Milik Siapa Bumi Latin? Mengapa Membagikan Keuntungan Tambang Langsung ke Rakyat Adalah Keadilan Sekaligus Bunuh Diri Ekonomi

Transformasi geopolitik dan ekonomi di Amerika Latin sering kali dipicu oleh ketegangan dialektis antara kedaulatan sumber daya alam dan integrasi pasar global. Konsep nasionalisasi sumber daya yang ekstrem—di mana negara mengambil alih 100% kepemilikan atas semua komoditas ekstraktif seperti minyak, emas, dan litium—merupakan puncak dari narasi perlawanan terhadap eksploitasi sejarah yang panjang. Namun, ketika visi ini digabungkan dengan skema redistribusi radikal berupa “Dividen Bumi” sebesar 20% dari keuntungan bersih yang dikirim langsung ke rekening bank setiap warga negara, kebijakan tersebut berubah dari sekadar retorika politik menjadi eksperimen ekonomi yang sangat berbahaya. Fenomena ini menciptakan paradoks di mana janji akan keadilan sosial yang absolut berbenturan secara frontal dengan prinsip-prinsip stabilitas makroekonomi, hukum investasi internasional, dan keberlanjutan teknis industri ekstraktif itu sendiri.

Akar Historis dan Filosofis Nasionalisme Sumber Daya

Nasionalisme sumber daya bukan merupakan fenomena baru, melainkan sebuah siklus yang berulang seiring dengan fluktuasi harga komoditas global. Secara historis, gerakan ini berakar pada keinginan negara-negara yang pernah dijajah atau dieksploitasi untuk merebut kembali kedaulatan atas kekayaan mereka yang selama ini dikuasai oleh kekuatan kolonial atau korporasi multinasional. Setelah dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20, banyak negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia mulai memandang kendali atas kekayaan alam sebagai simbol identitas nasional dan alat utama untuk mendanai pembangunan lokal. Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1962 dan 1973 semakin memperkuat klaim ini dengan memproklamasikan bahwa setiap negara memiliki “kedaulatan permanen penuh” atas sumber daya alam mereka, termasuk hak untuk menasionalisasi atau memindahkan kepemilikan.

Filosofi di balik “Dividen Bumi” dapat ditelusuri kembali ke pemikiran Thomas Paine dalam pamfletnya Agrarian Justice (1797). Paine berargumen bahwa dalam keadaan alaminya, bumi adalah properti bersama seluruh umat manusia. Oleh karena itu, siapa pun yang menguasai dan mengolah tanah berhutang “sewa tanah” (ground-rent) kepada komunitas sebagai kompensasi bagi mereka yang kehilangan hak alami mereka atas tanah tersebut. Dalam konteks modern, klaim ini diterjemahkan menjadi hak setiap warga negara untuk menerima bagian langsung dari keuntungan ekstraksi sumber daya yang berasal dari tanah air mereka. Namun, transisi dari “keadaan alam” ke “masyarakat beradab” mengharuskan keseimbangan antara hak milik pribadi yang mendorong produktivitas dan tanggung jawab sosial untuk memastikan tidak ada warga yang kondisi hidupnya lebih buruk daripada sebelum sistem kepemilikan tersebut diberlakukan.

Perbandingan Model Nasionalisasi dan Kontrol Negara

Mekanisme Dividen Bumi: Transformasi Kasino Nasional

Skema pembagian 20% keuntungan bersih tambang secara langsung ke rakyat merupakan bentuk ekstrem dari Universal Basic Income (UBI) yang didanai oleh sumber daya alam. Inspirasi utama dari kebijakan ini adalah Alaska Permanent Fund Dividend (PFD), yang didirikan pada tahun 1976 untuk memastikan bahwa kekayaan minyak Alaska memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan masa depan. Sejak tahun 1982, penduduk Alaska menerima cek tahunan yang besarnya fluktuatif tergantung pada kinerja investasi dana tersebut.

