Berhenti Bicara seperti Penjajah: Dilema Afrika antara Identitas Asli dan Konektivitas Global

Pendahuluan: Mandat Dekolonisasi Linguistik di Abad ke-21

Dinamika geopolitik di benua Afrika saat ini sedang mengalami pergeseran tektonik yang melampaui sekadar retorika kedaulatan politik atau kemandirian ekonomi. Fenomena yang kini mengemuka adalah “Mandat Dekolonisasi Linguistik,” sebuah kebijakan radikal yang bertujuan untuk menghapuskan bahasa-bahasa kolonial—Inggris, Prancis, dan Portugis—dari seluruh ruang resmi kenegaraan. Kebijakan ini mewajibkan penggunaan bahasa asli setempat, seperti Swahili, Amharic, atau Zulu, dalam setiap aspek birokrasi, mulai dari dokumen kenegaraan yang paling rahasia hingga pidato kepresidenan dan kurikulum pendidikan nasional. Dalam tatanan baru ini, bahasa-bahasa Eropa tidak lagi menyandang status “resmi” atau “nasional,” melainkan diturunkan derajatnya menjadi “bahasa asing” pilihan, sebuah kategori yang menempatkan bahasa Inggris atau Prancis sejajar dengan bahasa Mandarin atau Arab dalam kurikulum pilihan.

Langkah ini mencerminkan upaya sistemik untuk melakukan apa yang oleh para teoritikus pasca-kolonial disebut sebagai “pembersihan memori kolonial”. Namun, transisi ini memicu kontroversi yang sangat tajam dan kompleks. Afrika, dengan keberagaman linguistiknya yang mencakup ribuan bahasa daerah, menghadapi ancaman fragmentasi internal. Memilih satu bahasa asli sebagai bahasa nasional utama sering kali dipandang bukan sebagai langkah penyatuan, melainkan sebagai bentuk hegemoni baru oleh satu suku terhadap suku lainnya, yang dalam skenario terburuk dapat memicu kecemburuan antar-etnis dan perang saudara. Di sisi lain, muncul kekhawatiran pragmatis bahwa penghapusan bahasa global dari sistem pendidikan akan memutus akses pemuda Afrika ke pasar kerja internasional yang semakin kompetitif, menciptakan isolasi intelektual dan ekonomi di tengah dunia yang justru semakin terintegrasi.

Ontologi Imperialisme Linguistik dan “Bom Budaya”

Untuk memahami urgensi dari mandat dekolonisasi ini, perlu dilakukan penelusuran mendalam terhadap akar filosofis imperialisme linguistik di Afrika. Bahasa, dalam konteks kolonialisme, bukan sekadar alat komunikasi netral, melainkan instrumen subjugasi spiritual yang paling efektif. Ngũgĩ wa Thiong’o, dalam karya seminalnya Decolonising the Mind, menjelaskan bahwa kolonialisme menggunakan bahasa sebagai “bom budaya”. Bom ini dirancang untuk memusnahkan kepercayaan rakyat pada nama-nama mereka sendiri, pada bahasa mereka, pada lingkungan mereka, pada warisan perjuangan mereka, dan akhirnya pada kemampuan intelektual mereka sendiri.

Proses ini bekerja melalui alienasi kolonial, di mana individu yang dijajah dipaksa untuk melihat dunia melalui lensa budaya penjajah. Ketika seorang anak di Kenya atau Mali masuk ke ruang kelas dan dilarang menggunakan bahasa ibunya, ia mengalami pemutusan hubungan antara realitas sosial di rumahnya dengan dunia simbolik di sekolahnya. Bahasa kolonial menjadi medium yang memisahkan anak dari lingkungannya, menciptakan generasi elite yang merasa lebih dekat dengan kebudayaan di London atau Paris daripada dengan petani di desa mereka sendiri. Inilah yang disebut sebagai “penjara monolingual” atau “karikatur peniru,” di mana identitas Afrika dianggap tidak memadai untuk ekspresi modernitas, sains, dan kemajuan.

Imperialisme linguistik tidak berakhir saat bendera kolonial diturunkan. Sebaliknya, ia bermutasi menjadi neo-kolonialisme linguistik melalui sistem pendidikan pasca-kemerdekaan yang tetap mempertahankan bahasa Eropa sebagai satu-satunya tangga menuju mobilitas sosial. Hal ini menciptakan struktur kelas yang kaku di mana penguasaan bahasa asing menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, partisipasi politik, dan pengakuan sosial. Akibatnya, bahasa-bahasa asli Afrika—yang menyimpan ribuan tahun pengetahuan ekologis, tradisi lisan, dan filsafat hidup—secara sistematis dipinggirkan dan bahkan terancam punah.

