksi secara tidak sengaja memberikan insentif bagi perusahaan untuk melakukan otomasi melalui kebijakan depresiasi yang dipercepat, kredit pajak investasi, dan pengurangan biaya modal lainnya. Di sisi lain, mempekerjakan manusia dianggap lebih “mahal” secara fiskal karena adanya pajak gaji (payroll tax), asuransi kesehatan, dan biaya jaminan sosial yang harus ditanggung pemberi kerja.

Bias ini menciptakan situasi di mana perusahaan memilih untuk mengganti manusia dengan robot bukan karena robot tersebut secara inheren lebih produktif, melainkan karena robot menawarkan “celah pajak” dalam biaya tenaga kerja. Pajak robot bertujuan untuk menyeimbangkan arena permainan (leveling the playing field), memastikan bahwa keputusan untuk menggunakan teknologi didorong oleh nilai tambah inovasi, bukan oleh penghindaran pajak. Jika sistem perpajakan tidak segera direformasi, maka ketergantungan pemerintah pada pajak tenaga kerja akan berujung pada keruntuhan finansial publik seiring dengan semakin menyusutnya jumlah pekerja manusia dalam sektor-sektor kunci.

Mekanisme Implementasi dan Struktur Fiskal

Penerapan pajak robot memerlukan desain kebijakan yang sangat hati-hati agar tidak mematikan inovasi yang sah. Terdapat beberapa model operasional yang telah diusulkan oleh para ahli dan lembaga internasional untuk mewujudkan konsep “pajak penghasilan robot” ini.

Pajak Setara Gaji (Payroll-Equivalent Tax)

Model ini dianggap sebagai pendekatan paling langsung untuk menanggapi hilangnya pendapatan negara. Dalam skenario ini, jika sebuah algoritma kecerdasan buatan menggantikan seorang analis data, perusahaan pemilik algoritma tersebut wajib menyetorkan jumlah yang setara dengan PPh 21 dan kontribusi jaminan sosial yang seharusnya dibayarkan oleh analis tersebut. Keuntungan utama dari model ini adalah kemampuannya untuk secara tepat menggantikan aliran dana yang hilang dari sistem fiskal. Namun, tantangan teknis muncul dalam menentukan “standar gaji” untuk pekerjaan yang dilakukan oleh robot, terutama jika robot tersebut mampu bekerja 24 jam sehari dengan tingkat produktivitas yang melampaui kapasitas manusia normal.

Surcharge Laba Korporasi atas Otomasi

Alternatif lain adalah dengan mengenakan tambahan tarif pajak korporasi khusus pada perusahaan yang memiliki rasio otomasi tinggi atau yang melakukan pengurangan tenaga kerja secara signifikan dalam periode tertentu. Mekanisme ini lebih sederhana secara administratif karena tidak memerlukan pelacakan per unit mesin, melainkan menggunakan data laporan keuangan yang sudah ada. Pendapatan dari pajak tambahan ini kemudian dialokasikan khusus (earmarked) untuk dana transisi tenaga kerja.

Pengurangan atau Penghapusan Kredit Pajak Investasi

Langkah ini sering disebut sebagai “pajak robot terselubung,” seperti yang terlihat dalam reformasi pajak Korea Selatan. Alih-alih menambahkan pajak baru, pemerintah dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk mengklaim deduksi pajak atas pembelian peralatan otomasi. Dengan menaikkan biaya efektif dari investasi modal, pemerintah secara tidak langsung memberikan disinsentif terhadap penggantian manusia secara prematur.

Studi Kasus Korea Selatan: Eksperimen Pertama di Dunia

Korea Selatan berdiri sebagai pionir dalam merespons ancaman otomasi terhadap pasar tenaga kerja. Pada tahun 2017 dan 2018, pemerintah Korea Selatan menghadapi tekanan dari tingkat pengangguran yang mencapai rekor tertinggi dalam 17 tahun dan menyadari bahwa kepadatan robot di negara tersebut adalah yang tertinggi di dunia—mencapai delapan kali lipat rata-rata global.

