Pajak di Balik Peluru: Analisis Strategi Disarmasi Ekonomi dan Implikasi Konstitusional di Amerika Serikat

Kebijakan pengendalian senjata api di Amerika Serikat telah mengalami transformasi fundamental dari upaya pelarangan fisik menuju mekanisme “disarmasi ekonomi.” Dalam sebuah negara yang secara konstitusional melindungi hak kepemilikan senjata melalui Amandemen Kedua, upaya legislatif untuk menyita atau melarang secara langsung sering kali menemui jalan buntu di tingkat yudisial. Sebagai respons, muncul sebuah paradigma kebijakan yang mencoba membatasi konsumsi senjata bukan melalui penegakan hukum pidana tradisional, melainkan melalui jalur fiskal yang ekstrem. Inti dari strategi ini adalah pengenaan “Pajak Dosa Sosial” yang sangat tinggi, mencapai 500% atau bahkan 1000% pada amunisi dan jenis senjata tertentu, dikombinasikan dengan biaya lisensi tahunan yang mahal serta mandat asuransi kewajiban sipil. Pendekatan ini beroperasi pada asumsi bahwa jika pemerintah tidak dapat mengambil senjata dari tangan warga, mereka dapat membuat biaya untuk memilikinya, melatihnya, dan menggunakannya menjadi tidak terjangkau bagi sebagian besar populasi.

Fondasi Hukum: Amandemen Kedua dan Evolusi Yurisprudensi

Memahami kelayakan dari strategi disarmasi ekonomi memerlukan tinjauan mendalam terhadap sejarah dan evolusi interpretasi Amandemen Kedua oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (SCOTUS). Selama lebih dari dua ratus tahun, Amandemen Kedua yang berbunyi, “Militia yang diatur dengan baik, diperlukan bagi keamanan Negara yang bebas, hak rakyat untuk menyimpan dan memanggul Senjata, tidak boleh dilanggar,” dipandang secara kolektif dalam konteks pengabdian militer. Namun, serangkaian keputusan penting dalam dua dekade terakhir telah mengubah lanskap ini secara permanen, memperkuat hak tersebut sebagai hak individu primer untuk pertahanan diri.

Pergeseran Standar dari Heller ke Bruen

Keputusan monumental dalam District of Columbia v. Heller (2008) secara resmi mengakui bahwa Amandemen Kedua melindungi hak individu untuk memiliki senjata api, setidaknya di dalam rumah untuk tujuan pertahanan diri. Hakim Antonin Scalia, dalam opini mayoritas, menegaskan bahwa hak ini tidak terbatas, namun ia juga memberikan peringatan bahwa regulasi yang menetapkan “kondisi dan kualifikasi pada penjualan komersial senjata” secara presumtif dianggap sah menurut hukum. Frasa ini menjadi landasan bagi para pendukung pajak senjata untuk berargumen bahwa pengenaan biaya finansial adalah bentuk “kondisi penjualan” yang diperbolehkan secara konstitusional.

Interpretasi ini diperluas dalam McDonald v. City of Chicago (2010), yang menegaskan bahwa hak memanggul senjata berlaku tidak hanya terhadap pemerintah federal tetapi juga terhadap pemerintah negara bagian dan lokal melalui Amandemen Keempat Belas. Namun, titik balik paling radikal terjadi pada tahun 2022 melalui kasus New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen. SCOTUS menolak kerangka pengujian dua tahap yang sebelumnya digunakan oleh pengadilan rendah—yang menggabungkan sejarah dengan penyeimbangan kepentingan pemerintah—dan menggantinya dengan standar tunggal yang berfokus pada “sejarah dan tradisi”. Di bawah standar Bruen, setiap peraturan senjata api modern harus menunjukkan bahwa ia memiliki analog historis yang relevan dengan tradisi regulasi senjata di Amerika Serikat sejak era pendirian bangsa.

