Mengosongkan Rumah Tuan Tanah: Reforma Agraria Radikal sebagai Kunci Penutup Kesenjangan di Amerika Latin

Struktur agraria di Amerika Latin merupakan salah satu manifestasi paling ekstrem dari ketimpangan kekayaan global, di mana sejarah penguasaan lahan tidak hanya mencerminkan distribusi aset ekonomi tetapi juga konsolidasi kekuasaan politik yang otoriter. Selama berabad-abad, sistem “Latifundia”—perkebunan luas yang dimiliki oleh segelintir elit sementara jutaan petani tetap tak bertanah—telah menjadi akar dari konflik bersenjata, kemiskinan sistemik, dan instabilitas demokrasi di wilayah tersebut. Tantangan kontemporer saat ini adalah bagaimana merancang mekanisme redistribusi yang tidak hanya adil secara sosial tetapi juga efektif secara ekonomi dan tahan terhadap guncangan politik. Konsep penggabungan Pajak Kekayaan Solidaritas (Solidarity Wealth Tax) dengan batas tegas kepemilikan lahan (land-size ceiling) muncul sebagai instrumen radikal untuk membongkar fondasi kekuasaan tuan tanah. Kebijakan ini menetapkan bahwa setiap hektar lahan di atas batas maksimal akan dikenakan pajak progresif yang sangat tinggi atau, jika dibiarkan tidak produktif selama dua tahun, akan diambil alih oleh negara tanpa kompensasi penuh untuk kemudian dibagikan kepada komunitas adat dan koperasi petani kecil.

Genealogi Latifundia: Dari Warisan Kolonial hingga Boom Komoditas

Masalah pertanahan di Amerika Latin bukanlah sekadar residu masa lalu, melainkan struktur yang terus mereproduksi dirinya sendiri. Istilah Latifundios merujuk pada perkebunan besar yang secara historis mendominasi bentang alam pertanian, sering kali mengandalkan tenaga kerja petani yang dieksploitasi atau sistem perbudakan pada masa awal pembentukannya. Akar sistem ini tertanam kuat dalam periode kolonial, di mana mahkota Spanyol dan Portugal memberikan lahan luas kepada para penakluk (conquistadors), elit kolonial, dan gereja sebagai mekanisme untuk mengamankan loyalitas dan ekstraksi kekayaan.

Analisis terhadap sejarah ekonomi kawasan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan kekayaan di Amerika Latin memiliki lintasan yang kompleks. Terdapat perdebatan akademis mengenai apakah ketimpangan ini sepenuhnya merupakan “kesalahan” penjajah Iberia atau hasil dari dinamika pasar yang lebih baru. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan di Amerika Latin sebenarnya tidak terlalu tinggi pada abad-abad awal pasca-penaklukan (1492) jika dibandingkan dengan standar dunia pada masa itu. Namun, lonjakan ketimpangan yang signifikan terjadi selama periode “Belle Époque” (1870-1913), ketika ledakan permintaan komoditas global mendorong elit lokal untuk mengonsolidasikan kontrol atas tanah guna memproduksi tanaman ekspor seperti kopi, tebu, dan daging.

Data menunjukkan fluktuasi indeks Gini yang mencerminkan persistensi ketimpangan kekayaan di wilayah tersebut.

Konsentrasi tanah ini menciptakan apa yang disebut sebagai masyarakat dua kelas, di mana pemilik tanah besar (Latifundistas) memegang kendali atas ekonomi dan pemerintahan, sementara massa petani tak bertanah hidup dalam kemiskinan yang merana. Sistem ini tidak hanya membuang potensi tenaga kerja manusia tetapi juga membatasi modernisasi pertanian karena para pemilik lahan sering kali lebih memilih mempertahankan cara-cara tradisional yang ekstensif dan eksploitatif daripada melakukan investasi modal yang meningkatkan produktivitas. Kegagalan reformasi liberal pada abad ke-19 untuk membongkar Latifundia—yang justru sering kali menghancurkan hak milik komunal masyarakat adat demi kepentingan individu yang kaya—memperkuat siklus kemiskinan di pedesaan yang kita saksikan hari ini.

Doktrin Fungsi Sosial: Landasan Yuridis bagi Kedaulatan Lahan

Inti dari argumen reforma agraria radikal di Amerika Latin adalah “Doktrin Fungsi Sosial Properti”. Doktrin ini menandai pergeseran fundamental dalam filsafat hukum, dari pandangan abad ke-19 yang melihat hak milik pribadi sebagai hak absolut dan sakral menjadi pandangan modern yang melihat properti sebagai alat kebijakan sosial. Doktrin ini berakar pada pemikiran juris Prancis Leon Duguit pada awal abad ke-20, yang menyatakan bahwa legitimasi pemerintah dan hak-hak individu harus didasarkan pada fungsi sosial yang mereka promosikan.