Detail Reformasi 2018

Reformasi ini sering disebut sebagai pajak robot pertama di dunia, meskipun bentuknya adalah pengurangan insentif pajak daripada pajak baru yang berdiri sendiri. Di bawah Restriction of Special Taxation Act, perusahaan-perusahaan besar dan menengah di Korea Selatan sebelumnya dapat memotong sebagian besar biaya investasi mereka dalam otomasi dari total pajak korporasi. Reformasi 2018 menurunkan tingkat pemotongan ini sebesar dua poin persentase—dari 3% menjadi 1% bagi perusahaan besar, dan dari 5% menjadi 3% bagi perusahaan menengah.

Dampak Terhadap Investasi dan Tenaga Kerja

Hasil dari reformasi ini memberikan wawasan mendalam bagi negara-negara lain yang mempertimbangkan kebijakan serupa. Studi mengenai reformasi Korea Selatan melaporkan dampak-dampak berikut:

1. Penurunan Investasi Otomasi: Kebijakan ini berhasil menekan investasi yang berlebihan dalam robotika. Perusahaan merespons dengan memotong belanja modal pada teknologi yang memenuhi syarat kredit pajak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sinyal harga melalui pajak sangat efektif dalam mempengaruhi perilaku korporasi.
2. Peningkatan Lapangan Kerja: Secara signifikan, reformasi ini menyebabkan kenaikan rata-rata jumlah karyawan sebesar 3,8%, terutama pada perusahaan-perusahaan yang sebelumnya sangat bergantung pada subsidi otomasi. Hal ini memperkuat hipotesis bahwa dalam sistem yang bias terhadap modal, memajaki otomasi dapat mendorong perusahaan untuk mempekerjakan kembali manusia.
3. Efisiensi Investasi: Menariknya, reformasi ini juga meningkatkan kualitas investasi. Perusahaan menjadi lebih selektif dan tidak lagi membeli teknologi otomasi hanya untuk mendapatkan keuntungan pajak, melainkan benar-benar fokus pada efisiensi operasional.

Meskipun sukses dalam aspek penciptaan lapangan kerja, reformasi ini menunjukkan sisi negatif dalam hal penerimaan negara. Studi menemukan bahwa setiap dolar yang dikumpulkan secara mekanis dari pengurangan kredit pajak menyebabkan pemerintah kehilangan $1,34 di bagian lain karena perusahaan menurunkan aktivitas investasi dan melaporkan laba yang lebih rendah. Ini adalah pengingat penting bahwa pajak robot mungkin lebih efektif sebagai alat kontrol sosial daripada sebagai alat pengumpul pendapatan negara yang stabil.

Perdebatan Global: Efisiensi vs. Keadilan Sosial

Munculnya wacana pajak robot telah menciptakan garis demarkasi yang jelas di panggung internasional. Ketegangan ini melibatkan raksasa teknologi, serikat pekerja, ekonom, dan badan-badan supranasional seperti Uni Eropa dan OECD.

Argumen Penentang: Ancaman terhadap Inovasi

Kritik paling tajam terhadap pajak robot datang dari industri teknologi dan organisasi perdagangan seperti International Federation of Robotics (IFR). Mereka berargumen bahwa memajaki robot sama dengan memajaki kemajuan peradaban itu sendiri. Beberapa poin keberatan utama meliputi:

• Penghambatan Produktivitas: Robot meningkatkan kualitas produk, mengurangi limbah, dan menurunkan harga bagi konsumen. Pajak tambahan akan membuat perusahaan kurang kompetitif di pasar global, yang pada akhirnya dapat menyebabkan penutupan pabrik dan pengangguran yang lebih besar.
• Keunggulan Kompetitif Nasional: Jika suatu negara menerapkan pajak robot sementara tetangganya tidak, maka perusahaan akan memindahkan modal dan fasilitas produksi mereka ke yurisdiksi yang lebih ramah teknologi. Ini menciptakan risiko “pelarian modal” yang dapat melumpuhkan ekonomi domestik.
• Kesalahan Diagnosis: Para kritikus berpendapat bahwa masalah ekonomi saat ini bukanlah kelebihan teknologi, melainkan kurangnya inovasi di sektor-sektor tertentu. Mereka menyoroti bahwa negara-negara dengan tingkat penggunaan robot tertinggi, seperti Jerman dan Jepang, justru sering kali memiliki tingkat pengangguran yang sangat rendah.

