Mempajaki Estetika: Mengapa Disney dan LV Harus Membayar Royalti pada Budaya yang Mereka ‘Pinjam’

Dinamika ekonomi global kontemporer telah membawa peradaban manusia ke sebuah titik persimpangan kritis di mana nilai estetika dan identitas budaya tradisional tidak lagi sekadar menjadi warisan yang statis, melainkan komoditas yang sangat berharga dalam ekosistem digital. Fenomena ini memicu lahirnya diskursus mengenai Digital Heritage Tax atau Pajak Warisan Budaya Digital—sebuah instrumen fiskal inovatif yang dirancang untuk mengatasi ketidakadilan sistemik dalam pemanfaatan elemen budaya oleh korporasi multinasional. Inti dari kebijakan ini adalah pengenaan kewajiban bagi perusahaan global besar, seperti rumah mode mewah Louis Vuitton (LV) atau studio film raksasa seperti Disney, untuk memberikan kompensasi finansial berupa royalti kepada kas negara asalnya jika mereka mengintegrasikan motif tradisional, musik asli, atau narasi mitologi suatu bangsa ke dalam produk komersial mereka. Dana yang terkumpul melalui mekanisme perpajakan ini kemudian dialokasikan secara strategis untuk menyubsidi dan memberdayakan komunitas pengrajin serta seniman tradisional di tingkat akar rumput, guna memastikan keberlangsungan ekosistem budaya yang asli.

Kebijakan ini menjadi sangat krusial karena selama dekade terakhir, praktik yang sering disebut sebagai “apropriasi budaya” telah berubah menjadi bentuk “penjajahan budaya” modern yang terdigitalisasi. Korporasi global sering kali mengekstraksi nilai estetika dari komunitas yang rentan tanpa izin (consent) atau pengakuan yang memadai, sehingga menciptakan ketimpangan di mana kekayaan simbolis komunitas tradisional diubah menjadi keuntungan finansial masif bagi pemegang saham di pusat-pusat keuangan global, sementara pemilik asli budaya tersebut tetap terpinggirkan secara ekonomi. Debat ini membagi opini publik global menjadi dua kutub utama: mereka yang memandang budaya sebagai “milik dunia” yang bebas digunakan sebagai sumber inspirasi kreatif bagi siapa saja, dan mereka yang melihat perlunya perlindungan kedaulatan estetika melalui instrumen hukum dan fiskal yang tegas untuk mencegah eksploitasi yang tidak terkendali.

Anatomi Eksploitasi: Korporasi Multinasional dan Ekstraksi Budaya

Industri fesyen mewah dan hiburan global merupakan sektor-sektor yang paling intensif dalam melakukan monetisasi terhadap warisan budaya tanpa kompensasi yang adil. Analisis terhadap praktik bisnis Louis Vuitton memberikan ilustrasi yang jelas tentang bagaimana elemen budaya tradisional diintegrasikan ke dalam produk bernilai tinggi. Sebagai contoh, penggunaan selimut Basotho dari Lesotho oleh LV dalam koleksi pria mereka pada tahun 2012 dan 2017 menunjukkan pola di mana tekstil yang memiliki makna sejarah dan identitas mendalam bagi masyarakat di Afrika Selatan diubah menjadi pakaian mewah tanpa adanya kolaborasi resmi dengan produsen lokal atau pengakuan terhadap asal-usul budaya tersebut. Dalam pandangan para ahli, LV seharusnya melakukan kolaborasi dengan produsen asli seperti Aranda di Lesotho untuk menciptakan produk yang tidak hanya kuat secara estetika tetapi juga etis secara ekonomi.