Metamorfosis Konstitusional: Studi Kasus Mali dan Kawasan Sahel

Perubahan paling radikal dalam tatanan linguistik Afrika saat ini terjadi di kawasan Sahel, dengan Mali sebagai episentrumnya. Pada Juli 2023, Mali secara resmi meratifikasi konstitusi baru yang menghapuskan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi, posisi yang telah dipegang sejak kemerdekaan pada tahun 1960. Langkah ini bukan sekadar perubahan teknis hukum, melainkan manifestasi dari perlawanan terhadap pengaruh geopolitik Prancis yang dianggap gagal dalam menangani krisis keamanan di wilayah tersebut. Melalui referendum yang disetujui oleh 96,91% pemilih, Mali mengangkat 13 bahasa nasionalnya menjadi bahasa resmi negara, sementara bahasa Prancis diturunkan menjadi “bahasa kerja” (working language) semata.

Daftar 13 bahasa nasional yang kini menyandang status resmi di Mali mencerminkan komitmen terhadap pluralisme internal, meskipun bahasa Bambara tetap menjadi bahasa yang paling dominan.

Langkah Mali ini segera diikuti oleh Burkina Faso dan Niger. Ketiga negara tersebut secara kolektif mengumumkan pengunduran diri mereka dari International Organization of La Francophonie (OIF) pada awal tahun 2025, yang menandai akhir dari program-program pendidikan dan budaya yang didanai oleh organisasi tersebut. Di Burkina Faso, bahasa Mooré yang digunakan oleh hampir 75% populasi telah ditetapkan sebagai bahasa resmi, sementara bahasa Prancis hanya berfungsi sebagai bahasa administrasi. Niger juga memperkenalkan “Piagam Rekonstruksi” yang menetapkan bahasa Hausa sebagai bahasa nasional utama. Fenomena di Sahel ini menunjukkan bahwa dekolonisasi linguistik sering kali berjalan beriringan dengan pergeseran aliansi geopolitik, di mana negara-negara tersebut mulai berpaling dari Barat menuju kemitraan dengan Rusia, China, dan Turki.

Namun, transisi di Mali menghadapi tantangan praktis yang signifikan. Kritikus menunjukkan bahwa meskipun bahasa nasional telah resmi, infrastruktur untuk menjalankan pemerintahan sepenuhnya dalam bahasa-bahasa tersebut belum tersedia. Pengumuman referendum itu sendiri, ironisnya, dibuat dalam bahasa Prancis, dan konstitusi baru tersebut juga ditulis pertama kali dalam bahasa Prancis. Ada risiko bahwa tanpa program standarisasi dan penerjemahan yang masif, perubahan ini hanya akan bersifat simbolis dan justru memperkuat posisi elite yang fasih berbahasa Prancis, karena mereka tetap memiliki akses eksklusif ke dunia kerja internasional dan pendidikan tinggi.

Paradoks Tanzania: Swahili sebagai Alat Penyatuan dan Hambatan Global

Tanzania sering kali dipuji sebagai kisah sukses unik dalam sejarah dekolonisasi linguistik Afrika. Di bawah kepemimpinan Julius Nyerere, Tanzania mengadopsi bahasa Swahili (Kiswahili) sebagai bahasa nasional untuk menghapus batas-batas kesukuan dan menciptakan identitas “Tanzania” yang homogen. Swahili, yang merupakan bahasa hibrida dengan akar Bantu dan pengaruh Arab, dipandang sebagai “penengah” yang netral karena tidak terikat secara eksklusif pada satu suku besar tertentu. Kebijakan ini berhasil menghindarkan Tanzania dari perang saudara yang dialami oleh banyak tetangganya.

Namun, pada tahun 2024, Tanzania menghadapi debat nasional yang kembali memanas terkait medium instruksi di sekolah menengah dan universitas. Saat ini, sistem pendidikan Tanzania menggunakan Swahili di sekolah dasar, namun secara mendadak beralih ke bahasa Inggris di sekolah menengah. Transisi ini dianggap sebagai “bencana pedagogis” oleh banyak ahli karena siswa yang tidak fasih berbahasa Inggris mengalami penurunan prestasi yang tajam, dengan hampir 1,5 juta siswa gagal melanjutkan ke pendidikan menengah setiap tahunnya.