Di Alaska, PFD telah terbukti menjadi instrumen yang sangat populer dan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di daerah pedesaan di mana pendapatan keluarga bisa meningkat lebih dari 20% berkat dividen ini. Secara ekonomi, dividen ini tidak secara signifikan mengurangi keinginan masyarakat untuk bekerja; sebaliknya, ia merangsang ekonomi lokal dengan meningkatkan daya beli konsumen, yang kemudian menciptakan lapangan kerja di sektor pendukung. Rakyat Alaska cenderung memandang dividen ini sebagai hak yang sah, yang membuat mereka lebih waspada dan kritis terhadap cara pemerintah mengelola dana publik.

Namun, memindahkan model Alaska ke konteks nasional yang lebih luas dengan kepemilikan 100% negara menghadirkan dinamika “Kasino Nasional”. Dalam skema ini, nasib ekonomi rakyat menjadi sangat tergantung pada fluktuasi harga komoditas di pasar London Metal Exchange (LME) atau harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI). Ketika harga melonjak, warga menikmati “hujan uang” yang meningkatkan konsumsi. Namun, ketika harga jatuh—seperti yang sering terjadi pada siklus komoditas—pendapatan warga akan merosot tajam, yang berpotensi memicu ketidakstabilan sosial dan politik.

Risiko Bunuh Diri Ekonomi: Inflasi dan Penyakit Belanda

Salah satu kritik paling tajam terhadap skema redistribusi langsung adalah risiko inflasi yang hebat, yang sering disebut sebagai efek “Helicopter Money”. Ketika sejumlah besar uang tunai disuntikkan langsung ke dalam sistem tanpa diimbangi oleh peningkatan produksi barang dan jasa domestik, daya beli mata uang akan merosot. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan spiral upah-harga di mana bisnis menaikkan harga untuk mengantisipasi permintaan yang melonjak, dan pekerja menuntut bagian yang lebih besar untuk menutupi kenaikan biaya hidup.

Lebih lanjut, fenomena “Penyakit Belanda” (Dutch Disease) menjadi ancaman eksistensial bagi diversifikasi ekonomi. Menurut model Corden-Neary (1982), lonjakan pendapatan dari sektor booming (tambang) menyebabkan apresiasi nilai tukar riil. Hal ini terjadi melalui dua saluran utama:

1. Efek Pengeluaran (Spending Effect): Pendapatan tambahan dihabiskan untuk barang-barang yang tidak dapat diperdagangkan (non-tradable) seperti jasa dan konstruksi, yang mendorong kenaikan harga domestik dan upah di sektor tersebut.
2. Efek Perpindahan Sumber Daya (Resource Movement Effect): Modal dan tenaga kerja berpindah dari sektor manufaktur dan pertanian yang kompetitif secara internasional menuju sektor tambang yang sedang booming dan sektor jasa domestik, sehingga mengakibatkan deindustrialisasi.

Dalam skema yang diusulkan, di mana 20% keuntungan dibagikan langsung, apresiasi nilai tukar ini akan semakin dipercepat oleh lonjakan konsumsi rumah tangga. Sektor manufaktur lokal akan menjadi tidak kompetitif terhadap barang impor, dan negara akan terjebak dalam ketergantungan kronis pada komoditas. Seiring berjalannya waktu, struktur ekonomi akan menjadi rapuh, dan ketika sumber daya alam tersebut habis atau harga jatuh, negara tidak akan memiliki basis industri yang kuat untuk menopang ekonominya.

Dinamika Makroekonomi Dividen Bumi

Legal Siege: Benturan dengan Hukum Internasional

Kebijakan nasionalisasi 100% dan larangan kepemilikan asing mayoritas secara otomatis akan dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap Perjanjian Investasi Bilateral (BIT) dan hukum kebiasaan internasional. Investor internasional memiliki perlindungan hukum yang kuat terhadap “ekspropriasi tanpa kompensasi” dan prinsip “perlakuan yang adil dan setara” (Fair and Equitable Treatment/FET).