Implikasi dari standar Bruen terhadap pajak amunisi 500% sangat signifikan. Pengadilan kini tidak lagi mempertimbangkan apakah pajak tersebut efektif untuk mengurangi kejahatan atau memberikan dana bagi korban; sebaliknya, pengadilan hanya akan bertanya: “Apakah ada pajak serupa yang dikenakan pada hak-hak konstitusional pada abad ke-18 atau ke-19?”. Kebingungan ini melanda pengadilan rendah, sebagaimana dicatat oleh Hakim Ketanji Brown Jackson, karena sejarah sering kali tidak memberikan jawaban yang jelas untuk tantangan teknologi dan kebutuhan regulasi modern.

Mekanisme Perpajakan Amunisi 500% dan Pajak Eksisi Eksorbitan

Konsep pengenaan pajak amunisi sebesar 500% berakar pada keinginan untuk menggunakan instrumen fiskal sebagai penghalang konsumsi. Di tingkat federal, proposal seperti Assault Weapons Excise Act yang diperkenalkan oleh Perwakilan Don Beyer mengusulkan pajak eksisi sebesar 1000% untuk pembuatan dan impor senjata serbu serta magasin berkapasitas tinggi.

Logika Attrisi Ekonomi Don Beyer

Strategi Beyer dirancang untuk melewati kemacetan legislatif di Senat. Dengan menstrukturkan pembatasan senjata sebagai ukuran pendapatan (revenue measure), undang-undang ini dapat dimasukkan ke dalam paket rekonsiliasi anggaran yang hanya membutuhkan mayoritas sederhana (51 suara) untuk lolos, alih-alih 60 suara yang diperlukan untuk mengatasi filibuster. Beyer secara eksplisit menyatakan bahwa angka 1000% bertujuan untuk memberikan dampak fiskal yang cukup besar guna membatasi akses, tanpa dianggap sebagai pelarangan absolut yang akan segera dibatalkan oleh pengadilan.

Secara praktis, pajak ini akan mengubah realitas ekonomi bagi pemilik senjata. Sebuah senapan AR-15 yang saat ini dijual seharga $1.870 akan melonjak harganya menjadi $18.700. Untuk amunisi, pengenaan pajak 500% berarti setiap butir peluru yang biasanya berharga $0,50 akan menjadi $3,00. Bagi seorang warga yang ingin berlatih menembak secara rutin—sebuah prasyarat untuk kemahiran yang aman—biaya satu sesi latihan (misalnya 100 butir peluru) akan naik dari $50 menjadi $300. Akumulasi biaya ini menciptakan hambatan finansial yang secara efektif melumpuhkan kemampuan warga sipil biasa untuk memelihara kemahiran senjata mereka.

Sejarah Pajak Eksisi: Pittman-Robertson vs. Pajak “Dosa Sosial”

Argumen pemerintah sering kali merujuk pada National Firearms Act (NFA) tahun 1934 yang mengenakan pajak $200 untuk senjata api tertentu. Namun, ada perbedaan mendasar antara pajak fungsional masa lalu dengan pajak punitif modern. Undang-undang Pittman-Robertson tahun 1937, yang mengenakan pajak eksisi 10-11% pada senjata dan amunisi, justru didukung oleh industri senjata karena dananya dikhususkan untuk konservasi margasatwa dan pendidikan pemburu. Pajak ini dipandang sebagai model “pengguna membayar” yang memperkuat warisan olahraga menembak Amerika.

Sebaliknya, “Pajak Dosa Sosial” modern dipandang sebagai instrumen untuk menghancurkan hak tersebut. Kelompok pro-senjata berargumen bahwa pajak 500-1000% adalah inkonstitusional berdasarkan preseden Murdock v. Pennsylvania (1943), yang menyatakan bahwa negara tidak boleh mengenakan biaya untuk menikmati hak yang diberikan oleh Konstitusi Federal. Dalam kasus Murdock, pengadilan menekankan bahwa jika sebuah hak dapat dikenai pajak, pemerintah dapat membuatnya sangat mahal sehingga hanya orang kaya yang bisa menikmatinya, yang pada akhirnya akan menyebabkan penindasan terhadap hak tersebut.