Pemerintah Tanzania saat ini berupaya untuk memperluas penggunaan Swahili di semua tingkat pendidikan, namun langkah ini menghadapi resistensi dari kalangan orang tua dan sektor swasta. Ada persepsi yang kuat bahwa bahasa Inggris adalah “bahasa peluang” dan “tiket ke dunia luar,” sementara Swahili hanya dianggap cukup untuk interaksi lokal. Kesenjangan ini menciptakan ketimpangan sosial di mana anak-anak dari keluarga kaya yang bersekolah di sekolah internasional memiliki keunggulan kompetitif yang jauh lebih besar daripada mereka yang bersekolah di sistem pemerintah yang berbasis Swahili. Dilema ini menonjolkan inti dari perdebatan dekolonisasi: bagaimana menjaga identitas asli tanpa mengorbankan masa depan ekonomi generasi muda di panggung global?.

Ethiopia: Antara Hegemoni Amharic dan Federalisme Multibahasa

Kasus Ethiopia memberikan perspektif yang berbeda karena sejarahnya sebagai negara yang tidak pernah dijajah secara formal, namun tetap mengalami konflik internal terkait dominasi linguistik. Selama lebih dari satu abad, bahasa Amharic telah menjadi bahasa kekuasaan, hukum, dan administrasi, yang sering kali menekan bahasa-bahasa besar lainnya seperti Oromo dan Somali. Kebijakan “satu bangsa, satu bahasa” di bawah Kaisar Haile Selassie menciptakan kebencian yang mendalam di kalangan kelompok etnis non-Amhara, yang memandang bahasa Amharic sebagai alat penindasan budaya.

Setelah jatuhnya rezim militer pada tahun 1991, konstitusi 1995 Ethiopia memperkenalkan sistem federalisme etnis yang mengakui kesetaraan semua bahasa Ethiopia. Setiap wilayah (Kilil) diberikan hak untuk memilih bahasa kerja mereka sendiri, yang memicu pertumbuhan literasi dalam bahasa Oromo, Tigrinya, dan Somali di wilayah masing-masing. Namun, di tingkat federal, Amharic tetap menjadi satu-satunya bahasa kerja hingga Februari 2020, ketika pemerintah di bawah Perdana Menteri Abiy Ahmed secara resmi mengangkat empat bahasa daerah lainnya menjadi bahasa kerja federal.

Langkah ekspansi bahasa kerja ini bertujuan untuk memperkuat integrasi nasional dan mengurangi ekstremisme etnis. Namun, implementasinya pada tahun 2024 dan 2025 dibayangi oleh konflik bersenjata yang hebat di wilayah Amhara dan Oromia. Konflik ini menunjukkan bahwa pemberian status resmi pada bahasa tidak serta-merta menyelesaikan ketegangan politik jika tidak disertai dengan pembagian kekuasaan dan sumber daya yang adil. Di Ethiopia, bahasa tetap menjadi simbol identitas yang sangat emosional, di mana setiap kelompok etnis kini berusaha keras untuk menegaskan kedaulatan linguistik mereka sebagai bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai hegemoni pusat.

Analisis Ekonomi: Jarak Linguistik dan Produktivitas Nasional

Salah satu argumen paling kuat yang mendukung mandat dekolonisasi linguistik adalah data mengenai dampak ekonomi dari kebijakan bahasa. Penelitian terbaru mengenai “Tragedi Pertumbuhan Afrika” menunjukkan bahwa penggunaan bahasa kolonial sebagai bahasa resmi merupakan beban ekonomi yang sangat besar bagi modal manusia di benua tersebut. Para peneliti menggunakan metrik yang disebut Average Distance from the Official Language (ADOL) untuk mengukur jarak linguistik antara bahasa ibu masyarakat dengan bahasa resmi negara.

Hasil penelitian menunjukkan korelasi yang mencolok: negara-negara dengan skor ADOL yang tinggi cenderung memiliki tingkat literasi yang lebih rendah, harapan hidup yang lebih pendek, dan PDB per kapita yang lebih kecil. Sebaliknya, negara-negara yang menggunakan bahasa asli sebagai bahasa resmi—seperti yang dilakukan oleh “Macan Asia” (Jepang, Korea, Vietnam)—menunjukkan tingkat pertumbuhan yang jauh lebih stabil karena pengetahuan dapat ditransmisikan secara lebih efisien tanpa hambatan bahasa.