Argumen Pendukung: Kontrak Sosial Baru

Di sisi lain, para pendukung kebijakan ini, termasuk tokoh-tokoh seperti Bill Gates, Bill de Blasio, dan mantan Sekretaris Perburuhan AS Robert Reich, menekankan bahwa stabilitas masyarakat adalah prasyarat bagi kemajuan ekonomi. Tanpa intervensi, otomasi berisiko menghancurkan kelas menengah dan menciptakan jurang ketimpangan yang tidak dapat dijembatani. Pajak robot dipandang sebagai mekanisme untuk “memperlambat” gelombang disrupsi, memberikan waktu bagi pasar tenaga kerja untuk menyerap perubahan, dan mendanai transisi bagi jutaan orang yang mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke peran tradisional mereka.

Tantangan Definisi dan Kerangka Hukum

Salah satu rintangan terbesar bagi implementasi pajak robot adalah masalah semantik dan legalitas dalam mendefinisikan apa yang disebut sebagai “robot”. Kegagalan dalam menciptakan definisi yang tepat dapat berujung pada sengketa hukum yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi dunia usaha.

Masalah Definisi Teknis

Apakah mesin kopi otomatis di kafe termasuk robot yang harus dipajaki? Bagaimana dengan algoritma perangkat lunak yang mengotomatisasi pengisian data di Excel?. Jika definisi yang digunakan terlalu luas, kebijakan ini dapat menjadi beban pajak umum atas segala bentuk teknologi informasi. Namun, jika terlalu sempit—hanya menargetkan robot fisik berbentuk manusia—perusahaan akan dengan mudah menghindarinya dengan menggunakan teknologi yang tidak menyerupai manusia tetapi memiliki fungsi yang sama.

Para ahli hukum mengusulkan beberapa pendekatan definisi:

1. Definisi Berbasis Desain: Fokus pada karakteristik fisik, seperti kemampuan sensorik dan aktuator mekanis.
2. Definisi Berbasis Fungsi: Fokus pada apakah teknologi tersebut melakukan tugas yang sebelumnya dilakukan oleh manusia secara otonom.
3. Definisi Berbasis Tingkat Otonomi: Memajaki sistem yang memiliki kemampuan pengambilan keputusan mandiri tanpa intervensi manusia yang konstan.

Personalitas Elektronik (Electronic Personhood)

Laporan Mady Delvaux kepada Parlemen Eropa tahun 2017 memperkenalkan konsep revolusioner mengenai “personalitas elektronik” bagi robot otonom. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan dasar hukum agar robot dapat dianggap sebagai subjek pajak tersendiri, serupa dengan konsep “badan hukum” (juridical person) pada korporasi. Dengan memberikan status hukum tertentu, robot secara teoritis dapat memikul tanggung jawab atas kerusakan yang mereka timbulkan dan memiliki “kewajiban” pajak yang dibayarkan melalui dana yang dikelola oleh pemiliknya. Meskipun usulan ini ditolak oleh Parlemen Eropa pada tahun 2017 karena kekhawatiran akan menghambat inovasi, ide ini tetap menjadi poin sentral dalam perdebatan mengenai akuntabilitas AI di masa depan.

Mekanisme Retraining dan Jaring Pengaman Sosial

Visi di balik pajak robot bukan sekadar untuk menghukum perusahaan, tetapi untuk mendanai masa depan kerja yang baru. Alokasi pendapatan dari pajak ini secara spesifik ditargetkan untuk mengatasi aspek manusia dari revolusi industri keempat.

Program Pelatihan Ulang (Retraining)

Dana pajak robot direncanakan untuk dialokasikan pada program pendidikan vokasi yang intensif. Tujuannya adalah untuk menggeser pekerja dari peran rutin yang mudah diotomasi ke pekerjaan yang memerlukan empati, pemecahan masalah kompleks, dan interaksi manusia—bidang-bidang di mana mesin masih tertinggal jauh. Bill Gates secara spesifik menyarankan agar dana ini digunakan untuk melatih lebih banyak orang di sektor perawatan lansia, pendidikan khusus, dan layanan sosial lainnya yang saat ini mengalami kekurangan tenaga kerja yang kronis.