Biaya Lisensi dan Hambatan Administratif: Pajak Pemungutan Suara Modern

Selain pajak amunisi, strategi disarmasi ekonomi juga mencakup kenaikan biaya lisensi tahunan yang drastis. Fenomena ini paling terlihat di yurisdiksi seperti Santa Clara County dan New York City, di mana biaya administrasi telah melonjak ke tingkat yang dianggap oleh kritikus sebagai “pajak pemungutan suara” (poll tax) untuk senjata api.

Analisis Kasus Santa Clara dan New York

Di Santa Clara County, California, biaya untuk izin membawa senjata tersembunyi (CCW) baru-baru ini dinaikkan dari $662 menjadi $976. Jika digabungkan dengan biaya wajib untuk evaluasi psikologis, pemeriksaan latar belakang kriminal, dan kursus pelatihan yang diwajibkan oleh undang-undang negara bagian (seperti SB 2), total biaya yang harus dikeluarkan oleh seorang individu dapat mencapai $2.000.

Pemerintah berargumen bahwa biaya ini diperlukan untuk menutupi biaya administratif dan penegakan hukum yang semakin kompleks setelah keputusan Bruen. Namun, bagi warga negara yang tinggal di lingkungan berisiko tinggi tetapi memiliki pendapatan terbatas, biaya $2.000 adalah penghalang mutlak. Asosiasi Pistol dan Senapan California (CRPA) telah mengancam akan menuntut, dengan menyatakan bahwa kabupaten tersebut tidak akan pernah berani membebankan biaya $2.000 untuk pelaksanaan hak konstitusional lainnya, seperti kebebasan berbicara atau hak untuk memilih.

Kasus Kwong v. Bloomberg di New York City sebelumnya pernah mempertahankan biaya lisensi handgun sebesar $340, dengan argumen bahwa biaya tersebut bertujuan untuk memulihkan biaya administratif, bukan untuk menghambat hak. Namun, dalam iklim pasca-Bruen, biaya yang jauh melampaui biaya administrasi murni kemungkinan besar akan menghadapi tantangan berat karena tidak adanya tradisi historis yang membebankan biaya ribuan dolar kepada warga sipil untuk memanggul senjata.

Mandat Asuransi Kewajiban Sipil: Mengalihdayakan Regulasi ke Pasar

Salah satu inovasi paling kontroversial dalam strategi disarmasi ekonomi adalah kewajiban bagi pemilik senjata untuk memiliki asuransi kewajiban sipil. Kota San Jose, California, menjadi yurisdiksi pertama di Amerika Serikat yang memberlakukan aturan ini, yang mewajibkan pemilik senjata untuk mempertahankan polis asuransi yang mencakup kerugian akibat penggunaan senjata api yang tidak disengaja.

Mekanisme Asuransi dan Teori Pencegahan

Logika ekonomi di balik mandat asuransi adalah penggunaan mekanisme pasar untuk mendorong perilaku aman. Seperti halnya asuransi otomotif, premi asuransi senjata akan disesuaikan berdasarkan risiko. Pemilik senjata yang menyimpan senjata mereka dalam brankas yang disetujui, menggunakan kunci pelatuk, atau menyelesaikan kursus keselamatan menembak mungkin akan mendapatkan premi yang lebih rendah. Sebaliknya, individu yang dianggap berisiko tinggi oleh algoritma perusahaan asuransi akan menghadapi biaya yang sangat tinggi atau bahkan penolakan cakupan.