Salah satu alasan mengapa pendidikan dalam bahasa kolonial gagal di Afrika adalah karena kurangnya penutur asli bahasa tersebut yang berfungsi sebagai guru. Di banyak sekolah pedesaan, guru sendiri tidak menguasai bahasa Inggris atau Prancis dengan baik, sehingga proses belajar-mengajar menjadi tidak efektif. Hal ini menciptakan siklus “buta huruf fungsional” di mana siswa dapat membaca kata-kata tetapi tidak memahami maknanya. Dengan mengalihkan medium instruksi ke bahasa asli, proses berpikir kritis dapat dikembangkan sejak dini, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja nasional di masa depan.

Afrika Selatan: BELA Act dan Keadilan Linguistik Restoratif

Afrika Selatan saat ini berada di garis depan dalam upaya mengintegrasikan multibahasa ke dalam sistem hukum dan pendidikan melalui Basic Education Laws Amendment (BELA) Act, yang mulai berlaku penuh pada akhir 2024. Setelah puluhan tahun menderita di bawah sistem “Bantu Education” yang rasis selama era Apartheid, di mana bahasa asli sengaja dikerdilkan untuk menjaga inferioritas intelektual warga kulit hitam, pemerintah Afrika Selatan kini mendorong kebijakan Mother Tongue-based Bilingual Education (MTbBE).

Melalui BELA Act, sekolah-sekolah publik di Afrika Selatan dapat diwajibkan untuk mengadopsi bahasa tambahan jika profil linguistik komunitas di sekitarnya berubah. Contoh nyata terjadi di wilayah KwaZulu-Natal, di mana mata pelajaran matematika kini mulai diajarkan dalam bahasa isiZulu hingga tingkat yang lebih tinggi. Namun, kebijakan ini memicu perdebatan mengenai terminologi ilmiah.

Para pendidik di lapangan memperingatkan bahwa tanpa dukungan materi pembelajaran yang berkualitas, kebijakan ini dapat memperdalam krisis literasi. Ada ketakutan bahwa penggunaan bahasa asli akan membatasi mobilitas geografis lulusan sekolah, di mana seorang siswa yang mahir matematika dalam bahasa isiZulu mungkin akan kesulitan saat harus bekerja di lingkungan korporat di Johannesburg atau London yang menggunakan bahasa Inggris sebagai standar. Namun, Dewan Bahasa Afrika Selatan (PanSALB) menegaskan bahwa tujuan akhir bukan untuk menghapus bahasa Inggris, melainkan untuk memastikan bahwa bahasa asli tidak lagi dipandang sebagai bahasa “kelas dua” dalam pembangunan nasional.

Risiko Perang Saudara dan Kecemburuan Antar-Suku

Mandat untuk menghapuskan bahasa kolonial sering kali terbentur pada realitas keberagaman etnis yang ekstrem di Afrika. Di negara seperti Nigeria, yang memiliki lebih dari 250 bahasa, pemilihan satu bahasa asli sebagai bahasa nasional utama adalah sebuah “ladang ranjau” politik. Jika pemerintah Nigeria memutuskan untuk menggunakan bahasa Hausa sebagai satu-satunya bahasa resmi, hal itu akan segera memicu pemberontakan dari kelompok etnis Yoruba di Barat dan Igbo di Timur. Bagi banyak orang Nigeria, bahasa Inggris—meskipun merupakan warisan penjajah—adalah satu-satunya “wilayah netral” yang memungkinkan mereka berinteraksi sebagai satu bangsa tanpa ada satu suku yang merasa lebih dominan dari yang lain.

Kegagalan untuk mengelola keragaman linguistik secara demokratis telah terbukti memicu konflik berdarah. Di Ethiopia, upaya paksa untuk memperkenalkan bahasa buatan “WoGaGoDa” pada 1990-an untuk menyatukan beberapa kelompok etnis berakhir dengan kerusuhan hebat. Bahasa sering kali menjadi “paspor asal-usul etnis,” dan dalam situasi di mana loyalitas suku lebih kuat daripada loyalitas negara, kebijakan bahasa yang dipaksakan dari atas ke bawah dapat menjadi pemantik perang saudara.