Kasus Venezuela memberikan gambaran betapa mahalnya konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Setelah pengambilalihan proyek minyak Orinoco pada tahun 2007, perusahaan-perusahaan seperti ConocoPhillips dan ExxonMobil mengajukan klaim melalui International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). ICSID memerintahkan Venezuela untuk membayar kompensasi sebesar $8,7 miliar kepada ConocoPhillips karena tindakan tersebut dianggap sebagai ekspropriasi ilegal yang tidak memenuhi standar ganti rugi pasar yang wajar. Total kewajiban arbitrase Venezuela diperkirakan melampaui $60 miliar, sebuah jumlah yang melumpuhkan keuangan negara.

Negara yang melakukan nasionalisasi ekstrem akan menghadapi isolasi finansial. Kegagalan untuk membayar putusan arbitrase internasional sering kali diikuti oleh upaya penyitaan aset luar negeri negara tersebut oleh para kreditor. Selain itu, investor global akan melabeli negara tersebut sebagai “berisiko tinggi,” yang mengakibatkan biaya pinjaman yang melonjak dan terhentinya aliran modal masuk yang diperlukan untuk memelihara infrastruktur tambang yang sudah ada.

Konsekuensi Hukum dan Sanksi Internasional

Pembusukan Teknis dan Krisis Kapasitas

Salah satu aspek yang paling sering diabaikan oleh para penganjur nasionalisasi ekstrem adalah ketergantungan industri ekstraktif pada teknologi canggih dan keahlian manajemen global. Nasionalisasi sering kali diikuti oleh politisasi perusahaan negara (SOE), di mana posisi-posisi teknis strategis diisi oleh loyalis politik daripada profesional berpengalaman.

Di Venezuela, PDVSA mengalami kemerosotan drastis setelah pemecatan massal ribuan pekerjanya karena alasan politik pada tahun 2003. Tanpa pemeliharaan yang memadai, ribuan sumur minyak terpaksa ditutup, dan kapasitas produksi turun dari 3,5 juta barel per hari menjadi hanya sekitar 800.000 barel per hari. Investasi yang seharusnya digunakan untuk teknik pemulihan minyak tingkat lanjut (Enhanced Oil Recovery/EOR) dialihkan untuk membiayai pengeluaran sosial jangka pendek pemerintah.

Masalah serupa muncul dalam industri litium di Bolivia. Meskipun memiliki cadangan terbesar di dunia, Bolivia gagal memproduksi litium secara komersial dalam skala besar karena menolak kemitraan teknologi dengan perusahaan asing. Air garam di Salar de Uyuni memiliki kandungan magnesium yang sangat tinggi, yang memerlukan proses pemisahan kimia yang jauh lebih kompleks daripada di Chili atau Argentina. Tanpa akses ke paten dan teknologi ekstraksi langsung (Direct Lithium Extraction/DLE) milik asing, kekayaan litium Bolivia tetap terkunci di bawah tanah sebagai “harta karun yang tidak berguna”.

Dividen vs. Infrastruktur: Dilema Tata Kelola

Kritikus berargumen bahwa pendapatan tambang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur (jalan, pelabuhan, jaringan listrik) dan modal manusia (pendidikan, kesehatan) daripada dibagikan sebagai uang tunai. Investasi infrastruktur secara teoretis memiliki efek pengganda yang lebih besar bagi pertumbuhan jangka panjang dengan menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi sektor swasta.

Namun, realitas di banyak negara berkembang menunjukkan bahwa pengeluaran publik untuk infrastruktur sering kali menjadi sarana korupsi yang masif. Diperkirakan sepertiga dari sumber daya yang dialokasikan untuk infrastruktur publik hilang karena inefisiensi dan praktik suap dalam proses tender. Proyek-proyek besar sering kali dipilih berdasarkan pertimbangan politik daripada kelayakan ekonomi, yang mengakibatkan munculnya “gajah putih” atau proyek yang tidak berfungsi.