Pendukung kebijakan ini, termasuk mantan Walikota San Jose Sam Liccardo, berpendapat bahwa asuransi berfungsi untuk menginternalisasi biaya sosial dari kekerasan senjata—seperti biaya medis dan layanan darurat—yang selama ini ditanggung oleh pembayar pajak. Selain itu, mandat asuransi diharapkan dapat mengurangi kejadian penembakan tidak sengaja dengan memaksa pemilik senjata untuk mematuhi standar keamanan tertentu guna mempertahankan perlindungan asuransi mereka.

Tantangan Hukum dan Konsep “Surety Bond”

Mandat asuransi San Jose menghadapi tantangan hukum dari National Association for Gun Rights (NAGR) dan Howard Jarvis Taxpayers Association. Namun, pada Juli 2023, Hakim Distrik Beth Labson Freeman mempertahankan aturan asuransi tersebut, dengan menyatakan bahwa kebijakan itu konsisten dengan tradisi sejarah bangsa.

Hakim Freeman merujuk pada undang-undang “surety bond” abad ke-19 sebagai analog historis. Pada masa itu, individu yang dicurigai sebagai ancaman terhadap perdamaian publik dapat diharuskan oleh pengadilan untuk memposting jaminan finansial (bond) agar tetap bisa membawa senjata. Pengadilan memutuskan bahwa mandat asuransi modern memiliki tujuan yang mirip: mengalihkan risiko finansial dari masyarakat ke pemilik senjata dan mendorong perilaku tertib. Namun, para penentang berpendapat bahwa analogi ini cacat karena undang-undang surety abad ke-19 hanya diterapkan pada individu spesifik yang dianggap berbahaya, sedangkan mandat San Jose berlaku untuk semua pemilik senjata yang taat hukum.

Ada juga perdebatan mengenai “moral hazard” dalam asuransi senjata. Sebagian besar polis asuransi standar mengecualikan tindakan kriminal atau sengaja. Oleh karena itu, mandat asuransi tidak akan memberikan kompensasi bagi korban penembakan massal atau kejahatan jalanan, yang merupakan sumber utama kekerasan senjata. Hal ini memicu kritik bahwa kebijakan tersebut hanyalah beban finansial tambahan bagi pemilik senjata yang sah tanpa memberikan manfaat nyata bagi keselamatan publik.

Analisis Dampak Sosio-Ekonomi: Antara Keselamatan Publik dan Ketidakadilan Rasial

Inti dari kontroversi disarmasi ekonomi adalah dampaknya yang sangat tidak proporsional terhadap kelompok marginal. Jika pertahanan diri menjadi sebuah kemewahan yang hanya bisa dibeli oleh mereka yang mampu membayar pajak 500% dan biaya lisensi $2.000, maka hak Amandemen Kedua berisiko berubah dari hak rakyat menjadi hak elit.

Perspektif NAACP dan Disparitas Korban

Organisasi seperti NAACP memberikan perspektif yang kompleks mengenai isu ini. Di satu sisi, komunitas kulit hitam secara tidak proporsional menjadi korban kekerasan senjata api; pembunuhan adalah penyebab utama kematian bagi pria kulit hitam muda. NAACP mendukung pengenaan pajak pada senjata dan amunisi untuk mendanai program intervensi kekerasan di lingkungan yang paling terdampak. Mereka berpendapat bahwa industri senjata, yang didominasi oleh pemilik berkulit putih, mengeruk keuntungan dari produk yang menghancurkan komunitas kulit hitam.

Namun, di sisi lain, penegakan undang-undang senjata sering kali bersifat diskriminatif. Data dari New York menunjukkan bahwa 96% orang yang ditangkap karena kepemilikan senjata ilegal adalah warga kulit hitam atau Hispanik. Advokat keadilan rasial, termasuk kelompok pembela umum (public defenders), berpendapat bahwa menaikkan biaya kepemilikan senjata legal hanya akan mendorong lebih banyak warga minoritas ke dalam sistem peradilan pidana. Warga di lingkungan berisiko tinggi mungkin merasa tetap perlu memiliki senjata untuk perlindungan, namun karena tidak mampu membayar pajak dan biaya lisensi yang mahal, mereka terpaksa memilikinya secara ilegal, yang kemudian berujung pada penangkapan dan pemenjaraan.