Kasus serupa terjadi pada tahun 2024 ketika LV menghadapi kecaman keras dari masyarakat Rumania terkait penggunaan desain yang sangat mirip dengan blus tradisional “IA” dari wilayah Marginimea Sibiului. Blus IA bukan sekadar pakaian; ia adalah saksi sejarah yang membawa identitas komunitas lintas generasi. Komunitas “La Blouse Roumaine” meluncurkan kampanye global dengan tagar “Give Credit” untuk menuntut akuntabilitas korporasi tersebut. Dampak dari tekanan publik ini bahkan mendorong Kementerian Kebudayaan Rumania untuk melakukan kontak formal dengan pihak LV guna meminta pengakuan atas nilai warisan budaya tersebut. Hal ini menegaskan bahwa tanpa adanya mekanisme pajak atau royalti yang mengikat, korporasi cenderung mengabaikan hak-hak budaya komunitas asal demi efisiensi biaya produksi dan maksimalisasi keuntungan.

Meksiko juga menjadi medan pertempuran hukum dan etika bagi LV ketika Sekretariat Kebudayaan Meksiko secara resmi mempertanyakan penggunaan pola bordir tradisional dari masyarakat adat Otomí (Tenango de Doria) dalam koleksi furnitur mewah mereka. Surat resmi dikirimkan kepada LV untuk menanyakan apakah mereka telah menghubungi komunitas tersebut atau memiliki izin untuk menggunakan desain yang secara teknis merupakan kekayaan intelektual komunal masyarakat Otomí. Setelah skandal tersebut, muncul upaya untuk mendorong perdagangan yang adil (fair commerce) dan kepatuhan terhadap hukum Meksiko, namun hal ini sering kali terjadi hanya setelah adanya tekanan politik yang signifikan, bukan sebagai standar prosedur operasional korporasi.

Di sisi lain, industri hiburan melalui studio seperti Disney juga menunjukkan pola komodifikasi yang serupa terhadap mitologi dan narasi asli. Kasus film “Moana” menyoroti bagaimana Disney menghadapi tuduhan apropriasi melalui penjualan kostum karakter Maui yang dianggap merepresentasikan praktik “brown face” karena menampilkan kulit berwarna cokelat dengan tato tradisional Pasifik sebagai pakaian Halloween. Masyarakat Māori dan pulau-pulau di Pasifik menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan budaya mereka direndahkan demi keuntungan komersial semata. Selain itu, representasi dewa-dewa Polinesia dalam konteks produk konsumen, seperti alkohol, dianggap sangat tidak menghormati nilai-nilai sakral komunitas adat yang telah lama berjuang melawan dampak negatif alkohol dalam masyarakat mereka.

Analisis terhadap kegagalan film Mulan versi animasi di pasar Tiongkok pada tahun 1999 juga memberikan pelajaran penting tentang risiko “orientalisme” dalam komodifikasi budaya. Penonton di Tiongkok menyebut karakter tersebut sebagai “Yang Mulan” atau Mulan asing karena karakter tersebut dianggap terlalu individualistik, terlalu Amerika, dan tidak mencerminkan nilai-nilai inti Konfusianisme seperti bakti (filial piety), komunitas, dan kerendahan hati. Distorsi budaya ini terjadi karena Disney menciptakan “masalah Tiongkok” yang sebenarnya tidak ada dalam balada asli, hanya untuk menyesuaikan dengan nilai-nilai Barat kontemporer. Praktik ini memperkuat argumen bahwa korporasi global tidak hanya mengekstrak nilai estetika, tetapi juga mendistorsi identitas asli budaya yang mereka gunakan, sehingga pajak warisan budaya menjadi relevan tidak hanya sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai alat pelestarian integritas budaya.

Paradigma Fiskal: “Proteksionisme Estetika” di Zona Bersejarah

Konsep Digital Heritage Tax memiliki akar filosofis dan historis dalam kebijakan yang saat ini mulai diterapkan di berbagai destinasi bersejarah di Eropa, seperti Venesia, Paris, dan Roma. Munculnya istilah “Proteksionisme Estetika” merupakan respons terhadap ancaman hilangnya otentisitas kota-kota besar akibat pariwisata massal dan ekspansi retail global yang seragam. Kebijakan ini mengusulkan penerapan pajak global yang signifikan bagi pengunjung atau entitas luar guna menyubsidi ekonomi perajin lokal (artisans), mencegah kota-kota tersebut berubah menjadi “Disneyland” yang menawarkan replika budaya tanpa akar produksi yang nyata.