Hubungan dengan Jaminan Pendapatan Dasar (Universal Basic Income)

Di lingkungan Silicon Valley, tokoh-tokoh seperti Elon Musk telah menyuarakan bahwa otomasi massal akan membuat jaminan pendapatan dasar semesta (UBI) menjadi sebuah keharusan. Pajak robot dianggap sebagai sumber pendanaan yang paling logis untuk UBI. Logikanya sederhana: jika robot menciptakan kekayaan tanpa memerlukan tenaga kerja manusia, maka kekayaan tersebut harus didistribusikan secara merata kepada seluruh warga negara untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi. Meskipun UBI dapat menjamin kelangsungan hidup secara finansial, ia tidak selalu dapat menggantikan identitas sosial dan rasa berharga yang diperoleh manusia melalui pekerjaan, yang membuat program pelatihan ulang tetap menjadi prioritas utama.

Konteks Indonesia: Navigasi Bonus Demografi dan Industri 4.0

Bagi Indonesia, diskursus pajak robot memiliki urgensi yang sangat tinggi mengingat negara ini sedang berada dalam periode bonus demografi. Dengan jutaan angkatan kerja baru yang masuk ke pasar setiap tahun, disrupsi otomasi dapat berubah dari peluang ekonomi menjadi krisis sosial jika tidak dikelola dengan tepat.

Inisiatif Kementerian Keuangan dan Bappenas

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyatakan bahwa wacana pajak atas robot dimungkinkan untuk diterapkan di masa depan sebagai respons atas pesatnya kemajuan teknologi. Kekhawatiran utama adalah bahwa otomasi tidak hanya akan menggusur pekerja, tetapi juga menggerus basis pajak penghasilan (PPh 21) yang merupakan salah satu tulang punggung penerimaan negara.

Analisis dari para ahli perpajakan di Indonesia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan konsep Pigouvian Tax untuk robot, di mana pajak dikenakan bukan sekadar untuk mencari pendapatan, tetapi untuk mengoreksi eksternalitas negatif (pengangguran) yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin. Sektor-sektor yang paling rentan di Indonesia meliputi industri otomotif, pertambangan, kimia, farmasi, dan elektronik, di mana transisi ke sistem otomasi penuh diperkirakan dapat menyebabkan PHK hingga 30% dari total tenaga kerja.

Dampak Terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional

Salah satu argumen paling kritis di Indonesia adalah dampak otomasi terhadap keberlangsungan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sistem jaminan sosial kita sangat bergantung pada iuran dari pemberi kerja dan pekerja. Ketika robot menggantikan manusia, perusahaan secara otomatis “menghindari” kewajiban membayar iuran jaminan sosial ini, yang dapat menyebabkan defisit besar pada sistem perlindungan sosial nasional. Pajak robot di Indonesia diusulkan sebagai instrumen untuk menggantikan iuran jaminan sosial yang hilang tersebut agar akses layanan kesehatan dan dana pensiun bagi masyarakat luas tetap terjamin.

Perspektif Geopolitik dan Kompetisi Internasional

Pajak robot tidak dapat diterapkan secara terisolasi oleh satu negara tanpa mempertimbangkan dinamika global. Adanya ketimpangan dalam penerapan pajak ini dapat memicu ketegangan geopolitik antara negara yang pro-teknologi murni (seringkali negara maju pemilik paten AI) vs negara yang melindungi tenaga kerja (seringkali negara berkembang yang mengandalkan manufaktur padat karya).

Ancaman “Automation Havens”

Sama halnya dengan fenomena tax havens, dunia mungkin akan menyaksikan munculnya “Automation Havens”—negara-negara yang secara aktif mempromosikan nol pajak bagi robot untuk menarik investasi pabrik pintar dari seluruh dunia. Jika Indonesia menerapkan pajak robot sementara negara tetangga memberikan subsidi besar bagi otomasi, maka daya saing manufaktur Indonesia dapat merosot tajam. Oleh karena itu, koordinasi internasional melalui forum seperti G20 dan OECD menjadi sangat krusial.

Langkah OECD dan G20

Saat ini, OECD sedang memimpin upaya reformasi pajak global melalui Two-Pillar Solution untuk mengatasi tantangan ekonomi digital. Meskipun fokus utamanya adalah pajak minimum global bagi perusahaan multinasional, diskusi mengenai “pajak atas otomasi ekstrem” mulai masuk ke dalam agenda. Di bawah kepemimpinan G20 Afrika Selatan, terdapat usulan untuk membentuk kelompok studi guna menyelaraskan kebijakan pajak otomasi agar tidak menciptakan disrupsi pada perdagangan internasional dan memastikan bahwa negara berkembang tetap mendapatkan bagian yang adil dari nilai yang diciptakan oleh AI global.