Dampak Terhadap Hak Self-Defense Kelompok Minoritas

Munculnya gerakan kepemilikan senjata di kalangan kelompok minoritas, seperti Black Guns Matter dan organisasi bela diri LGBTQ+, menunjukkan bahwa senjata api sering kali dipandang sebagai alat penting untuk perlindungan terhadap kejahatan kebencian dan kekerasan sistemik. Bagi mereka, pajak 500% dan biaya lisensi yang mencekik adalah bentuk modern dari “Jim Crow” yang bertujuan untuk melucuti senjata kelompok-kelompok yang paling membutuhkan perlindungan. Hakim Samuel Alito dalam argumen lisan kasus Bruen juga menyoroti bagaimana persyaratan lisensi yang subjektif dan mahal di masa lalu sering digunakan untuk mendiskriminasi imigran Italia dan kelompok minoritas lainnya.

Risiko Instabilitas: Gerakan Suaka dan Retorika Perlawanan Bersama

Salah satu dampak paling mengkhawatirkan dari strategi disarmasi ekonomi adalah meningkatnya polarisasi politik yang menjurus pada retorika perlawanan bersenjata atau bahkan perang saudara. Ketika pemerintah menggunakan jalur fiskal untuk “membunuh” konsumsi senjata, kelompok-kelompok hak senjata melihatnya sebagai tindakan tirani yang membenarkan pembangkangan sipil.

Gerakan “Second Amendment Sanctuary”

Sejak tahun 2018, gerakan “Second Amendment Sanctuary” (Suaka Amandemen Kedua) telah menyebar ke lebih dari 400 yurisdiksi di 20 negara bagian Amerika Serikat. Gerakan ini sering kali muncul sebagai respons terhadap undang-undang kontrol senjata yang dianggap inkonstitusional oleh penduduk lokal. Resolusi suaka ini biasanya menyatakan bahwa kabupaten atau kota tersebut tidak akan menggunakan dana atau personel publik untuk menegakkan undang-undang senjata tertentu, termasuk pajak atau pembatasan amunisi.

Gerakan ini didorong oleh filosofi “Sheriff Konstitusional” yang percaya bahwa sheriff terpilih adalah otoritas hukum tertinggi di kabupaten mereka dan memiliki tugas untuk melindungi warga dari undang-undang negara bagian atau federal yang melanggar konstitusi. Meskipun para ahli hukum menyatakan bahwa resolusi ini sering kali bersifat simbolis dan tidak dapat membatalkan hukum negara bagian yang lebih tinggi (pre-emption), secara praktis mereka menciptakan “lubang” dalam penegakan hukum nasional. Hal ini menciptakan ketegangan antara pusat-pusat kota yang pro-regulasi dengan wilayah pedesaan yang menolak untuk patuh, yang secara efektif membagi geografi politik menjadi zona-zona penegakan hukum yang berbeda.

Retorika Perang Saudara dan Ekstremisme

Strategi disarmasi ekonomi telah memberikan amunisi retoris bagi kelompok ekstremis yang memandang kekerasan sebagai hasil yang tak terelakkan. Organisasi seperti Oath Keepers dan Three Percenters menggunakan narasi bahwa pemerintah sedang melakukan “pelucutan senjata diam-diam” terhadap rakyat Amerika. Pajak 500% pada amunisi sering digambarkan sebagai bukti bahwa pemerintah memperlakukan warga negara yang taat hukum sebagai musuh.