Dalam konteks hukum Amerika Latin, fungsi sosial berarti bahwa kepemilikan tanah membawa kewajiban inheren bagi pemiliknya untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan secara produktif dan selaras dengan kepentingan komunitas luas. Jika seorang pemilik lahan gagal memenuhi kewajiban ini—misalnya dengan membiarkan lahan tetap menganggur atau digunakan dengan cara yang merusak lingkungan—maka hak mereka atas tanah tersebut dapat dicabut oleh negara demi kepentingan umum.

Penerapan doktrin ini secara eksplisit dapat ditemukan dalam berbagai konstitusi nasional di wilayah tersebut. Misalnya, Konstitusi Brazil 1988 menetapkan bahwa “properti harus menjalankan fungsi sosialnya” dan memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengekspropriasi properti pedesaan yang tidak memenuhi persyaratan penggunaan rasional, pelestarian lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan. Di Kolombia, meskipun terdapat perlindungan terhadap hak milik pribadi, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa properti bukan lagi hak individu yang “egois,” melainkan harus tunduk pada pertimbangan ekuitas dan kepentingan kolektif.

Namun, transisi dari teks hukum ke implementasi di lapangan sering kali dihalangi oleh apa yang disebut sebagai “Pacto de Chicoral” di Kolombia—sebuah kesepakatan antara elit politik dan tuan tanah untuk memperlonggar kriteria lahan unproduktif guna menghindari ekspropriasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa tekanan politik yang kuat, doktrin fungsi sosial sering kali tetap menjadi janji kosong di atas kertas.

Mekanika Pajak Kekayaan Solidaritas: Instrumen Redistribusi Modern

Sebagai alternatif atau pelengkap bagi ekspropriasi fisik, Pajak Kekayaan Solidaritas (Solidarity Wealth Tax) muncul sebagai instrumen fiskal untuk mendorong distribusi lahan yang lebih adil. Berbeda dengan pajak pendapatan konvensional yang hanya menyasar aliran uang (flow), pajak kekayaan menyasar stok aset (stock), menjadikannya sangat relevan bagi wilayah dengan konsentrasi tanah yang tinggi. Panduan dari Komite PBB untuk Pajak Kekayaan dan Solidaritas menyarankan bahwa pajak ini dapat membantu negara-negara berkembang memperluas basis pajak mereka dan mengurangi ketimpangan yang melonjak pasca-pandemi.

Di Kolombia, di bawah pemerintahan Gustavo Petro, Undang-Undang 2277 tahun 2022 memperkenalkan pajak kekayaan permanen yang menyasar individu dengan kekayaan bersih tinggi. Pajak ini dihitung berdasarkan total aset (termasuk lahan Latifundia) dikurangi liabilitas.

Catatan: Nilai pajak ini bersifat progresif untuk memastikan beban jatuh pada 0,1% penduduk terkaya.

Tujuan dari struktur pajak ini adalah menciptakan biaya disinsentif bagi pemilik lahan luas untuk mempertahankan tanah yang tidak produktif. Jika beban pajak tahunan atas lahan unproduktif melampaui potensi keuntungan spekulatifnya, pemilik lahan akan terdorong untuk menjual lahan tersebut atau meningkatkan produktivitasnya guna menutupi biaya pajak. Dalam skema yang lebih radikal, pendapatan dari pajak kekayaan ini dapat dialokasikan secara khusus untuk mendanai program reforma agraria, seperti penyediaan kredit bagi petani kecil atau pembangunan infrastruktur di daerah pedesaan yang terabaikan.

Batas Kepemilikan Lahan: Menghancurkan Hegemoni Latifundia

Konsep penetapan batas maksimal kepemilikan lahan (land-size ceiling) adalah jantung dari reforma agraria redistributif. Prinsipnya sederhana namun transformatif: tidak ada individu atau entitas korporasi yang boleh memiliki tanah melebihi ambang batas tertentu yang dianggap cukup untuk mendukung kehidupan keluarga atau operasi komersial yang efisien secara sosial. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah akumulasi tanah yang berlebihan dan memastikan akses demokratis terhadap sumber daya alam.

Dalam skema radikal yang diusulkan, setiap hektar di atas batas tersebut akan menghadapi salah satu dari dua konsekuensi:

1. Pajak Punif: Pengenaan tarif pajak yang sangat tinggi sehingga secara ekonomi tidak mungkin dipertahankan oleh pemiliknya.
2. Ekspropriasi Otomatis: Jika lahan tersebut dibiarkan unproduktif selama dua tahun, negara memiliki hak untuk mengambil alih lahan tersebut demi kepentingan publik.