Logika diskriminasi geografis dalam perpajakan ini didasarkan pada argumen bahwa penduduk lokal telah berkontribusi secara tidak langsung terhadap pemeliharaan warisan budaya melalui pajak nasional mereka. Oleh karena itu, entitas luar atau wisatawan jarak jauh yang memberikan tekanan tambahan pada infrastruktur dan estetika kota yang rapuh harus memberikan kompensasi melalui pajak warisan budaya yang lebih tinggi. Model ini memberikan landasan bagi Digital Heritage Tax di mana korporasi global yang tidak memiliki akar dalam budaya lokal namun memetik keuntungan darinya, diwajibkan secara fiskal untuk membiayai konservasi ekosistem budaya tersebut.

Struktur pajak warisan budaya global yang diusulkan memiliki sifat yang jauh lebih agresif dibandingkan pajak turis standar. Jika pajak turis biasa berkisar antara €1 hingga €5, usulan pajak estetika ini mencakup tarif yang lebih tinggi yang bertujuan untuk mencapai “pariwisata yang penuh perhatian” (#EnjoyRespectVenezia) dan perlindungan terhadap “wajah” kota yang merupakan investasi strategis dalam daya saing global.

Penerapan pajak ini juga dianggap sebagai bentuk biaya kompensasi atas eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh eksploitasi budaya skala besar. Dalam konteks korporasi digital, eksternalitas negatif ini mencakup marginalisasi pengrajin tradisional yang tidak mampu bersaing dengan produksi massal yang menggunakan motif mereka sendiri, serta risiko hilangnya pengetahuan tradisional akibat kurangnya transmisi pengetahuan kepada generasi muda karena alasan ekonomi. Oleh karena itu, pajak ini berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mendukung “keadilan distributif” dalam ekonomi kebudayaan.

Kerangka Hukum Internasional dan Tantangan Domain Publik

Implementasi Digital Heritage Tax menghadapi hambatan besar dalam bentuk rezim hukum hak kekayaan intelektual (HKI) tradisional. Perjanjian internasional seperti Konvensi Berne dan sistem paten konvensional dirancang untuk melindungi hak privat individu dengan batasan waktu yang pasti. Sebaliknya, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) dan Pengetahuan Tradisional (PT) bersifat komunal, tidak memiliki “pencipta” tunggal yang dapat diidentifikasi, dan telah ditransmisikan secara turun-temurun selama berabad-abad.

Ketidaksesuaian ini menciptakan celah di mana korporasi global dapat mengklaim bahwa elemen budaya tradisional berada dalam “domain publik” (public domain) sehingga bebas digunakan tanpa biaya. Namun, bagi masyarakat adat dan komunitas lokal, konsep domain publik ini dipandang sebagai sisa warisan kolonial yang melegitimasi ekstraksi tanpa izin. Upaya internasional melalui Komite Antarpemerintah WIPO tentang Kekayaan Intelektual dan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Folklor (IGC) saat ini sedang berupaya merumuskan instrumen hukum sui generis untuk melindungi EBT dari eksploitasi komersial yang tidak sah.

Beberapa prinsip inti yang sedang dikembangkan dalam kerangka WIPO untuk perlindungan warisan budaya digital meliputi:

1. Pengakuan Nilai Intrinsik: Mengakui bahwa pengetahuan tradisional memiliki nilai sosial, spiritual, ekonomi, dan intelektual yang harus dihormati.
2. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (Prior Informed Consent/PIC): Pemegang pengetahuan tradisional memiliki hak untuk memberikan atau menolak izin akses terhadap pengetahuan mereka.
3. Pembagian Manfaat yang Adil dan Merata (Equitable Benefit Sharing): Menjamin bahwa komunitas asal menerima bagian yang adil dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan komersial warisan mereka, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial.
4. Perlindungan Defensif: Mencegah pihak luar untuk mendapatkan hak kekayaan intelektual (seperti paten atau merek dagang) atas elemen budaya tradisional yang sudah ada.