Studi menunjukkan bahwa retorika iklan dari industri senjata sering kali menggambarkan produk mereka sebagai “senjata perang” yang diperlukan untuk mempertahankan kebebasan, yang menarik perhatian individu yang merasa kekerasan sudah dibenarkan. Ketika kebijakan fiskal membuat senjata menjadi barang mewah, muncul narasi bahwa rakyat sedang dikhianati oleh elit politik, yang dapat memicu insiden kekerasan bermotivasi politik, sebagaimana terlihat pada peristiwa 6 Januari 2021. Perdebatan mengenai senjata api tidak lagi sekadar tentang keselamatan publik, melainkan telah menjadi simbol dari perjuangan eksistensial mengenai identitas Amerika dan batas-batas kekuasaan negara.

Analisis Ekonomi: Pasar Gelap dan Konsekuensi Tak Terduga

Dari perspektif ekonomi murni, pengenaan pajak amunisi sebesar 500% menghadapi tantangan besar terkait dengan elastisitas harga dan kemunculan pasar gelap. Analisis dari Heritage Foundation menunjukkan bahwa “pajak dosa” (sin taxes) pada barang-barang yang memiliki permintaan kuat sering kali gagal mencapai tujuan sosialnya karena konsumen beralih ke jalur ilegal.

Inelastisitas Permintaan dan Penyelundupan

Amunisi adalah komponen krusial bagi kepemilikan senjata. Bagi para kriminal, kenaikan harga 500% tidak akan menghentikan niat mereka untuk melakukan kejahatan; mereka hanya akan mencuri amunisi tersebut atau membelinya melalui pasar gelap yang dipasok oleh penyelundupan dari negara bagian dengan pajak rendah. Pengalaman dari pajak rokok di New York menunjukkan bahwa lebih dari 50% rokok yang dikonsumsi adalah ilegal.

Pajak yang sangat tinggi pada amunisi di satu yurisdiksi (misalnya Chicago atau Seattle) hanya akan menciptakan insentif ekonomi yang besar bagi individu untuk menyeberang perbatasan kota atau negara bagian, membeli amunisi dalam jumlah besar, dan menjualnya kembali secara ilegal. Alih-alih mengurangi jumlah butir peluru di jalanan, kebijakan ini justru dapat meningkatkan profil kriminalitas dengan menciptakan jaringan perdagangan amunisi ilegal yang baru.

Teori Eksternalitas Negatif dan Gini Coefficient

Para ekonom yang mendukung pajak senjata sering menggunakan teori eksternalitas negatif: biaya yang ditimbulkan oleh satu individu (menggunakan senjata) ditanggung oleh orang lain (biaya medis korban, trauma komunitas). Kekerasan senjata diperkirakan merugikan Amerika Serikat sekitar $557 miliar per tahun, atau 2,6% dari PDB. Pajak senjata bertujuan untuk memaksa pasar senjata menanggung biaya ini.

Namun, riset juga menunjukkan bahwa variabel yang paling kuat berkorelasi dengan kekerasan senjata bukanlah harga peluru, melainkan tingkat ketimpangan pendapatan (koefisien Gini) dan kemiskinan absolut.

Peningkatan satu standar deviasi pada koefisien Gini dikaitkan dengan peningkatan 9% dalam tingkat pembunuhan senjata di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, mengenakan pajak tambahan pada penduduk miskin—yang sudah berada dalam ekosistem kekerasan—tanpa menangani ketimpangan ekonomi yang mendasarinya, mungkin tidak akan memberikan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kekerasan.

Retribusi dan Dana Kompensasi Korban: Janji vs. Realitas

Konsep utama dari kebijakan ini adalah menggunakan dana yang terkumpul untuk asuransi atau kompensasi korban kekerasan senjata api. Meskipun secara moral terdengar adil, pelaksanaan teknis dari sistem ini penuh dengan hambatan.