Definisi “produktif” menjadi medan pertempuran politik yang sengit. Di masa lalu, produktivitas sering kali diartikan secara sempit sebagai produksi komoditas ekspor, yang justru sering menguntungkan agribisnis besar. Namun, pandangan kontemporer mulai mengintegrasikan aspek keberlanjutan. Misalnya, di Brazil, “penggunaan yang rasional dan memadai” harus mencakup pelestarian sumber daya alam dan kepatuhan terhadap hukum perburuhan. Tanpa kriteria yang ketat, pemilik lahan dapat menggunakan taktik “pembersihan lahan” (deforestasi) hanya untuk membuktikan bahwa lahan tersebut sedang dikerjakan guna menghindari penyitaan—sebuah konsekuensi lingkungan yang tidak diinginkan namun nyata di perbatasan agraris.

Tragedi Guatemala dan Bayang-Bayang Kudeta

Sejarah reforma agraria di Amerika Latin adalah sejarah pertumpahan darah dan intervensi asing. Kasus Guatemala pada tahun 1952 tetap menjadi peringatan paling kelam tentang risiko politik dari menantang tuan tanah besar. Presiden Jacobo Arbenz mengundangkan Decree 900 (Agrarian Reform Law), yang bertujuan untuk mendistribusikan lahan unproduktif milik perkebunan besar kepada petani lokal dengan kompensasi berupa obligasi pemerintah.

Langkah ini secara langsung mengancam kepentingan United Fruit Company (UFCO), perusahaan raksasa asal Amerika Serikat yang memiliki lahan luas namun membiarkan sebagian besarnya tetap uncultivated. UFCO menggunakan lobi politik di Washington untuk menggambarkan pemerintahan Arbenz sebagai perpanjangan tangan komunisme Uni Soviet di benua Amerika. Akibatnya, CIA mengatur Operation PBSUCCESS pada tahun 1954, sebuah kudeta yang menggulingkan Arbenz dan menginstal rezim militer yang segera membatalkan reforma agraria.

Pola serupa terlihat di Chili di bawah pemerintahan Salvador Allende (1970-1973). Meskipun reformasi agraria dimulai sejak era Eduardo Frei Montalva, Allende mempercepat proses ekspropriasi Latifundia secara radikal, yang mencakup sekitar 59% lahan pertanian di Chili. Polaritas politik yang tercipta, ditambah dengan tekanan ekonomi internasional dan sabotase dari elit agraria, berujung pada kudeta berdarah Augusto Pinochet. Hal ini menegaskan bahwa setiap upaya untuk “mengosongkan rumah tuan tanah” akan menghadapi perlawanan yang tidak hanya bersifat domestik tetapi juga melibatkan kepentingan modal global yang saling berpaut.

Gerakan Petani Tak Bertanah (MST): Model Kedaulatan Pangan dari Bawah

Di tengah kegagalan atau pembalikan kebijakan negara, gerakan sosial akar rumput seperti Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) di Brazil menawarkan model alternatif yang tangguh. Sebagai gerakan sosial terbesar di Amerika Latin dengan lebih dari 1,5 juta anggota, MST menggunakan taktik pendudukan lahan unproduktif sebagai cara untuk memaksa negara menjalankan kewajiban konstitusionalnya dalam reforma agraria.

MST telah berhasil mengubah narasi reforma agraria dari sekadar “protes petani” menjadi misi transformasi nasional yang berfokus pada pangan organik dan kesehatan. Strategi ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan dari kelas menengah perkotaan yang semakin peduli pada kualitas nutrisi dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak sosio-ekonomi dari koperasi MST sangat luas:

1. Produksi Skala Besar: MST mengelola sekitar 1.900 asosiasi produktif dan 185 koperasi yang memproduksi beragam produk pangan, mulai dari beras dan kacang hingga kopi dan cokelat.
2. Kepemimpinan Organik: MST diakui sebagai produsen beras organik terbesar di Amerika Latin, memproduksi lebih dari 16.000 ton per tahun.
3. Infrastruktur Mandiri: Di pemukiman reforma agraria, MST membangun sekolah, klinik kesehatan, dan sistem sanitasi sendiri, menunjukkan bahwa akses terhadap tanah adalah gerbang menuju akses terhadap hak-hak dasar lainnya.
4. Kedaulatan Ekonomi: Dengan mengoperasikan jaringan toko Armazéns do Campo, MST memotong peran tengkulak yang sering kali mengambil hingga 30% dari harga jual produk pertanian.

Keberhasilan koperasi MST membuktikan bahwa pemecahan Latifundia menjadi unit-unit kecil yang dikelola secara kolektif tidak berarti penurunan produktivitas. Sebaliknya, melalui diversifikasi tanaman dan penggunaan tenaga kerja yang lebih intensif, unit-unit ini sering kali lebih resilien terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar global dibandingkan model monokultur agribisnis.