Meskipun prinsip-prinsip ini telah diakui secara luas dalam instrumen seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) melalui Pasal 8(j) dan Protokol Nagoya, implementasinya dalam sektor budaya digital masih menghadapi tantangan diplomatik antara negara-negara maju (Global North) yang memiliki banyak korporasi multinasional dan negara-negara berkembang (Global South) yang kaya akan warisan budaya. Kritik terhadap Digital Heritage Tax sering kali berargumen bahwa kebijakan tersebut dapat menciptakan “ketidakpastian hukum” dan menghambat penyebaran lintas batas seni visual serta kreativitas berbasis domain publik.

Indonesia sebagai Pelopor: Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

Indonesia menempati posisi unik sebagai laboratorium global bagi perlindungan kekayaan budaya. Dengan ribuan pulau dan ratusan etnis, Indonesia memiliki khazanah kekayaan intelektual komunal yang sangat besar namun rentan terhadap klaim asing, seperti kasus klaim tari Pendet dan batik oleh negara tetangga di masa lalu. Sebagai respons, pemerintah Indonesia telah memperkuat regulasi nasional yang secara eksplisit mengakui peran negara dalam mengelola warisan budaya sebagai aset ekonomi dan moral.

Landasan hukum utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 38 yang menyatakan bahwa Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tersebut. Namun, terobosan paling signifikan terjadi dengan disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK).

PP No. 56 Tahun 2022 secara komprehensif mengatur mekanisme inventarisasi dan pemanfaatan ekonomi KIK yang terbagi dalam lima kategori utama:

• Ekspresi Budaya Tradisional (EBT): Mencakup tari-tarian, motif tekstil, lagu daerah, dan cerita rakyat.
• Pengetahuan Tradisional (PT): Mencakup ramuan obat tradisional, metode pertanian, dan kerajinan tangan.
• Sumber Daya Genetik (SDG): Mencakup materi genetik dari fauna dan flora yang memiliki nilai nyata atau potensial.
• Indikasi Asal: Tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau jasa yang tidak terkait langsung dengan faktor alam.
• Potensi Indikasi Geografis: Barang yang memiliki reputasi dan kualitas karena faktor lingkungan geografisnya.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Hukum dan HAM serta kementerian terkait lainnya, bertanggung jawab untuk membangun Sistem Informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional untuk mengintegrasikan data warisan budaya. Dana untuk inventarisasi dan pemeliharaan ini direncanakan berasal dari anggaran negara serta potensi pendapatan dari pemanfaatan KIK oleh pihak ketiga. Prinsip “keadilan distributif” sangat kental dalam regulasi ini, di mana manfaat ekonomi yang dihasilkan dari penggunaan komersial warisan budaya harus kembali kepada komunitas pengampu (custodian) budaya tersebut guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Infrastruktur Teknologi: Penegakan Pajak di Era AI dan Blockchain

Tantangan terbesar dari Digital Heritage Tax adalah mekanisme pemantauan (monitoring) terhadap penggunaan elemen budaya di seluruh penjuru internet dan pasar global. Bagaimana negara dapat mengetahui jika sebuah studio game di Jepang menggunakan motif tenun dari pelosok Nusa Tenggara Timur? Jawabannya terletak pada integrasi kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain.

Audit Budaya Berbasis Artificial Intelligence

AI saat ini sedang dikembangkan untuk menjadi alat audit otomatis bagi perlindungan budaya. Melalui teknik Computer Vision dan Big Data Analytics, sistem dapat memindai jutaan gambar, desain produk, dan konten media sosial untuk mendeteksi kemiripan pola dengan database warisan budaya yang terdaftar. Penelitian menunjukkan bahwa model AI seperti Convolutional Neural Networks (CNN) dapat mencapai akurasi hingga 90% dalam mengklasifikasikan ensambel musik rakyat, sementara algoritma lain dapat mengekstrak fitur visual unik dari artefak sejarah untuk verifikasi keaslian.