Matematika Fiskal: Menghitung Kerugian dan Keuntungan

Secara teknis, pemerintah dapat menghitung potensi kehilangan pendapatan akibat otomasi untuk menentukan besaran pajak robot yang adil. Berikut adalah representasi model sederhana untuk menghitung kerugian tahunan per posisi kerja yang diotomasi ():

Di mana:

•  adalah upah bruto tahunan pekerja yang digantikan.
•  adalah tarif pajak penghasilan efektif.
•  adalah tarif kontribusi jaminan sosial (pemberi kerja dan pekerja).
•  adalah persentase upah yang dikonsumsi kembali oleh pekerja.
•  adalah tarif pajak pertambahan nilai dari konsumsi tersebut.

Robot, karena tidak memiliki kebutuhan biologis, tidak mengonsumsi barang dan jasa, sehingga pemerintah tidak hanya kehilangan pajak penghasilan, tetapi juga potensi pajak konsumsi (PPN) yang biasanya dihasilkan oleh sirkulasi upah pekerja di ekonomi lokal. Pajak robot yang ideal harus mampu mengompensasi totalitas kehilangan tersebut tanpa melampaui batas yang membuat investasi teknologi menjadi tidak layak secara ekonomi.

Tantangan Operasional: Audit dan Kepatuhan

Jika pajak robot diterapkan, otoritas pajak akan menghadapi tugas administratif yang sangat berat. Audit pajak tidak lagi hanya sekadar memeriksa buku besar keuangan, tetapi juga melibatkan audit teknis atas infrastruktur teknologi perusahaan.

1. Pelaporan Persentase Otomasi: Perusahaan mungkin akan diminta untuk melaporkan “Indeks Otomasi” mereka setiap tahun, yang mencerminkan rasio antara output yang dihasilkan oleh mesin dibandingkan dengan jumlah jam kerja manusia.
2. Verifikasi Independen: Diperlukan auditor teknologi bersertifikat yang dapat membedakan antara perangkat lunak operasional biasa dengan sistem kecerdasan buatan otonom yang secara aktif menggantikan peran manusia.
3. Pencegahan Klasifikasi Ulang: Ada risiko perusahaan akan mencoba mengklasifikasikan robot mereka sebagai “peralatan keselamatan” atau “instrumen riset” untuk menghindari pajak robot, yang menuntut regulasi yang sangat spesifik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi terbaru.

Kesimpulan: Menuju Rekonsiliasi Inovasi dan Stabilitas Sosial

Pajak atas otomasi dan robotika bukan sekadar instrumen pengumpulan dana, melainkan sebuah pernyataan kebijakan tentang masa depan hubungan antara manusia, mesin, dan negara. Kebijakan ini secara unik mengakui bahwa kemajuan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat jika keuntungan dari kemajuan tersebut hanya terkonsentrasi pada segelintir pemilik algoritma.

Meskipun menghadapi tantangan besar dalam aspek definisi teknis dan potensi hambatan terhadap efisiensi, eksperimen di Korea Selatan telah membuktikan bahwa intervensi fiskal yang terukur dapat memberikan ruang bagi penyerapan tenaga kerja manusia tanpa melumpuhkan pertumbuhan industri. Bagi Indonesia, pajak robot menawarkan jalan tengah untuk menyeimbangkan ambisi Industri 4.0 dengan realitas bonus demografi, memastikan bahwa setiap robot yang dipasang di pabrik juga berkontribusi pada masa depan jutaan pekerja yang harus bertransformasi.

Rekomendasi strategis bagi para pembuat kebijakan adalah untuk tidak terburu-buru menerapkan pajak robot secara agresif, melainkan memulai dengan menciptakan transparansi dalam pelaporan otomasi korporasi dan secara bertahap mengurangi bias pajak yang selama ini terlalu mengunggulkan modal dibandingkan tenaga kerja. Dengan koordinasi global yang kuat melalui forum internasional, pajak robot dapat bertransformasi dari sebuah kontroversi menjadi kontrak sosial baru yang memungkinkan kemanusiaan untuk berkembang berdampingan dengan kecerdasan buatan dalam sebuah ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.