Kekhawatiran akan “kecemburuan suku” inilah yang membuat banyak pemerintah Afrika ragu-ragu untuk sepenuhnya melarang bahasa kolonial. Mereka terjepit di antara dua kebutuhan yang saling bertentangan: kebutuhan akan identitas nasional yang otentik dan kebutuhan akan stabilitas politik di tengah masyarakat yang pluralistik. Solusi yang sering diambil adalah mempertahankan bahasa kolonial untuk urusan administratif tingkat tinggi sambil secara perlahan mempromosikan bahasa asli di tingkat lokal, namun pendekatan setengah hati ini sering kali justru memperpanjang dominasi bahasa asing.

Akses Pasar Kerja Global dan Tantangan Masa Depan

Di tengah arus dekolonisasi, realitas ekonomi global tetap menjadi faktor penentu yang keras. Bahasa Inggris, Prancis, dan sekarang Mandarin, adalah kunci untuk mengakses pengetahuan global, teknologi informasi, dan pasar kerja internasional. Pemuda Afrika yang bercita-cita bekerja di sektor teknologi, keuangan global, atau diplomasi internasional merasa bahwa penguasaan bahasa kolonial adalah kebutuhan hidup. Di Tanzania, permintaan akan kursus bahasa Mandarin meningkat tajam seiring dengan masuknya investasi infrastruktur dari China, yang menunjukkan bahwa pengalihan dari satu bahasa asing ke bahasa asing lainnya sering kali didorong oleh peluang ekonomi, bukan sekadar ideologi dekolonisasi.

Namun, dekolonisasi linguistik tidak harus berarti isolasi. Sebaliknya, hal itu dapat dipandang sebagai penguatan fondasi internal. Dengan membangun sistem pendidikan yang kuat dalam bahasa asli, Afrika dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih kreatif dan inovatif karena mereka mampu berpikir dan berkreasi dalam bahasa yang paling mereka kuasai. Teknologi digital juga memberikan peluang baru; aplikasi seluler, gim video, dan AI kini mulai mengintegrasikan bahasa-bahasa Afrika, yang memungkinkan bahasa-bahasa tersebut tetap relevan di era modern. Sektor hiburan Nigeria, misalnya, telah membuktikan bahwa produk budaya dalam bahasa lokal dapat memiliki daya tarik global yang sangat besar.

Kesimpulan: Mencari Sintesis antara Kedaulatan dan Konektivitas

Mandat Dekolonisasi Linguistik di Afrika adalah sebuah perjuangan untuk merebut kembali “kedaulatan mental” yang telah lama terpasung oleh struktur kolonial. Kebijakan radikal yang diambil oleh Mali, Tanzania, dan Ethiopia menunjukkan keinginan kuat untuk mengakhiri era di mana orang Afrika merasa sebagai orang asing di tanah mereka sendiri. Namun, perjalanan menuju penghapusan bahasa kolonial dari ruang resmi penuh dengan rintangan pragmatis, mulai dari risiko konflik etnis hingga tantangan akses ekonomi global.

Kesimpulan dari ulasan ini menunjukkan bahwa masa depan linguistik Afrika tidak akan terletak pada pilihan ekstrem antara “hanya bahasa asli” atau “hanya bahasa kolonial.” Sebaliknya, model yang paling berkelanjutan adalah multibahasa yang berakar pada bahasa ibu (Mother Tongue-based Multilingualism). Dalam model ini, bahasa asli Afrika berfungsi sebagai jantung dari identitas, budaya, dan pendidikan dasar, sementara bahasa global dipertahankan sebagai alat fungsional untuk diplomasi dan perdagangan internasional.

Dilema antara identitas asli dan konektivitas global dapat diatasi jika negara-negara Afrika berinvestasi secara serius dalam standarisasi, digitalisasi, dan modernisasi bahasa-bahasa mereka sendiri. Berhenti bicara seperti penjajah bukan berarti berhenti berbicara dengan dunia; itu berarti berbicara kepada dunia dengan suara sendiri, menggunakan bahasa yang lahir dari tanah, sejarah, dan jiwa rakyat Afrika. Keberhasilan mandat ini akan menjadi tolok ukur apakah Afrika benar-benar telah merdeka secara pikiran, ataukah kemerdekaan politik yang selama ini dirayakan hanyalah sampul dari ketergantungan budaya yang masih sangat mendalam.