Crime Victims Fund (CVF) dan VOCA

Di tingkat federal, Dana Korban Kejahatan (CVF) yang dikelola melalui Kantor untuk Korban Kejahatan (OVC) telah menyalurkan miliaran dolar untuk layanan korban, termasuk perawatan medis dan konseling. Namun, sistem ini saat ini sangat bergantung pada denda dari kasus pidana federal, bukan pajak senjata.

Proposal untuk membuat dana asuransi korban yang didanai oleh pajak amunisi 500% menghadapi tantangan administratif yang besar. Dana yang terkumpul dari pajak senjata sering kali masuk ke dana umum dan tidak selalu sampai ke tangan korban secara efisien. Di Cook County, pengadilan membatalkan pajak senjata karena pemerintah tidak dapat membuktikan bahwa dana tersebut digunakan secara khusus untuk program yang mengurangi biaya sosial kekerasan senjata. Hanya 6% dari korban kejahatan kekerasan di Amerika Serikat yang benar-benar mengajukan aplikasi untuk kompensasi korban, sering kali karena rumitnya prosedur birokrasi dan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka.

Paradoks Pendanaan: Keberhasilan vs. Kelangsungan Program

Terdapat paradoks mendasar dalam menggunakan pajak amunisi sebagai sumber pendanaan program sosial. Jika pajak 500% berhasil mengurangi penggunaan senjata secara signifikan (tujuan primer keselamatan), maka pendapatan pajak akan menurun drastis, menyebabkan program asuransi korban kehabisan dana. Sebaliknya, jika program asuransi tetap memiliki dana yang melimpah, itu berarti tingkat kekerasan dan konsumsi amunisi tetap tinggi, yang berarti pajak tersebut gagal sebagai instrumen pencegahan. Hal ini menciptakan siklus di mana pemerintah mungkin secara tidak sengaja “bergantung” pada tingkat konsumsi senjata yang tinggi untuk mendanai birokrasi pencegahan kekerasannya.

Kesimpulan: Strategi Attrisi di Persimpangan Jalan

Pendekatan “Pajak di Balik Peluru” melalui amunisi 500% dan biaya lisensi ribuan dolar mewakili pergeseran drastis dalam taktik pengendalian senjata di Amerika Serikat. Ini adalah upaya untuk meregulasi melalui jalur ekonomi apa yang tidak bisa dilarang secara hukum. Namun, strategi ini membawa risiko besar bagi integritas konstitusional dan stabilitas sosial.

Secara hukum, kebijakan ini berdiri di atas fondasi yang rapuh. Standar “sejarah dan tradisi” dari keputusan Bruen menuntut pemerintah untuk menemukan analogi abad ke-18 bagi pajak punitif modern, sebuah tugas yang oleh banyak hakim rendah dianggap mustahil. Secara sosial, kebijakan ini memperdalam jurang pemisah antara kaya dan miskin dalam hal keamanan pribadi. Jika pertahanan diri menjadi hak yang hanya bisa dinikmati oleh warga kaya di pinggiran kota yang aman, sementara warga miskin di pusat kota dibebani oleh pajak yang membuat mereka tidak berdaya secara legal, maka janji Amandemen Kedua sebagai hak rakyat telah gagal.

Masa depan regulasi senjata di Amerika Serikat kemungkinan besar akan ditentukan oleh apakah pengadilan akan memandang pajak 500% sebagai “kondisi penjualan” yang sah atau sebagai “biaya tidak konstitusional” untuk pelaksanaan hak asasi. Tanpa konsensus nasional, strategi disarmasi ekonomi ini akan terus memicu perlawanan dari gerakan suaka dan memperkuat narasi bahwa Amerika sedang menuju konflik internal yang lebih dalam. Pada akhirnya, solusi untuk kekerasan senjata mungkin tidak ditemukan dalam manipulasi harga peluru, melainkan dalam upaya komprehensif untuk menangani akar penyebab ekonomi dan sosial yang memicu kekerasan tersebut sejak awal.