Platform berbasis awan (cloud) untuk warisan budaya digital kini memungkinkan manajemen data yang terintegrasi, mulai dari penyimpanan gambar resolusi tinggi hingga pemantauan status pemrosesan file melalui metadata yang sistematis. Dengan menggunakan web crawler, perangkat lunak dapat melacak penggunaan kata kunci atau gambar tertentu secara global, memberikan laporan real-time kepada pemerintah tentang potensi pelanggaran atau penggunaan tanpa lisensi oleh korporasi.

Blockchain dan Smart Contracts untuk Royalti Otomatis

Teknologi blockchain menawarkan solusi bagi masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pembagian royalti. Dengan sifatnya yang desentralisasi dan tidak dapat diubah (immutable), blockchain dapat mencatat asal-usul (provenance) dan sejarah kepemilikan aset budaya digital secara permanen.

Konsep “Smart Contracts” dalam blockchain memungkinkan pemotongan royalti secara otomatis setiap kali sebuah produk yang menggunakan lisensi budaya tertentu terjual di pasar digital. Sebagai contoh, jika sebuah desain NFT menggunakan motif tradisional yang terdaftar, kontrak pintar dapat memastikan bahwa persentase tertentu dari hasil penjualan langsung dikirimkan ke dompet digital milik komunitas adat atau dana perwalian budaya negara. Model ini telah mulai diujicobakan dalam proyek percontohan di British Museum, yang berhasil mengurangi waktu uji tuntas (due diligence) hingga 70% dan meningkatkan kepercayaan publik melalui transparansi perjalanan artefak.

Ekonomi Politik Royalti Budaya: Antara Keadilan dan Pajak Avoidance

Kaitan antara budaya nasional dan perilaku perpajakan korporasi multinasional (MNC) merupakan area penelitian yang semakin relevan. Studi menunjukkan bahwa dimensi budaya suatu negara, seperti yang dirumuskan oleh Hofstede (individualisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, dan maskulinitas), memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak (tax avoidance) oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan dari negara dengan tingkat individualisme tinggi cenderung lebih agresif dalam perencanaan pajak global untuk mengurangi beban pajak dunia mereka.

Dalam konteks Digital Heritage Tax, hal ini menyiratkan bahwa kebijakan pajak harus mempertimbangkan profil budaya dari negara asal kantor pusat korporasi tersebut. Pajak warisan budaya digital bukan hanya sekadar biaya tambahan, melainkan sebuah instrumen untuk memaksa MNC mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari aktivitas ekonomi mereka. Argumen ekonomi makro menyatakan bahwa kebijakan fiskal yang progresif dan regulasi pasar yang adil diperlukan untuk mewujudkan “keadilan distributif” guna mengurangi kesenjangan ekonomi antara pusat inovasi global dan daerah penghasil warisan budaya.

Namun, tantangan valuasi tetap menjadi kendala teknis. Bagaimana menetapkan nilai pajak untuk sebuah motif yang digunakan oleh Disney dalam film yang menghasilkan miliaran dolar? Beberapa model yang diusulkan meliputi:

1. Pajak Berbasis Margin Keuntungan: Persentase dari keuntungan bersih produk yang secara signifikan menggunakan elemen budaya tradisional.
2. Biaya Lisensi Flat per Penggunaan: Tarif tetap untuk penggunaan elemen budaya tertentu yang telah dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingannya.
3. Pajak Warisan Digital (Digital Inheritance Tax): Mengenakan pajak pada transfer aset virtual yang memiliki nilai budaya, seperti NFT atau artefak digital dalam metaverse, yang nilainya dapat berfluktuasi drastis.

Pemerintah perlu merumuskan metode valuasi yang tepat melalui kolaborasi antara platform digital, otoritas pajak, dan ahli budaya agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi ahli waris atau komunitas asli. Selain itu, efektivitas pajak ini sangat bergantung pada komitmen politik dan partisipasi masyarakat dalam mengawal transformasi sistem perpajakan di era digital.

Debat Global: Membangun “Benteng Budaya” atau Melindungi Identitas?