Dalam konteks ini, membagikan keuntungan secara langsung ke rakyat (Dividen Bumi) dipandang sebagai cara untuk “memotong jalur” birokrasi yang korup. Dengan memberikan uang langsung ke tangan warga, negara memberdayakan individu untuk menentukan kebutuhan prioritas mereka sendiri, baik itu untuk modal usaha kecil, perbaikan rumah, atau pendidikan anak. Studi di sub-Sahara Afrika menunjukkan bahwa transfer tunai tanpa syarat sering kali menghasilkan hasil kesehatan dan pendidikan yang lebih baik daripada program bantuan tradisional yang dikelola oleh pemerintah.

Analisis Efisiensi Penggunaan Dana Tambang

Perbandingan dengan Model “Jalan Tengah” Indonesia

Skema nasionalisasi ekstrem yang diusulkan sangat kontras dengan model “nasionalisme moderat” yang diterapkan oleh Indonesia melalui kebijakan divestasi 51% dan hilirisasi. Indonesia tidak melarang kepemilikan asing sepenuhnya, tetapi mewajibkan perusahaan tambang asing untuk melepaskan mayoritas sahamnya kepada entitas domestik secara bertahap dan membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri.

Meskipun kebijakan ini memicu ketegangan perdagangan dan kritik dari Amerika Serikat serta Uni Eropa, Indonesia berhasil menarik investasi besar dari Tiongkok untuk sektor pengolahan nikel. Investasi di sektor manufaktur mineral Indonesia melonjak dari $3,56 miliar pada 2019 menjadi $10,96 miliar pada 2022. Model ini menunjukkan bahwa negara bisa meningkatkan kendali dan nilai tambah ekonominya tanpa harus memutuskan hubungan sepenuhnya dengan modal dan teknologi global, sebuah pelajaran penting bagi penganjur nasionalisasi 100%.

Sintesis: Antara Keadilan Sosial dan Bunuh Diri Sistemik

Pada akhirnya, visi “Milik Siapa Bumi Latin?” adalah sebuah pertaruhan moral dan ekonomi yang mendalam. Membagikan 20% keuntungan langsung ke rakyat adalah manifestasi dari keadilan distributif yang mengakui setiap warga negara sebagai pemilik sah dari kekayaan alam bangsa. Dalam jangka pendek, kebijakan ini mampu menciptakan euforia politik dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan ekstrem melalui peningkatan daya beli yang nyata.

Namun, tanpa adanya institusi yang kuat, kemandirian teknologi, dan kebijakan moneter yang sangat disiplin, skema ini merupakan bentuk “bunuh diri ekonomi” yang dilakukan secara perlahan. Nasionalisasi 100% yang menutup pintu bagi investor asing akan mengisolasi negara dari inovasi global dan memicu sanksi yang pada akhirnya akan menghancurkan kapasitas produksi tambang itu sendiri. Ketika pendapatan dari tambang merosot akibat ketidakefisienan teknis dan isolasi pasar, “Dividen Bumi” yang dijanjikan akan mengecil, meninggalkan masyarakat dalam kondisi inflasi yang tinggi tanpa ada sektor industri lain yang mampu menopang kehidupan mereka.

Kebijakan yang benar-benar adil bagi rakyat Amerika Latin mungkin bukan berupa pembagian uang tunai yang membakar masa depan ekonomi mereka, melainkan pengelolaan kekayaan alam yang mampu mentransformasikan sumber daya bawah tanah menjadi modal manusia dan stabilitas ekonomi yang abadi. Keadilan sejati adalah ketika kekayaan alam digunakan untuk membangun bangsa yang mandiri secara ekonomi, bukan bangsa yang sekadar menjadi penonton dalam “Kasino Nasional” yang dikelola oleh birokrasi yang tidak kompeten. Strategi yang lebih berkelanjutan adalah mengadopsi model dana abadi yang sebagian hasilnya digunakan untuk dividen terbatas, sementara sisanya diinvestasikan untuk pendidikan dan teknologi, guna memastikan bahwa ketika bumi tidak lagi memberikan hasilnya, rakyat tetap memiliki masa depan yang cerah.