Analisis Ekonomi: Efisiensi vs Ekuitas dalam Struktur Agraria

Argumen utama penentang reforma agraria adalah bahwa hanya agribisnis besar yang memiliki “skala ekonomi” (economies of scale) yang diperlukan untuk produktivitas tinggi. Namun, data menunjukkan realitas yang lebih bernuansa. Meskipun agribisnis besar unggul dalam output per pekerja (karena mekanisasi intensif), mereka sering kali lebih tidak efisien dalam penggunaan lahan dibandingkan petani kecil.

Fenomena Hubungan Terbalik (Inverse Relationship/IR) antara ukuran lahan dan produktivitas per unit area telah diamati di berbagai ekonomi berkembang. Petani kecil, karena keterbatasan lahan namun kelimpahan tenaga kerja keluarga, cenderung menanam lebih padat, melakukan rotasi tanaman yang lebih sering, dan memberikan perawatan yang lebih mendetail pada setiap plot tanah.

Namun, efisiensi petani kecil sering kali terhambat oleh kurangnya akses terhadap kredit, teknologi, dan infrastruktur pasar—sebuah hambatan yang sengaja dipelihara oleh elit agraria untuk mempertahankan posisi dominan mereka. Reforma agraria yang radikal harus bersifat “integral,” artinya redistribusi lahan harus disertai dengan penyediaan layanan pendukung agar petani baru tidak terjebak dalam kemiskinan subsisten. Tanpa dukungan ini, risiko “kontra-reformasi” akan selalu ada, di mana petani kecil terpaksa menjual kembali tanah mereka kepada pemilik modal besar karena tidak mampu menutupi biaya produksi.

Tantangan Kontemporer: Krisis Iklim dan Spekulasi Tanah

Di abad ke-21, masalah Latifundia semakin diperumit oleh krisis iklim dan tren spekulasi tanah global. Tanah bukan lagi sekadar alat produksi pertanian, melainkan aset finansial yang digunakan sebagai lindung nilai (hedge) terhadap inflasi dan ketidakpastian pasar saham. Hal ini memicu fenomena “land grab” baru di Amerika Latin, di mana investor internasional dan perusahaan transnasional mengakumulasi lahan luas untuk proyek-proyek karbon, energi terbarukan, atau sekadar spekulasi harga.

Extractivism—model produksi yang didasarkan pada ekstraksi sumber daya alam dalam skala besar untuk pasar global—tetap menjadi penggerak utama ekonomi di banyak negara Amerika Latin, terlepas dari warna ideologi pemerintahnya. Model ini memperdalam konsentrasi lahan dan sering kali berujung pada pengungsian paksa komunitas adat dan Afro-desendia.

Dalam konteks ini, aturan penyitaan lahan unproduktif dalam dua tahun menjadi semakin relevan. Negara harus mampu membedakan antara penggunaan lahan untuk restorasi ekologis (yang harus dilindungi sebagai bagian dari fungsi sosial lingkungan) dan penimbunan lahan untuk tujuan spekulasi finansial murni. Jika lahan Latifundia tidak memberikan kontribusi nyata bagi ekosistem lokal atau ketahanan pangan nasional, maka pajak kekayaan dan redistribusi menjadi keharusan moral dan ekonomi untuk mencegah keruntuhan sosial di pedesaan.

Kesimpulan: Menuju Masa Depan Agraria yang Berdaulat

Reforma agraria radikal di Amerika Latin bukan sekadar tentang membagi-bagi tanah secara aritmatika, melainkan tentang merestrukturisasi kekuasaan politik dan memulihkan martabat warga negara yang telah lama terpinggirkan. Melalui kombinasi Pajak Kekayaan Solidaritas yang progresif dan penetapan batas maksimal kepemilikan lahan yang tegas, negara memiliki instrumen untuk membongkar fondasi ketimpangan yang telah bertahan selama lima abad.

Implementasi kebijakan ini menuntut keberanian politik luar biasa untuk menghadapi perlawanan dari elit agribisnis dan potensi instabilitas yang dipicu oleh kekuatan geopolitik luar. Belajar dari kegagalan di masa lalu, reforma agraria modern haruslah bersifat partisipatif, transparan, dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Koperasi petani kecil dan komunitas adat bukan hanya penerima pasif lahan, melainkan aktor utama dalam membangun sistem pangan yang lebih adil, sehat, dan tangguh terhadap perubahan iklim.

Dengan mengosongkan rumah tuan tanah yang selama ini dibangun di atas fondasi eksploitasi, Amerika Latin berkesempatan untuk membangun rumah baru yang inklusif—di mana tanah bukan lagi komoditas spekulasi, melainkan ruang hidup yang menjamin kesejahteraan bagi semua. Kesenjangan yang menganga di benua ini hanya dapat ditutup dengan tindakan berani yang mengembalikan hak atas tanah kepada mereka yang benar-benar mengerjakannya, demi kedaulatan pangan dan keadilan sosial yang abadi.