Kritik terhadap Digital Heritage Tax sering kali datang dari pendukung konsep “Open Culture” yang berargumen bahwa batasan yang terlalu ketat pada penggunaan budaya akan menghambat kreativitas global. Komunitas internasional seperti asosiasi COMMUNIA menekankan pentingnya akses publik terhadap warisan budaya untuk menciptakan karya-karya baru. Mereka berpendapat bahwa pengenaan biaya untuk penggunaan komersial warisan budaya di domain publik adalah langkah yang tidak efisien secara ekonomi karena biaya administrasi penagihan sering kali melebihi pendapatan yang dihasilkan.

Lebih jauh lagi, ada risiko bahwa kebijakan ini akan disalahgunakan untuk tujuan penyensoran atau “pencucian estetika” di mana hanya narasi resmi negara yang diizinkan untuk dikomersialkan. Di Eropa, ketegangan diplomatik muncul ketika negara-negara berkembang merasa warga negaranya dikucilkan dari akses terhadap situs warisan dunia UNESCO yang seharusnya merupakan milik bersama umat manusia akibat kenaikan biaya masuk yang didorong oleh proteksionisme estetika.

Namun, para pendukung kebijakan ini, termasuk banyak negara di Global South, berargumen bahwa status “domain publik” saat ini bersifat asimetris. Budaya Barat yang dilindungi oleh hak cipta yang kuat (seperti karakter Mickey Mouse atau desain kontemporer) tetap menghasilkan royalti, sementara budaya tradisional dari negara berkembang dieksploitasi tanpa biaya dengan dalih domain publik. Digital Heritage Tax dipandang sebagai cara untuk “leveling the playing field” atau menyetarakan medan permainan ekonomi global.

Dalam perspektif geopolitik, kebijakan ini adalah pilihan sadar antara menjadi “bangsa museum” yang merayakan masa lalu yang telah mati, atau menjadi bangsa yang hidup yang mampu mentransmisikan warisannya dengan penuh martabat ke masa depan melalui kemandirian finansial komunitas senimannya. Perlindungan terhadap “wajah” budaya bangsa merupakan investasi strategis dalam daya saing global jangka panjang.

Kesimpulan: Menuju Harmonisasi Estetika dan Keadilan Fiskal

The Digital Heritage Tax bukan sekadar isu teknis perpajakan, melainkan manifestasi dari perjuangan kedaulatan budaya di era digital. Kasus-kasus yang melibatkan raksasa industri seperti Louis Vuitton dan Disney menunjukkan bahwa tanpa regulasi yang tegas, warisan budaya yang tak ternilai harganya akan terus diperlakukan sebagai bahan baku gratis bagi mesin keuntungan global.

Implementasi kebijakan ini memerlukan pendekatan tiga pilar:

1. Hukum: Penguatan rezim sui generis untuk Kekayaan Intelektual Komunal yang melampaui keterbatasan hak cipta konvensional, sebagaimana dicontohkan oleh PP No. 56 Tahun 2022 di Indonesia.
2. Teknologi: Pemanfaatan AI untuk audit budaya dan blockchain untuk transparansi pembagian manfaat, guna menjamin royalti sampai ke tangan pengrajin di desa-desa.
3. Etika: Transformasi kesadaran korporasi untuk beralih dari praktik apropriasi menuju kolaborasi yang tulus dan berkelanjutan dengan komunitas asli.

Meskipun kontroversial, Pajak Warisan Budaya Digital menawarkan jalan tengah untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi tidak menghancurkan keragaman budaya, melainkan justru memperkuatnya. Dengan mempajaki penggunaan estetika, dunia mengakui bahwa keindahan tradisional bukanlah komoditas tanpa pemilik, melainkan jiwa sebuah bangsa yang pemeliharaannya memerlukan biaya, rasa hormat, dan keadilan ekonomi yang nyata. Pada akhirnya, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan masa depan di mana budaya tidak hanya dikonsumsi, tetapi juga dihargai secara adil, memastikan bahwa para penjaga tradisi tetap memiliki tempat yang bermartabat dalam ekonomi modern.